Saksi, Korban dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Saksi, Korban dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

a) Pengertian Saksi
Pengertian saksi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Saksi dinyatakan sebagai orang yang hendak memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/ atau ia alami sendiri. Perbedaan dengan rumusan KUHAP adalah bahwa rumusan saksi dalam UU PSK mulai dari tahap penyelidikan sudah dianggap sebagai saksi sedangkan KUHAP hanya dimulai dari tahap penyidikan.
Tentang perlindungan terhadap Pelapor sendiri telah lebih awal diatur dalam Pasal 31 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa pelapor tidak dapat diajukan dalam sidang pengadilan melainkan harus dilindungi identitas dan alamatnya.
Saksi dalam rumusan UU PSK dinyatakan sebagai saksi yang akan memberikan keterangan untuk mendukung proses penyelesaian perkara pidana. Saksi dalam definisi ini terpisah dengan pihak lain yang ada korelasi dengan saksi yang bisa terlibat atau mendapatkan hak-hak yang tercatum dalam Undang-Undang ini. Pembentuk Undang-Undang lebih memilih pihak-pihak yang termasuk dalam pengertian saksi dalam UU ini dipisah yaitu antara saksi itu sendiri dengan keluarga saksi. Pada poin 5 Pasal 1 UU PSK menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan keluarga saksi yaitu orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah, atau mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/ atau korban.
Rumusan tentang saksi yang demikian berbeda, misalnya, dengan pengertian saksi dalam Undang-Undang tentang perlindungan saksi negara Kanada yang menyatakan bahwa seorang saksi dalam program in adalah :
a. saksi adalah seseorang yang memberikan atau setuju untuk memberikan informasi atau bukti atau yang ambil bagian dalam suatu hal yang terkait dengan suatu penyelidikan atau investigasi atau penuntutan suatu kejahatan, dan yang mungkin membutuhkan perlindungan karena resiko keamanan atas dirinya dalam kaitan dengan penyelidikan, investigasi, atau penuntutan tersebut, atau
b. seseorang yang karena hubungan atau ikatannya dengan orang yang disebut pada bagian a diatas mungkin juga membutuhkan perlindungan karena alasan yang sama seperti bagian a diatas (www.elsam.or.id/031807/html).
Ketentuan mengenai dapat dimasukkannya pihak lain selain saksi dan keluarga saksi akan menjamin bahwa pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan saksi juga akan mendapatkan perlindungan. Undang-Undang perlindungan saksi negara Kanada.tidak mendefenisikan saksi, namun langsung menyatakan pihak-pihak yang dapat ikut dalam program perlindungan.
UU Perlindungan Saksi di Quensland (Queensland, Witness Protection Act 2000) juga menyatakan bahwa seseorang yang boleh diikutsertakan ke dalam perlindungan saksi adalah orang yang membutuhkan perlindungan dari suatu bahaya yang muncul karena orang tersebut telah membantu, atau sedang membantu, suatu badan penegak hukum dalam menjalankan fungsinya. Namun, jika menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi di Afrika Selatan (South Afrika,Witness Protection Bill 1998) saksi didefinisikan sebagai setiap orang yang sedang atau dapat diminta, atau yang telah memberi kesaksian dalam suatu persidangan.
b) Pengertian Korban
Korban dalam UU PSK dinyatakan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan pengertian keluarga korban dalam UU ini adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah, atau mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/ atau korban.
Pengertian tentang korban juga dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara pemberian perlindungan kepada saksi dan korban pelanggaran HAM berat yaitu menyatakan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
Jika pengertian korban menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985 memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu korban adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Pengertian kerugian (harm) menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985, meliputi kerugian fisik maupun mental (physical or mental injury), penderitaan emosional (emotional suffering), kerugian ekonomi (economic loss), atau perusakan substansial dari hak-hak asasi para korban (substansial impairment of their fundamental rights). Selanjutnya disebutkan, bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan, dituntut, atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dan korban. Istilah korban juga mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban.
Adapun mengenai pengertian korban sebenarnya terdapat berbagai pengertian yang sedikit banyak memiliki perbedaan, berikut adalah paparan perbandingannya :
(1) Menurut UU PSK : Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
(2) Menurut PP No 2 Tahun 2002 : Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
(3) Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban : Korban adalah orang orang yang, secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perusakan yang substansial atas hak dasarnya, lewat tindakan atau pembiaran yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana
c) Pengertian Perlindungan
Istilah perlindungan dalam UU PSK adalah bentuk perbuatan untuk memberikan tempat bernaung atau berlindung bagi seseorang yang membutuhkan, sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Pengertian perlindungan ini hampir sama dengan pengertian perlindungan dalam PP No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
Istilah perlindungan secara umum beserta tujuannya terdapat dalam Pasal 1 poin 6 dan Pasal 4 UU PSK, untuk pembahasan lebih lanjut akan diuraikan dalam bagian pembahasan penelitian.ini.P
d) Hak-Hak Saksi dan Korban
Pemberian hak-hak kepada saksi dan korban dalam UU PSK banyak memasukkan hal-hal baru yang belum diatur dalam Peraturan perundang-undangan sebelumnya. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ini disebutkan bahwa seorang saksi dan korban berhak:
a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta
bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian
yang akan, sedang, atau telah diberikan;
b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan
dan dukungan keamanan;
c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. mendapat penerjemah;
e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
i. mendapat identitas baru;
j. mendapat tempat kediaman baru;
k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu
perlindungan berakhir .
Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai penjabaran hak-hak akan diperoleh oleh saksi dan atau/korban akan diuraikan dalam bagian pembahasan penelitian ini.
e) Pemberian Bantuan Kepada Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM Berat
Korban dalam tindak pidana dengan kekerasan dan pelanggaran HAM berat, selain berhak atas hak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PSK, juga berhak mendapatkan bantuan berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 UU ini. Penjelasan ketentuan tentang bantuan medis ini adalah bahwa tindak kekerasan pada dasarnya menyebabkan penderitaan fisik pada korban dan dalam hal ini negara berkewajiban untuk memberikan bantuan pada korban untuk membantu menyembuhkan luka-lukanya. Sedangkan penjelasan mengenai bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah adanya korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya, bantuan psikolog sangat diperlukan untuk membentunya kembali menjalani kehidupan yang telah dikacaukan oleh adanya kekerasan. Penjabaran lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada korban juga akan penulis uraikan dalam bab III (pembahasan).
f) Kompensasi dan Restitusi
Hak-hak selain yang ada dalam Pasal 5 dan 6 UU PSK, para korban berhak mengajukan ke pengadilan hak atas kompensasi bagi korban tindak pidana dengan kekerasan dan pelanggaran HAM berat dan hak atas restitusi oleh pelaku tindak pidana, yaitu terdapat dalam Pasal 7 UU ini. Hak-hak tersebut diatas dapat diberikan dengan keputusan pengadilan. Sedangkan pengaturan tentang kompensasi dan restitusi diatur lebih lanjut dengan PP.
Dalam kasus pelanggaran HAM berat sudah terdapat Peraturan Pemerintah tentang pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yaitu PP No. 3 Tahun 2002. sedangkan pengaturan tentang restitusi oleh pelaku tindak pidana selain diatur dalam Peraturan Pemerintah diatas juga diatur dalam KUHP.
Kompensasi, restitusi dan bantuan rahabilitasi diatas merupakan bagian dari upaya pemulihan bagi korban pelanggaran HAM yang berat yang mempunyai tujuan untuk meringankan penderitaan dan memberikan keadilan kepada para korban dengan menghilangkan atau memperbaiki sejauh mungkin akibat-akibat dari tindakan salah dengan mencegah dan menangkal pelanggaran.
Yang dimaksud dengan ”kompensasi” adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memeberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan Yang dimaksud dengan ”restitusi” adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
Restitusi dapat berupa:
– Pengembalian harta milik,
– Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan,
– Penggantian biaya untuk tindakan tertentu
g) Saksi dan Korban dalam kondisi khusus
Dalam UU PSK kondisi khusus adalah kondisi dimana saksi tidak dapat memberikan kesaksian dipersidangan. Saksi dalam kondisi ini adalah saksi dan/ atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat berat atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung dipengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa (Pasal 9 ayat 1). Saksi sebagaimana pada ayat 1 dapat memberikan kesaksian secara tertulis dan disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut (ayat 2). Saksi atau sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Syarat yang lainnya adalah adanya persetujuan hakim, dan mekanisme pemberaian kesaksian tersebut harus diberikan dihadapan pejabat yang berwenang.

Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
a) Kedudukan dan Keanggotaan LPSK
(1) Kedudukan LPSK
UU No 13 Tahun 2006 memprioritaskan kedudukan LPSK ini berada di ibukota negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan kebiasaan yang dapat dimaklumi bagi kedudukan sebuah Lembaga Negara. Namun di samping berkedudukan di ibukota negara, UU juga memberikan keleluasaan bagi LPSK untuk membentuk perwakilannya di daerah lainnya jika hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dari LPSK. Pilihan UU untuk memberikan akses bagi LPSK untuk mendirikan lembaga perwakilan adalah pilihan yang tepat karena dari segi geografis wilayah republik Indonesia yang cukup luas dan akses informasi maupun komunikasi yang terbatas baik antar wilayah maupun antar ibukota dengan wilayah lainnya. Lagi pula, kasus-kasus intimidasi terhadap saksi yang terjadi selama ini justru paling banyak di luar wilayah ibu kota Negara RI.
Perwakilan di daerah lainnya ini bisa ditafsirkan secara luas, yakni bisa berada di tingkat region tertentu (antar propinsi) misalnya memilih di beberapa wilayah tertentu, Indonesia Timur, Indonesia barat dan lain sebagainya. Perwakilan LPSK bisa juga didirikan di tiap propinsi atau bahkan di tingkat kabupaten-kebupaten tertentu. Atau dalam kondisi khusus (penting dan mendesak) LPSK perwakilan bisa juga didirikan di wilayah terpilih, misalnya karena tingginya kasus intimidasi dan ancaman saksi di daerah tertentu maka LPSK mendirikan kantor perwakilannya. Di samping itu perwakilan untuk LPSK ini bisa juga didirikan secara permanen atau secara ad hoc tergantung situasi yang mendukungnya.
