Paradigma Sosiologi (Sosiologi Bag 1)

Paradigma Sosiologi


Paradigma adalah suatu pandangan yang fundamental (mendasar, prinsipiil, radikal) tentang sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dalam ilmu pengetahuan. Kemudian, bertolak dari suatu paradigma atau asumsi dasar tertentu seorang yang akan menyelesaikan permasalahan dalam ilmu pengetahuan tersebut membuat rumusan, baik yang menyangkut pokok permasalahannya, metodenya agar dapat diperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut George Ritzer paradigma dalam sosiologi, yaitu (1) paradigma fakta sosial yang menyatakan bahwa struktur yang terdalam masyarakat mempengaruhi individu; (2) paradigma definisi sosial yang menyatakan bahwa pemikiran individu dalam masyarakat mempengaruhi struktur yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini sekalipun struktur juga berpengaruh terhadap pemikiran individu, akan tetapi yang berperanan tetap individu dan pemikirannya; (3) paradigma perilaku sosial yang menyatakan bahwa perilaku keajegan dari individu yang terjadi di masyarakat merupakan suatu pokok permasalahan. Dalam hal ini interaksi antarindividu dengan lingkungannya akan membawa akibat perubahan perilaku individu yang bersangkutan.

Paradigma dalam sosiologi sebagaimana dikemukakan tersebut akan menyebabkan adanya berbagai macam teori dan metode dalam pendekatannya.

Pengertian Sosiologi

Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bersama dalam masyarakat. Dalam masyarakat terdapat individu, keluarga, kelompok, organisasi, aturan-aturan dan lembaga-lembaga, yang kesemuanya itu merupakan suatu kebulatan yang utuh. Dalam hal ini sosiologi ingin mengetahui kehidupan bersama dalam masyarakat, baik yang menyangkut latar belakang, permasalahan dan sebabmusababnya. Untuk mengetahui kehidupan bersama tersebut diperlukan suatu teori.

Lahirnya sosiologi dihubungkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Eropa Barat, baik yang menyangkut tumbuhnya kapitalisme pada akhir abad XV, perubahan sosial politik, reformasi Martin Luther, meningkatnya individualisme, lahirnya ilmu pengetahuan modern, berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri, adanya Revolusi Industri maupun Revolusi Perancis.

Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan bersama dalam masyarakat akan senantiasa berkembang terus, terutama apabila masyarakat menghadapi ancaman terhadap pedoman yang pada masanya telah mereka gunakan. Krisis yang demikian cepat atau lambat akan melahirkan pemikiran sosiologis.

Bertolak dari kenyataan yang demikian dapatlah dikatakan bahwa pemikiran-pemikiran sosiologis terjadi sejak awal XVIII berkenaan dengan adanya industrialisasi, urbanisasi, kapitalisme dan sosialisme yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan sosial.

Pengertian Teori

Teori adalah seperangkat pernyataan-pernyataan yang secara sistematis berhubungan atau sering dikatakan bahwa teori adalah sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saling kait-mengait yang menghadirkan suatu tinjauan sistematis atas fenomena yang ada dengan menunjukkan hubungan yang khas di antara variabel-variabel dengan maksud memberikan eksplorasi dan prediksi. Di samping itu, ada yang menyatakan bahwa teori adalah sekumpulan pernyataan yang mempunyai kaitan logis, yang merupakan cermin dari kenyataan yang ada mengenai sifat-sifat suatu kelas, peristiwa atau suatu benda.

Teori harus mengandung konsep, pernyataan (statement), definisi, baik itu definisi teoretis maupun operasional dan hubungan logis yang bersifat teoretis dan logis antara konsep tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam teori di dalamnya harus terdapat konsep, definisi dan proposisi, hubungan logis di antara konsep-konsep, definisi-definisi dan proposisi-proposisi yang dapat digunakan untuk eksplorasi dan prediksi.

Suatu teori dapat diterima dengan dua kriteria pertama, yaitu kriteria ideal, yang menyatakan bahwa suatu teori akan dapat diakui jika memenuhi persyaratan. Kedua, yaitu kriteria pragmatis yang menyatakan bahwa ide-ide itu dapat dikatakan sebagai teori apabila mempunyai paradigma, kerangka pikir, konsep-konsep, variabel, proposisi, dan hubungan antara konsep dan proposisi.

Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Talcott Parsons adalah seorang sosiolog kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan prosesnya. Pendekatannya selain diwarnai oleh adanya keteraturan masyarakat yang ada di Amerika juga dipengaruhi oleh pemikiran Auguste Comte, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto dan Max Weber. Hal tersebut di ataslah yang menyebabkan Teori Fungsionalisme Talcott Parsons bersifat kompleks.

Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.

Teori Fungsionalisme Struktural yang mempunyai latar belakang kelahiran dengan mengasumsikan adanya kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial dan berpandangan tentang adanya keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat tersebut dikembangkan dan dipopulerkan oleh Talcott Parsons.

Tindakan Sosial dan Orientasi Subjektif

Teori Fungsionalisme Struktural yang dibangun Talcott Parsons dan dipengaruhi oleh para sosiolog Eropa menyebabkan teorinya itu bersifat empiris, positivistis dan ideal. Pandangannya tentang tindakan manusia itu bersifat voluntaristik, artinya karena tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan, dengan mengindahkan nilai, ide dan norma yang disepakati. Tindakan individu manusia memiliki kebebasan untuk memilih sarana (alat) dan tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi, dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma.

Prinsip-prinsip pemikiran Talcott Parsons, yaitu bahwa tindakan individu manusia itu diarahkan pada tujuan. Di samping itu, tindakan itu terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedang unsur-unsur lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain itu, secara normatif tindakan tersebut diatur berkenaan dengan penentuan alat dan tujuan. Atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa tindakan itu dipandang sebagai kenyataan sosial yang terkecil dan mendasar, yang unsur-unsurnya berupa alat, tujuan, situasi, dan norma. Dengan demikian, dalam tindakan tersebut dapat digambarkan yaitu individu sebagai pelaku dengan alat yang ada akan mencapai tujuan dengan berbagai macam cara, yang juga individu itu dipengaruhi oleh kondisi yang dapat membantu dalam memilih tujuan yang akan dicapai, dengan bimbingan nilai dan ide serta norma. Perlu diketahui bahwa selain hal-hal tersebut di atas, tindakan individu manusia itu juga ditentukan oleh orientasi subjektifnya, yaitu berupa orientasi motivasional dan orientasi nilai. Perlu diketahui pula bahwa tindakan individu tersebut dalam realisasinya dapat berbagai macam karena adanya unsur-unsur sebagaimana dikemukakan di atas.

Analisis Struktural Fungsional dan Diferensiasi Struktural

Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa Teori Fungsionalisme Struktural beranggapan bahwa masyarakat itu merupakan sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam bentuk keseimbangan. Menurut Talcott Parsons dinyatakan bahwa yang menjadi persyaratan fungsional dalam sistem di masyarakat dapat dianalisis, baik yang menyangkut struktur maupun tindakan sosial, adalah berupa perwujudan nilai dan penyesuaian dengan lingkungan yang menuntut suatu konsekuensi adanya persyaratan fungsional.

Perlu diketahui ada fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi agar ada kelestarian sistem, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan keadaan latent. Empat persyaratan fungsional yang mendasar tersebut berlaku untuk semua sistem yang ada. Berkenaan hal tersebut di atas, empat fungsi tersebut terpatri secara kokoh dalam setiap dasar yang hidup pada seluruh tingkat organisme tingkat perkembangan evolusioner.

Perlu diketahui bahwa sekalipun sejak semula Talcott Parsons ingin membangun suatu teori yang besar, akan tetapi akhirnya mengarah pada suatu kecenderungan yang tidak sesuai dengan niatnya. Hal tersebut karena adanya penemuan-penemuan mengenai hubungan-hubungan dan hal-hal baru, yaitu yang berupa perubahan perilaku pergeseran prinsip keseimbangan yang bersifat dinamis yang menunjuk pada sibernetika teori sistem yang umum. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa perkembangan masyarakat itu melewati empat proses perubahan struktural, yaitu pembaharuan yang mengarah pada penyesuaian evolusinya Talcott Parsons menghubungkannya dengan empat persyaratan fungsional di atas untuk menganalisis proses perubahan.

Perlu diketahui bahwa sekalipun Talcott Parsons telah berhasil membangun suatu teori yang besar untuk mengadakan pendekatan dalam masyarakat, akan tetapi ia tidak luput dari serangkaian kritikan, baik dari mantan muridnya Robert K. Merton, ataupun sosiolog lain, yaitu George Homans, Williams Jr., dan Alvin Gouldner, sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian di muka.

Strategi Dasar Analisis Strukturalisme Fungsional

Teori Fungsionalisme Struktural yang dikemukakan oleh Robert K. Merton ternyata memiliki perbedaan apabila dibandingkan dengan pemikiran pendahulu dan gurunya, yaitu Talcott Parsons. Apabila Talcott Parsons dalam teorinya lebih menekankan pada orientasi subjektif individu dalam perilaku maka Robert K. Merton menitikberatkan pada konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku.

Menurut Robert K. Merton konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku itu ada yang mengarah pada integrasi dan keseimbangan (fungsi manifest), akan tetapi ada pula konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku itu yang tidak dimaksudkan dan tidak diketahui. Oleh karena itu, menurut pendapatnya konsekuensi-konsekuensi objek dari individu dalam perilaku tersebut ada yang bersifat fungsional dan ada pula yang bersifat disfungsional.

Anggapan yang demikian itu merupakan ciri khas yang membedakan antara pendekatan Robert K. Merton dengan pendekatan fungsionalisme struktural yang lainnya. perlu diketahui bahwa Teori Fungsional Taraf Menengah yang ia cetuskan tersebut, merupakan pendekatan yang sesuai untuk meneliti hal-hal yang bersifat kecil atau khusus dan bersifat empiris dalam sosiologi.

Disfungsi dan Perubahan Sosial

Menurut Robert K. Merton dinyatakan bahwa konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku dapat bersifat fungsional dan dapat pula bersifat disfungsional. Konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku mampu mengarah pada integrasi dan keseimbangan, sedangkan konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku yang bersifat disfungsional akan memperlemah integrasi.

Konsekuensi-konsekuensi objektif yang bersifat disfungsional akan menyebabkan timbulnya ketegangan atau pertentangan dalam sistem sosial. Ketegangan tersebut muncul akibat adanya saling berhadapan antara konsekuensi yang bersifat disfungsional. Dengan adanya ketegangan tersebut maka akan mengundang munculnya struktur dari yang bersifat alternatif sebagai substitusi untuk menetralisasi ketegangan.

Perlu diketahui bahwa adanya ketegangan-ketegangan yang mengakibatkan adanya struktur-struktur baru tersebut akan berarti bahwa konsekuensi objektif yang bersifat disfungsional itu akan mengakibatkan adanya perubahan-perubahan sosial. Di samping itu disfungsi juga akan menyebabkan timbulnya anomie dan masalah sosial. Kenyataan tersebut juga mengandung arti timbulnya struktur-struktur baru, yang pada hakikatnya menunjukkan adanya perubahan sosial yang mengarah pada perbaikan tatanan dalam masyarakat.

Kelompok Referensi (Reference Group)

Teori Fungsionalisme Robert K. Merton yang menekankan pada konsekuensi objektif dari individu dalam berperilaku. Keharusan adanya konsekuensi objektif baik fungsional maupun disfungsional dan harus adanya konsep-konsep alternatif fungsional dalam pelaksanaan analisisnya, tepat apabila diterapkan pada masyarakat yang memiliki perbedaan-perbedaan di antara kelompok-kelompok yang ada. Oleh karena itu, Robert K. Merton mengemukakan suatu Teori Kelompok Referensi yang digunakan sebagai penilaian dirinya dan pembanding serta menjadi bimbingan moral. Teori Kelompok Referensi (Reference Group Theory) yang terdiri dari Kelompok Referensi Normatif, Kelompok Referensi Komparatif dan ada bentuk lain, yaitu kelompok keanggotaan (Membership Reference Group). Kelompok Referensi Normatif, yaitu suatu kelompok yang menempatkan individu-individu mengambil standar normatif dan standar moral, sedangkan Kelompok Referensi Komparatif, yaitu kelompok yang memberikan kepada individu-individu suatu kerangka berpikir untuk menilai posisi sosialnya dalam hubungannya dengan posisi sosial orang lain. Sementara Kelompok Keanggotaan, yaitu menunjuk pada suatu kelompok yang menempatkan bahwa individu itu sebagai anggotanya.

Pemikiran tentang Otoritas dan Konflik Sosial

Teori Konflik Ralf Dahrendorf tidak bermaksud untuk mengganti teori konsensus. Dasar Teori Konflik Dahrendorf adalah penolakan dan penerimaan sebagian serta perumusan kembali teori Karl Marx yang menyatakan bahwa kaum borjuis adalah pemilik dan pengelola sistem kapitalis, sedangkan para pekerja tergantung pada sistem tersebut. Pendapat yang demikian mengalami perubahan karena pada abad ke-20 telah terjadi pemisahan antara pemilikan dan pengendalian sarana-sarana produksi. Kecuali itu,, pada akhir abad ke-19 telah menunjukkan adanya suatu pertanda bahwa para pekerja tidak lagi sebagai kelompok yang dianggap sama dan bersifat tunggal karena pada masa itu telah lahir para pekerja dengan status yang jelas dan berbeda-beda, dalam arti ada kelompok kerja tingkat atas dan ada pula kelompok kerja tingkat bawah. Hal yang demikian merupakan sesuatu yang berada di luar pemikiran Karl Marx.

Selain itu, Karl Marx sama sekali tidak membayangkan bahwa dalam perkembangan selanjutnya akan lahir serikat buruh dengan segenap mobilitas sosialnya, yang mampu meniadakan revolusi buruh. Perlu diketahui bahwa dalam suatu perusahaan ada pimpinan dan ada para pekerja yang pada suatu saat dapat saja terjadi konflik. Akan tetapi dengan adanya pengurus dari organisasi tenaga kerja tersebut untuk mengadakan perundingan dengan pimpinan perusahaan maka konflik dapat dihindari.

Pendekatan Ralf Dahrendorf berlandaskan pada anggapan yang menyatakan bahwa semua sistem sosial itu dikoordinasi secara imperatif. Dalam hal ini, koordinasi yang mengharuskan adanya otoritas merupakan sesuatu yang sangat esensial sebagai suatu yang mendasari semua organisasi sosial. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam suatu sistem sosial mengharuskan adanya otoritas, dan relasi-relasi kekuasaan yang menyangkut pihak atasan dan bawahan akan menyebabkan timbulnya kelas. Dengan demikian maka tampaklah bahwa ada pembagian yang jelas antara pihak yang berkuasa dengan pihak yang dikuasai. Keduanya itu mempunyai kepentingan yang berbeda dan bahkan mungkin bertentangan. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa bertolak dari pengertian bahwa menurut Ralf Dahrendorf kepentingan kelas objektif dibagi atas adanya kepentingan manifest dan kepentingan latent maka dalam setiap sistem sosial yang harus dikoordinasi itu terkandung kepentingan latent yang sama, yang disebut kelompok semu yaitu mencakup kelompok yang menguasai dan kelompok yang dikuasai.

Intensitas dan Kekerasan

Teori Konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf juga membahas tentang intensitas bagi individu atau kelompok yang terlibat konflik. Dalam hal ini, intensitas diartikan sebagai suatu pengeluaran energi dan tingkat keterlibatan dari pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi intensitas konflik, yaitu (1) tingkat keserupaan konflik, dan (2) tingkat mobilitas.

Selain itu Teori Konflik Ralf Dahrendorf juga membicarakan tentang kekerasan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Konsep tentang kekerasan, yaitu menunjuk pada alat yang digunakan oleh pihak-pihak yang saling bertentangan untuk mengejar kepentingannya. Tingkat kekerasan mempunyai berbagai macam perwujudan, dalam arti mulai dari cara-cara yang halus sampai pada bentuk-bentuk kekerasan yang bersifat kejasmanian.

Perlu diketahui bahwa menurut Teori Konflik Ralf Dahrendorf dinyatakan bahwa salah satu faktor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi tingkat kekerasan dalam konflik kelas, yaitu tingkat yang menyatakan bahwa konflik itu secara tegas diterima dan diatur. Pada hakikatnya konflik tidak dapat dilenyapkan karena perbedaan di antara mereka merupakan sesuatu yang harus ada dalam struktur hubungan otoritas. Konflik yang ditutup-tutupi, cepat atau lambat pasti akan muncul, dan apabila upaya penutupan itu secara terus-menerus maka dapat menyebabkan ledakan konflik yang hebat. Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dibentuk saluran-saluran yang berfungsi membicarakan penyelesaian konflik.

Pengertian Konflik

Konflik dapat mengakibatkan adanya perubahan dalam struktur relasi-relasi sosial, apabila kondisi-kondisi tertentu telah dipenuhi. Teori Konflik Ralf Dahrendorf menyatakan bahwa konsekuensi atau fungsi konflik, yaitu dapat mengakibatkan adanya perubahan sosial, khusus yang berkaitan dengan struktur otoritas. Ada tiga tipe perubahan struktur, yaitu (1) perubahan keseluruhan personil dalam posisi dominasi; (2) perubahan sebagian personil dalam posisi dominasi, dan (3) digabungkannya kepentingan-kepentingan kelas subordinat dalam kebijaksanaan kelas yang mendominasi.

Selain itu menurut Teori Konflik Ralf Dahrendorf dinyatakan bahwa perubahan struktural itu dapat digolongkan berdasarkan tingkat ekstremitasnya dan berdasarkan tingkat mendadak atau tidaknya. Dalam hal ini Ralf Dahrendorf mengakui bahwa teorinya yang menekankan pada konflik dan perubahan sosial merupakan perspektif kenyataan sosial yang berat sebelah. Hal tersebut karena meskipun Teori Fungsionalisme Struktural dan Teori Konflik dianggap oleh Ralf Dahrendorf sebagai perspektif valid dalam menghampiri kenyataan sosial, akan tetapi hanya mencakup sebagian saja dari kenyataan sosial yang seharusnya. Kedua teori tersebut tidak lengkap apabila digunakan secara terpisah, dan oleh karena itu harus digunakan secara bersama-sama, agar dapat memperoleh gambaran kenyataan sosial yang lengkap.

