Studi Umum tentang Etika, Kebajikaan dan Keadilan

Studi Umum tentang Etika, Kebajikaan dan Keadilan

1. Etika sebagai salah satu cabang dari filsafat sistematis dapat juga disebut filsafat moral dan filsafat etis.
2. Etika dan moralitas keduanya menunjuk pada asas-asas benar dan salah dalam perbuatan manusia.
3. Hanya dalam penggunaannya bilamana mengacu pada asas-asas dari bidang kerja khusus dipakai istilah etika (misalnya etika politik) dan bilamana mengacu pada kelakuan perorangan dipakai istilah moralitas (misalnya moralitas seksual).
4. Moralitas sebagai konsep paling pokok dalam etika umum telah melahirkan berbagai konsep lain, di antaranya ide-ide tentang benar atau salah mengenai perbuatan dan baik atau buruk mengenai sikap pribadi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
5. Semua warga masyarakat perlu sekali menerapkan perbuatan yang benar atau menghindarkan perbuatan yang salah dan menunjukkan sikap pribadi yang baik atau meniadakan sikap pribadi yang buruk dalam kehidupannya sehari-hari sehingga dapat tercipta sebuah kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tenteram.

Studi tentang Etika Administrasi Pemerintahan Khususnya
1. Etika kini dapat dibedakan menjadi etika umum dan etika khusus. Salah satu etika khusus, misalnya etika administrasi pemerintahan.
2. Etika administrasi pemerintahan merupakan penerapan studi filsafat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan berusaha memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, pedoman perilaku, dan kebajikan moral yang perlu dijalankan oleh setiap administrator guna terselenggaranya pemerintahan yang baik bagi kepentingan rakyat.
3. Sebagai bidang studi kedudukan etika administrasi pemerintahan termasuk dalam ruang lingkup ilmu administrasi publik maupun studi filsafat.
4. Etika administrasi pemerintahan bersifat normatif dalam arti menentukan norma-norma mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh semua administrator dalam jabatannya.
5. Etika umum dan etika administrasi pemerintahan membahas kebaikan, tindakan etis, dan kelakuan moral dari manusia untuk memerangi penyakit keburukan yang menghinggapi masyarakat karena itu sangat penting bagi suatu kehidupan masyarakat.
Asas Keutuhan Watak
1. Dalam kehidupan manusia yang terbaik terdapat 3 asas luhur yang wajib dianut dan dilaksanakan oleh setiap orang, yaitu:
a. keutuhan watak;
b. keadilan;
c. kesusilaan;

