Manajemen Pemberantasan Korupsi

Manajemen Pemberantasan Korupsi
Oleh Redatin Parwadi

Korupsi telah menjadi gejala yang menonjol dan isu yang hangat dalam masyarakat. Pada setiap sudut kumpulan orang, selalu membicarakan topik hangat berupa kejadian meluasnya tindak korupsi di Indonesia, serta usaha untuk memberantasnya. Hal ini karena, pada saat sekarang pemberantasan korupsi mendapatkan momen yang tepat, setelah pimpinan nasional terpilih melalui pemilihan langsung mempunyai komitmen besar terhadap pemberantasan korupsi. Selain itu gerakan pemberantasan korupsi mendapat tanggapan positif dan dukungan masyarakat. Korupsi bukan saja menjadi isu nasional tetapi telah menjadi isu global. Masyarakat dunia telah sepakat, untuk memberantas korupsi. Kesepakatan tersebut diwujudkan dengan mengikrarkan hari pemberantasan korupsi se-dunia, yang dilaksanakan pada Desember 2004. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah menindaklanjuti gerakan atau kesepakatan tersebut dengan menetapkan tanggal 9 Desember sebagai ”Hari Pemberantasan Korupsi”. Pada hari itu juga presiden mengeluarkan instruksi percepatan pemberantasan korupsi yang ditujukan kepada seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah.
Tindak atau gejala korupsi, pada umumnya terjadi di negara berkembang, dan umumnya dilakukan oleh para birokrat. Ada beberapa dugaan yang menyebabkan terjadinya tindak korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh pegawai rendahan, pada umumnya mempunyai motivasi untuk mempertahankan hidup, jika kehidupannya hanya mengandalkan gaji. Gaji yang diterima tidak dapat mencukupi biaya hidup sendiri dan keluarganya. Adapun korupsi yang dilakukan oleh pegawai golongan atas mempunyai motivasi lebih pada mempertahankan prestise dengan jalan berusaha memiliki atribut atau aksesori kehidupan berupa hal-hal yang bersifat material. Pada era orde lama gaung korupsi terjadi di lingkungan eksekutif, tetapi sekarang di era reformasi korupsi telah meram-bah pada tingkat legislatif maupun yudikatif. Tindak korupsi telah dilakukan baik pada instansi tingkat pusat maupun di daerah, se-hingga jika ada sementara orang mengatakan terjadi ”korupsi berjamaah”, ungkapan tersebut dapat dibenarkan. Artinya tindak korupsi keli-hatannya hanya dilakukan oleh seseorang, tetapi hasil korupsi sebenarnya dinikmati oleh banyak orang, atau seperti ada kesepakatan untuk melakukan tindak korupsi secara ber-sama-sama (kasus-kasus korupsi yang terjadi di legislatif).
Di orde baru, kegiatan pembangunan sebagian besar dibiayai melalui APBN dan se-cara nasional perencanaan dilakukan BAPPENAS bersama-sama dengan Departe-men Keuangan. Sejak pembahasan intern departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) telah terjadi praktik KKN antara Biro Perencanaan dengan para pengusul proyek. Hasil usulan yang telah dibahas kemudian dikonsultasikan untuk mendapat persetujuan dari BAPPENAS dan Ditjen Anggaran. Pada tahap persetujuan inilah KKN berlangsung Departemen dan lembaga-lembaga nondepartemen (LPND) sebagai pe-ngusul proyek, berusaha dan berlomba untuk mendapat sebanyak-banyaknya proyek sehingga dengan cara apapun dilakukan untuk mendapatkannya. Mendapatkan proyek berarti kesempatan mendapatkan uang.
Pada saat sekarang, walaupun otonomi daerah telah diberlakukan, tetapi mekanisme mendapatkan anggaran untuk membiayai pro-yek tidak jauh berbeda. Jika dulu usulan proyek dengan pembiayaan APBN banyak di proses di pusat, pada saat otonomi berada dan diserahkan daerah. Bersamaan dengan ber-jalannya waktu, modus operandi perbuatan korupsi juga semakin canggih. Pada era re-formasi tindak korupsi justru semakin meluas dari pusat sampai ke daerah, dari pegawai ren-dahan sampai atasan.
Berdasarkan apa yang telah dipaparkan terdahulu, membahas bagaimana memenej pemberantasan korupsi merupakan hal yang penting dan menarik untuk diungkapkan. Tulisan ini bertujuan untuk menambah wawasan dalam memberantas tindak korupsi dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen di dalamnya.