Walaupun idealnya LPSK ini ada ditiap wilayah Propinsi, namun kebutuhan untuk mendirikan perwakilan tersebut juga akan memberikan implikasi atas sumberdaya yang besar pula, baik dari segi pembiayaan, maupun penyiapan infrastruktur dan sumberdaya manusianya. Jangan sampai pendirian perwakilan tersebut justru malah kontraproduktif dengan tujuan dari LPSK misalnya makin membebani kerja-kerja yang justru menjadi prioritas LPSK karena masalah administrasi dan lain sebagainya.
Dalam hal pendirian perwakilan dibutuhkan pula rencana jangka panjang yang strategis dalam hal kontinuitas lembaga, jangan sampai LPSK pusat hanya mampu membangun atau mendirikan perwakilan namun tidak begitu peduli atas sumberdaya yang harus disiapkan untuk berjalannya lembaga perwakilan tersebut. Masalah koordinasi antar perwakilan juga perlu diperhatikan dengan serius terutama berkaitan dengan jurisdiksi antar perwakilan. Demikian pula dukungan dari instansi terkait di wilayah perwakilan.
(2) Keanggotaan LPSK
Berdasarkan Undang-Undang, Anggota dari LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia. UU PSK juga telah menetapkan siapa saja (representasi) yang berhak menjadi anggota dari lembaga ini yakni representasi dari: kepolisian, kejaksaan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, advokat, akademisi atau lembaga swadaya masyarakat.
Dari ketentuan yang demikian bisa dilihat bahwa lembaga ini, oleh perumusnya meniru bentuk-bentuk lembaga atau komisi negara yang telah ada saat ini. Karena disatu sisi ada keinginan yang kuat dari para perumus UU untuk membuat lembaga yang independen namun disisi lainya dalam praktek tidak mungkin karena dibutuhkan sebuah koordinasi yang besar antara lembaga pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sipil, maka model keanggotaan ini yang menjadi pilihan. Akibatnya representasi anggotanya haruslah mewakili dari berbagai institusi yang telah ada.
Representasi keanggotaan dalam rumusan tersebut masih didominasi aparat pemerintah dari berbagai institusi negara. Sedangkan Anggota yang berlatar belakang profesional bukan dari institusi negara, justru menjadi minoritas.ini juga akan menjadi masalah sehingga menutup akses bagi para profesional diluar lembaga negara
Pemilihan model keanggotaan seperti ini di satu sisi akan membebani kinerja LPSK kedepannya karena pemilihan maupun keikutsertaan anggotanya sudah di tetapkan sedemikian rinci. Sebaiknya pemilihan anggota didasari kepada latar belakang keahlian anggotanya yang dilihat dari kepentingan atau urgensitas kerja-kerja LPSK kedepannya. Misalnya, pakar perlindungan saksi, pakar dibidang dukungan terhadap korban kejahatan (victim suport), bidang hukum HAM dan pidana, keahlian psikolog dan lain-lain. Tidak justru diisi oleh orang-orang yang dalam kerja-kerja LPSK hanyalah sebagai wakil institusi semata. Jangan terjadi juga keanggotaan LPSK justru diisi oleh orang yang akan pensiun dari pekerjaan di Departemen dilingkungan pemerintah dan para pencari kerja, seperti yang saat ini banyak terjadi di pemilihan-pemilihan anggota Komisi lainnya.
b) Tanggung jawab, Tugas, dan Kewenangan LPSK
Dalam Pasal 12 UU PSK dinyatakan bahwa LPSK bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 13 juga disebutkan bahwa LPSK betanggung jawab kepada Presiden. Mengenai tugas dan kewenangan LPSK ini pula akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan (bab III) penelitian ini.
c) Pembiayaan LPSK
UU No 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lainnya yang tidak mengikat. Untuk penjabaran lebih lanjut mengenai pembiayaan beserta anggaran LPSK akan diuraikan pada bab III.
d) Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 membagi tata cara mengenai pemberian perlindungan dan bantuan secara berbeda, perlindungan yang dimaksud adalah hak-hak yang diberikan sesuai dengan Pasal 5 sedangkan bantuan seperti yang diatur dalam Pasal 6, mengenai penjabaran lebih lanjut terhadap Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan juga akan penulis kemukakan penjabarannya dalam bagian pembahasan penelitian ini.

Tulisan Lain

  • Pornografi dalam Perspekti Sejarah;>>>baca
  • Fungsi Guru dalam Manajemen Kelas;>>>baca
  • 100 Istilah dalam Pemerintahan;>>>baca
  • Teori Belajar Sosial Bandura;>>>baca
  • Peralihan Hak Atas Tanah karena Jual Beli Tanah;>>>baca
  • Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s