2. Keutuhan watak adalah kesempurnaan akhlak pribadi dari seseorang dalam menjalani hidupnya dan melaksanakan pekerjaannya serta mencakup kejujuran, kesetiaan, dan pengabdian.
3. Perbedaan pokok antara pengertian kesetiaan dengan pengabdian ialah kesetiaan terutama tertuju pada cita-cita yang diyakini kebenarannya atau cita-cita menjunjung tinggi suatu paham yang luhur, sedangkan pengabdian terfokus pada jabatan, keahlian, dan bidang profesi dari seseorang.
4. Untuk tercapainya sebuah kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tenteram, para anggota masyarakat harus sungguh-sungguh berusaha memiliki keutuhan watak.
Asas Keadilan
1. Asas keadilan adalah salah satu ide agung dalam sejarah peradaban manusia karena bersifat pokok dan sangat perlu bagi pemahaman terhadap manusia itu sendiri, masyarakatnya, dan dunianya.
2. Mortimer Adler dengan Institute for Philosophical Research terakhir dalam tahun 1991 mencatat adanya 64 ide agung yang sangat luas cakupannya yang lahir, tumbuh, dan melembaga di dunia Barat.
3. Asas keadilan tepat sekali dijadikan suatu landasan dari etika administrasi pemerintahan karena dalam suatu negara yang baik pada umumnya dituntut adanya pemerintahan yang adil, hukum yang adil, pajak yang adil, kehidupan masyarakat yang adil, pemerataan sumber kemakmuran yang adil, dan berbagai tata tertib lainnya yang serba semuanya. Dari asas keadilan itu dapat diperkembangkan berbagai asas dan ajaran tentang kelakuan yang baik bagi para administrator pemerintahan yang fungsinya mengabdi kepada rakyat.
4. Konsepi keadilan sebagai suatu ide mempunyai banyak makna dan definisi. Makna keadilan menunjuk pada arti atau maksud yang melekat pada istilah keadilan, seperti kepantasan, kelayakan, persamaan perlakuan, sikap tidak memihak, perlakuan tepat atau kelurusan.
5. Definisi keadilan yang tertua telah dirumuskan oleh para ahli hukum pada zaman Romawi dalam bahasa Latin yang berbunyi demikian: “Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi”, artinya ialah keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya.
6. Berbagai perumusan lainnya telah dikemukakan oleh para ahli dewasa ini mengenai definisi keadilan.
7. Selanjutnya para ahli juga mengemukakan berbagai ragam keadilan, yaitu keadilan pembagian, keadilan penggantian, keadilan timbal balik, keadilan prosedural, dan keadilan kontributif.
8. Pengertian “apa yang semestinya” bagi setiap orang mempunyai 2 bentuk penerapan umum berupa:
a. Jaminan hak-hak agar bebas dari pelanggaran.
b. Perlakuan yang layak, yaitu memperlakukan hal-hal yang sama secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama seimbang dengan ketidaksamaan itu.
9. Ide keadilan merupakan kebaikan yang tidak memiliki batas dan tidak mempunyai derajat perbandingan karena merupakan suatu kebaikan yang bulat dan utuh.
10. Definisi keadilan merupakan sebuah perumusan yang cukup terinci mengenai segi-segi dan ciri-ciri dari sesuatu gejala untuk dikenal sebagai keadilan.
Asas Kesusilaan
1. Asas kesusilaan berarti suatu asas yang menunjukkan kebajikan pribadi dalam diri seseorang yang senantiasa berubah mempunyai akhlak yang baik dan menunjukkan kelakuan yang benar.
2. Setiap anggota masyarakat harus sungguh-sungguh berusaha mempunyai kesusilaan dalam dirinya dan melaksanakannya dalam hidupnya sehingga masyarakatnya menjadi ajang hidup yang aman, damai, dan tenteram.
3. Kehidupan setiap orang bagaikan sebuah garis lurus yang ujung-ujungnya mengarah pada ide kebaikan dan kejahatan. Setiap anggota masyarakat sedapat-dapatnya perlu melakukan kebaikan bagi masyarakatnya. Akan tetapi, kalau seseorang karena keadaannya yang terpuruk tidak mampu berbuat kebaikan untuk masyarakatnya maka hendaknya ia pantang melakukan kejahatan dan berdiri di tengah garis secara netral. Keadaan yang seperti ini dapat disebut Teori Berdiri Netral di Tengah-tengah Kehidupan.
4. Asas keutuhan watak, asas keadilan dan asas kesusilaan sebagai kesatuan dapat dianggap sebagai Teori 3 Asas Luhur dalam Kehidupan Manusia yang wajib dianut dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat sehingga masyarakatnya menjadi aman, damai, dan tenteram.
5. Teori 3 Asas Luhur dalam Kehidupan Manusia lebih penting lagi bagi para administrator pemerintahan yang melaksanakan fungsinya dan menjalankan tugasnya sehari-hari karena mereka perlu memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh rakyat.
Asal Mula 4 Nilai Utama
1. Secara singkat nilai adalah objek dari keinginan manusia yang terdiri dari unsur-unsur kebutuhan, minat, dan keterikatan emosional.
2. Nilai merupakan suatu kenyataan objektif dari hal-hal di luar diri manusia dari kesadaran subjektif dalam diri manusia yang saling mengadakan hubungan interaksi sehingga menciptakan nilai dalam kehidupan masyarakat.
3. Segi kesadaran subjektif dalam diri orang-orang menjelaskan sebabnya mengapa ada perbedaan penilaian di antara orang-orang.
4. Nilai kepercayaan tercipta oleh perbuatan semesta yang dilakukan orang-orang dalam masyarakat dan akhirnya menciptakan nilai keluhuran.
5. Nilai etis tercipta oleh perbuatan individual yang dilakukan orang-orang dalam masyarakat dan akhirnya menciptakan nilai kebaikan.
6. Nilai ilmiah tercipta oleh pengetahuan intelektual yang dimiliki orang-orang dalam masyarakat dan akhirnya menciptakan nilai kebenaran.
7. Nilai estetis tercipta oleh pengetahuan indrawi yang dimiliki orang-orang dalam masyarakat dan akhirnya menciptakan nilai keindahan.