Pengertian korupsi dalam peraturan perundang-undangan (misalnya UU No. 31 Tahun 1999), tidak dirumuskan secara jelas, namun mengatur perbuatan-perbuatan yang termasuk korupsi. Sedangkan para pakar, pe-merhati, politikus, dan anggota legislatif nam-paknya belum ada kesepakatan mengenai rumusan korupsi. Umumnya, konsep korupsi dikaitkan dengan konsep lebih dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Ada banyak pengertian tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme yang satu dan lainnya bisa berbeda. Berikut ini akan dijelaskan pengertian-pengertian tersebut.
Menurut Santoso (dalam Korupsi Musuh Bersama 2004), kolusi berasal dari istilah collission yang berarti benturan. Nepotisme menggambarkan adanya per-sekongkolan di dalam suatu organisasi. Adapun korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptus yang berawal dari akar kata corrumpere, yang berarti merusak atau meng-hancurkan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain). Adapun menurut kamus The Lexicon Webster Dictionary, konsep corrupt diartikan sebagai: ”Corrupted; putrid; infected; depraved or debated ; dishonest or venal; influence by bribery; vitiated by errors or alternation as a texl or a warb”.
Penjelasan yang berasal dari kamus tersebut maknanya masih kurang operasional seperti apa yang dikatagorikan tindak korupsi. Sebagai contoh tindak penyelewengan dan ke-tidakjujuran sangat sulit untuk dijelaskan. Tin-dakan seperti apa orang yang dianggap menye-leweng dan seperti apa dikatakan tidak jujur itu tidak jelas.
Menurut Syed Hussian Alatas (1998) (dalam Korupsi Musuh Bersama 2004), corruption is the abuse of trust in the interest of private gain (penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi). Selanjutnya Alatas me-ngembangkan beberapa tipologi korupsi ke dalam: 1) korupsi transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan dua pihak dalam bentuk suap, di mana yang memberi dan yang diberi sama-sama mendapatkan keuntungan, 2) korupsi ekstortif, yaitu korupsi yang dilakukan dengan pemaksaan oleh pejabat sebagai pem-bayaran jasa yang diberikan kepada pihak luar, si pemberi tidak ada alternatif lain, 3) korupsi investif, yaitu korupsi yang dilakukan seorang pejabat karena adanya iming-iming tentang sesuatu yang akan menghasilkan di masa mendatang, 4) korupsi nepolistik, yaitu korupsi yang terjadi karena adanya perlakuan khusus bagi keluarganya atau teman dekat atas sesuatu
kesempatan mendapatkan fasilitas, 5) korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan dengan jalan memberikan informasi kepada pihak luar yang sebenarnya harus dirahasiakan, 6) korupsi suportif, yaitu korupsi yang dilakukan secara berkelompok dalam satu bagian atau divisi dengan tujuan untuk melindungi tindak korupsi yang mereka lakukan secara koektif.
Selanjutnya menurut Bank Dunia (World Bank 1997): Public office is abused for private gain when an official accept solicits, or extorts a bribe. It is also abused when private agent actively offer bribes to circumvent public policies and processes for competitive advantage and profit. Public office can also be abused for personal benefit even no bribery occurs, through patronesses and nepotism, the theft of state assets, or the diversion of state revenues.
Pengertian KKN menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, misalnya yang dimuat dalam Pasal 1 butir 4, dijelaskan bahwa kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antarpenyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. Adapun dalam pasal 1 butir 5 dinyatakan bahwa nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Berdasarkan Undang-Undang RI No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian tindak pidana ko-rupsi dan penindakannya diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 24. Dengan banyaknya pasal-pasal yang mengatur tindak korupsi, undang-undang tersebut bermaksud memberi-kan dan menjaring dengan cakupan yang luas tentang tindak korupsi serta usaha-usaha pem-berantasannya. Sebagai contoh pasal 2 ayat 1 menyebutkan: Setiap orang yang secara me-lawan hukum melakukan perbuatan memper-kaya diri sendiri atau orang lain atau suatu kor-porasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara se-umur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Demikian juga pasal 5 menyebutkan: setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pa-ling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Berdasarkan rumusan yang telah disebutkan terdahulu, terdapat bermacam-ma-cam pengertian korupsi. Agar kita bijak dan cerdas dalam membahas korupsi tentu harus dibatasi untuk kepentingan apa. Dalam pem-bahasan atau diskusi ilmiah untuk mengem-bangkan sebuah teori, tentu akan berbeda jika pengertian korupsi dikaitkan dengan kepen-tingan teknis penindakan. Dalam tulisan ini, penulis bermaksud untuk memberikan sumbangan dalam memberantas korupsi lebih didekati dari perspektif menajemen dan hukum, sehingga pengertian tindak korupsi harus memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) suatu tindakan sendiri maupun bersama-sama yang melanggar hukum, 2) perbuatan tersebut merugikan keuangan dan perekonomian negara yang berarti merugikan rakyat, 3) bertujuan memperkaya diri sendiri dan orang lain, dan 4) tindakan itu dilakukan oleh penyelenggara negara, dengan cara menyalahgunakan wewe-nang.