Konflik dan Solidaritas

Semula Lewis A. Coser menitikberatkan perhatiannya pada pendekatan fungsionalisme struktural dan mengabaikan konflik. Menurut pendapatnya bahwa sebenarnya struktur-struktur itu merupakan hasil kesepakatan, akan tetapi di sisi lain ia juga menyatakan adanya proses-proses yang tidak merupakan kesepakatan, yaitu yang berupa konflik. Lewis A. Coser ingin membangun suatu teori yang didasarkan pada pemikiran George Simmel. Menurut pendapatnya dinyatakan bahwa konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan yang berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi. Konflik dapat terjadi antarindividu, antarkelompok dan antarindividu dengan kelompok. Baginya konflik dengan luar (out group) dapat menyebabkan mantapnya batas-batas struktural, akan tetapi di lain pihak konflik dengan luar (out group) akan dapat memperkuat integrasi dalam kelompok yang bersangkutan.

Konflik antara suatu kelompok dengan kelompok lain dapat menyebabkan solidaritas anggota kelompok dan integrasi meningkat, dan berusaha agar anggota-anggota jangan sampai pecah. Akan tetapi, tidaklah demikian halnya apabila suatu kelompok tidak lagi merasa terancam oleh kelompok lain maka solidaritas kelompok akan mengendor, dan gejala kemungkinan adanya perbedaan dalam kelompok akan tampak. Di sisi lain, apabila suatu kelompok selalu mendapat ancaman dari kelompok lain maka dapat menyebabkan tumbuh dan meningkatnya solidaritas anggota-anggota kelompok.

:Konflik dan Solidaritas Kelompok

Menurut Lewis A. Coser dinyatakan bahwa konflik internal menguntungkan kelompok secara positif. la menyadari bahwa dalam relasi-relasi sosial terkandung antagonisme, ketegangan atau perasaan-perasaan negatif termasuk untuk relasi-relasi kelompok dalam, (in group) yang di dalamnya terkandung relasi-relasi intim yang lebih bersifat parsial.

Perlu diketahui bahwa semakin dekat hubungan akan semakin sulit rasa permusuhan itu diungkapkan. Akan tetapi semakin lama perasaan ditekan maka mengungkapkannya untuk mempertahankan hubungan itu sendiri. Mengapa demikian karena dalam suatu hubungan yang intim keseluruhan kepribadian sangat boleh jadi terlihat sehingga pada saat konflik meledak, mungkin akan sangat keras.

Konflik akan senantiasa ada sejauh masyarakat itu masih mempunyai dinamikanya. Adapun yang menyebabkan timbulnya konflik, yaitu karena adanya perbedaan-perbedaan, apakah itu perbedaan kemampuan, tujuan, kepentingan, paham, nilai, dan norma. Di samping itu, konflik juga akan terjadi apabila para anggota kelompok dalam (in group) terdapat perbedaan. Akan tetapi, tidak demikian halnya apabila para anggota kelompok dalam (in group) mempunyai kesamaan-kesamaan.

Perbedaan-perbedaan antara para anggota kelompok dalam (in group) tersebut dapat pula disebabkan oleh adanya perbedaan pengertian mengenai konflik karena konflik itu bersifat negatif dan merusak integrasi. Akan tetapi, ada pula pengertian dari anggota kelompok dalam (in group) bahwa karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan maka konflik akan tetap ada. Perlu diketahui bahwa suatu kelompok yang sering terlibat dalam suatu konflik terbuka, hal tersebut sesungguhnya memiliki solidaritas yang lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok yang tidak terlibat konflik sama sekali.

Konsekuensi Konflik

Konflik merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang senantiasa ada dalam kehidupan bersama. Sebenarnya konflik tidak usah dilenyapkan, akan tetapi perlu dikendalikan konflik akan senantiasa ada di masyarakat, hal tersebut karena dalam masyarakat itu terdapat otoritas. Hal tersebut dikandung maksud bahwa apabila di suatu pihak bertambah otoritasnya maka di lain pihak akan berkurang otoritasnya. Selain itu juga karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain.

Konflik dapat dikendalikan apabila kelompok yang terlibat dalam konflik dapat menyadari adanya konflik, dan perlu dilaksanakannya prinsip-prinsip keadilan. Di samping itu juga harus terorganisasi secara baik terutama yang menyangkut semua kekuatan sosial yang bertentangan. Dalam hal ini, apabila upaya pengendalian konflik itu tidak dilakukan maka konflik yang tertekan yang tidak tampak di permukaan, dapat meledak sewaktu-waktu dan merupakan tindakan kekerasan. Konflik yang tertekan dapat menyebabkan putusnya hubungan, dan apabila emosionalnya meninggi maka putusnya hubungan tersebut dapat meledak secara tiba-tiba. Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka perlu dibentuk saluran alternatif sehingga rasa dan sikap pertentangan dapat dikemukakan dengan tidak merusak solidaritas.

Hakikat Cerita Rekaan

Hakekat Cerita Rekaan

Cerita rekaan (cerkan) menceritakan sesuatu yang bersifat imajinatif, khayalan, sesuatu yang tidak ada dan tidak terjadi sungguh-sungguh sehingga tidak perlu dicari kebenarannya pada dunia nyata. Dengan demikian, kebenaran yang terdapat dalam cerkan tidak harus sama dan memang tidak perlu disamakan dengan kebenaran yang berlaku di dunia nyata. Oleh karena itulah, cerkan dapat diartikan sebagai kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeranan, latar, serta tahapan dan rangkaian cerita yang bertolak dari hasil imajinasi pengarang.
Melalui cerkan, seperti cerpen atau novel, sering dapat diketahui keadaan, cuplikan kehidupan. Bahkan tak jarang sebuah suasana tertentu dapat lebih dihayati dengan membaca sebuah novel atau cerpen daripada membaca laporan-laporan ilmiah. Melalui cerkan yang menyarankan berbagai kemungkinan moral, sosial, dan psikologi itu, orang dapat lebih cepat mencapai kematangan bersikap. Dengan memasuki “segala macam situasi” dalam cerkan, orang pun akan dapat menempatkan diri pada kehidupan yang lebih luas daripada situasi dirinya yang nyata.

Aliran-aliran dalam Cerita Rekaan
Perubahan zaman juga menyebabkan perubahan sikap hidup manusia. Perubahan sikap hidup tersebut pada gilirannya akan melahirkan paham atau aliran pemikiran baru. Setiap zaman akan melahirkan aliran dan paham baru yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan zaman sebelumnya.
Aliran dalam konteks ini diartikan sebagai suatu keyakinan atau paham. Dalam dunia seni, termasuk seni sastra, keyakinan atau paham tersebut akan terpancar dalam seluruh hasil penciptaan, baik dalam aspek bentuk maupun isi. Bahkan tidak jarang aliran tersebut juga mempengaruhi gaya dan sikap pengarang.
Romantisme adalah aliran kesenian-kesusastraan yang mengutamakan perasaan. Pengarang berusaha mengidealisasikan kehidupan dan pengalaman manusia dengan menekankan pada hal yang lebih baik, lebih enak, lebih indah, dan serba menyenangkan.
Realisme adalalah aliran dalam kesusastraan (seni pada umumnya) yang melukiskan suatu keadaan atau kenyataan secara sesungguhnya. Para tokoh aliran ini berpendapat bahwa tujuan seni adalah untuk menggambarkan kehidupan dengan kejujuran yang sempurna dan objektif.
Pengarang naturalisme juga melukiskan dengan cermat dan teliti apa yang dapat dilihat dan dirasa oleh pancaindra. Hal yang membedakannya, dalam aliran naturalisme, umumnya, para pengarang terutama memusatkan perhatian pada alam, pada manifestasi kebendaan dari kehidupan manusia.
Sebagai sebuah aliran kesenian, simbolisme muncul sebagai reaksi terhadap realisme dan naturalisme. Dalam realisme dan naturalisme seorang pengarang atau sastrawan melukiskan kehidupan dengan kejujuran yang sempurna dan objektif. Sebaliknya, dalam aliran simbolisme mementingkan hadirnya simbol atau lambang sebagai media pengungkapan sesuatu. Yang ingin ditampilkan secara simbolis adalah pengalaman batin.
Aliran absurdisme muncul sebagai suatu bentuk respon untuk menggambarkan kehidupan manusia modern yang seringkali sukar dipahami. Kehidupan manusia modern dengan segala problematikanya yang serba membingungkan, sulit dipahami, dan simpang siur.

Cerkan Melayu Klasik
Kehidupan sastra tidak terlepas dari kehidupan masyarakat. Pemahaman terhadap perkembangan sastra, khususnya sastra Melayu Klasik, harus dihubungkan dengan perkembangan kebudayaan masyarakat pada masa itu. Sementara itu, kehidupan sastra Melayu itu sendiri dapat dikaitkan dengan kesusasteraan rakyat. Selanjutnya, pembahasan sejarah sastra (cerkan) Melayu Klasik berkaitan dengan keberadaan kesusasteraan rakyat tersebut.
Kesusasteraan rakyat adalah sastra yang hidup di tengah-tengah rakyat, dituturkan oleh ibu kepada anaknya yang dalam buaian, dituturkan tukang cerita kepada penduduk-penduduk sekitarnya. Jenis-jenis cerita yang dimaksud, yaitu (1) cerita asal-usul, (2) cerita binatang, (3) cerita jenaka, (4) cerita pelipur lara, dan (5) cerita berbingkai.
Cerita asal-usul adalah cerita yang berisi gambaran kejadian atau peristiwa tentang asal mula suatu tempat atau wilayah geografis, nama suatu tempat atau wilayah, benda, tumbuh-tumbuhan, buah, dan sebagainya. Cerita binatang adalah cerita yang pendek dan sederhana, biasanya dengan tokoh binatang atau benda yang berkelakuan seperti manusia. Cerita jenaka adalah cerita yang lucu atau jenaka yang mengandung perbandingan atau sindiran. Sesuai dengan namanya, cerita pelipur lara ialah cerita yang dipakai untuk menghibur hati yang lara. Cerita untuk menghibur hati yang berduka dan hati yang nestapa. Cerita berbingkai adalah bentuk cerita yang di dalamnya terdapat pula cerita lain, sehingga cerita pertama merupakan bingkai dari cerita kedua, cerita kedua sebagai bingkai cerita ketiga dan seterusnya.

Cerkan Pra-Kemerdekaan
Kesusastraan Indonesia Modern lahir pada sekitar tahun 1920. Penyebutan tahun 1920 sebagai awal perkembangan sastra Indonesia Modern berdasarkan dua hal pokok, yaitu (1) media bahasa yang digunakan, dan (2) corak isi yang ada dalam karya. Penggunaan kata modern pada Sastra Indonesia Modern pada prinsipnya tidak dipertentangkan dengan kata klasik. Kata modern dipergunakan sekedar menunjukkan betapa intensifnya pengaruh Barat pada perkembangan dan kehidupan kesusasteraan pada masa itu.
Perkembangan cerkan dalam sastra Indonesia ditandai dengan terbitnya Azab dan Sengsara karya Merari Siregar dan Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Dengan terbitnya kedua novel tersebut dianggap mulailah masa baru dalam perkembangan sastra Indonesia. Kedua novel tersebut dianggap sebagai bentuk sastra baru yang berbeda dari hasil sastra yang pernah ada dan dikenal sebelumnya. Kedua novel tersebut tidak lagi dapat disebut sebagai suatu hikayat.
Tradisi penulisan cerpen di Indonesia dimulai oleh Mohamad Kasim sekitar tahun 1930-an, pada saat ia menulis cerita pendek untuk majalah Panji Pustaka. M. Kasim menulis cerpen berdasarkan cerita-cerita lucu yang hidup di masyarakat, cerita dari mulut ke mulut dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengetahui bahwa warga masyarakat suka pada cerita-cerita lucu, maka dengan cerita-cerita tersebut orang diajak untuk tertawa. Cerita-cerita lucu tersebut kemudian dikumpulkan dan diterbitkan oleh Balai Pustaka dengan judul Teman Duduk.

Cerkan Paska Kemerdekaan
Persoalan zaman dan kemasyarakatan dari kurun waktu tertentu berpengaruh pada pemilihan tema-tema yang diungkapkan para sastrawan dalam karya-karyanya. Perges¬eran persoalan zaman dan persoalan kemasyarakatan akan menyebabkan pergeseran pemilihan tema. Perkembangan kesusastraan Indonesia, termasuk di dalamnya novel, merupakan suatu proses yang wajar. Dengan kata lain, bagaimanapun hebat dan bervariasinya perkembangan sastra, ia masih tetap merupakan gambaran dan lanjutan dari proses masyarakat yang sedang berubah.
Uraian tentang sejarah cerkan masa pascakemerdekaan dilakukan dengan membahas pengarang dan karyanya, yang dianggap membawa perubahan pada kurun waktu tertentu. Melalui pembahasan terhadap pengarang dan karyanya itu diharapkan dapat diperoleh informasi yang terkait dengan perjalanan dan perkembangan tradisi penulisan cerkan.
Jenis Cerita Rekaan
Berdasarkan bentuknya, secara sederhana jenis cerkan dikelompok¬kan dalam tiga jenis, yaitu (1) novel, (2) novelet (novelette), dan (3) cerita pendek (short story). Novel adalah suatu cerita prosa yang fiktif dengan panjang tertentu, yang melukiskan para tokoh, gerak, serta adegan kehidupan yang representatif dalam suatu alur atau keadaan. Kata novelet berasal dari novelette yang diturunkan dari kata novel dengan penambahan sufiks – ette, yang berarti kecil. Dengan singkat dapat dinyatakan bahwa novelet mengandung pengertian novel kecil. Cerita pendek adalah penyajian suatu keadaan tersendiri atau suatu kelompok keadaan yang memberikan kesan tunggal pada jiwa pembaca.

Perbedaan antara Cerpen dan Novel
Plot, tokoh, latar, dan lain-lainnya merupakan elemen yang biasanya membentuk kedua jenis karya cerkan itu. Akan tetapi, pengalaman pembaca dan apresiator cerpen dapat berbeda dalam beberapa hal, jika dibandingkan dengan pengalamannya tatkala berhadapan dengan novel.
Sebuah cerpen biasanya memiliki plot yang diarahkan pada insiden atau peristiwa tunggal. Sebuah cerpen biasanya didasarkan pada insiden tunggal yang memiliki signifikansi besar bagi tokohnya. Sementara itu, novel memungkinkan adanya penyajian secara panjang lebar mengenai tempat (ruang) tertentu. Oleh karena itu, tidaklah mengheran¬kan jika posisi manusia dalam masyarakat menjadi pokok perma¬salahan yang selalu menarik per¬hatian para novelis. Masyara¬kat¬ memiliki dimensi ruang dan waktu.
Jika umumnya cerpen mencapai keutuhan (unity) secara eksklusi (exclusion), artinya cerpenis membiarkan hal-hal yang dianggap tidak esensial; novel mencapai keutuhannya seca¬ra inklusi (inclusion), yakni bahwa novelis mengukuhkan keseluruh¬annya dengan kendali tema karyanya. Dalam kaitan ini, harus dicatat bahwa berbagai hal yang sudah dikemukakan tersebut cenderung dapat dijumpai pada cerkan konvensional.

Novel Populer dan Novel Serius
Dalam dunia kesastraan sering ada usaha untuk membedakan antara novel serius dan novel populer. Kenyataannya, usaha pembedaan tersebut tidak mudah untuk dilakukan. Penggolongan novel menjadi novel serius dan novel populer seringkali dipengaruhi oleh kesan yang bersifat subjektif, seperti siapa pengarangnya dan siapa penerbitnya.
Pada dasarnya novel populer merupakan kelanjutan dari apa yang dinamai novel picisan sejak sebelum perang dunia kedua. Penamaan novel atau roman picisan berasal dari Parada Harahap, seorang wartawan, pada tahun 1939 ketika terjadi polemik dengan pengarang roman picisan Matu Mona. Istilah itu kemudian berubah menjadi “hiburan” pada tahun 1960-an, seiring dengan berkembangnya majalah-majalah yang dinamai majalah hiburan. Selanjutnya pada dekade 70-an itulah berubah lagi menjadi kata populer.
Disebut dengan novel populer karena karya tersebut baik dari sisi tema, cara penyajian, teknik, bahasa, maupun gaya meniru pola umum yang digemari masyarakat pembacanya. Corak novel pop cenderung seragam dan dikerjakan secara tergesa-gesa karena desakan pasar. Akibatnya, corak novel populer hampir sama di suatu kurun waktu tertentu.

Unsur Intrinsik Cerita Rekaan
Sebuah karya sastra, termasuk cerkan pada dasarnya merupakan sebuah totalitas, suatu kesatuan menyeluruh yang bersifat artistik. Sebagai sebuah totalitas, cerkan mempunyai bagian-bagian, unsur-unsur, yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.
Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun cerkan itu sendiri dari dalam. Unsur-unsur itulah yang menegaskan sebuah karya dapat disebut atau dikelompokkan dalam karya sastra (cerkan). Dengan demikian, unsur intrinsik merupakan salah satu acuan untuk menentukan keberadaan suatu cerkan. Robert Stanton mengelom¬pokkan elemen-elemen pembangun cerkan menjadi tiga bagian, yaitu (1) fakta cerita, (2) sarana cerita, dan (3) tema.

Unsur Intrinsik Cerita Rekaan
Unsur intrinsik dapat disebut mempunyai nilai estetik, jika pengarang mampu menuangkannya dalam satu rangkaian ide yang termanifestasi dari karakter tokoh, persoalan yang dihadapi, pemecahan persoalan. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar cerkan, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisasi cerkan. Dengan kata lain, unsur ekstrinsik adalah unsur yang mempengaruhi bangun cerita, namun unsur tersebut tidak menjadi bagian di dalamnya. Meskipun demikian, unsur ekstrinsik cukup berpengaruh pada totalitas bangun cerita yang dihasilkan. Oleh karena itu, unsur ekstrinsik sebuah cerkan, haruslah tetap dipandang sebagai sesuatu yang penting.