Kaitan Satu Sama Lain 4 Nilai Utama
1. Keluhuran adalah kebaikan yang sekaligus merupakan kebenaran.
2. Kebaikan adalah keluhuran yang sekaligus merupakan keindahan.
3. Kebenaran adalah keindahan yang sekaligus merupakan keluhuran.
4. Keindahan adalah kebenaran yang sekaligus merupakan kebaikan.
5. Saling hubungan di antara 4 nilai keluhuran, kebaikan, kebenaran, dan keindahan membuat mereka mempunyai sebuah struktur yang memiliki 4 interaksi berupa:
a. Keluhuran dengan Kebaikan
b. Kebenaran dengan Keindahan
c. Keluhuran dengan Keindahan
d. Kebenaran dengan Kebaikan

6. Hubungan saling memerlukan dan melengkapi di antara 4 nilai utama ternyata dalam sejarah peradaban manusia menjadi kaitan yang sangat erat, misalnya kaitan antara keluhuran dengan keindahan telah melahirkan seni keramat atau antara kebenaran dengan kebaikan telah melahirkan ide tentang seorang yang berilmu dan bermoral.
7. Kaitan sangat erat di antara 4 nilai utama dari manusia itu dapat dianggap sebagai sebuah Teori 4 Nilai Utama dalam Kehidupan Masyarakat.
8. Etika administrasi pemerintahan selain perlu berlandaskan pada Teori 3 Asas Luhur dalam Kehidupan Manusia juga perlu sekali berpegang pada Teori 4 Nilai Utama dalam Kehidupan Masyarakat.

Sebuah Teori Keberuntungan Kebaikan
1. Teori Keberuntungan-Kebaikan yang diajukan bertumpu pada sebuah dalil bahwa keberuntungan seseorang berjalan seiring dengan kebaikannya.
2. Keberuntungan adalah sesuatu hal yang membuat seseorang merasa lebih baik ketimbang keadaan sebelumnya.
3. Kebaikan atau sifat baik mempunyai ruang lingkup yang amat luas dan dapat dikaitkan dengan segala sesuatu di alam semesta ini.
4. Setiap orang dalam hidupnya harus berusaha memiliki, melakukan, dan meningkatkan kebaikan sehingga Dewi Keberuntungan mau menyertainya untuk memberikan keberuntungan kepadanya.
5. Teori Keberuntungan-Kebaikan selain berlaku untuk orang perseorangan kiranya juga berlaku bagi sesuatu bangsa. Bangsa itu akan memperoleh keberuntungan kalau memiliki, melakukan, dan meningkatkan kebaikan dalam perjalanan hidupnya.