Tindak Korupsi di Indonesia

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kritis terhadap merajalelanya korupsi di dunia dan Indonesia, telah membuat laporan bahwa Indonesia menduduki rangking sebagai negara terkorup di dunia. Hasil survai tahun 2003, menempatkan Indonesia pada urutan ke 6 negara terkorup dari 133 negara, kemudian pada tahun 2004, meningkat menjadi urutan ke 5 dari 146 negara di dunia. Rangking Indonesia seperti ini berarti sejajar dengan negara-negara Angola, Republik Demokratik Kongo, Pantai Gading, Georgia, Tajikistan dan Turmenistan (Surga Para Koruptor 2004). Bagaimana sebenarnya yang terjadi, sehingga Indonesia mendapat sebutan negara terkorup di dunia? Data di bawah ini mungkin dapat menjelaskan.

a. Korupsi di lembaga perbankan

Penyimpangan tradisional dalam per-bankan sudah lama terjadi, khususnya dalam penarikan kredit oleh nasabah. Aparat perbankan dengan kewenangannya telah terbiasa me-naikkan pagu kredit dalam pelayanan ekstra dengan imbalan presentase tertentu dari jumlah kredit yang dikucurkan akibat dari ulah tak ter-puji ini, penerima kredit tidak mampu me-mutar uang untuk usaha untuk mendapat keuntungan. Bagaimana mungkin kredit yang diterima telah dipotong duluan oleh pajak bank, sebagai uang sogok ini akan mempengaruhi perekonomian nasional, yang selanjutnya terjadi kredit macet.
Ekonomi Indonesia mulai ambruk ber-samaan dengan resesi dunia yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya dolar AS dan Yen Jepang. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, pernah menembus angka Rp 19.000 (sembilan belas ribu rupiahan), angka terendah sepanjang sejarah RI. Untuk menyelamatkan perbankan nasional diperlukan suntikan dana dari Bank Indonesia kebijakan ini disebut BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), sebagai uang talangan atau pinjaman. Maksud pemerintah dan otoritas moneter adalah untuk menyelamatkan perbankan nasional. Konon kerugian negara dari kasus BLBI berjumlah Rp 150 triliun. Kebijakan BLBI ini menyeret berkas Gubernur Bank Indonesia, oleh pengadilan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun. Bantuan likuiditasi dari Bank Indonesia ini ternyata lebih banyak disalahguna-kan/dikorupsi, daripada menyehatkan perbankan. Sebagian besar Bank penerima BLBI ditutup operasionalnya, aset disita oleh pemerintah yang kemudian aset-aset tersebut dikelola BPPN, namun BPPN hanya mampu mengembalikan uang negara sekitar Rp 160 triliun, dari Rp 600 triliun untuk menalangi perbankan nasional.