Membaca Cerita Rekaan
Istilah membaca dapat mencakup pengertian yang luas sekali. Hal itu terjadi karena membaca dapat dibedakan dalam berbagai ragam sesuai dengan (1) tujuan, (2) proses kegiatan, (3) objek bacaan, dan (4) media yang digunakan. Secara umum dapat dinyatakan bahwa hakikat membaca mencakup beberapa hal, yaitu (1) membaca adalah kegiatan mereaksi, (2) membaca merupakan suatu proses, dan (3) membaca adalah upaya pemecahan kode dan penerimaan pesan.
Membaca diartikan sebagai proses pengolahan bacaan secara kritis dan kreatif yang dilakukan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang bersifat menyeluruh tentang bacaan dan penilaian terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan dampak bacaan tersebut.
Dalam kegiatan membaca cerkan, pembaca berada dalam posisi aktif dan bukan pasif. Keaktifan tersebut bukan sekedar aktif memahami bacaan, melainkan keaktifan yang penuh kreativitas, yang membuat membaca itu mempunyai nilai tersendiri bagi pembaca. Hal itu mengindikasikan bahwa dengan membaca cerkan, pembaca akan memperoleh “sesuatu” yang bernilai bagi kehidupan.

Menikmati Cerita Rekaan
Kegiatan membaca cerkan dapat dilakukan dengan berbagai motivasi. Sebagian besar orang membaca cerkan sebagai pengisi waktu. Ada pula yang membaca cerkan sebagai sarana memperoleh hiburan. Selanjutnya, pembaca yang serius ingin memperoleh suatu pengalaman baru dari cerkan yang dibacanya. Kegiatan membaca cerkan dilakukan untuk memperoleh pengalaman literer.
Jika kita membaca cerkan dan mencoba menghayati, sesungguhnya kita untuk sementara waktu memutuskan hubungan dengan dunia nyata, masuk ke dalam dunia tak nyata yang bersifat pribadi. Pengalaman emosional dan intelektual inilah yang disebut pengalaman literer.
Kegiatan membaca cerkan pada dasarnya juga merupakan kegiatan berapresiasi sastra secara langsung. Membaca adalah aktivitas pertama dari serangkaian aktivitas lainnya dalam kaitannya dengan upaya menikmati cerkan.

Tokoh, Penokohan, dan Teknik Penceritaan
Peristiwa dalam cerkan seperti halnya peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, selalu diemban oleh tokoh atau pelaku-pelaku tertentu. Pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerkan sehingga peristiwa itu mampu menjalin suatu cerita disebut dengan tokoh.
Berdasarkan keterlibatannya dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi dua, yakni tokoh sentral atau tokoh utama dan tokoh periferal atau tokoh tambahan (bawahan). Berdasarkan watak atau karakternya, dikenal adanya tokoh sederhana dan tokoh kompleks. Berdasarkan fungsi penampilan, terdapat tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan, dibedakan menjadi tokoh statis dan tokoh berkembang.
Persoalan seorang pengarang tidak hanya dalam hal memilih jenis tokoh yang akan disajikan dalam ceritanya, tetapi juga dengan cara apakah ia akan me¬nya¬jikan tokoh ciptaannya. Dalam hubungan ini, dikenal sejumlah cara yang se¬ring dapat dipergunakan, masing-masing dengan kelebihan dan keku¬rang¬an¬nya. Ada yang membedakan cara-cara yang sering dipakai itu menjadi cara analitik dan dramatik; metode langsung dan tak langsung; metode uraian dan ragaan; dan metode diskursif, dramatik, dan campuran.

Latar Belakang Cerita dan Waktu Penceritaan
Sebuah cerkan, baik cerpen maupun novel, harus terjadi pada suatu tempat dan dalam suatu waktu, seperti halnya kehidupan ini yang juga berlangsung dalam ruang dan waktu. Elemen cerkan yang menunjukkan kepada kita di mana dan kapan kejadian-kejadian dalam cerita berlangsung disebut setting ’latar.’
Deskripsi latar cerkan secara garis besar dapat dikategorikan dalam tiga bagian, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Latar tempat adalah hal yang berkaitan dengan masalah geografis, latar waktu berkaitan dengan masalah historis, dan latar sosial berkaitan dengan kehidupan kemasya¬rakatan.
Terdapat empat elemen/unsur yang membentuk latar cerkan. Pertama, lokasi geografis yang sesungguhnya, termasuk di dalamnya ialah topografi, scenery ‘pemandangan’ tertentu, bahkan detail-detail interior sebuah kamar/ruangan. Kedua, pekerjaan dan cara-cara hidup tokoh sehari-hari. Ketiga, waktu terjadinya action ‘tindakan’ atau peristiwa, termasuk periode historis, musim, tahun, dan sebagainya. Keempat, lingkungan religius, moral, intelektual, sosial, dan emosional tokoh-tokohnya.
Latar suatu cerkan, biasanya, dibedakan menjadi dua tipe, yaitu neutral setting ‘latar netral’ dan spiritual setting ‘latar spiritual’. Ada beberapa fungsi yang dapat ditempati oleh latar dalam cerkan, misalnya latar sebagai metafora, latar sebagai atmosfer, dan latar sebagai pengedepanan (foregrounding).

Sudut Pandang dan Fokus Pengisahan
Untuk menceritakan suatu hal dalam cerkan, pengarang dapat memilih dari sudut manakah ia akan bercerita. Bisa saja pengarang berdiri sebagai orang yang berada di luar cerita dan mungkin pula ia mengambil peran serta dalam cerita itu. Sudut pandang atau pusat pengisahan (point of view) dipergunakan untuk menentukan arah pandang pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita, sehingga tercipta suatu kesatuan cerita yang utuh.
Sudut pandang pada dasarnya adalah visi pengarang. Artinya, ia merupa¬kan sudut pandangan yang diambil oleh pengarang untuk melihat peristiwa dan kejadian dalam cerita. Dalam kaitan ini, hendaknya dibedakan antara pandangan yang diambil oleh pengarang itu dengan pandangan pengarang sebagai pribadi. Karena, sebuah cerkan sesungguhnya merupakan pandangan pengarang terhadap kehidupan.
Lazimnya, sudut pandang yang umum dipergunakan oleh para pengarang dibagi menjadi empat jenis, yakni (1) sudut pandang first person-central atau akuan-sertaan; (2) sudut pandang first-person peripheral atau akuan-taksertaan; (3) sudut pandang third-person-omniscient atau diaan-mahatahu; (4) sudut pandang third-person-limited atau diaan-terbatas. Di samping jenis-jenis sudut pan¬dang di atas, sering dijumpai pula cerkan yang mempergunakan sudut pandang campuran: dalam sebuah cerkan dijumpai lebih dari sebuah sudut pandang.

Alur dan Struktur
Seorang penulis cerita harus menciptakan plot atau alur bagi ceritanya itu. Hal ini berarti bahwa plot atau alur cerita sebuah cerkan menyajikan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian kepada pembaca tidak hanya dalam sifat kewaktuan atau temporalnya, tetapi juga dalam hubungan-hubungan yang sudah diperhitungkan. Plot sebuah cerita akan membuat pembaca sadar terhadap peristiwa-peristiwa yang dihadapi atau dibacanya tidak hanya sebagai subelemen-elemen yang jalin-menjalin dalam rangkaian temporal, tetapi juga sebagai suatu pola yang majemuk dan memiliki hubungan kausalitas atau sebab-akibat.
Struktur plot sebuah cerkan dapat dibagi secara kasar menjadi tiga bagian, yaitu awal, tengah, dan akhir. Berkaitan dengan penyusunan alur dalam cerkan dikenal beberapa kaidah, yaitu (1) kemasukakalan, (2) kejutan, (3) ketidaktentuan, dan (4) keutuhan. Jenis alur dapat dibedakan dengan beberapa kriteria, (1) berdasarkan penyusunan peristiwa, dikenal alur kronologis dan alur sorot balik, (2) berdasarkan segi akhir cerita, terdapat alur terbuka dan alur tertutup, (3) dari segi kuantitasnya, dikenal alur tunggal dan alur jamak, dan (4) dari segi kuali¬tasnya, terdapat alur rapat dan alur longgar.

Tema dan Amanat
Dalam pengertiannya yang paling sederhana, tema adalah makna cerita, gagasan sentral, atau dasar cerita. Tema lebih merupakan sebagai sejenis komentar terhadap subjek atau pokok masalah, baik secara eksplisit maupun implisit. Jadi, di dalam tema terkandung sikap pengarang terhadap subjek atau pokok cerita. Dalam kaitannya dengan pengalaman pengarang, tema adalah suatu yang diciptakan oleh pengarang sehubungan dengan pengalaman total yang dinyatakannya.
Di samping fungsinya memberi kontribusi bagi elemen struktural lain seperti plot, tokoh, dan latar; fungsi tema dalam cerkan yang terpenting ialah menjadi elemen penyatu terakhir bagi keseluruhan cerkan itu. Artinya, pengarang menciptakan dan membentuk plot, membawa tokohnya menjadi ada, baik secara sadar maupun tidak, eksplisit maupun implisit, pada dasarnya merupakan peri¬laku responsifnya terhadap tema yang telah dipilih dan telah mengarahkannya.
Tema cerkan umumnya diklasifikasikan menjadi lima jenis, yakni tema physical ‘jasmaniah’, tema organic ‘moral’, social ‘sosial’, egoic ‘egoik’, dan divine ‘ketuhanan’. Tentu, tema cerkan masih dapat diklasifikasikan dengan ca¬ra selain ini, misalnya tema tradisional dan tema modern. Klasifikasi di atas lebih merupakan pembagian yang didasarkan pada subjek atau pokok pembicaraan da¬lam cerkan.

Bahasa Dalam Cerkan
Gaya merupakan cara pengungkapan seorang yang khas bagi seorang pengarang. Gaya seorang pengarang tidak akan sama apabila dibandingkan dengan gaya pengarang lainnya karena pengarang tertentu selalu menyajikan hal-hal yang berhubungan erat dengan selera pribadinya dan kepekaannya terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa gaya adalah orangnya: gaya pengarang adalah suara-suara pribadi pengarang yang terekam dalam karyanya.
Menganalisis gaya sebuah cerkan berarti menganalisis wujud verbal cerkan itu. Dinyatakan demikian karena gaya merupakan kemahiran seorang pengarang dalam memilih dan menggunakan kata-kata, kelompok kata, kalimat, dan ungkapan yang pada akhirnya akan ikut menentukan keberhasilan, keindahan, dan kemasukakalan suatu karya yang menjadi hasil ekspresi dirinya itu.

Respon Cerkan

Apresiasi sastra sebenarnya bukan merupakan konsep abstrak yang tidak pernah terwujud dalam tingkah laku. Dalam pengertian apresiasi tersirat adanya suatu kegiatan yang harus terwujud secara konkret. Perilaku kegiatan itu dalam hal ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) kegiatan secara langsung, dan (2) kegiatan secara tidak langsung.
Karya sastra menyajikan nilai-nilai keindahan serta paparan peristiwa yang mampu memberikan kepuasan batin pembacanya. Di samping itu, sastra juga mengandung pandangan yang berhubungan dengan renungan atau kontemplasi batin, baik yang berhubungan dengan masalah agama, filsafat, politik maupun macam-macam problematika kehidupan. Kandungan makna yang kompleks dan keindahan dalam karya sastra tergambar lewat media kebahasaan atau aspek verbal. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa karya sastra mengandung berbagai unsur yang kompleks, yaitu (1) unsur keindahan, (2) unsur kontemplatif, yang berhubungan dengan nilai keagamaan, filsafat, politik, serta realitas kehidupan lainnya, (3) media pemaparan, yaitu berupa aspek kebahasaan, dan (4) unsur-unsur intrinsik yang menandai eksistensi karya sastra.

Meresensi Cerkan

Kata “resensi” berarti pertimbangan atau pembicaraan. Jadi, resensi buku berarti pertimbangan atau pembicaraan terhadap suatu buku. Istilah lain yang sering dipakai sebagai padanan resensi buku di antaranya adalah timbangan, bedah, atau ulasan buku. Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah karya atau buku. Tujuan resensi yaitu menyampaikan kepada pada pembaca, apakah sebuah buku atau hasil karya itu layak mendapat sambutan dari masyarakat atau tidak.
Seorang penulis resensi harus bertolak dari tujuan untuk membantu pada pembaca dalam menentukan perlu tidaknya membaca karya cerkan tertentu. Dengan demikian, peresensi harus secara terus-menerus berusaha menyesuaikan pertimbangannya dengan selera pembaca. Penulis resensi harus memperhatikan hal pokok yang perlu diperhatikan, yaitu (1) tanggung jawabnya terhadap pembaca dan (2) bagaimana penilaian terhadap buku dilakukan.

Konsep Pembacaan Cerita

Secara konseptual, pembacaan cerita dapat dikaitkan dengan dua ragam atau bentuk membaca, yaitu membaca teknik dan membaca estetis. Istilah membaca teknik sering juga disebut membaca lisan (oral reading) atau membaca nyaring (reading aloud). Membaca teknik dapat dihubungkan dengan kegiatan membaca cerkan, seperti story telling, yang bersifat redeskriptif
Pembacaan sastra merupakan kegiatan membaca yang bersifat redeskriptif. Artinya, bunyi ujar atau suara tidak muncul secara sewenang-wenang, tetapi harus mampu menggambarkan isi cerita serta suasana awal yang dipaparkan pengarang dalam teks tertulis. Dengan demikian, dalam membacakan cerita, seorang pembaca dituntut untuk mengetahui dan memahami maksud dan suasana yang dibangun pengarang melalui teks verbal cerita.

Kegiatan Pembacaan Cerita

Terdapat tiga unsur utama yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan membaca teks cerkan secara lisan. Ketiga unsur utama yang dimaksud, yaitu (1) pemahaman, (2) penghayatan, dan (3) pemaparan.
Pemahaman berkaitan dengan kemampuan memahami makna dalam bacaan cerkan, memahami suasana penuturan dalam cerkan yang dibaca, sikap pengarang, serta intensi yang mendasarinya. Kemampuan menghayati juga berkaitan dengan aspek (1) makna, (2) suasana penuturan, (3) sikap pengarang, dan (4) intensi pengarang. Wujud konkret dari kemampuan memahami dan menghayati isi bacaan akan tampak dalam pemaparan atau penampilan. Dengan kata lain, pemaparan atau penampilan sangat ditentukan oleh kualitas pemahaman dan penghayatan.

Hakikat Menulis Kreatif

Terdapat dua tujuan yang dapat dicapai melalui kegiatan pengembangan penulisan kreatif, yakni yang bersifat apresiatif dan yang bersifat ekspresif. Kedua tujuan utama tersebut sekaligus memberikan peluang bagi pembentukan pribadi yang kreatif. Berdasarkan kenyataan, harus diakui bahwa ciri-ciri yang melekat pada pribadi kreatif sering tidak dapat dipisahkan secara tegas antara ciri yang satu dan ciri yang lainnya.
Karya kreatif yang baik bukanlah suatu formula, rumus-rumus, atau jurus-jurus kehidupan, tetapi ia merupakan model-model kreatif tentang kemanusiaan. Karya-karya tersebut akan menyarankan berbagai kemungkinan yang berhubungan dengan moral, psikologi, dan masalah-masalah sosial budaya.
Terdapat tiga daerah fundamental kehidupan manusia yang menjadi sumber penciptaan teks kreatif, yakni bidang agama, bidang sosial, dan bidang individual. Dengan kata lain, teks kreatif akan senantiasa berurusan dengan masalah manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dalam hubungannya dengan manusia lain atau alam, dan dalam hubungannya dengan diri sendiri.

Menulis Cerkan

Anggapan bahwa keterampilan menulis muncul hanya karena adanya bakat istimewa tidak benar. Demikian juga, anggapan bahwa sastrawan itu dilahirkan dan bukan dibentuk tidak sepenuhnya benar. Seperti tukang jahit atau tukang bengkel, keterampilan menulis itu juga dapat dipelajari.
Menulis cerpen pada dasarnya menyam¬paikan sebuah pengalaman kepada pembacanya. Menulis cerpen bukan sekedar “memberitahukan” sebuah cerita. sebuah cerpen bukan hanya menyampaikan cerita, melainkan juga menggambarkan sebuah pengalaman dalam bentuk cerita. Oleh karena itu, salah satu syarat agar cerpen dianggap berhasil yaitu bagaimana membawa pembacanya memasuki pengalaman cerita itu.
Semua cerita pada dasarnya memiliki sebuah pola atau struktur bentuk. Struktur ini melibatkan berbagai macam unsur yang membentuk suatu kesatuan atau satu keutuhan. Struktur sebuah cerita secara mudah dapat dikategorikan dalam tiga bagian, yaitu (1) bagian permulaan, (2) bagian tengah, dan (3) bagian akhir. Struktur bentuk cerita itulah yang pada akhirnya membentuk sebuah tatanan yang disebut alur atau plot

Pengertian dan Ciri Cerita Remaja

Kurikulum sastra sekolah menengah perlu menyediakan ruang untuk sastra yang diproduksi oleh remaja, sastra yang diucapkan dengan gaya remaja, dan sastra yang dipenuhi oleh tema-tema dunia remaja. Sudah waktunya, pengertian dan ruang lingkup sastra di sekolah menengah diperluas, sehingga tidak didominasi oleh kategori-kategori sastra kanonik atau sastra adiluhung.
Sastra remaja adalah hasil karya sastra yang menampilkan permasalahan remaja dan berusaha untuk memenuhi selera remaja. Tema atau permasalahan yang diangkat, tokoh-tokoh, serta gaya bahasanya disesuaikan dengan selera dan dunia remaja. Ada beberapa istilah untuk menyebut sastra remaja, antara lain chicklit (akronim dari chick literature) dan teenlit (akronim dari teen literature), yang dapat diartikan sebagai literatur remaja. .
Cerita remaja mempunyai ciri-ciri tersendiri sesuai dengan selera penikmatnya. Tidak ada pengarang cerita remaja yang sanggup berkarya dengan mengabaikan dunia remaja. Dunia remaja tidak dapat diremehkan dalam proses kreatif penciptaan sastra remaja. Oleh karena itu, walaupun cerita remaja diciptakan oleh orang dewasa, seolah-olah cerita tersebut merupakan ekspresi diri remaja lewat idiom-idiom bahasa remaja.