Pengertihan Kebajikan
1. Konsepsi kebajikan dari zaman Yunani Kuno menganggapnya sebagai ciri kualitas yang membuat seseorang baik dalam segi watak maupun pikirannya.
2. Menurut Socrates kebajikan merupakan semacam kearifan atau kebijaksanaan yang menimbulkan keselarasan pada jiwa seseorang, yaitu kesehatan, keindahan, dan kesejahteraan dari jiwa.
3. Menurut Plato kebajikan adalah suatu ciri kualitas yang membuat sesuatu hal melaksanakan fungsinya secara baik. Suatu negara yang sempurna untuk dapat melaksanakan fungsinya secara baik harus memiliki 4 kebajikan utama berupa kearifan, ketabahan, disiplin, dan keadilan.
4. Menurut Aristoteles kebajikan adalah keadaan suatu hal yang merupakan keunggulannya yang khas dan memungkinkan hal itu melaksanakan fungsinya secara baik. Pada manusia kebajikan itu berupa kegiatan dari akal dan dari berbagai kebiasaan yang tersusun secara rasional. Asal mula kebajikan ialah alam, kebiasaan, dan asas rasional. Akhirnya, kebajikan berkaitan dengan kebahagiaan sebagaimana halnya sarana dengan tujuan. Kebahagiaan adalah perwujudan dan pelaksanaan yang sempurna dari kebajikan dan merupakan tujuan terakhir dari kelakuan manusia yang mencakup semua hal baik lainnya.
Penggolongan Kebajikan
1. Aristoteles menggolongkan kebajikan menjadi kebajikan moral dan kebajikan intelektual yang terdiri atas 8 hal berikut.
a. Pembatasan.
b. Ketabahan.
c. Keadilan.
d. Kearifan.
e. Ilmu.
f. Akal intuitif.
g. Kebijaksanaan.
h. Seni.

2. Thomas Aquinas mengelompokkan kebajikan teologis terdiri dari berikut ini.
a. Kepercayaan.
b. Pengharapan.
c. Cinta kasih.

3. Thomas Hobbes mendaftar kebajikan moral terdiri dari berikut ini.
a. Keadilan.
b. Rasa terima kasih.
c. Kerendahan hati.
d. Kepantasan.
e. Belas kasihan.

4. Benjamin Franklin mendaftar kebajikan moral terdiri dari berikut ini.
a. Pembatasan.
b. Pendiaman diri.
c. Ketertiban.
d. Ketetapan hati.
e. Kehematan.
f. Kerajinan.
g. Ketulusan.
h. Keadilan.
i. Sikap tidak berlebihan.
j. Kebersihan.
k. Ketenangan.
l. Kesucian.
Kerendahan hati.
Keadilan sebagai Suatu Nilai sangat Luhur dalam Pemerintahan
1. Nilai dewasa ini dapat digolongkan menjadi jenis nilai dan ragam nilai. Jenis nilai menunjuk pada isi substantif dari objek yang berkaitan dengan segi-segi kehidupan manusia. Ragam nilai mengacu pada sifat pendirian dari objek yang berkaitan dengan fungsinya untuk memuaskan keinginan manusia.
2. Ragam nilai yang terkenal ialah dwipembagian dalam nilai ekstrinsik dan nilai intrinsik. Nilai ekstrinsik adalah suatu nilai yang berfungsi sebagai sarana/alat untuk mencapai sesuatu hal lain, termasuk sesuatu nilai lain apa pun. Nilai intrinsik adalah suatu nilai dari ide atau pengalaman yang bersifat baik atau patut dimiliki sebagai suatu tujuan tersendiri.
3. Selain itu dikenal pula nilai yang penghabisan, yaitu suatu nilai atau cita yang suatu masyarakat menganggapnya sebagai bersifat pokok, tak dapat dibantah, dan tak berubah.
4. Istilah Latin summum bonum berarti hal baik yang terluhur, yaitu suatu tujuan (atau nilai) yang tertinggi dari kehidupan manusia yang demi itu semua hal lain dilakukan atau suatu tujuan yang penghabisan dari kelakuan manusia, yang secara intrinsik dan substantif adalah baik.
5. Keadilan menjadi objek dari keinginan yang didambakan dalam kehidupan masyarakat dan diusahakan terwujud pada perilaku para anggota masyarakat itu. Dengan demikian, keadilan merupakan sebuah nilai.
6. Keadilan sebagai suatu nilai yang sangat luhur merupakan nilai perserikatan dan sekaligus juga nilai perwatakan. Sebagai suatu nilai perserikatan keadilan merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap kehidupan negara dan penyelenggaraan pemerintahan bagi tercapainya suatu masyarakat yang aman, damai, dan tenteram. Sebagai suatu nilai perwatakan keadilan menjadi pedoman utama bagi penerapan kebajikan perseorangan dan perwujudan watak luhur dari masing-masing anggota masyarakat.
Berbagai Jenis Keadilan
1. Ide keadilan sebagai objek dari pemikiran manusia telah dibahas oleh para cendekiawan pemikir di dunia Barat sejak dahulu sampai sekarang. Ada 15 topik utama yang telah diperbincangkan, yaitu sebagai berikut.
a. Berbagai konsepsi keadilan.
b. Berbagai ajaran keadilan.
c. Berbagai tugas keadilan.
d. Hubungan keadilan dengan kebijaksanaan.
e. Hubungan keadilan dengan persamaan.
f. Hubungan keadilan dengan kebebasan.
g. Keadilan rumah tangga.
h. Keadilan ekonomi.
i. Keadilan politik.
j. Keadilan hukum.
k. Keadilan ilahi.