b. Korupsi di lembaga legislatif

Jika pada orba santer diberitakan korupsi yang dilakukan oleh eksekutif/birokrat, maka pada era reformasi tindak korupsi meluas ke legislatif. Penjarahan uang rakyat melalui penggelembungan dana operasional DPRD yang melampaui batas yang ditentukan PP 110 Tahun 2000. Mahasiswa Universitas Sriwijaya menggugat pembagian dana operasional DPRD kepada 75 anggota Dewan sebesar 7,5 miliar rupiah dari jumlah yang dianggarkan sebesar 12,7 miliar rupiah. Berdasar PP tersebut anggaran operasional DPRD sebesar 1% dari APBD, atau hanya sekitar 2,1 miliar rupiah. Sama halnya dengan Jawa Tengah, di mana menurut suatu penelitian korupsi terbesar terjadi di Legislatif sebanyak 43 kasus jika dibanding 39 kasus di eksekutif dan sisanya mafia peradilan di lembaga Yudikatif (Komite Penyelidikan dan Pemberantasan KKN 2004).
Sebanyak 54 anggota DPRD Sumatera Barat diindikasikan melakukan tindakan korupsi APBD 2004, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, karena didugakan melakukan korupsi 4,6 miliar rupiah. Dugaan korupsi dialamatkan kepada seorang bekas ketua DPRD Banten yang sekarang menjadi anggota DPR, berstatus tersangka dan telah ditahan karena diduga pada saat menjabat ketua DPRD Banten telah melakukan tindakan korupsi sebesar 14 miliar rupiah.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Depdagri terhadap 8 provinsi (tahun anggaran 2001), sebagai sampel terpilih dalam penyelenggaraan otonomi daerah, tidak ada satu pun propinsi yang memenuhi ketentuan PP No. 110 Tahun 2000. selanjutnya hasil evaluasi tersebut menyebutkan bahwa belanja daerah masing-masing rata-rata per tahun per anggota DPRD yang tertinggi ditempati DKI Jakarta sekitar 1 miliar dan yang terendah Bengkulu sekitar 132 juta. Padahal angka yang diperkenankan oleh PP No. 110 tahun 2000 (sebesar 1% dari total APBD) untuk belanja DPRD DKI per anggota dalam 1 tahun hanya sekitar 354 juta. Sekitar 11 ribu anggota dewan di seluruh Indonesia sebagian besar melakukan tindak korupsi.