Jenis-jenis Cerita Remaja
Berdasarkan persoalan yang digambarkan, cerita remaja dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu (1) cerita detektif, (2) cerita petualangan, dan (3) cerita drama percintaan atau kehidupan keluarga. Ketiga kelompok jenis cerita tersebut tidaklah terpisah satu sama lain, melainkan dapat bertumpang tindih.
Cerita detektif adalah cerita yang berisi mengenai berbagai usaha pelacakan dan penyingkapan terhadap berbagai macam kemungkinan objek tertentu yang tidak mudah tertangkap secara inderawi. Sesuai dengan kemung¬kinan makna di atas, di dalam cerita detektif terdapat beberapa unsur yang penting. Pertama, orang yang melakukan pelacakan. Kedua, objek yang dilacak. Ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan tersembunyinya objek yang dilacak. Keempat, alat-alat atau cara-cara yang ditempuh dalam proses pelacakan sehingga berbagai faktor yang menyebabkan tersembunyinya objek yang bersangkutan dapat diatasi.
Petualangan merupakan kata benda abstrak dari kata kerja berpetualang, segala hal yang bersangkutan dengan kegiatan bertualang. Bertualang sendiri berarti tindakan yang dilakukan untuk mengalami hal-hal yang belum diketahui, belum dialami, yang luar biasa, mengejutkan, menakutkan, atau yang mengandung bahaya. Sebagaimana halnya dalam cerita detektif, dalam cerita petualangan akan selalu terdapat tokoh hang berpetualang. Ada daerah atau objek petualangan. Adanya rintangan-rintangan di dalam dan di sekitar objek petualangan. Ada cara mengatasi tantangan itu.
Cerita drama berusaha menciptakan keterlibatan emosional atau perasaan pembaca, mengajak pembaca ikut merasakan kebahagiaan atau kesedihan hati tokoh-tokoh cerita. Persoalan utama dalam cerita detektif berkisar pada masalah tahu atau tidak tahu, persoalan utama dalam cerita petualangan adalah hidup atau mati, malu atau terhormat, persoalan utama dalam cerita drama adalah bahagia atau menderita. Oleh karena menyangkut bahagia atau derita, gembira atau sedih, cerita drama tidak mengenal hubungan antara subjek dengan objek, subjek yang mendeteksi dan objek yang dideteksi, subjek yang berpetualang dan objek petualangan. Hubungan dalam drama cenderung intersubjektif, yaitu hubungan antara subjek dengan subjek lain.

Mereproduksi Cerita
Ringkasan (precis) adalah suatu cara yang efektif untuk menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat. Oleh karena ringkasan bertolak dari penyajian suatu karya asli secara singkat, pembuatan ringkasan merupakan suatu keterampilan melakukan kegiatan reproduksi.
Seorang pengarang atau penulis ringkasan harus berbicara atau bertutur dalam suara pengarang asli. Oleh sebab itu, pengunaan kata dalam memulai menulis ringkasan harus diperhatikan. Penulis ringkasan dapat secara langsung mulai dengan merangkai intisari cerita dalam kalimat, alinea, dan bagian yang dianggap penting.
Tujuan utama membuat ringkasan cerita yaitu sebagai salah satu sarana untuk mengetahui dan memahami isi sebuah buku atau karya cerkan. Dengan membuat ringkasan, sebenarnya kita sedang mempelajari bagaimana seorang penulis yang baik menyusun karangannya, bagaimana ia menyamaikan gagasan gagasan dalam bahasa dan susunan yang baik, bagaimana ia dapat menampilkan permasalahan sekaligus memecahkan masalah tersebut, dan sebagainya.

Cerita-Ulang Cerita
Penceritaan adalah pemindahan cerita atau penyampaianya kepada penyimak atau pendengar. Terdapat perbedaan besar antara pembacaan dengan penyampaian cerita. Penceritaan atau bercerita yang baik akan menyebarkan ruh baru yang kuat dan menampakkan gambaran yang hidup di hadapan pendengar. Memberikan potret yang jelas dan menarik, intonasi, gerakan-gerakan, dan emosinya. Ia dapat menghidupkan setiap tokoh dengan karakter seperti yang dituntut dalam cerita.
Kita menganggap bahwa bercerita dengan cara yang baik, rata-rata, adalah sesuatu yang lebih bersifat alami daripada dibuat-buat. Namun, kita juga hendaknya tidak melupakan manfaat dari latihan dan belajar dalam mengusahakan metode yang tepat. Untuk itu, membaca petunjuk-petunjuk yang tertulis saja tidak cukup. Harus ditambah pula dengan praktek dan melampaui pengalaman dalam waktu yang tidak singkat. Jika guru telah selesai bercerita dengan memperhatikan poin-poin terdahulu, maka guru dapat meminta para siswa untuk mengungkap ulang cerita dengan salah satu cara – dan banyak cara – pengungkapan cerita.
Buku sumber Cerita Rekaan Karya Prof. Dr. Suminto A. Sayuti

Baca Artikel Lain

Konsep Diri;>>>> Baca

Sosiologi Konsumsi Apa itu?;>>> Baca

Krisis dalam Organisasi/perusahaan;>>>>>>>> Baca

Komunikasi Persuasif dalam Iklan;>>>>>>>> Baca

Kumpulan Link Artikel yang lain;>>>>>>>>> Baca

Manajemen Arsip Inaktif

Manajemen Arsip Inaktif

Arsip inaktif adalah arsip yang tidak dipergunakan untuk kepentingan penyelesaian pekerjaan yang sedang berlangsung di unit kerja dan hanya digunakan untuk kepentingan referensi, pengambilan keputusan, bukti hukum dan alasan lainnya bagi pelaksanaan kegiatan instansi serta dirujuk maksimal 15 kali dalam satu tahun.
Manajemen arsip inaktif merupakan suatu aktivitas sekelompok orang yang dilandasi pengetahuan, keahlian dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan arsip inaktif dengan sumber daya yang dimiliki sehingga mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Tiga langkah penting dalam mengelola arsip inaktif organisasi secara tepat bagi kepentingan manajemen dan pengguna yaitu: pengembangan jadwal retensi arsip, penentuan media penyimpanan dan penentuan fasilitas penyimpanan arsip inaktif.

Tujuan dan Ruang Lingkup Manajemen Arsip Inaktif
Tujuan utama manajemen arsip inaktif adalah mampu menyediakan arsip yang tepat kepada orang yang tepat pada waktu yang cepat dengan biaya seefisien mungkin. Tujuan pengelolaan arsip inaktif menekankan pentingnya penyediaan dan pengamanan informasi yang cepat, akurat guna pengambilan keputusan pimpinan instansi sekaligus me-minimalisasi biaya operasional yang dikeluarkan. Untuk mencapai tujuan perlu diupayakan target kegiatan minimal sebagai berikut: terselenggaranya sistem penyimpanan dan penemuan kembali yang efektif dan efisien; terciptanya kontrol yang tepat untuk menjamin pemindahan arsip dari tempat yang mahal ke tempat yang lebih murah; pengamanan seluruh arsip organisasi baik secara fisik maupun informasinya dari faktor penyebab kerusakan atau kehilangan arsip baik oleh bencana alam maupun oleh manusia.

Pengelolaan arsip inaktif memiliki keterkaitan terhadap fungsi pada tahapan penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan. Pengelolaan arsip untuk menyediakan bahan referensi (reference), bahan pengambilan keputusan (decision making), dan bahan bukti hukum (legal requirement) terkait dengan tahapan penggunaan. Pemindahan arsip (transfer) merupakan prosedur awal dikelolanya arsip inaktif yang berasal dari unit kerja pencipta dan juga pencarian (retrieve) dalam rangka layanan arsip yang diperlukan kembali oleh unit kerja, keduanya terkait pada tahapan pemeliharaan. Selanjutnya Penyimpanan arsip inaktif (inactive storage), pemusnahan (discard/destroy) dalam pengelolaan arsip inaktif terkait dengan tahapan penyusutan.

Ruang lingkup manajemen arsip inaktif dapat mencakup kegiatan sebagai berikut: penentuan fasilitas penyimpanan arsip inaktif, penentuan lay out ruang Pusat Arsip (inaktif), pemindahan arsip inaktif dari unit kerja ke Pusat Arsip, pembenahan arsip inaktif yang tidak teratur (kacau), penataan dan penyimpanan arsip inaktif, pemusnahan arsip, pemeliharaan arsip inaktif dan pelayanan arsip inaktif.

Konsep Dasar Pusat Arsip (Records Center)

Pusat arsip adalah suatu gedung dan/atau fasilitas yang dirancang dan dibangun secara khusus untuk menyimpan dan memberikan layanan arsip inaktif bagi kepentingan manajemen instansi atau perusahaan sehingga dapat menyediakan arsip sewaktu-waktu diperlukan dengan cara cepat, tepat dan biaya yang murah.

Tipe pusat arsip dibedakan menjadi tiga, yaitu Pusat Arsip Minimal, Pusat Arsip dengan pengendalian inventaris standar, dan Pusat Arsip layanan referensi penuh. Perbedaan ketiga tipe pusat arsip ini lebih menekankan pada tingkatan kondisi penyimpanan dan layanan arsip dari yang paling sederhana hingga tingkatan yang lebih lengkap dan modern dengan memperlihatkan adanya sistem dan fasilitas penyimpanan dan layanan yang didukung penggunaan teknologi informasi.

Jenis Pusat arsip yang dikelola sendiri adalah apabila suatu instansi atau perusahaan membuat pusat arsip baik memanfaatkan tempat (ruangan) yang tersedia di lingkungan kantor maupun membangun secara terpisah di luar kantor untuk menyimpan arsip inaktifnya. Sedangkan pusat arsip yang dikelola jasa komersial adalah apabila suatu instansi atau perusahaan menyimpan arsip inaktifnya di suatu perusahaan yang memiliki gedung dan/atau fasilitas penyimpanan, pengamanan dan layanan arsip inaktif. Perusahaan terakhir disebut adalah menyelenggarakan Pusat Arsip Komersial.

Seleksi Fasilitas Penyimpanan

Seleksi fasilitas penyimpanan perlu memperhatikan alternatif yang menjadi pilihan umum, informasi yang perlu dikumpulkan dalam merencanakan fasilitas, tingkat layanan yang akan diberikan dan menentukan jenis penyimpanan arsip inaktif.

Ada tiga pilihan umum dalam menyeleksi fasilitas penyimpanan, yaitu: menggunakan tempat di dalam kantor yang tidak cocok untuk kondisi kebutuhan kantor tetapi memenuhi persyaratan untuk penyimpanan secara fisik dan lingkungan; membuat fasilitas penyimpanan dalam ruang gudang di area yang sewa tanahnya lebih murah dibanding dengan lokasi di kantor utama; menggunakan jasa komersial perusahaan penyimpanan arsip.

Informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan perencanaan fasilitas penyimpanan arsip adalah: Seberapa banyak volume arsip yang akan disimpan dan kalau mungkin berapa tingkat pertumbuhan arsip? Apa saja tipe arsip yang akan disimpan? Apakah kondisi lingkungan diperlukan berlainan untuk tipe arsip yang berbeda-beda? Seberapa sering arsip dirujuk? Seberapa cepat arsip ditemukan kembali baik dalam kondisi rutin atau darurat? Berapa tingkat keamanan arsip yang dikehendaki?

Fasilitas penyimpanan dapat menjadi sederhana atau serinci yang diperlukan dan biaya yang dimungkinkan. Dalam hal ini ada perbedaan dalam layanan kepada pengguna arsip yang disimpan yang mem-perlihatkan secara jelas antara gudang arsip dan manajemen informasi. Dari dua gambaran mencolok ini layanan penyimpanan yang paling sederhana diperlakukan sebagai objek tempat arsip dimana informasi disimpan. Informasinya mungkin tidak menarik seperti untuk Pusat Arsip yang terkelola dengan baik, karena itu pusat arsip ini tidak lebih atau lebih kecil dari pada sebuah gudang.

Layanan arsip yang lebih rinci (lengkap) yang menyediakan layanan referensi penuh kurang menekankan pada objek tetapi lebih pada informasi yang disimpannya. Informasi tentang pajak pertumbuhan nilai mungkin berada pada banyak objek, suatu file, disket misalnya. Layanan referensi tidak akan memberikan objek tersebut sebagaimana pada layanan secara sederhana, tetapi meringkas atau mengkompilasi informasinya untuk pengguna.

Kriteria yang mendasari keputusan pada level layanan mana yang diinginkan adalah apakah level tertentu dapat mencerminkan kebutuhan dan kemampuan organisasi akan hal berikut: kebutuhan informasi pengguna (user), manfaat berbagi informasi, biaya, dan adanya pegawai yang handal dan berkualitas

Suatu organisasi dapat menggunakan jasa pusat arsip komersil jika ada hal yang dipertimbangkan sebagai berikut: arsip inaktifnya terlalu sedikit sehingga tidak mungkin untuk menyelenggarakan pusat arsip sendiri; penting sekali untuk menyimpan arsip jarak jauh lebih 50 miles, tidak memiliki tempat dengan biaya murah untuk menyimpan arsip, arsip inaktifnya melebihi kapasitas pusat arsip milik sendiri, tidak ingin menyelenggarakan sendiri.

Gedung dan Perlengkapan Penyimpanan

Untuk membangun gedung sebagai fasilitas atau tempat penyimpanan dan pelayanan arsip inaktif apakah di lingkungan kantor (on site storage) atau di luar lingkungan kantor (off site storage) perlu direncanakan dan dirancang secara matang sehingga gedung penyimpanan arsip memenuhi standar-standar tertentu agar tercapai efisiensi dan efektifitas pusat arsip.

Lokasi Gedung Records Center yang akan dibangun harus mudah terjangkau baik dari sisi lancarnya komunikasi seperti jaringan telepon, internet, facsimile maupun dari sisi transportasi. Keterjangkauan atau mudahnya mengakses arsip dari sisi teknologi informasi maupun transportasi akan sangat mendukung tercapainya efektifitas dan efisiensi pusat arsip.

Standar lokasi gedung penyimpanan arsip inaktif memerlukan persyaratan sebagai berikut: lokasi gedung penyimpanan arsip berada di daerah yang jauh dari segala sesuatu yang dapat membahayakan atau mengganggu keamanan dan fisik dan informasi arsip; lokasi gedung penyimpanan arsip inaktif dapat berada di lingkungan kantor atau di luar lingkungan kantor; gedung penyimpanan arsip inaktif di luar lingkungan kantor perlu memperhatikan ketentuan:

Lokasi gedung penyimpanan arsip harus lebih murah dari pada daerah perkantoran.

1.Hindari daerah/lingkungan yang memiliki kandungan polusi tinggi.
2.Hindari daerah atau lokasi bekas hutan dan perkebunan.
3.Hindari daerah atau lokasi yang rawan kebakaran.
4.Hindari daerah atau lokasi yang rawan banjir.
5.Hindari daerah atau lokasi yang berdekatan dengan keramaian / pemukiman penduduk atau pabrik.

Pembangunan gedung yang mengacu pada standar yang ada juga harus didukung ketersediaan sarana atau perlengkapan yang akan digunakan untuk menyimpan arsip inaktif. Perlengkapan penyimpanan arsip inaktif yang sering dan umum digunakan adalah rak arsip baik rak mobile maupun rak static, dan bok arsip dengan berbagai standar dan ukuran sesuai kebutuhan media arsipnya.

Tata Letak (Layout) Pusat Arsip

Ruang penyimpanan arsip inaktif secara umum harus mem-perhatikan beban muatan, tata letak rak arsip, sirkulasi dan AC, kelembaban dan suhu, cahaya, serta keamanan. Kekuatan ruangan terhadap beban harus diperhitungkan dari unsur-unsur berat rak dan berat arsip, dengan demikian ruang penyimpanan arsip inaktif mempunyai kekuatan menahan berat beban keseluruhan.

Tata letak rak yang paling umum diatur adalah tata letak rak terbuka dengan lebar 42 inci dari kedalaman rak 30 sampai 32 inci. Rak juga ada dalam ukuran besar 69 inci dari dimensi kedalaman rak 30 ke 32 inci. Rak biasanya terbuat dari kerangka baja atau terbuat dari kayu. Penempatan unit rak belakang dengan rak belakang menghasilkan tata letak yang lebih efisien, dan dapat mengimbangi bertambahnya usaha penanganan boks.

Jarak rak satu dengan rak lain atau gang ditentukan oleh tinggi rak, jarak ruang dengan kaki rak, kebutuhan pegawai, juga spesifikasi peralatan gedung dan peralatan kebakaran lokal. Tinggi rak 8 kaki atau kurang, dapat diakses lebih mudah menggunakan tangga podium kecil dengan jarak gang yang sesuai antara 30 – 34 inci. Apabila kurang dari 30 inci sulit bagi petugas untuk menangani keluar-masuk boks. Sedangkan untuk rak yang lebih tinggi yang memerlukan tangga podium ukuran tertentu atau alat lainnya akan cukup dengan jarak 36 inci. Jarak antar rak yang ditemukan di pusat arsip skala besar lebarnya tidak kurang dari 48 inci untuk memudahkan lalu lintas petugas dalam melakukan pengangkutan perlengkapan penyimpanan arsip inaktif seperti bok arsip.

Ruang penyimpanan arsip kertas cukup dibuat ventilasi yang memadai guna mengatur sirkulasi dan kelembaban serta suhu. Sedangkan ruang penyimpanan arsip media (audio visual), mikro film, arsip elektronik, juga arsip vital perlu menggunakan AC. Sedangkan agar arsip yang disimpan jangan rusak, maka faktor suhu dan kelembaban ruang penyimpanan arsip yang mempergunakan AC harus memenuhi standar/ketentuan minimum.

Pengaturan penggunaan lampu harus difokuskan pada sepanjang gang dan rak arsip. Lampu harus cukup tinggi hingga tidak mengganggu penanganan bok arsip. Keamanan arsip (fisik/informasi) harus dijaga dari kemungkinan adanya pembocoran informasi atau pencurian arsip.

Ruangan Kerja untuk Non Penyimpanan Arsip Inaktif

Pusat arsip disamping memiliki ruang untuk penyimpanan arsip juga harus memiliki ruang non penyimpanan arsip inaktif yang meliputi ruang administrasi, ruang penerimaan, ruang penyiapan/pengolahan, ruang pemusnahan.

Ruang administrasi mencakup ruang referensi dan ruang kantor umum. Ruang referensi umumnya memiliki ruang yang terbatas, sehingga penggunaannya harus semaksimal mungkin. Sedangkan ruang kantor harus dilengkapi dengan perlengkapan kantor yang mendukung kelancaran tugas supervisor dan staf. Di samping itu juga perlu disediakan komputer untuk staf agar dapat dilakukan komputerisasi dalam pengelolaan indeks atau daftar indeks yang ada.

Ruang penerimaan letaknya berdekatan dengan lokasi bongkar muat untuk memudahkan proses. Arsip tidak dapat dengan segera disusun di rak-rak sesudah diterima pegawai di pusat arsip. Membutuhkan pintu masuk yang lebar untuk alat angkut forklif.

