Proses Pemeriksaan Tindak Pidana di Pengadilan

Proses Pemeriksaan Tindak Pidana di Pengadilan

Setelah proses penyelidik dan penyidikan oleh Kepolisian Negara selesai maka hasilnya akan diserahkan kepada kejaksaan selaku penuntut umum yang bertugas memeriksa dan membuat surat dakwaan yang seterusnya melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.
Setelah pelimpahan perkara dari kejaksaan ke pengadilan, maka wewenang itu secara penuh telah berada pada pengadilan negeri. Sebelumnya dalam pemeriksaan di persidangan ada beberapa asas penting yang menyangkut hukum acara pidana. Asas-asas hukum acara pidana tersebut dapat kita introdusir dalam ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disebutkan asas-asas umum hukum acara pidana :
a. Asas praduga tidak bersalah (Presumption of Innocence)
Asas ini merupakan asas yang penting yang menyangkut Hak Asasi Manusia. Pada pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di depan sidang pengadilan sampai adanya putusan
pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang lengkap (inkracht van gewijsde).
Dalam asas tersebut mengandung asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, dimana sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka orang yang menjadi tersangka, terdakwa, sedang ditahan dan sebagainya harus diberlakukan sebagaimana halnya orang yang tidak bersalah, harus mendapat perlakuan yang baik dan wajar sebagai manusia.
b. Sidang terbuka untuk umum
Asas pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan undang-undang, (misalnya mengenai kejahatan kesusilaan, dan menyangkut pemeriksaan terhadap anak-anak) dan ancaman batal demi hukum apabila tidak dilakukan secara demikian.
c. Pemeriksaan dilakukan oleh majelis hakim
Semua proses pemeriksaan di peradilan di dalam memeriksa dan memutus harus ada tiga orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain dan antara para hakim tersebut seorang bertindak sebagai ketua dan lainnya sebagai hakim anggota sidang.
Selaku ketua sidang maka jalannya persidangan di bawah kewenangannya dan berusaha mengetahui kebenaran materiil yakni kebenaran yang sebenar-benarnya.
d. Asas peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.
e. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa.
Pada dasarnya tidak dikehendaki adanya pemeriksaan dan putusan in absentia, artinya tanpa hadirnya terdakwa tetapi dalam hal-hal tertentu menurut undang-undang dapat pula dilakukan hal itu.
Setelah Pengadilan negeri menerima surat dakwaan dari jaksa selaku penuntut umum, langkah pertama yaitu ketua pengadilan negeri setempat yang berwenang atas perkara tersebut akan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk tersebut menetapkan hari sidang. Serta memerintah kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan (Pasal 152 KUHAP).
Hakim yang ditunjuk tersebut ialah majelis hakim atau hakim tunggal. Pemanggilan terdakwa dan saksi dilakukan dengan surat panggilan oleh penuntut umum secara sah dan harus telah diterima oleh terdakwa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai.
Pada hari yang ditentukan pengadilan bersidang, hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa di panggil masuk dalam keadaan bebas jika ia dalam tahanan (Pasal 154 ayat (1) KUHAP). Kemudian hakim ketua sidang menanyakan identitas terdakwa (Pasal 155 ayat (1) KUHAP) dan hakim ketua sidang minta pada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan (Pasal 155 ayat (2) KUHAP), jika dalam pembacaaan tersebut terdakwa belum mengerti dakwaan tersebut maka atas permintaan hakim ketua sidang, penuntut umum wajib memberikan penjelasan yang diperlukan (Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP).
Atas dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum tersebut terdakwa/penasehat hukumnya dapat mengajukan tangkisan atau perlawanan (eksepsi). Menurut I.B. Ngurah Adi, memberi batasan mengenai istilah ekspsi yang mengacu pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni: “Keberatan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat-surat dakwaan harus dibatalkan” (Andriyanto, 2005: 23).
Berdasarkan hal tersebut, ada tiga hal pokok yang yang dapat diajukan sebagai dasar eksepsi :
a. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
b. Dakwaan tidak dapat diterima
c. Surat dakwaan batal
Eksepsi tersebut merupakan upaya hukum yang bersifat insidental, berupa tangkisan sebelum dilakukan pemeriksaan materi perkara dengan tujuan utama guna menghindarkan diadakannya pemeriksaan dan putusan akhir dari pokok perkaranya. Sehingga dapat disebutkan bahwa acara pemeriksaan dalam keberatan pada dasarnya merupakan pemeriksaan persiapan, untuk menentukan apakah pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan sampai putusan akhir.(Lilik Mulyadi, 2002: 85)
Berkaitan dengan adanya eksepsi dalam Pasal 156 KUHAP, maka kemungkinan hakim mengambil keputusan berupa :
a. Eksepsi dapat diterima
Eksepsi dapat diterima berakibat pemeriksaan pokok perkara dihentikan, dengan demikian proses pemeriksaan perkara harus dihentikan. Eksepsi dituangkan pada putusan sela dengan amar putusan menyatakan eksepsi dapat diterima dan diikuti dengan amar deklaratif sesuai dengan jenis eksepsi yang diajukan.
b. Eksepsi tidak dapat diterima
Eksepsi tidak dapat diterima berakibat pemeriksaan pokok dilanjutkan. Eksepsi dituangkan pada putusan sela dengan amar putusan menyatakan eksepsi tidak dapat diterima atau menolak eksepsi.