c. Korupsi di tingkat eksekutif

Tindak korupsi di tingkat eksekutif lebih lama terjadi dibandingkan di tingkat legislatif. Pada orde baru korupsi terjadi pada proyek-proyek yang berasal dari pemerintah. Korupsi dilakukan dari pimpinan proyek sampai petugas lapangan. Dari bendahara sampai pembeli bahan-bahan ATK. Korupsi telah menjadi budaya khususnya bagi para pelaksana proyek. Ada proyek berarti di situ paling banyak tindak korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat teras bank, dengan cara kolusi mempermudah pencairan dana sering terjadi. Peristiwa paling akhir menimpa dua orang pejabat bank BNI yang telah dijatuhi hukuman karena terlibat pembobolan dana sebesar 1,7 triliun. Seorang gubernur telah diadili karena diduga melakukan tindak korupsi pembeliah halikopter sebesar Rp 12 miliar. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Blitar ditangkap dan diadili karena diduga telah menggelapkan APBD sebesar 36 miliar. Berita mutakhir dari sebuah stasiun televisi nasional, seorang Kepala Dinas Kehutanan di-tangkap, karena diduga terlibat illegal logging. Contoh-contoh tindak korupsi yang dilakukan oleh birokrat hanya merupakan bagian kecil dari sebuah gunung es korupsi yang terjadi di Indonesia.
Data menarik dan mencengangkan ditemukan oleh Kornelis Kewa Ama dan Dedi Muhtadi (dalam Dharmawan 2004), tentang kekayaan alam yang diselundupkan oleh oknum tak bertanggung jawab yang bekerja sama dengan oknum luar negeri berupa pasir laut, menyebabkan kerugian negara sebesar 8 miliar dolar AS, bahan bakar minyak 5,6 miliar dolar AS, kayu mencapai 3-4 miliar dolar AS, kekayaan laut sebesar 4 miliar dolar AS, satwa langka dan lain-lain mencapai ratusan triliun rupiah. Konon kabarnya dana atau kekayaan Indonesia yang dikorup oleh orang Indonesia dan dana itu diparkir di Singapura berjumlah sekitar 75 triliun. Oleh karena itu, jika dikatakan bahwa Indonesia adalah surga bagi koruptor sesuatu yang tidak berlebihan.
Faisal Tamrin (dalam Dharmawan 2004), menyatakan bahwa tindak korupsi lebih banyak dilakukan oleh PNS (birokrat), dalam bentuk suap, pemerasan halus, manipulasi, money politics, dan kolusi bisnis. Mengapa bi-rokrat melakukan korupsi, karena gaji sebagai biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat kecil (gaji PNS golongan I adalah sekitar Rp 600 ribu dan golongan IV-E sekitar Rp1,8 juta, per bulan). Menurut sebuah survai kebutuhan rumah tangga tahun 2003, menyatakan bahwa seorang pekerja, dengan satu isteri dengan dua anak yang masih menjadi tanggungannya membutuhkan biaya sekitar Rp 4 juta sampai Rp 9 juta. Survai yang dilakukan Dewan Pengupahan setiap tahun untuk menentukan upah minimun pekerja, sangat tidak realistis jika dibandingkan dengan kebutuhan dan pengeluaran riel rumah tangga. PNS yang ber-jumlah sekitar 3,9 juta (Badan Kepegawaian Negara 2003), sebagian besar (2,9 juta) ber-pendidikan SD-SLTA dengan golongan I dan II, data ini mengindikasikan bahwa gaji yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan hidup. Selebihnya golongan III dan IV, gaji yang mereka terima jauh dari mencukupi karena sifat dan kualitas kebutuhan semakin naik.
Tindak korupsi di kalangan birokrat biasanya dilakukan secara bersama-sama, yang melibatkan banyak pejabat baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai penikmat, dan para pejabat tersebut masih ada kaitan hubungan kedinasan. Sesuatu yang janggal jika terjadi tindak korupsi hanya dilakukan oleh seorang saja. Karena suatu pekerjaan, merupakan rang-kaian dari suatu sistem sehingga subsistem yang satu pasti berhubungan dengan yang lain. Namun dalam kenyataan, jika sudah sampai proses peradilan dan penindakan berupa tindakan hukum, hanya pelaku korupsi (langsung) yang mendapat hukuman, sedang-kan para penikmat lepas dari jeratan hukum.