2. Lima topik terakhir di atas merupakan jenis-jenis keadilan, yaitu keadilan yang menunjuk pada sesuatu ruang lingkup tempat berlangsungnya keadilan pada kehidupan manusia dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut.
a. Kehidupan rumah tangga.
b. Kehidupan ekonomi.
c. Kehidupan politik.
d. Kehidupan hukum.
e. Kehidupan ilahi.

Berbagai Ragam Keadilan
1. Ragam keadilan menunjuk pada salah satu segi, ciri atau tata cara pelaksanaan keadilan dalam kehidupan masyarakat.
2. Para ahli pemikir selama ini telah mengembangkan 5 ragam keadilan, yaitu sebagai berikut.
a. Keadilan pembagian.
b. Keadilan penggantian.
c. Keadilan timbal-balik.
d. Keadilan prosedural.
e. Keadilan kontributif.

3. Ide keadilan dengan semua seginya termasuk dalam bidang kebaikan. Dengan demikian, keadilan dapat pula dibahas sebagai ide kebaikan. Keadilan merupakan kebaikan dari perbuatan. Bertindak adil dalam segala hal berarti berbuat baik.

Keadilan sebagai Kebajikan Moral bagi Administrator
1. Sebagian pemikir politik membicarakan tentang kebajikan politik yang menyangkut kehidupan politik, tujuan negara, dan bentuk pemerintahan.
2. Montesquieu menetapkan kebajikan sebagai asas dalam bentuk pemerintahan republik. Kebajikan pada sebuah negara republik yang perlu dimiliki warga negaranya ialah cinta kepada negaranya.
3. John Stuart Mill menetapkan kebajikan sebagai tujuan dari suatu pemerintahan yang baik. Pokok keunggulan terpenting yang suatu bentuk pemerintahan dapat memilikinya ialah memajukan kebajikan dan kecerdasan dari rakyat.
4. Pengembangan kebajikan terasa lebih penting bagi para administrator pemerintahan yang sehari-hari menjalankan roda pemerintahan.
5. Aristoteles melihat adanya kesatuan di antara berbagai kebajikan moral dalam rangka suatu keadilan umum karena keadilan umum terdiri dari semua kebajikan moral sepanjang kebaikan moral itu diarahkan pada kesejahteraan masyarakat dan kebaikan dari orang lain. Keadilan umum yang demikian itu merupakan kebajikan seluruhnya yang bersifat lengkap.
6. Keadilan merupakan kebajikan moral yang utama, yang pokok, atau yang terpenting untuk diperkembangkan pada para administrator pemerintahan sehingga setiap administrator pemerintahan dari kedudukan yang terendah sampai jabatan yang tertinggi dapat terbina jiwa keadilan dalam budi pikiran, hasrat kemauan, dan hati sanubarinya secara kokoh. Tanpa jiwa keadilan sebagai landasannya dan berbagai kebajikan moral lainnya sebagai pedoman, seseorang administrator pemerintahan mudah sekali tergoda oleh kekuasaan jabatannya dan terjerumus dalam berbagai keburukan.
7. Kebajikan merupakan ganjarannya itu sendiri karena bilamana dimiliki seseorang merupakan sebuah pahala sendiri bagi diri pribadinya dan sekaligus juga merupakan suatu kesenangan sejati.
Teori Keadilan Plato
1. Teori keadilan adalah suatu rangkaian keterangan yang saling berkaitan secara logis dan sistematis untuk menjelaskan mengapa suatu hal dianggap adil.
2. Teori keadilan Plato merupakan sebuah teori tentang keadilan moral yang dasar alasannya dan ukuran pembenarannya ialah asas keselarasan. Segala sesuatu yang selaras menciptakan keadilan. Keadilan adalah kebajikan yang tertinggi dari negara yang baik. Keadilan pada negara tercipta bilamana masing-masing warga negara menjalankan satu fungsi dalam masyarakat yang paling selaras baginya menurut kemampuannya. Fungsi penguasa ialah membagi-bagikan fungsi-fungsi kepada masing-masing orang sesuai dengan asas keselarasan itu.