c. Eksepsi diputuskan bersama dengan pokok perkara.
Jenis eksepsi ini didasarkan pada eksepsi baru dapat dipertimbangkan dengan seksama setelah pemeriksaan pokok perkara, seperti eksepsi mengenai nebis in idem, dakwaan dengan alasan obscuur libel, dan perkara yang diperiksa adalah perkara perdata.
Terhadap keputusan tersebut pada Pasal 156 ayat (2) KUHAP, maka penuntut umum dapat melakukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan, dalam hal ini adalah panitera.
Dalam hal eksepsi dapat diterima, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara harus dilanjutkan. Pemeriksaan persidangan dilanjutkan maka saksi-saksi yang dipanggil telah hadir untuk didengar keterangannya sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.
Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti ialah :
a. Dilihat sendiri.
b. Saksi dengar sendiri.
c. Saksi alami sendiri.
d. Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
Setelah selesai di dalam pemeriksaan saksi, maka sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti lain, sebab seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selesainya pemeriksaan alat bukti seperti tersebut diatas kemudian hakim melanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Sesuai dengan Pasal 189 KUHAP dapat disimpulkan bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan pengadilan.
Prinsip mendahulukan pemeriksaan mendengar keterangan saksi terdakwa landasan hukumnya, yakni berpedoman pada ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b dihubungkan Pasal 184 ayat (1), yang menempatkan urutan alat bukti keterangan saksi pada urutan pertama, sedang alat bukti keterangan terdakwa ditempatkan pada urutan terakhir, dengan alasan :
a. Agar terdakwa dapat mengetahui sepenuhnya gambaran peristiwa tindak pidana yang didakwakan.
b. Agar terdakwa tidak dipojokkan kepada pertanyaan yang masih belum jelas permasalahannya.
Setelah pemeriksaan terdakwa, maka penuntut umum mengajukan surat tuntutan hukum (requisitor), yang memuat semua unsur-unsur delik dan bukti-bukti yang mendukung unsur-unsur delik tersebut, termasuk “persepsi” atas sesuatu kata atau rumusan pada dakwaan yang berkuasa dengan penerapan hukum misalnya “paksaan”. Hal tersebut diuraikan baik berdasarkan bukti-bukti maupun berdasarkan pendapat para pakar agar dengan demikian “persepsi” mengenai sesuatu hal, tidak keliru penerapannya (Leden Marpaung, 1992: 402).
Atas surat tuntutan hukum (requisitor) yang diajukan oleh penuntut umum tersebut, terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan pledoi yang merupakan pembelaan terdakwa terhadap surat tuntutan hukum (requisitor) tersebut. Dalam membuat pledoi, inti pokoknya harus cermat, jeli dan teliti dalam memahami dakwaan, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan hukum pembuktian. Selanjutnya atas pledoi, penuntut umum mengajukan replik, yaitu jawaban penuntut umum atas tangkisan terdakwa atau penasehat hukumnya. Selanjutnya terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan duplik, yaitu jawaban kedua sebagai jawaban atas replik. Dengan diajukan duplik maka pemeriksaan persidangan dianggap telah selesai, dan proses selanjutnya adalah putusan hakim.

Tulisan Lain

  • Pengantar Psikologi Politik;>>>baca
  • Saksi, Korban dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;>>>baca
  • Fungsi Guru dalam Manajemen Kelas;>>>baca
  • Pancasila sebagai Falsafah;>>>baca
  • Hak dan Kewajiban Warga Negara;>>>baca
  • Sejarah Kuno Bangsa Amerika;>>>baca
  • Anak Jalanan Perempuan;>>>baca
  • 1 Comment

    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s