Korupsi di kalangan birokrat khususnya yang berkaitan dengan APBN sudah berlangsung sejak awal ditetapkannya GBHN yang kemudian ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Repelita dari pemerintah. Setiap tahun departemen dan lembaga nondepartemen (LPND) mengajukan rencana anggaran pembangunan dan rutin untuk dibahas di BAPPENAS bersama dengan departemen keuangan (Ditjen anggaran). Dalam mengusulkan anggaran terjadi kecenderungan bahwa kegiatan apa pun, se-dapat mungkin diproyekkan. Hal ini karena, proyek mempunyai dana besar dan dalam pro-yek itulah terdapat kesempatan untuk melaku-kan tindak KKN.
Hasil bahasan yang dilakukan oleh pe-merintah, kemudian diajukan ke DPR untuk disahkan menjadi undang-undang pelaksanaan ke DPR untuk disahkan menjadi undang-undang pelaksanaan APBN. Dengan mekanisme yang demikian, maka KKN dimulai dan terkonsentrasi di pusat. Setiap departemen dan lembaga lain berusaha untuk mendapatkan proyek sebesar-besarnya walaupun dengan menempuh cara KKN. Proses terbitnya DIP (Daftar Isian Kegiatan untuk pembiayaan rutin) telah dilumuri KKN. Selanjutnya praktik KKN akan terjadi setelah Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek (sebagai penanggung jawab fisik dan keuangan proyek) melaksanakan proyek di lapangan. Siapa pun yang diangkat menjadi pemimpin dan bendaharawan proyek mempunyai komitmen tertentu dengan pemimpinnya. Di dalam pelaksanaan proyek, pemimpin proyek akan berhadapan dengan pihak ketiga, antara lain pemborong pekerjaan fisik dan bahan melalui kegiatan tender. Unit pengawasan intern maupun ekstern tidak ketinggalan ikut me-ramaikan terjadinya KKN.
Menurut Syukri Ilyas (2004), terjadinya KKN dikalangan penyelenggara negara antara lain disebabkan: 1) untuk memenuhi kebutuhan hidup sekeluarga yang wajar karena gaji yang rendah dan tidak mendapatkan insentif lainnya, 2) nafsu untuk hidup bermewah-mewah di kalangan kelompok yang berkuasa untuk menutup pe-ngeluarannya yang besar, 3) mengejar jabatan seperti untuk menjadi presiden atau wakil, gu-bernur atau wakil, dan jabatan lain yang strate-gis, 4) upaya pengembalian inversati yang dikeluarkan untuk meraih jabatan eksekutif, le-gislatif, yudikatif, dan BUMN, dan 5) adanya berbagai peluang dari berbagai produk undang-undang untuk KKN melalui mekanisme kekuasaan.
Menurut penulis apa yang menjadi sebab para birokrat melakukan tindak korupsi seperti disebutkan di atas, penulis setuju. Ada sesuatu yang perlu mendapat perhatian dari para pemimpin birokrat, yaitu tentang karier dan hari depan bagi bawahan. Sementara ini pegawai merasa ada kekhawatiran terhadap karier dan hari depannya. Hal ini disebabkan perilaku para pemimpin mereka yang melaksanakan manajemen like and dislike yang tidak menjamin karier pegawai di masa depan. Pegawai akan selalu menghadapi kekhawatiran terhadap nasibnya. Sehingga begitu ada kesempatan bertindak korupsi, hal itu akan dilakukan tanpa pertimbangan masak. Selain itu, lingkungan yang cepat berubah dengan budaya matrealistis dan faham seku-larisme melanda kehidupan bangsa ini semen-tara jati diri dilupakan, akan menggoyahkan keimanan seseorang.
Sementara orang dengan sinis mengatakan walaupun gaji birokrat dinaikkan berapa pun, tidak akan mengendorkan korupsi. Menurut pengalaman, kenaikan gaji birokrat belum pernah mencukupi standar hidup layak. Jangankan untuk hidup layak, penyesuaian dengan kenaikan inflasi saja tidak sebanding. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada saat pemerintah mengumumkan kenaikan gaji pegawai dan jumlah kenaikan itu belum diterima, seperti dalam lomba saja, harga kebutuhan pokok sudah mendahului naik, se-mentara kebutuhan lain seperti air, listrik, tele-pon, dan lain-lain mengikuti kenaikan tersebut.