Teori Keadilan Aristoteles
1. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Filsuf itu mengemukakan keadilan pembagian, yaitu bilamana 2 orang mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, masing-masing harus memperoleh pembagian yang sama. Kalau tidak sama maka masing-masing akan menerima pembagian yang tidak sama dalam suatu perimbangan yang sesuai.
2. Aristoteles mengemukakan pula keadilan perbaikan untuk mengembalikan persamaan dengan menjatuhkan hukum kepada pihak yang melakukan kesalahan dan memberikan ganti rugi kepada korban kesalahan.
3. Aristoteles juga mengemukakan keadilan niaga sebagai suatu perimbangan bercorak timbal-balik dalam usaha pertukaran benda atau jasa di antara anggota masyarakat. Pertukaran timbal-balik itu harus seimbang sehingga tercapai keadilan.
4. Bagi Aristoteles pengertian keadilan merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat.
Teori Keadilan John Rawls
1. Persoalan tentang keadilan timbul bilamana terdapat berbagai kepentingan saling bersaing dan tuntutan saling bertentangan dalam masyarakat yang perlu diselesaikan.
2. Teori Keadilan John Rawls menetapkan suatu prosedur yang adil untuk menghasilkan asas-asas keadilan yang diterapkan pada berbagai pranata dan praktik dalam masyarakat.
3. Dari prosedur yang adil itu dapat ditetapkan 2 asas keadilan yang disetujui oleh para anggota masyarakat, yaitu sebagai berikut.
a. Asas persamaan terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang perlu dimiliki oleh setiap orang.
b Asas perbedaan yang bertalian dengan hal-hal baik yang utama (kesempatan dan kekuasaan, penghasilan dan kekayaan yang perlu diatur demi manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung dan persamaan kesempatan yang layak dalam berbagai jabatan dan kedudukan.
4. Asas persamaan terhadap kebebasan dasar akan terjamin dalam penyusunan suatu konstitusi, sedangkan asas perbedaan terhadap hal-hal baik lainnya dapat tercapai melalui perundang-undangan. Tugas berbagai pranata sosial dan politik ialah memelihara dan meningkatkan kebebasan dan kesejahteraan perorangan.
Pengembangan Diri menjadi Orang yang Adil
1. Sebuah negara dan pemerintah yang baik harus melaksanakan tujuan mengembangkan kebajikan-kebajikan moral pada para petugasnya. Demikian pula, para administrator pemerintahan harus mengembangkan dirinya agar memiliki berbagai kebajikan moral, terutama keadilan.
2. Setiap administrator pemerintahan yang baik wajib secara mandiri mengembangkan dirinya agar menjadi seorang yang adil. Orang yang adil menurut Plato adalah seseorang yang bagian-bagian dari jiwanya yakni akal, emosi, dan hasrat secara selaras menjalankan fungsinya masing-masing dengan dikendalikan oleh akal.
3. Ciri-ciri lainnya dari orang yang adil menurut beberapa cendekiawan pemikir ialah memiliki keutuhan watak, asas-asas hidup yang ajeg, watak yang tulus, dan berkeinginan menjadi adil.
4. Pengembangan diri menjadi orang yang adil memang tidak mudah karena adanya berbagai godaan dan gangguan dalam masyarakat modern dewasa ini. Namun, keberhasilan seseorang administrasi pemerintahan menjadi orang yang adil dan memiliki jiwa keadilan merupakan suatu pahala tersendiri yang memberikan kebahagiaan sejati.
Orang yang Adil dan Tindakan yang Adil
1. Sebagian cendekiawan pemikir memperbincangkan perbedaan antara orang yang adil dan tindakan yang adil. Kedua hal itu tidak selalu berjalan seiring, yaitu orang adil dapat melakukan tindakan yang tidak adil dan sebaliknya orang yang tidak adil dapat melakukan tindakan yang adil.
2. Samuel Pufendorf secara tegas membedakan keadilan orang dengan keadilan tindakan. Keadilan orang adalah hasrat yang tetap dan tidak kunjung hilang untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Keadilan tindakan adalah penerapan yang benar dari tindakan-tindakan pada seseorang.
3. Sifat dasar manusia ialah sebagai makhluk moral. Menurut pendapat Charles Kelbley intisari makhluk moral ialah kemampuan memiliki rasa keadilan dan rasa kebaikan.
4. Setiap administrator pemerintahan wajib mengembangkan dirinya sehingga benar-benar menjadi orang yang adil dan sungguh-sungguh melakukan tindakan yang adil dalam pelaksanaan tugasnya.