Ruang pengolahan untuk mengolah arsip jika belum ditata dengan tertib baik fisik arsip maupun informasinya, peralatan yang ada harus mendukung proses pengolahan, misalkan: sortir manual untuk pemberkasan kembali termasuk memberkaskan arsip microfilm maupun arsip dalam bentuk lainnya.

Ruang pemusnahan arsip adalah ruang untuk arsip yang telah diteliti nasib akhirnya berdasarkan jadwal retensi arsip. Ruang ini harus terpisah dengan ruangan penerimaan arsip agar bisa meminimalisasi resiko kesalahan. Semua arsip yang sudah diidentifikasi untuk dimusnahkan harus berada di ruangan ini bukan di ruang penyiapan/pengolahan.

Pemindahan Arsip Inaktif

Perangkat lunak pemindahan arsip yang sangat diperlukan adalah ketentuan umum dalam pemindahan arsip, adanya jadwal retensi arsip yang dibuat oleh instansi berdasarkan keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan, formulir, berita acara pemindahan arsip inaktif. Untuk perangkat keras terutama diperlukan adalah bok arsip.

Ketentuan umum dalam pemindahan arsip inaktif adalah suatu hal yang disepakati secara umum oleh pimpinan dan staf yang berada di setiap unit kerja suatu instansi untuk dipahami dan digunakan sebagai acuan dasar dalam melaksanakan pemindahan arsip inaktif.
Jadwal retensi arsip (records retention schedule) adalah kesepakatan tertulis antara pencipta, pengguna, dan manajer arsip dinamis untuk menyimpan atau memusnahkan arsip. Pada dasarnya jadwal retensi arsip menetapkan berapa lama setiap jenis arsip ingin digunakan sebagai referensi dalam penyelesaian pekerjaan, berapa lama perlu disimpan untuk referensi inaktif dan kapan arsip bisa dimusnahkan.

Formulir pemindahan arsip inaktif adalah termasuk dalam kategori formulir intern. Ada beberapa alasan penting mengapa formulir dipergunakan, di antaranya adalah untuk keseragaman dan pembakuan kerja serta mempermudah penertiban prosedur dan tata kerja, termasuk pemindahan arsip inaktif.

Sarana pemindahan arsip inaktif ini akan menggunakan bok arsip yang menjadi standar instansi pada umumnya yaitu mengacu pada Surat Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Standar Bok Arsip.

Berita acara pemindahan arsip inaktif dibuat untuk bukti per-tanggungjawaban secara sah tentang adanya pemindahan wewenang dan tanggungjawab pengelolaan arsip inaktif dari pimpinan unit kerja ke pimpinan pusat arsip.

Prosedur Pemindahan Arsip Inaktif
Tahapan kerja pemindahan arsip inaktif dimulai dari penyeleksian arsip inaktif, pembuatan daftar arsip yang akan dipindahkan, penataan fisik arsip yang akan dipindahkan sampai pada serah terima arsip inaktif dari unit kerja ke Pusat Arsip dengan penandatanganan berita acara pemindahan arsip inaktif.

Seleksi dilakukan di unit kerja/pengolah terhadap seluruh arsip yang tersimpan di sentral file atau pusat penyimpanan arsip aktif. Tahap kegiatan ini dilakukan untuk menentukan apakah arsip yang tersimpan di sentral file ini ada yang sudah menjadi arsip inaktif. Untuk menentukan arsip inaktif ini dilakukan berdasarkan jadwal retensi arsip instansi.

Daftar arsip atau formulir pemindahan arsip inaktif dapat didesain dengan memperhatikan unsur-unsur keterangan yang secara substansi dibutuhkan dan sesuai kondisi manajemen arsip dinamis instansi. Dalam kondisi tertentu pemindahan arsip inaktif langsung menggunakan formulir pemindahan (records transmittal). Sedangkan di Indonesia pada umumnya pemindahan arsip disamping menggunakan formulir berupa daftar pertelaan arsip juga dengan berita acara pemindahan.

Serah terima ini dilakukan dengan menandatangani berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif rangkap dua. Setelah penandatanganan Berita Acara unit kerja dan Pusat Arsip masing-masing mendokumentasikan Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif tersebut dan Daftar Pertelaan Arsip yang terlampir

Survei dan Penyiapan Proposal Pembenahan Arsip

Pelaksanaan survei memberikan arahan kepada mahasiswa untuk mengumpulkan data arsip suatu instansi yang akan dilakukan pembenahan arsip inaktif. Secara materi yang menjadi objek survei adalah struktur, tugas dan fungsi organisasi, sistem kearsipan serta arsipnya sendiri. Survei dilakukan di unit-unit kerja instansi dengan menggunakan formulir survei. Akhir kegiatan survei arsip adalah penyusunan proposal pembenahan arsip. Berdasarkan Daftar Ikhtisar Arsip dapat dilakukan pembuatan perkiraan kebutuhan apa yang diperlukan dalam pembenahan arsip inaktif. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi: peralatan perlengkapan, biaya, tenaga, dan waktu pembenahannya. Semua perkiraan kebutuhan tersebut diperhitungkan atas dasar volume atau jumlah arsip yang akan menjadi prioritas pembenahan arsip inaktif.

Berdasarkan kaedah kearsipan dalam memprioritaskan objek kegiatan pembenahan harus mendahulukan pada kondisi arsip yang membutuhkan penanganan segera, misalnya karena arsip tertua atau kurun waktunya paling lama, arsip penting dan sudah kurang terawat, rusak dan sebagainya.

Prosedur Pembenahan Arsip Inaktif

Prosedur pembenahan arsip memberikan gambaran dalam mempraktekkan pengaturan arsip kacau baik secara fisik maupun informasinya. Pengaturan ini dilakukan untuk mengembalikan susunan arsip sebagaimana dilakukan pada saat digunakan dalam aktifitas administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam hal ini mengambil contoh kasus pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja. Pembenahan arsip dilakukan melalui dari kegiatan identifikasi, rekonstruksi sampai dengan kegiatan penyusunan daftar pertelaan arsip.

Dengan adanya Daftar Pertelaan Arsip maka penyimpanan arsip inaktif dapat dilakukan sekaligus menjadi sarana penemuan kembali dalam rangka layanan arsip inaktif. Melalui Daftar Pertelaan Arsip ini juga bisa dilakukan penilaian arsip untuk menentukan langkah-langkah penyusutan lebih lanjut.

Sistem Nomor Penempatan Arsip Inaktif

Sistem penomoran penempatan (space numbering system) adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan nomor atau kode angka suatu penempatan di mana arsip diletakkan atau disimpan dalam rak arsip suatu Pusat Arsip. Berbagai model atau cara dapat digunakan untuk menentukan letak arsip inaktif yang sudah dimasukkan dalam bok arsip untuk ditata dan disimpan dalam rak arsip. Sistem nomor penempatan arsip inaktif meliputi sistem nomor penempatan lajur rak (row space), sistem nomor penempatan lajur-unit rak (row-unit-space), sistem nomor penempatan lajur-unit-shelf (row-unit-shelf space) dan sistem nomor lajur unit shelf (row-unit-shelf).

Teknik Penataan dan Penyimpanan Arsip Inaktif

Aplikasi sistem nomor penempatan arsip inaktif pada rak penyimpanan memerlukan teknik penataan dan penyimpanan tertentu. Teknik ini merupakan tata cara penataan dan penyimpanan arsip inaktif pada rak penyimpanan arsip yang dilakukan mulai dari penataan arsip inaktif dalam tempat himpunan arsip dan bok arsip, penentuan nomor penempatan, penataan boks arsip pada rak arsip, serta komputerisasi.

Petunjuk penataan arsip inaktif dalam boks berdasarkan kaidah-kaidah kearsipan sebagai berikut:

1.Arsip harus ditata dalam aturan yang sama seperti pada waktu diberkaskan di unit pencipta.
2.Seluruh arsip dalam setiap boks harus memiliki series arsip yang sama.
3.Seluruh arsip dalam bok harus memiliki periode retensi (jangka waktu simpan) yang sama
4.Penataan fisik arsip dalam suatu bok arsip harus menyisakan ruang kira-kira satu inci dalam setiap bok.
5.Arsip tidak boleh diletakkan pada bagian atas arsip yang lain dalam bok.
6.Berat setiap bok arsip tidak boleh melebihi 35 pound.

Penentuan nomor penempatan adalah kegiatan memberikan nomor lokasi atau penempatan setiap nomor boks arsip sesuai yang terdaftar pada formulir pemindahan arsip inaktif atau daftar pertelaan arsip inaktif yang dipindahkan. Setelah dilakukan penataan fisik dan informasi arsip dalam folder dan penataan susunan arsip dalam boks arsip secara keseluruhan, kemudian dilakukan penataan boks arsip pada rak arsip yang tersedia di ruang penyimpanan arsip.

Komputerisasi penataan arsip inaktif adalah kegiatan mengelola data arsip inaktif dengan menggunakan media komputer. Kompurisasi dapat dilakukan sebatas pada metadata arsip inaktif atau secara menyeluruh baik metadata maupun dokumen elektronik yang telah dialihmediakan dari media kertas atau media lain ke media elektronik.

Ketentuan dan Cara Pemusnahan Arsip

Pada dasarnya pemusnahan adalah kegiatan menghancurkan fisik dan informasi arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna lagi bagi kepentingan organisasi. Tujuan utama pemusnahan arsip adalah penghancuran fisik dan informasi arsip secara total sehingga tidak dapat dikenali lagi.

Ketentuan pemusnahan arsip dapat diartikan sebagai hal-hal yang telah ditentukan dalam rangka melakukan pemusnahan arsip. Pertama, ketentuan yang dituangkan dalam peraturan perundangan atau kebijakan instansi sebagai dasar hukum pelaksanaan pemusnahan. Kedua, ketentuan sebagai hasil kajian dalam pengembangan keilmuan di bidang kearsipan, yang menjadi prinsip atau kaidah kearsipan dalam melakukan pemusnahan arsip.

Pada prinsipnya pemusnahan arsip dilakukan oleh Unit Kearsipan atau Pusat Arsip sedangkan Unit Kerja/Pengolah hanya memusnahkan duplikasi. Formulir otorisasi lebih disukai oleh Manajer Arsip untuk digunakan sebagai bukti semua arsip yang dimusnahkan. Dengan adanya tanda tangan Manajer Unit Kerja lebih meringankan Manajer Arsip dari pertanggungjawaban apabila terjadi kesalahan dalam memusnahkan arsip.

Pemusnahan arsip dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara menjadi alternatif yang paling sesuai dengan kondisi arsip maupun fasilitas yang tersedia dalam suatu organisasi. Beberapa cara pemusnahan arsip yang paling umum adalah di antaranya membuang (tossing paper), pemarutan (shredding), pengabuan (incineration), daur ulang (recyling plant), penghancuran kimia (chemical destruction), dan menjadikan bubur kertas (pulping).

Prosedur Pemusnahan Arsip

Prosedur pemusnahan arsip meliputi penyeleksian/pemeriksaan, pendaftaran arsip, pembentukan panitia, persetujuan, pembuatan berita acara dan pelaksanaan pemusnahan arsip.
Penyeleksian/pemeriksaan ini dilakukan dengan berpedoman pada jadwal retensi arsip. Dalam penyeleksian/pemeriksaan apabila ditemukan suatu arsip telah dinyatakan habis masa retensinya maka arsip tersebut dipisahkan dan kemudian diperiksa kebenaran isi dan kelengkapan informasinya untuk dibuatkan Daftar Arsip Musnah. Daftar Arsip Musnah memuat unsur keterangan antara lain nomor urut, jenis/series arsip, tahun arsip, jumlah dan keterangan.Panitia diperlukan untuk melakukan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di atas 10 (sepuluh) tahun.

Panitia ini dibentuk oleh atau dengan keputusan pimpinan instansi atau lembaga. Khususnya di lingkungan instansi pemerintah perlu dimintakan persetujuan sebagai berikut:

1.Persetujuan dengan memperhatikan pendapat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan apabila menyangkut arsip keuangan;

2.Persetujuan dengan memperhatikan pendapat Kepala Badan Kepegawaian Negara sepanjang arsip yang akan dimusnahkan menyangkut arsip kepegawaian;

3.Persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

Beberapa organisasi pemerintahan dan perusahaan yang besar memerlukan sertifikasi arsip yang dimusnahkan. Formulir sertifikasi mencakup uraian arsip yang dimusnahkan, tanggal dan cara yang dilakukan dalam pemusnahan arsip. Dalam kaitan ini Berita Acara Pemusnahan dan Daftar Arsip yang dimusnahkan telah menjadi alternatif untuk memenuhi persyaratan dalam sertifikasi tersebut.

Pemeliharaan Arsip Inaktif

Ada berbagai cara dalam pemeliharaan lingkungan arsip inaktif, diantaranya dilakukan melalui upaya penentuan lokasi gedung dan ruang penyimpanan arsip yang memenuhi standar fasilitas penyimpanan dan kaidah kearsipan yang ada. Lokasi penyimpanan arsip inaktif dapat berada di lingkungan kantor atau di luar lingkungan kantor sesuai kondisi dan kebutuhan instansi. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan lingkungan penyimpanan arsip adalah cara penentuan ruang penyimpanan arsip, yang meliputi pengaturan tata ruang, suhu kelembaban, pengaturan cahaya dan penerangan serta penggunaan alat pengamanan lingkungan. Dengan pengaturan hal-hal tersebut arsip dapat terjaga, tercegah dan terlindungi dari faktor penyebab kerusakan yang diakibatkan oleh lingkungan.

Pemeliharaan Fisik Arsip dan Pengamanan Informasi

Diperlukan pemahaman terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan arsip dan langkah-langkah perlindungan untuk mencegah atau melakukan tindakan perawatan terhadap kerusakan fisik arsip sehingga kegiatan pemeliharaan fisik arsip akan terlaksana dengan baik. Disamping itu juga diperlukan upaya pengamanan informasi arsip inaktif.

Ada dua faktor utama yang menyebabkan kerusakan arsip, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor penyebab kerusakan yang berasal dari bahan-bahan arsipnya itu sendiri, seperti bahan kertas, tinta dan sebagainya. Sedangkan faktor ekstern arsip adalah penyebab kerusakan yang berasal dari luar fisik arsip, yaitu: faktor biologis, faktor kimiawi dan faktor manusiawi.

Pemeliharaan dan perawatan fisik arsip merupakan usaha mencegah dan mengatasi kerusakan arsip yang disebabkan oleh berbagai faktor. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melalui sistem penataan yang baik, fumigasi secara periodik, penggunaan kamper, dan perawatan arsip. Perawatan arsip dapat dilakukan dengan deasidifikasi, laminasi, enkapsulisasi dan sebagainya.

Pengamanan informasi dilakukan untuk mencegah terjadinya arsip rusak atau hilang yang disebabkan oleh ulah manusia. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal, yaitu pemberian kewenangan kepada pejabat/staf tertentu untuk bertanggung jawab terhadap arsip yang bersifat rahasia, membuat sistem pengamanan dengan me-manfaatkan teknologi informasi, dan memberikan sangsi hukum terhadap setiap pelanggaran penyalahgunaan informasi.

Konsep dasar Layanan Arsip Inaktif

Layanan adalah kegiatan membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang. Layanan arsip inaktif adalah suatu aktivitas memberikan bantuan untuk menyiapkan arsip inaktif yang diperlukan oleh pihak lain. Ada dua pihak yang berkaitan dengan kegiatan layanan arsip inaktif, yaitu pihak yang membutuhkan arsip inaktif (user) dalam hal ini pimpinan unit kerja/ instansi dan pihak yang memberikan/menyediakan arsip inaktif adalah pengelola Pusat Arsip.

Tujuan layanan arsip inaktif adalah tersedianya arsip inaktif yang diperlukan oleh pengguna (pimpinan unit kerja atau pimpinan instansi) dengan mudah, cepat, dan tepat sehingga dapat mendukung aktivitas dan pencapaian tujuan manajemen instansi atau perusahaan sesuai target yang telah ditentukan. Sedangkan ruang lingkup layanan arsip inaktif yang dibahas mencakup pemahaman dasar mengenai layanan peminjaman arsip inaktif oleh pengelola Pusat Arsip kepada unit kerja peminjam, yang dimulai dari permintaan, pencarian, pencatatan, pemberian kepada pengguna arsip sampai dengan pengembaliannya ke tempat penyimpanan semula.

Kegiatan layanan arsip inaktif perlu mensosialisasikan ketentuan-ketentuan apa saja yang berlaku dalam memberikan layanan arsip inaktif melalui pemberitahuan pada papan pengumuman atau surat edaran yang ditandatangani pimpinan instansi. Beberapa jenis layanan arsip inaktif yang sering dilakukan oleh Pusat Arsip antara lain: layanan peminjaman arsip, layanan penggandaan, layanan pengiriman/penyampaian dan layanan konsultasi.

Prosedur Layanan Arsip Inaktif
Prosedur layanan arsip inaktif yang baik harus memberikan petunjuk pelaksanaan teknis dari tahap kegiatan satu ke tahap kegiatan lainnya. Kegiatan layanan arsip inaktif yang perlu dituangkan dalam prosedur meliputi tahap permintaan, pencarian, pencatatan peminjaman, monitoring dan pengembalian arsip inaktif ke tempat penyimpanan semula.
Layanan arsip dilakukan atas dasar adanya kebutuhan informasi dari unit kerja yang menyimpan arsip inaktif di Pusat Arsip. Kebutuhan unit kerja ini akan dipenuhi oleh Pusat Arsip setelah ada permintaan secara kedinasan baik secara langsung, melalui telepon, maupun melalui e-mail.
Pencarian arsip dilakukan setelah ada permintaan secara formal baik melalui permintaan langsung, telepon maupun e-mail. Kegiatan ini dilakukan melalui penelusuran arsip inaktif pada tempat penyimpanan arsip baik melalui sistem manual maupun sistem komputerisasi.
Pencatatan dilakukan sebagai upaya pengendalian arsip inaktif yang dipinjam. Kegiatan ini merupakan kegiatan administratif dalam aktivitas layanan arsip inaktif. Dengan pencatatan ini arsip dapat diketahui bila keberadaannya tidak di tempat penyimpanan. Pencatatan dilakukan untuk melengkapi formulir permintaan yang diajukan oleh unit kerja.