Ajaran-ajaran Keadilan dalam Bidang-bidang Etika, Hukum, Ekonomi, dan Politik
1. Sejak zaman kuno sampai masa sekarang telah berkembang ajaran-ajaran keadilan yang dapat diterima dalam kehidupan masyarakat. Ada 4 bidang luas yang merupakan ajang perkembangan berbagai ajaran keadilan, yaitu bidang-bidang etika, hukum, ekonomi, dan politik.
2. Bidang etika menumbuhkan berbagai ajaran keadilan moral yang menitikberatkan pada perintah berbuat baik dan larangan berbuat salah terhadap orang lain.
3. Bidang hukum menumbuhkan berbagai ajaran keadilan hukum yang menerima keadilan sebagai suatu cita dan tujuan dalam hukum. Ajaran-ajaran itu menyangkut pembuatan peraturan dan proses peradilan yang intinya memberikan kepastian hukum kepada para anggota masyarakat maupun ketenteraman hidupnya.
4. Bidang ekonomi menumbuhkan berbagai ajaran keadilan ekonomik yang berpusat pada asas kelayakan dalam proses produksi, distribusi, dan pertukaran barang atau jasa. Asas kelayakan itu tidak membenarkan adanya penghisapan dan pencatutan dalam bidang ekonomi.
5. Bidang politik menumbuhkan berbagai ajaran keadilan politik yang bertalian dengan kekuatan negara, fungsi pemerintahan, dan kedudukan warga negara. Berbagai ajaran itu menekankan cita kebebasan, asas persamaan dan kehendak rakyat.
6. Setiap administrator pemerintahan yang adil wajib melaksanakan tindakan yang adil dalam pelaksanaan tugasnya. Ajaran-ajaran keadilan yang telah ada dapat diterapkan atau dijadikan pedoman dalam pembuatan keputusan sehingga terwujud tindakan yang adil.