Kegiatan monitoring dilakukan untuk mengetahui apakah arsip yang dipinjam telah selesai sesuai waktu yang ditentukan atau masih berada di unit kerja yang meminjam arsip inaktif tersebut. Apabila sudah perlu segera dikembalikan di tempat penyimpanan semula.

Memahami Pendidikan dan Belajar Orang Dewasa

Memahami Pendidikan dan Belajar Orang Dewasa

Pendidikan Orang Dewasa atau Andragogi adalah ilmu tentang memimpin atau membimbing orang dewasa atau ilmu mengajar orang dewasa. Pendidikan orang dewasa berbeda dengan konsep pendidikan untuk anak-anak, yang sering disebut dengan istilah pedagogi.

Perbedaan antara konsep andragogi dan pedagogi adalah bahwa konsep andragogi berkaitan dengan proses pencarian dan penemuan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia untuk hidup, sedangkan konsep pedagogi berkaitan dengan proses mewariskan kebudayaan yang dimiliki generasi yang lalu kepada generasi sekarang.

Perbedaan Orang Dewasa dan Anak-anak

Terdapat 4 (empat) konsep untuk membedakan antara orang dewasa dan anak-anak, yaitu

(1) konsep diri,
(2) konsep pengalaman,
(3) konsep kesiapan belajar, dan
(4) konsep perspektif waktu atau orientasi belajar.

Menurut konsep diri orang disebut dewasa, jika orang tersebut (1) mampu mengambil keputusan bagi dirinya, (2) mampu memikul tanggung jawab, dan (3) sadar terhadap tugas dan perannya.

Adapun menurut konsep pengalaman orang dewasa adalah kaya dengan pengalaman, tidak seperti botol yang kosong atau lembaran kertas yang bersih. Konsep kesiapan belajar menekankan bahwa orang disebut dewasa kalau sadar terhadap kebutuhannya dan kesadaran terhadap kebutuhan inilah yang akan menjadi sumber kesiapan untuk belajar. Sedangkan menurut konsep perspektif waktu atau orientasi belajar adalah bahwa orang dewasa belajar berpusat pada persoalan yang dihadapi sekarang, yaitu bagaimana menemukan masalah sekarang dan memecahkannya sekarang juga. Jadi, belajar sekarang untuk digunakan sekarang, bukan belajar sekarang untuk bekal masa datang.

Dalam andragogi terdapat hubungan timbal balik di dalam transaksi belajar-mengajar, di mana hubungan pengajar dan pelajar adalah hubungan yang saling membantu. Dalam pedagogi terdapat hubungan ketergantungan (dependent) dari murid kepada guru, di mana hubungan guru dan murid adalah hubungan yang bersifat memerintah.

Dalam andragogi komunikasi banyak arah dipergunakan oleh semua yang hadir (pengajar dan pelajar) sebagai warga belajar, di mana pengalaman dari semua yang hadir dinilai sebagai sumber untuk belajar. Dalam pedagogi komunikasi satu arah terjadi antara guru dan murid, di mana pengalaman guru dinilai sebagai sumber utama untuk belajar.

Dalam andragogi pelajar mengelompokkan dirinya berdasarkan minat, di mana pengajar memfasilitasi untuk membantu pelajar menentukan kebutuhan belajarnya. Dalam pedagogi murid di-kelompokkan berdasarkan tingkatan atau kelas, di mana guru menyusun kurikulum untuk setiap tingkatan atau kelas tersebut.

Dalam andragogi belajar berorientasi pada pemecahan masalah, yaitu belajar sambil bekerja pada persoalan sekarang untuk dipergunakan sekarang juga. Dalam pedagogi orientasi belajarnya adalah pada mata pelajaran yang dipelajari oleh murid sekarang untuk bekal hidup di masa mendatang.

Gaya Pembelajaran Orang Dewasa

Gaya pembelajaran adalah gambaran kegiatan-kegiatan yang paling cocok dilakukan seseorang untuk mengembangkan kemampuan dirinya dalam pembelajaran. Identifikasi gaya pembelajaran dilakukan dengan mengisi instrumen penilaian gaya pembelajaran. Pada umumnya setiap orang memiliki semua jenis gaya pembelajaran, namun akan ada jenis gaya pembelajaran yang dominan yang akan digunakan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dalam pembelajaran.

Ciri-ciri gaya pembelajaran tergantung (dependent) adalah sebagai berikut.

Pengajar menyampaikan materi sajiannya dengan baik sekali, biasanya menggunakan metode kuliah dengan menggunakan alat peraga dan memberi kesempatan untuk melakukan tanya jawab.

Pengajar merencanakan secara detail semua kegiatan pembelajaran.
Pengajar merancang dan mengorganisasi pembelajaran, kemudian menjelaskannya kepada para pelajar.
Pengajar yang menetapkan materi yang diperlukan dalam pelajar.
Pelajar akan senang apabila pengajar menyajikan materinya dengan kuliah dan demonstrasi.
Pengajar memberitahukan hal-hal yang benar atau yang salah menurut pendapatnya.

Pengajar melakukan kontrol yang ketat terhadap diskusi yang akan dilakukan oleh pelajar sehingga waktu dapat dipergunakan dengan baik.
Pengajar memikul tanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pembelajaran.
Pelajar menyerahkan sepenuhnya kepada pengajar mengenai jawaban pertanyaan atau hal-hal yang dianggapnya paling benar yang menyangkut materi pembelajaran.
Pengajar memutuskan apakah pelatihan dianggap berhasil atau gagal.
Ciri-ciri gaya pembelajaran kerja sama (collaborative) adalah sebagai berikut.

Pengajar ikut bersama-sama dengan para pelajar dalam kegiatan pembelajaran.

Pengajar bersama-sama dengan para pelajar bertanggung jawab terhadap penetapan materi pembelajaran.

Peran utama pengajar adalah mendorong para pelajar agar dapat bekerja sama, mengembangkan alternatif-alternatif, dan mengarah-kan mereka untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran.

Pengajar sebaiknya menerima ide atau pendapat para pelajar, walaupun sebenarnya dia tidak setuju.

Pengajar hendaknya membagi tanggung jawab bersama-sama dengan para pelajar untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengajar memberikan kesempatan kepada pelajar untuk memberikan komentar dan mengungkapkan kebutuhan mereka untuk menyempurnakan program pendidikan.

Pengajar mengharapkan para pelajar dapat beradu pendapat dengannya.

Para pelajar diikutsertakan dalam penyusunan rencana pembelajaran.

Pengajar membantu para pelajar agar mereka dapat menentukan materi pembelajaran termasuk topik-topik yang akan dipelajari.

Pelajar bersama-sama dengan pengajar menentukan apakah pembelajaran bermanfaat atau tidak, apabila tidak bermanfaat, kemudian diputuskan langkah-langkah apa yang akan diambil mereka.

Mengenal Corak Kepribadian Orang Dewasa

Mengenal corak kepribadian seseorang merupakan faktor penentu keberhasilan interaksi kegiatan pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa. Interaksi antarwarga belajar adalah inti dari kegiatan pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa. Interaksi antarwarga belajar akan terjadi apabila ada kontak dan komunikasi di antara mereka

Ada empat dimensi yang menentukan corak kepribadian seseorang, yaitu sebagai berikut.
1. Dimensi 1 : Tertutup (T) – Terbuka (B).
2. Dimensi 2 : Idealis (I) – Praktisi (P).
3. Dimensi 3 : Perasa (R) – Pemikir (F).
4. Dimensi 4 : Mediator (M) – Kontroler (K).

Segi Kuat dan Segi Lemah Kepribadian Orang Dewasa

Dari berbagai corak dimensi kepribadian orang dewasa, terdapat nilai-nilai atau segi kekuatan dan nilai-nilai atau segi kelemahan. Hal ini menggambarkan bahwa setiap manusia memiliki sisi kuat dan sisi lemah, tidak ada yang sempurna.
Dalam berinteraksi, kekuatan seseorang diharapkan dapat menutup kelemahan orang lain sehingga tercipta hubungan yang harmonis tanpa ada perselisihan.

Suasana Pembelajaran Orang Dewasa

Untuk menciptakan pembelajaran orang dewasa yang efektif dan efisien diperlukan suasana yang menggambarkan berikut ini.
1. Kumpulan manusia aktif.
2. Saling hormat menghormati.
3. Saling menghargai.
4. Saling mempercayai.
5. Penemuan diri.
6. Tidak mengancam.
7. Keterbukaan.
8. Mengakui corak kepribadian.
9. Membenarkan adanya perbedaan.
10. Mengakui hak.
11. Untuk melakukan penilaian bersama.

Untuk menciptakan suasana pembelajaran orang dewasa yang efektif dan efisien perlu diterapkan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa dan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa.

Prinsip Pendidikan Orang Dewasa

Untuk menciptakan suasana pembelajaran orang dewasa yang efektif dan efisien perlu diterapkan sepuluh prinsip pendidikan orang dewasa, yaitu sebagai berikut.
1. Prinsip kemitraan.
2. Prinsip pengalaman nyata.
3. Prinsip kebersamaan.
4. Prinsip partisipasi.
5. Prinsip keswadayaan.
6. Prinsip kesinambungan.
7. Prinsip manfaat.
8. Prinsip kesiapan.
9. Prinsip lokalitas.
10. Prinsip keterpaduan.

Prinsip Belajar Orang Dewasa

Untuk menciptakan suasana pembelajaran orang dewasa yang efektif dan efisien perlu diterapkan sebelas prinsip belajar orang dewasa, yaitu sebagai berikut.
1. Orang dewasa akan belajar dengan baik apabila dia secara penuh mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran.
2. Orang dewasa akan belajar dengan baik apabila materinya menarik bagi dia dan ada kaitannya dengan kehidupannya sehari-hari.
3. Orang dewasa akan belajar dengan sebaik mungkin apabila apa yang dipelajari bermanfaat dan dapat diterapkan.
4. Dorongan semangat dan pengulangan terus-menerus akan membantu orang dewasa untuk belajar lebih baik.
5. Orang dewasa akan belajar sebaik mungkin apabila dia mempunyai kesempatan yang memadai untuk mengembangkan pengetahuannya, sikapnya dan keterampilannya.
6. Proses belajar orang dewasa dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang lalu dan daya pikirnya.
7. Saling pengertian yang lebih baik akan membantu pencapaian tujuan pembelajaran.
8. Orang dewasa akan lebih banyak belajar dari situasi kehidupan nyata.
9. Orang dewasa tidak dapat memusatkan perhatian untuk waktu yang lama kalau hanya mendengar saja.
10. Orang dewasa mencapai retensi tertinggi melalui kombinasi kata-kata dan visual.
11. Orang dewasa akan cenderung mengulang kembali perilaku yang dipuji.

Mengajar Orang Dewasa

Hakikat Pendidik dalam Pendidikan Orang Dewasa Pendidik dalam pendidikan orang dewasa pada hakikatnya adalah pendamping belajar dari orang dewasa yang:
tidak dapat dipisahkan dari situasi kehidupan nyata;
• penuh dengan pengalaman;
• penuh dengan tanggung jawab;
• mampu mengambil keputusan yang paling baik bagi dirinya;
• sadar terhadap tugas dan perannya;
• sadar dan mengerti akan kebutuhannya;
• selalu ingin menjawab tantangan yang dihadapinya;
• selalu ingin memperbaiki kualitas kehidupannya;
• selalu terikat pada kehidupan masyarakatnya atau kelompoknya;
• ingin mandiri untuk menemukan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya;
• belajar sekarang untuk dipergunakan sekarang juga.

Pemandu dalam Pendidikan Orang Dewasa

Ciri-ciri pemandu dalam pendidikan orang dewasa adalah sebagai berikut.
• Menjadi anggota kelompok yang diajar.
• Mampu menciptakan iklim pembelajaran yang baik.
• Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, rasa pengabdian dan idealisme untuk kerjanya.
• Memikirkan orang lain.
• Menyadari kelemahannya, mampu mengembangkan tingkat keterbukaan, kekuatannya dan tahu di antara kekuatan yang dimiliki dapat menjadi kelemahan pada situasi tertentu.
• Dapat melihat permasalahan dan menentukan pemecahannya.
• Peka dan mengerti perasaan orang lain lewat pengamatannya.
• Mengetahui bagaimana meyakinkan dan memperlakukan orang.
• Selalu optimis dan mempunyai iktikad baik terhadap orang lain.
• Menyadari bahwa perannya bukan mengajar, tetapi menciptakan iklim untuk belajar.
• Menyadari bahwa segala sesuatu mempunyai segi positif dan negatif.
• Sikap pemandu dalam pendidikan orang dewasa adalah:
• Tidak berusaha menonjolkan diri.
• Selalu berusaha memfasilitasi dan menggugah proses berpikir pelajar.
• Selalu bersama untuk menjalin kerja sama dengan pelajar dengan cara menghargainya dan menghormatinya.
• Selalu mengembangkan proses dialog horizontal dengan pelajar dan bukan merupakan komunikasi satu arah.
• Tidak menggurui.
• Tindakan nyata pemandu dalam pendidikan orang dewasa adalah sebagai berikut.
• Mendengarkan pendapat pelajar.
• Turun bersama-sama pelajar untuk mengetahui masalah yang dihadapi mereka.
• Berdiskusi secara terbuka dengan pelajar tentang masalah mereka dan bukan berbicara selaku orang yang lebih tahu terhadap orang yang tidak mengetahui atau lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang lebih rendah.
• Menghormati pelajar dengan meng”orang”kannya, yaitu dengan mengajukan pertanyaan, menaruh perhatian, membantu mereka menemukan jawaban pertanyaan mereka sendiri, dan tidak pernah memberikan jawaban pertanyaan pelajar secara langsung.
Ciri-ciri orang dewasa yang akan ikut menentukan keberhasilan proses belajarnya yang perlu dipahami oleh pemandu adalah sebagai berikut.
• Orang dewasa mempunyai pengalaman-pengalaman.
• Orang dewasa mempunyai tendensi dapat menentukan kehidupan-nya sendiri.
• Orang dewasa lebih suka menerima saran-saran ketimbang digurui.
• Orang dewasa memberikan perhatian lebih pada hal-hal yang menarik baginya
• dan menjadi bagian dari kebutuhannya.
• Orang dewasa lebih suka dihargai daripada diberikan hukuman atau disalahkan.
• Orang dewasa biasa menilai rendah terhadap kemampuannya.
• Orang dewasa lebih menyenangi hal-hal yang bersifat praktis.
• Orang dewasa membutuhkan waktu belajar yang relatif lebih lama, akrab dan menjalin hubungan yang erat.

Cara Belajar Lewat Pengalaman (CBLP) sebagai Teknik Pembelajaran Orang Dewasa

Teknik pembelajaran yang biasa digunakan untuk pembelajaran orang dewasa adalah teknik pembelajaran CBLP. Penyelenggaraan CBLP harus memenuhi 4 syarat, yaitu
(1) Partisipasi aktif,
(2) Tanggung jawab penuh,
(3) Pembelajaran dalam kelompok,
(4) Berorientasi kepada kebutuhan.

Kelebihan teknik pembelajaran CBLP, antara lain (1) Mampu menumbuhkan rangsangan bagi pelajar untuk menemukan sendiri hasil belajarnya; dan (2) Menempatkan pelajar sebagai manusia seutuhnya atau subjek pembelajar.
Adapun langkah-langkah daur CBLP terdiri atas 5 tahap, yaitu
(1) Mengalami,
(2) Mengemukakan pengalaman,
(3) Mengolah pengalaman,
(4) Menyimpulkan, dan
(5) Menerapkan atau meng-aplikasikan.

BEBERAPA HAMBATAN PELAKSANAAN DEBIROKRATISASI DAN DEREGULASI UNTUK PEMBANGUNAN

BEBERAPA HAMBATAN PELAKSANAAN DEBIROKRATISASI
DAN DEREGULASI UNTUK PEMBANGUNAN
Prof. Dr. Sofian Effendi

Sekarang ini semakin disadari oleh para pengamat dan ilmuwan bahwa kekurang-berhasilan pembangunan di negara modern dapat disebabkan oleh dua faktor yakni keadaan pasar internasional mau pun nasional yang kurang menguntungkan, atau karena intervensi pemerintah yang terlalu besar melalui perangkat birokrasi yang kaku dan lamban. Pandangan seperti ini dianut oleh banyak pengamat, antara lain Myrdal (1971), Wittfogel (1957), Jackson dan Pye (1978), Abdullah (1985), Luke (1986) dan Robison (1987). Mereka berpendapat bahwa “kapitalisme birokratik” di negara-negara Asia Tenggara amat menghambat pembangunan ekonomi, penciptaan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Myrdal, misalnya, atas dasar pene-litian di beberapa negara di Asia Selatan selama lebih kurang satu dekade, menyimpulkan bahwa birokrasi pemerintah yang kurang independen, patrimonial, tidak efisien, tidak bersih serta yang memiliki konsentrasi kekuasaan yang besar adalah salah satu sebab utama kegagalan pembangunan di negara di kawasan ini.
Bukti empiris mengenai dampak negatif regulasi yang berlebihan ini dilaporkan oleh Bank Dunia dalam suatu studi yang diadakan di 31 negara pada 1983.

Note: Yang termasuk dalam kelompok regulasi rendah adalah Malawi, Thailand, Kamerun, Korea, Malaysia, Filipina, Tunisia, Kenya, Yugoslavakia dan Kolumbia.
Kelompok regulasi menengah adalah Etiopia, Indonesia, India,
Sri Lanka, Brazil, Mexiko, Pantai Gading, Mesir dan Turki.
Kelompok regulasi tinggi adalah Senegal, Pakistan, Jamaika, Uruguai, Bolivia, Peru, Argentina, Chili, Tanzania, Bangladesh, Nigeria dan Ghana.

Adanya hubungan negatif yang amat meyakinkan antara tingkat regulasi ekonomi, yang diukur dengan Indeks Distorsi Harga (IDH), dengan beberapa komponen pertumbuhan seperti tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun, tingkat pertumbuhan sektor industri, dan tingkat pertumbuhan volume ekspor sebagai indikator kinerja (performance) pembangunan ekonomi. Pada Tabel 1 kelihatan bahwa negara-negara yang memiliki sistem ekonomi dengan IDH yang tinggi, sebagai akibat perekonomian yang terlalu diatur, menunjukkan tingkat pertumbuhan PDB, tingkat pertumbuhan sektor industri dan tingkat pertumbuhan volume ekspor yang terendah. Sebaliknya, negara-negara yang memiliki IDH rendah, karena derajat regulasi yang rendah pula, menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi bila diukur dari ketiga indikator tadi.
Masalah efek negatif intervensi pemerintah dalam pemba-ngunan menjadi isyu sentral di Indonesia setelah terjadi krisis pembiayaan pada PELITA IV (1984/85-1988/89). Resesi ekonomi dunia yang berkepanjangan telah menimbulkan kelesuan ekonomi di negara-negara maju dan mengakibatkan turunnya permintaan akan minyak dan bahan industri lainnya serta memaksa mereka untuk melakukan berbagai tindakan proteksi. Pengaruh gejolak ekonomi dunia ini buat Indonesia adalah merosotnya devisa sebagai sumber biaya pembangunan karena harga minyak serta komoditi ekspor lainnya turun secara tajam.
Keadaan ini tambah diperberat oleh penurunan nilai dolar. Untuk mempertahankan momentum pembangunan nasional, Pemerintah telah berusaha keras untuk mencari substitusi pembiayaan yang telah merosot secara drastis sejak tahun 1980. Untuk itu Pemerintah mengadakan reformasi perpajakan yang diatur melalui Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 yang mengatur pajak penghasilan dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai. Selain itu Pemerintah sangat mendorong penggalakan ekspor non-migas. Namun, upaya ini bukan tanpa masalah karena lemahnya daya-saing komoditi non-migas kita di pasar internasional yang antara lain disebabkan oleh ekonomi biaya tinggi dan inefisiensi. Untuk itu Pemerintah mengadakan serangkaian kebijaksanaan untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional yang dikenal sebagai paket kebijaksananan tahun 1983 yang memberikan peluang lebih besar kepada swasta untuk memobilisasi dana pembangu-nan dari masyarakat, tahun 1984 pengadaan program mobilisasi dana pedesaan, tahun 1988 pengadaan lembaga pembiayaan non-bank dan pasar modal, dan tahun 1990 deregulasi tata niaga dan perizinan dalam sektor industri, pertanian, peternakan dan kesehatan.
Sementara itu pembangunan nasional yang dilakukan oleh Pemerintah sejak awal Pemerintahan Orde Baru yang berhasil meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran politik masyarakat juga telah menimbulkan pelonjakan permintaan akan berbagai pelayanan dari birokrasi pemerintah. Sayangnya berbagai tin-dakan debirokratisi dan deregulasi tadi belum mampu menghasilkan pelayanan yang lancar dan murah oleh birokrasi peme-rintah. Misalnya, telefon, surat-surat izin, dan sertifikat yang amat diperlukan oleh masyarakat banyak hanya dapat di-peroleh melalui prosedur yang amat berliku-liku, memakan waktu yang lama serta biaya siluman yang amat tinggi.

Tulisan ini mencoba mencari jawaban atas tiga masalah yakni: (a) apakah betul birokratisasi dapat menghambat pem-bangunan, (b) apakah kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi yang telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia mampu menghilangkan hambatan tersebut dan dapat meningkatkan proses pembangunan nasional, dan (c) apakah hambatan-hamba-tan pokok dalam pelaksanaan kebijaksanaan tersebut.

Birokratisasi Pembangunan Ekonomi: Perspektif Teoritis
Max Weber, sosiolog Jerman yang merumuskan konsep biro-krasi untuk pertama kali, mempunyai pemikiran yang amat ber-beda dari para sarjana yang dibicarakan di atas tentang hu-bungan antara birokrasi dan pembangunan ekonomi. Menurut Weber, birokratisasi adalah prasyarat bagi pembangunan eko-nomi dan upaya penciptaan industri modern. Tanpa birokrasi tidak mungkin dicapai ekonomi modern yang berkelanjutan, industrialisasi yang cepat dan “take-off into selfsustained growth” (Giddens, 1985:195).

Teori birokratisasi Weber tadi menimbulkan satu perta-nyaan yang selalu mengusik di benak para sarjana adminis-trasi pembangunan: “Apakah birokratisasi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sudah sampai ke tingkat yang cukup tinggi sebagai prasarana pembangunan ekonomi?” Atau, sebaliknya, sudahkah birokratisasi yang terlalu berlebihan (overbureaucratization) justru telah menjadi beban yang menghambat kemajuan ekonomi negara ini?

Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dibahas proses birokratisasi secara lebih mendalam agar kita dapat memban-dingkan tingkat birokratisasi di Indonesia dengan di bebera-pa negara di kawasan ini. Evers (1987) dalam analisisnya tentang birokratisasi Asia Tenggara membedakan tiga pola birokratisasi berikut:
(a) Pola pertama adalah birokratisasi sebagai proses rasionalisasi prosedur pemerintahan dan aparat administrasi negara. Proses ini menjadi fokus dan dibahas secara luas da-lam teori Weber dan oleh Evers dinamakan birokratisasi a la Weber atau Weberisasi atau (Bw).

(b) Pola kedua adalah proses birokratisasi dalam bentuk peningkatan jumlah pegawai negeri dan pembesaran organisasi pemerintah. Dalam literatur ilmu sosial sering disebut nama Parkinson, tokoh ilmu sosial dari Universitas Singapura men-jadi terkenal karena “Parkinson’s Law” yang telah dicipta-kannya. Hukum Parkinson ini menyatakan: (1) tiap pegawai negeri akan berusaha sekuat tenaga meningkatkan jumlah pegawai bawahannya, dan (2) tiap pegawai akan selalu menciptakan tu-gas baru bagi dirinya sendiri yang sering diragukan manfaat dan artinya. Karena itu laju birokratisasi akan meningkat dan jumlah pegawai negeri akan naik secara otomatis tidak tergantung dari beban tugas yang diperlukan. Pola semacam ini disebut Evers birokratisasi Parkinson.

(c) Pola ketiga adalah birokratisasi sebagai proses perluasan kekuasaan pemerintah dengan maksud mengontrol ke-giatan ekonomi, politik dan sosial masyarakat dengan pera-turan, regulasi, dan bila perlu pemaksaan. Proses ini di-sebut Evers birokratisasi Orwell atau Orwellisasi sesuai dengan gambaran masyarakat yang digambarkan oleh penulis George Orwell dalam novelnya yang berjudul “1984”.
Dengan ketiga pola ini kita dapat mengukur tingkat bi-rokratisasi di Indonesia serta membandingkannya dengan ting-kat yang sama di beberapa negara Asia Tenggara. Evers, meng-gunakan pola Parkinson, mengukur tingkat birokratisasi ter-sebut dengan memakai rasio pegawai negeri dan penduduk seba-gai tolok ukur. Dia menyimpulkan bahwa proses birokratisasi relatif berjalan dengan cepat di negara Asia Tenggara. Ting-kat birokratisasi yang tertinggi adalah di Malaysia dengan 40 pegawai per 1000 pada tahun 1986 diikuti oleh Indonesia dengan 19 pegawai per 1000 penduduk dan Thailand dengan 10 pegawai per 1000 penduduk. Walau pun Indonesia mempunyai tingkat birokratisasi yang terendah tetapi pertumbuhannya adalah yang tercepat karena antara 1950 dan 1988 jumlah pe-gawai negeri telah meningkat sebanyak lebih dari sepuluh kali lipat, dari 303 ribu menjadi 3,4 juta. Evers menamakan pertumbuhan yang cepat ini “runaway bureaucratization”. Me-nurutnya, proses ini dapat dibandingkan dengan inflasi mata uang. Bila peredaran mata uang ditambah terus maka nilainya akan merosot. Bila jumlah pegawai negeri ditambah terus se-cara cepat tanpa mengingat keseimbangannya dengan beban tu-gas pemerintahan, maka “nilai” pegawai negeri akan semakin menurun dan terjadilah inefisiensi. Dengan kata lain, infla-si pegawai negeri tadi akan menghambat tercapainya birokra-tisasi seperti yang diinginkan oleh Weber.
Seperti sudah disinggung di atas, tesis utama teori bi-rokratisasi Weber adalah sebagai berikut: birokrasi modern yang rasional diperlukan untuk ekonomi modern. Apa ciri-ciri birokrasi modern ini? Weber menggunakan konsep tipe ideal (idealtyp) untuk menjawab pertanyaan ini.
Menurut pemikiran Weber suatu birokrasi modern mempunyai ciri-ciri berikut:
(a) kegiatan birokrasi dilaksanakan secara teratur dengan batas-batas otoritas yang jelas,
(b) ada hirarki kewenangan,
(c) ada aturan yang jelas tentang perilaku, otoritas dan tanggung-jawab pegawai, dan
(d) pegawai diterima atas dasar merit bukan ikatan kekrabatan.

Salah satu ciri yang penting dari birokrasi rasional a la Weber ini adalah suatu sistem penggajian bagi pegawai se-bagai alat untuk meningkatkan produktivitas birokrasi tadi. Dalam hal ini, birokrasi Indonesia mempunyai pola yang agak “unik” menurut pola pemikiran Weber dan lebih mendekati pola imbalan dalam suatu birokrasi patrimonial yang lebih menyan-darkan pada hubungan antar patron dan client atau yang seca-ra populaer dikenal sebagai “bapakisme”. Selama sistem peng-gajian dan honor seperti ini seimbang dengan beban tugas ma-ka dia dapat memacu produktivitas pegawai. Kalau tidak, sis-tem seperti diragukan kemampuannya untuk menghasilkan biro-krasi yang berdayaguna dan berhasilguna seperpti yang difi-kirkan oleh Weber.
Cara lain yang telah ditempuh oleh Pemerintah untuk me-ningkatkan prestasi pegawai adalah dengan menaikkan gaji me-reka. Anggaran pemerintah untuk gaji pegawai memang mening-kat sebesar 48 persen selama PELITA IV, tetapi pendapatan riil pegawai negeri sebenarnya menurun sebesar 24 persen (BIES, Survey of Recent Development, 23:2, 1987). Gaji pega-wai negeri golongan I misalnya hanya mencapai 30 persen dari Kebutuhan Fisik Minimal keluarga dengan 2 anak (Effendi, dkk, 1989). Tingkat gaji pegawai yang rendah ini akhirnya telah menciptakan birokrasi tidak produktif dan tingkat efisiensi yang rendah. Dengan kata lain, sistem remunerasi yang dipakai oleh Indonesia telah menyimpang dari prinsip yang difikirkan oleh Weber, dan karenanya sistem tersebut tidak akan mampu menumbuhkan birokrasi yang rasional dan memiliki tingkat produktivitas dan efektivitas yang diper-lukan untuk menopang pembangunan yang sedang meningkat.
Peranan birokrasi pemerintah dalam berbagai aspek ke-hidupan masyarakat di Indonesia, Thailand dan Singapura da-pat dikatakan cukup besar. Bahkan ada sebagian penulis yang menganggap bahwa peranan birokrasi dalam kehidupan ekonomi dan dunia usaha Indonesia termasuk yang tertinggi di ASEAN. Sistem birokrasi Indonesia ini dinamakan masyarakat politik birokratik (bureaucratic polity) oleh Jackson (1978), atau kapitalisme birokratik (bureaucratic capitalism) oleh Robison (1986) untuk menggambarkan suatu sistem ekonomi dan politik dimana kegiatan ekonomi yang utama dimiliki oleh pemerintah dan sangat dikendalikan oleh peraturan-peratutan pemerintah. Sistem seperti ini menggambarkan pola birokrasi Orwell dan seperti yang kita lihat keadaan ini amat mengham-bat proses pembangunan, terutama buat jangka panjang.

Untuk sementara masyarakat birokratis seperti ini me-mang mampu menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Studi yang diadakan oleh Muhaimin (1986), misalnya, menyimpulkan bahwa dari berbagai tolok ukur nampak bahwa Pemerintah Orde Baru telah mampu mencapai hasil-hasil yang cukup besar dalam memperkuat kehidupan bernegara. Antara 1969/70 dan 1985/86 pengeluaran pembangunan pemerintah telah meningkat hampir 80 kali sebelum menurun mencapai titik terendah pada tahun 1988/89. Seiring dengan itu telah terjadi peningkatan pe-nerimaan dalam negeri sebesar hampir 90 kali termasuk pe-ningkatan penerimaan pajak sebesar 67 kali lipat pada kurun waktu yang sama. Dalam pada itu volume APBN yang merupakan salah satu tolok ukur kegiatan pembangunan pemerintah juga telah mengalami pertumbuhan yang amat pesat seiring dengan bertambahnya proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan. Pada PELITA I, besarnya dana yang disediakan melalui APBN adalah Rp. 3.283,23 milyar, pada PELITA II meningkat menjadi Rp. 18.019,4 milyar, pada PELITA III meningkat lagi menjadi Rp. 66.393,7 milyar dan pada PELITA IV telah meningkat lagi menjadi Rp. 91.063 milyar.
Peningkatan APBN ini telah memperkuat daya beli dalam negeri sehingga ekonomi dapat tumbuh dengan pesat. Tetapi, seperti dugaan Weber, birokrasi patrimonial terbukti tidak mampu bertahan buat usaha pembangunan ekonomi jangka panjang. Kenyataan ini mulai nampak pada pertengahan PELITA IV. Gejolak-gejolak ekternal yang diakibatkan oleh resesi ekonomi dunia yang berkepanjangan telah menimbulkan penurunan permintaan terhadap minyak, bahan tambang serta komoditi pertanian yang menjadi andalan Indonesia dalam pencarian devisa. Keadaan ini lebih diperburuk lagi oleh berbagai tinda-kan protektif yang diadakan oleh negara-negara maju untuk menghambat serangan ekspor dari negara berkembang.
Keadaan ini membawa dampak langsung bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Sampai dengan pertengahan PELITA IV laju pertumbuhan ekonomi hanya mencapai sekitar 4 persen bila diukur dari Produk Domestik Bruto. Dengan demikian tingkat pertumbuhan riil kurang dari 2 persen karena tingkat pertum- buhan penduduk adalah 2,1 persen. Keadaan ini sedikit mem-baik pada tahun-tahun berikutnya karena ekonomi dunia lebih sehat keadaannya.

Kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini memang nampaknya mampu memperbaiki kinerja ekonomi nasional. Selain dapat mengura-ngi kerentanan ekonomi Indonesia terhadap gejolak ekonomi internasional tindakan-tindakan tadi nampaknya telah dapat meningkatkan daya-saing berbagai produk buatan Indonesia di pasar internasional. Lebih penting lagi tindakan deregulasi yang telah dilaksanakan secara sistematis oleh Pemerintah nampaknya telah menyebabkan perubahan struktur yang cukup besar pada ekonomi Indonesia. Menurut perkiraan staf Bank Dunia tindakan-tindakan debirokratisasi dan deregulasi dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia telah menurunkan secara drastis peranan BBM sebagai sumber pendapatan dari ekspor dari hampir 81 persen pada 1981/82 menjadi 66.6 persen pada 1985/86 dan turun lagi menjadi 35.8 pada 1988/89. Akibatnya, terjadi juga penurunan pada kontribusi penghasilan dari BBM terhadap penghasilan total dari hampir 71 persen pada 1981/82 menjadi 57.5 persen pada 1985/86 dan hanya 41.3 persen pada 1988/89. Perubahan struktur ekonomi ini nampak juga dari perbandingan antara hasil ekspor Non-BBM terhadap impor non-BBM yang telah meningkat dari hanya 28.8 persen pada 1981/82 menjadi 55.4 pada 1985/86 dan meningkat menjadi 90.3 persen pada 1988/89. Namun, belum semua bidang kegiatan rupanya tersentuh oleh berbagai tindakan debirokratisasi dan deregulasi tadi. Misalnya, arus barang antar daerah masih terhalang oleh berbagai peraturan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang akhirnya akan merugikan masyrakat banyak.
Sampai saat ini memang sebagian besar kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi yang ditempuh oleh Pemerin-tah masih dipusatkan pada upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tindakan deregulasi yang ditempuh adalah menyang-kut pemberian peluang yang lebih besar kepada swasta dalam memobilisasi dana masyarakat dan penghapusan ekonomi biaya tinggi dengan memperlancar arus barang serta menyederhanakan sistem perizinan.
Namun masih banyak aspek pengelolaan pembangunan yang belum disentuh dan karenanya memerlukan tindakan debirokra-tisasi dan deregulasi lebih lanjut. Misalnya, Pembangunan Jangka Panjang Kedua (1994/95 – 2019/20) yang menekankan pembangunan kualitas manusia dan kualitas masyarakat dalam rangka pembangunan berkelanjutan juga memerlukan peninjauan yang kritis terhadap bentuk serta peranan birokrasi pemerin-tah.
Agar dapat melaksanakan pembangunan kualitas manusia yang mencakup dimensi-dimensi kapasitas (capacity), pemera-taan (equity), pemberian kewenangan dan kekuasaan kepada ma- syarakat (empowerment), keberlanjutan (sustainability) dan kesadaran akan saling-ketergantungan (interdependency), di- perlukan pemberian kesempatan yang lebih besar kepada parti-sipasi masyarakat melalui LSM mau pun lembaga perwakilan rakyat. Dengan kata lain diperlukan peninjauan kembali ten-tang peranan birokrasi dalam usaha pembangunan nasional.

Hambatan dalam pelaksanaan debirokratisasi dan deregulasi
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijaksa-naan debirokratisasi dan deregulasi yang ditempuh oleh Peme-rintah Indonesia mempunyai tujuan ganda. Yang pertama adalah
mengurangi intervensi birokrasi dalam proses pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhannya dapat berlangsung secara lebih cepat dan lebih wajar. Yang kedua, yang lebih merupakan tujuan jangka panjang, adalah menciptakan kapasitas adminis-trasi yang lebih mampu melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berdimensi peningkatan kualitas manusia dan kuali-tas masyarakat.

Selama ini kedua kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah barulah mencakup upaya untuk mencapai tujuan jangka pendek tadi. Tujuan debirokratisasi jangka panjang boleh dikatakan belum tersentuh sama sekali, padahal ini lah yang lebih penting buat Pembangunan Jangka Panjang Kedua.
Hambatan pelaksanaan debirokratisasi dan deregulasi gu-na mencapai tujuan jangka pendek tadi sudah cukup banyak dibahas baik di media massa mau pun pada seminar. Karena itu saya tidak ingin menggunakan ruang yang amat terbatas ini untuk membicarakan secara panjang lebar tentang hal terse-but. Saya ingin, pada kesempatan ini membahas sedikit panjang mengenai hambatan-hambatan yang akan dihadapi dalam implementasi kedua kebijaksanaan ini untuk mencapai tujuan jangka panjang yaitu pengembangan kapasitas administrasi untuk dapat melaksanakan pembangunan kualitas manusia dan kualitas masyarakat tadi.