Enam Asas Etis
1. Setiap administrator pemerintahan wajib memahami asas-asas etis dalam administrasi pemerintahan, berusaha menghayatinya, dan menerapkannya dalam melaksanakan tugas jabatan.
2. Asas-asas etis yang pokok dalam administrasi pemerintahan ada 6 buah, yaitu sebagai berikut.
a. Pertanggungjawaban
Hasrat setiap petugas administrasi pemerintahan untuk merasa memikul kewajiban penuh dan ikatan kuat dalam pelaksanaan semua tugas pekerjaan secara memuaskan.
b. Pengabdian
Hasrat keras setiap petugas administrasi pemerintahan untuk menjalankan semua tugas pekerjaan dengan seluruh tenaga fisik, pikiran, semangat kegairahan, dan perhatian tanpa pamrih apa-apa yang bersifat pribadi.
c. Kesetiaan
Kesadaran setiap petugas administrasi pemerintahan untuk setulusnya patuh kepada tujuan bangsa, konstitusi negara, peraturan perundangan, badan instansi, tunas jabatan maupun pihak atasan demi tercapainya cita-cita bersama yang ditetapkan.
d. Kepekaan
Kemauan dan kemampuan setiap petugas dalam administrasi pemerintahan untuk memperhatikan serta siaga terhadap berbagai perkembangan yang baru, situasi yang berubah, dan kebutuhan yang timbul dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu dengan disertai usaha-usaha untuk menanggapi secara sebaik-baiknya.
e. Persamaan
Hasrat setiap petugas administrasi pemerintahan untuk memberikan perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan atau pilih kasih kepada semua pihak.
f. Kepantasan
Hasrat setiap petugas administrasi pemerintahan untuk memperhatikan persoalan dan kebutuhan dalam masyarakat yang sangat beraneka ragam sehingga memerlukan perbedaan perlakuan asalkan berdasarkan pertimbangan yang adil atau alasan yang benar.
DAFTAR PUSTAKA
“American Society for Public Administration Code of Ethics and Implementation Guidelines” P.A. Times, May 1, 1985 Suplement.
Beck, R. N. ed. (1967). Perspectives in Social Philosophy: Readings in Philosophic Sources of Social Thought. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Bowie, N. E. & Robert L. S. (1977). The Individual and the Political Order: An Introduction to Social and Political Philosophy. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Chandler, Ralph Clark. “The Problem of Moral Reasoning in American Public Administration: The Case for a Code of Ethics” Public Administration Review, January, February 1983.
Garcy, W. (1968). Plato’s Republic and Dialogues: Notes. London: Coles.

Graham, George A. Ethical Guidelines for Public Administrators: Observations on Rules of the Game Public Administration Review. January, February 1974.
Hoult, T. F. (1974). Dictionary of Modern Sociology. Totowa: Littlefield, Adams, reprinted.
Mertins, Herman, Jr., & Patrick J. Hennigan, eds. (1982). Applying Professional Standards and Ethics in the ‘80s: A Workbook and Study Guide for Public Administrator. 2nd edition. Washington, D.C.: American Society for Public Administration.
Plamenatz, J. P. (1965). “Justice” dalam Julius Gould William L. Kolb, eds. (1965). A Dictionary off the Social Sciences. 3rd printing. New York: Free Press.
Rawls, J. (1971). A Theory of Justice Cambridge. Harvard University Press.
Senior Executive Association. “Code of Professional Ethics”. Stensil. tanpa tahun.
Runes, Dagobert D. ed. (1975). Dictionary of Philosophy. Totowa: Littlefield, Adams, 1962 Edition, reprinted
Warrington, J. ed. (1963). Aristotle’s Ethics.

Wolman, Benjamin B. (1973). Dictionary of Behavioral Science. New York: Van Nostrand Reinhold.

The Liang Gie. (1998). Kode Etika bagi Petugas Pemerintahan: Bahan Pemikiran untuk Membina Pegawai Negeri yang Bersih dan Berwibawa. Yogyakarta: PUBIB.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s