Seperti sudah disinggung di atas, pembangunan kualitas manusia itu sebenarnya mencakup lima dimensi yakni kapasitas untuk berproduksi, pemerataan, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada rakyat, kesadaran yang lebih tinggi ten-tang interdependensi antar manusia dan lingkungannya mau pun hubungan antar daerah dan antar bangsa, dan juga penekanan pada azas keberlanjutan (sustainability). Untuk itu perlu dikembangkan suatu sistem administrasi baru yang lebih cocok untuk pembangunan kualitas manusia, yakni sistem administra-si yang memiliki struktur yang lebih terbuka atau organis adaptif (Bennis, 1969, dan Saxena, 1985), prosedur yang le-bih sederhana dan cepat, petugas yang berorientasi fasilita-tor dan berbudaya pelayan publik serta lingkungan politik-birokratis yang mampu menciptakan “pengawasan” yang fungsional dan effektif terhadap birokrasi pemerintah.

Untuk melaksanakan pembangunan seperti ini diperlukan desentralisasi sebanyak mungkin urusan kepada daerah. Hanya daerah yang tahu secara lebih baik aspirasi daerah serta dapat menilai apa sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang mereka miliki serta untuk apa kekayaan tersebut akan digunakan. Karena itu hambatan paling besar dalam pelaksa-naan kebijaksanaan semacam itu adalah sentralisasi yang amat besar dalam sistem administrasi kita.
Hambatan yang kedua adalah karena kurang tumbuhnya bu-daya pelayan publik dalam birokrasi kita baik di pusat mau pun di daerah. Kelangkaan budaya pelayanan publik ini muncul sebagai akibat adanya dualisme birokrasi dalam sistem administrasi kita. Kalau sistem ekonomi kita mengenal adanya dualisme antara ekonomi tradisional-agraris dan ekonomi modern industrial, maka dalam sistem administrasi kita di-kenal adanya dualisme antara sistem administrasi tradisional yang menghasilkan ritualisme administratif yang tidak efisien dan sistem administrasi modern yang menekankan rasionalisme administratif yang efisien (Riggs, 1957:59). Untuk merubah inkonsistensi tata nilai yang banyak di pengaruhi ritualisme adminstratif sangat diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang dirancang secara tepat. Hambatan yang ketiga adalah karena kelemahan yang ter-kandung dalam sistem politik kita yang kurang mampu mengem-bangkan pengawasan oleh DPR dan DPRD. Salah satu sebab utama
kekurang berhasilan pembangunan di negara sosialis dan Dunia Ketiga menurut kajian yang diadakan oleh Institute of Devel-opment Studies, Universitas Sussex adalah karena lemahnya sistem pengawasan demokratis di negara-negara ini. Sampai saat ini DPR dan DPRD, dengan berbagai cara, masih diperla-kukan sebagai kepanjangan dari lembaga eksekutif. Karena itu tidak ada kekuatan politik yang berarti yang mengontrol lem-baga eksekutif. Dominasi birokrasi dalam kehidupan politik, karena amat sukar membedakan antara birokrasi dengan Golkar sebagai kekuatan politik yang sedang berkuasa, telah memper-buruk keadaan ini dan telah amat melemahkan efektivitas pe-ngawasan terhadap lembaga eksekutif.

Revitalisasi Birokrasi Pembangunan
Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam pembangunan nasional amat diperlukan suatu sistem adminis-trasi yang rasional dan efisien. Namun, intervensi birokrasi yang terlalu besar dalam kehidupan sosio-ekonomis dapat mem-bawa dampak yang justru akan counter productive. Karena itu diperlukan adanya upaya debirokratisasi yakni mengurangi ke-terlibatan birokrasi pemerintah dalam urusan-urusan sosio-ekonomi tadi. Deregulasi adalah salah satu bentuk kebijaksa-naan debirokratisasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengunrangi berbagai kendala regulatif yang biasanya ditempuh oleh birokrasi untuk menancapkan pengaruhnya.
Kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi yang di-tempuh oleh Pemerintah Indonesia selama ini seharusnya di-arahkan pada pencapaian tujuan jangka pendek yaitu untuk me-macu pembangunan ekonomi dan tujuan jangka panjang yaitu menciptakan kapasitas adminstrasi yang lebih mampu melaksa-nakan pembangunan kualitas manusia. Namun, pada saat ini baru tujuan jangka pendek yang baru disentuh oleh kebijak-sanaan-kebijaksanaan tersebut.

Pelaksanaan kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi buat pencpaian tujuan jangka panjang tadi nampaknya menghadapi beberapa hambatan yang cukup berat antara lain kurangnya budaya pelayan publik, sentralisasi pemerintahan serta belum effektifnya sistem pengontrolan demokratis oleh lembaga legislatif. Untuk mengatasi hambatan yang pertama perlu ditimbulkan kesadaran dan kesepakatan yang kuat di kalangan para pemimpin nasional Indonesia tentang urgensi perubahan nilai pada birokrasi Indonesia. Disamping itu perlu diadakan perombakan yang agak mendasar pada kurikulum pendidikan dan pelatihan calon birokrat untuk menanamkan budaya pelayan publik tadi. Selain itu harus diciptakan sis-tem pemerintahan yang lebih seimbang antara lembaga legis-latif dan eksekutif sehingga dominasi kekuasaan birokrasi pemerintah jauh berkurang, dan pemberian otonomi yang lebih besar kepada daerah. Kalau semuanya itu dapat dilaksanakan secara sistematis dan konsisten baru lah dapat diciptakan suatu revitalisasi birokrasi yang amat diperlukan dalam proses pembangunan yang berdimensi kualitas manusia dan kualitas masyarakat.

MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE: TUGAS KITA BERSAMA

MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE:
TUGAS KITA BERSAMA
Prof. Dr. Sofian Effendi

1. Dalam kamus, istilah “government” dan “governance” seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Government atau pemerintah juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara.

2. Istilah “governance” sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27, memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengetian yang sempit. Wacana tentang “governance” dalam pengertian yang hendak kita perbincangkan pada pertemuan hari ini — dan yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai tata-pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, tata-pamong — baru muncul sekitar 15 tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan “good governance” sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka. Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah “good governance” telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggunjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (clean government).

3. Perbedaan paling pokok antara konsep “government” dan “governance” terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep “pemerintahan” berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaran berbagai otoritas tadi. Sedangkan dalam governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatiof dan kemitraan. Mungkin difinisi yang dirumuskan IIAS adalah yang paling tepat meng-capture makna tersebut yakni “the process whereby elements in society wield power and authority, and influence and enact policies and decisions concerning public life, economic and social development.” Terjemahan dalam bahasa kita, adalah proses dimana berbagai unsur dalam masyarakat menggalang kekuatan dan otoritas, dan mempengaruhi dan mengesahkan kebijakan dan keputusan tentang kehidupan publik, serta pembangunan ekonomi dan sosial.
4. OECD pada 1992, telah menggunakan keruntuhan Soviet Uni, sebagai momentum untuk membenarkan sistem ideologi liberal yang intinya adalah: (1) menjunjung tinggi nilai-nilai HAM khususnya hak dan kebebasan individu, (2) demokrasi, (3) penegakan Rule of Law, (4) pasar bebas dan (5) perhatian terhadap lingkungnan. Sejak itu pula good governance di negara penerima bantuan dijadikan salah satu persyaratan oleh lembaga penyedia keuangan internasional.
5. Ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan good governance, yakni: pemerintah (the state), civil society (masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, 2
ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (trust), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti, Good governance yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas.
6. Konsep good governance yang dianjur-anjurkan oleh lembaga-lembaga donor internasional tersebut kemudian berubah akibat pengaruh Amerika Serikat yang menggunakan globalisasi untuk menebarkan sistem pasar bebas ke segala penjuru dunia. Sejak itu good governance diartikan sama dengan less government. Semua kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan masyarakat di negara dapat dipenuhi lebih baik bila campur tangan pemerintah tidak terlalu dominan. Berubahlah good governance menjadi best government adalah less government.
7. Bagaimana kondisi good governance di Indonesia? Berbagai assessment yanbg diadakan oleh lembaga-lembaga internasional selama ini menyimpulkan bahwa Indonesia sampai saat ini belum pernah mampu mengambangkan good governance. Mungkin karena alasan itulah Gerakan Reformasi yang digulirkan oleh para mahasiswa dari berbagai kampus telah menjadikan Good Governance, walaupun masih terbatas pada Pemberantasan Praktek KKN (Clean Governance). Namun, hingga saat ini salah satu tuntutan pokok dari Amanat Reformasi itupun belum terlaksana. Kebijakan yang tidak jelas, penempatan personl yang tidak kredibel, enforcement menggunakan, sertra kehidupan politik yang kurang berorientasi pada kepentingnan bangsa telah menyebabkan dunia bertanya apakah Indonesia memang serius melaksanakan good governance?
8. Tidak perlu disanggah lagi bahwa Indonesia Masa Depan yang kita cita-citakan amat memerlukan Good Governance seperti yang dikonsepsualisasikan oleh IIAS. Pengembangan good governance
tersebut harus menjadi tanggungjawab kita semua. Dalam kondisi seperti sekarang, pemerintah, yang selama ini mendapat tempat yang dominan dalam penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi, sukar diharapkan secara sadar dan sukarela, akan berubah dan menjelma menjadi bagian yang efektif dari good governance Indonesia. Karena itu pembangunan good governance dalam menuju Indonesia Masa Depan harus dilakukan melalui tekanan eksternal dari luar birokrasi atau pemerintah, yakni melalui pemberdayaan civil society untuk memperbesar partisipasi berbagai warganegara dalam peneyelenggaraan pemerintahan.
9. Kekuatan eksternal kedua yang dapat “memaksa” timbuilnya good governance adalah dunia usaha. Pola hubungan kolutif antara dunia usaha dengan pemerintah yang terlah bnerkembang selama lebih 3 dekade harus berubah menjadi hubungan yang lebih adil dan terbuka.
10. Kunci untuk menciptakan good governance menurut pendapat saya adalah suatu kepemempinan nasional yang memiliki legitimasi dan dipercayai oleh masyarakat. Karena itu mungkin Pemilu 2004 yang memilih Pimpinan Nasional secara langsung, adil dan jujur dapat menjadi salah satu jawaban bagi terbentuknya pemenyelenggaraan pemerintahan yang baik. Itu pun kalau Pemilu tersebut mampu memilih seorang yang kredibel, yang mendapat dukungan popular, dan yang visioner dan kapabel sebagai Presiden ke 6. Sayangnya harapan tersebut belum terealisasi, setahun setelah Presiden yang paling memiliki legitimasi terpilih.

Perkembangan Teori Organisasi

Perkembangan Teori Organisasi

Teori Organisasi berkembang melalui 3 pendekatan yang munculnya berurutan, yaitu Pendekatan Klasik yang memperkenalkan cara membagi kegiatan kepada anggota organisasi sehingga setiap orang mendapat beban kerja yang merata dan sesuai kapasitasnya. Pendekatan Neoklasik menemukan bahwa iklim organisasi juga perlu dijaga agar selain ditugasi beban kerja yang merata dan sesuai kapasitasnya, anggota organisasi juga bisa bekerja dengan nyaman karena dalam organisasi terdapat suasana kerja yang baik. Pendekatan Modern menemukan bahwa setelah beban kerja terdistribusi dengan baik dan suasana kerja juga nyaman, organisasi juga perlu disesuaikan dengan kondisi luar (lingkungannya) agar bisa hidup dan berkembang dengan baik.

Acuan dalam Pembahasan Teori Organisasi
Organisasi dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga agar bisa berhasil maka organisasi perlu menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungannya. Oleh karena itu, tidak ada aturan umum yang berlaku bagi semua organisasi. Kondisi terbaik bagi sebuah organisasi tergantung kepada kondisi lingkungan, dimana organisasi itu berada. Ketergantungan organisasi terhadap lingkungannya menyebabkan cara untuk menggambarkan karakteristik organisasi perlu menunjukkan bentuk organisasi tersebut dan juga kondisi organisasi itu relatif terhadap lingkungannya. Selain itu, ketergantungan ini juga menyebabkan cara untuk melakukan analisis terhadap permasalahan organisasi juga perlu memperhatikan apakah permasalahan tersebut sebenarnya muncul dari kondisi yang terdapat di luar organisasi

Organisasi dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga perlu dipahami cara untuk menginventarisasi dan mempelajari elemen-elemen lingkungan secara lengkap.

Sifat lingkungan yang paling berbahaya bagi organisasi adalah ketidakpastiannya. Oleh karena itu, muncul berbagai cara untuk mempelajari ketidakpastian lingkungan, seperti yang dikembangkan oleh Duncan, dan juga oleh Emery dan Trist.

Pengaruh Lingkungan terhadap Organisasi
Ketergantungan organisasi terhadap lingkungannya menyebabkan organisasi melakukan penyesuaian. Salah satu bentuk penyesuaian organisasi adalah melalui penyesuaian internal organisasi, misalnya (1) kompleksitas organisasi perlu disesuaikan dengan kompleksitas lingkungannya, (2) dalam organisasi juga muncul bagian-bagian peredam yang melindungi kegiatan utama organisasi dari gejolak lingkungan, (3) boundary spanning muncul sebagai bagian yang melakukan pengamatan terhadap perubahan kondisi lingkungan maupun merepresentasikan organisasi terhadap lingkungannya

Diferensiasi dan Integrasi
Kompleksitas lingkungan menyebabkan organisasi perlu membagi-bagi diri (diferensiasi) agar setiap segmen lingkungan dapat dihadapi oleh suatu bagian khusus dari organisasi. Akan tetapi, bagian-bagian yang terpisah itu, kemudian perlu disatukan atau dikoordinasikan kembali (integrasi) agar secara keseluruhan tetap menuju atau menyumbang kepada pencapaian tujuan bersama.

Mengubah Kondisi Lingkungan
Organisasi mencoba mengubah kondisi lingkungan melalui dua jenis tindakan, yaitu (1) mengusahakan terciptanya hubungan baik dengan elemen-elemen lingkungan yang terpenting dan (2) berusaha membentuk lingkungan agar tidak berbahaya dan bisa menguntungkan bagi organisasi. Kondisi suatu organisasi juga bisa dibaca dengan melihat set organisasinya, yaitu berbagai jenis organisasi lain yang memiliki hubungan dengan organisasi tersebut

Efektivitas Organisasi
Efektivitas suatu organisasi sering kali dikaitkan dengan keberhasilan organisasi tersebut untuk mencapai sasarannya. Ternyata dalam organisasi terdapat sasaran resmi dan sasaran sebenarnya. Sasaran resmi biasanya berbentuk formal dan sulit diukur sehingga tidak mudah untuk dijadikan acuan dalam pengukuran efektivitas organisasi. Sementara sasaran sebenarnya memang lebih terukur, tetapi biasanya tidak dinyatakan secara resmi.

Sasaran merupakan hal penting karena merupakan alasan bagi eksistensi suatu organisasi, dan juga sebagai patokan dalam melaksanakan proses manajemen

Berbagai Pendekatan dalam Pengukuran Efektivitas Organisasi
Dalam pengukuran Efektivitas Organisasi terdapat 3 jenis pendekatan, yaitu Pendekatan Sasaran, Pendekatan Sumber, dan Pendekatan Proses Internal. Ketiga jenis pendekatan ini mengukur efektivitas organisasi secara parsial, dan mengukur efektivitas organisasi dari sudut pandang yang berbeda.

Pendekatan Integratif dalam Pengukuran Efektivitas Organisasi
Pendekatan integratif dalam pengukuran efektivitas organisasi muncul karena. Organisasi melaksanakan berbagai jenis kegiatan dan menghasilkan bermacam-macam output sehingga pengukuran efektivitasnya lebih tepat apabila dilakukan dengan menggunakan banyak kriteria.

Birokrasi Organisasi
Pada masa Revolusi Industri, mulai terasa kebutuhan akan kemampuan untuk merumuskan dan mengelola organisasi produksi berukuran besar. Weber mengusulkan organisasi Birokrasi sebagai jawaban terhadap kebutuhan tersebut. Organisasi Birokrasi menurut Weber perlu memenuhi ciri-ciri ideal yang ia usulkan, dan ternyata tidak mudah dilaksanakan.

Pertumbuhan Organisasi dan Birokrasi
Organisasi selalu didorong untuk tumbuh menjadi lebih lengkap dan lebih besar oleh berbagai kekuatan. Menurut Greiner, organisasi selalu tumbuh dalam tahapan yang diawali oleh tahapan tumbuh dan diakhiri dengan tahapan krisis.

Birokrasi dan Performansi Organisasi
Organisasi Birokrasi bisa memberikan kinerja yang baik apabila digunakan pada situasi yang sesuai. Pada jenis situasi yang tidak sesuai kinerja organisasi birokratis cenderung buruk. Oleh karena itu, sampai sekarang terdapat kelompok yang mendukung maupun mengritik organisasi birokrasi.

Organisasi yang mengalami kemunduran ternyata bisa disebabkan oleh alasan yang muncul dari dalam organisasi ataupun dari kondisi lingkungannya

Diferensiasi Horizontal
Kompleksitas menunjukkan derajat diferensiasi (perbedaan) yang terjadi dalam sebuah organisasi, baik ke arah horizontal, vertikal, maupun spasial (menurut ruang atau daerah). Diferensiasi horizontal menggambarkan derajat perbedaan antara unit-unit atau fungsi-fungsi organisasi sehingga setiap unit atau fungsi perlu ditangani oleh tenaga kerja dengan pengetahuan dan keterampilan khusus (spesialisasi).

Diferensiasi Vertikal
Kompleksitas menunjukkan derajat diferensiasi (perbedaan) yang terjadi dalam sebuah Organisasi, baik ke arah horizontal, vertikal, maupun spasial (menurut ruang atau daerah). Diferensiasi vertikal menggambarkan tingkat kedalaman atau banyaknya tingkatan hierarki antara pimpinan puncak hingga tingkatan paling rendah dalam sebuah organisasi. Diferensiasi spasial atau sebaran ruang menunjukkan derajat penyebaran bagian-bagian organisasi pada lebih berbagai lokasi, baik menurut jumlahnya maupun menurut jarak sebarannya.