Manajemen Korupsi

Manajemen pemberantasan korupsi adalah penerapan fungsi-fungsi manajemen ke dalam usaha memberantas korupsi. Menurut G.R. Terry (dalam Manulang 2002), fungsi po-kok manajemen terdiri dari: planning, orga-nizing, actuating, and controling, yang biasa disingkat POAC. Masing-masing fungsi saling berkaitan, dan membentuk suatu sistem. Di da-lam praktik penyelenggaraan manajemen dalam suatu unit kerja, kantor, atau organisasi dalam bentuk apapun sulit untuk memisahkan satu fungsi dengan yang lain. Jika fungsi-fungsi tersebut diterapkan dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam kegiatan pemberantasan korupsi, akan dapat dilihat seperti di bawah ini.

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah suatu kegiatan un-tuk memutuskan atau menentukan apa-apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan menghasilkan suatu rencana. Suatu rencana yang baik adalah rencana yang dapat dilaksanakan, serta berisi tindakan/kegiatan, target waktu dan hasil yang hendak dicapai, anggaran/dana yang diperlukan, siapa mengerjakan apa serta pertanggungjawaban. Ada pun peranan rencana dalam fungsi mana-jemen adalah sebagai dasar atau standar/ ukuran untuk kegiatan evaluasi. Dengan adanya evaluasi, yaitu membandingkan rencana dengan pelaksanaan, maka akan dapat diketahui kemajuan atau hasil suatu kegiatan. Macam rencana dalam pemberantasan korupsi adalah berbentuk peraturan perundang-undangan, misalnya UUD, Ketetapan MPR, undang-undang, keputusan/ instruksi presiden, keputusan menteri, dan lain-lain peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Jika suatu rencana berupa pengaturan perundang-undangan dan memenuhi dari sifat rencana yang baik, maka peraturan perundang-undangan tadi harus dapat dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sebagai aturan pelaksanaan. Isi peraturan perundang-undangan adalah kebijakan dan strategi. Menurut Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (1996), pada lingkup nasional terdapat 4 macam kebijaksanaan, yaitu: 1) Kebijaksanaan Nasional, adalah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh MPR, DPR dan Presiden ber-bentuk UUD, Ketetapan MPR, Undang- Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kebijaksanaan ini bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional, 2) Kebijaksanaan Umum, mempunyai lingkup menyeluruh secara berupa penggarisan secara garis besar dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Wewenang penetapan berada di tangan presiden, berbentuk peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan instruksi presiden, 3) Kebijaksanaan Pelaksanaan merupakan penjabaran dari kebijaksanaan umum dalam rangka tugas pemerintahan dan pembangunan. Wewenang penetapan berada pada menteri atau pejabat setingkat menteri dan ketua/ pimpinan LPND, 4) Kebijaksanaan Teknis, berupa kebijaksanaan teknis berkaitan dengan bidang atau tugas tertentu. Wewenang penetapan kebijaksanaan ini berada di tangan Direktur Jenderal dan Ketua/Pimpinan LPND.
Selain kebijaksanaan yang mempunyai lingkup nasional, terdapat kebijaksanaan yang mempunyai lingkup wilayah/daerah. Kebijaksanaan ini ditetapkan oleh gubernur dan DPRD provinsi pada tingkat provinsi dan oleh bupati, Walikota dan DPRD setempat untuk tingkat kabupaten dan kota. Kebijaksanaan ini dapat berbentuk kebijaksanaan umum, kebijaksanaan pelak-sanaan, dan kebijaksanaan teknis lingkup wi-layah/daerah.
Undang-Undang Dasar sebagai dasar penyelenggaraan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah UUD 1945, khususnya pasal 5 dan pasal 20. Sedangkan ketetapan majelis adalah Ketetapan MPR RI No.XI/MPR/1998, tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang adalah: 1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 2) Undang-Undang RI No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001, mengubah Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keputusan presiden tentang pembe-rantasan korupsi berupa instruksi Presiden RI No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pem-berantasan Korupsi. Instruksi ini ditujukan kepada para pejabat di lingkungan pemerinta-han dari menteri sampai tingkat bupati dan wa-likota. Seluruh peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan tadi, merupakan dasar, acuan, arahan, petunjuk bagi pihak-pihak yang terkait dengan pemberantasan korupsi.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Fungsi pengorganisasian meliputi pe-nentuan dan pembentukan wadah atau orga-nisasi serta pengaturan hubungan antara wadah-wadah tersebut. Prinsip organisasi yang penting adalah pembagian kerja, pendelegasian wewenang dan koordinasi. Tujuan penerapan prinsip organisasi pada unit/lembaga pemberantasan korupsi adalah tercapainya efisiensi dan efektivitas, sehingga mengurangi terjadinya over-lapping dan duplication of work.
Dalam lingkup negara, unit/lembaga/ organisasi pengawasan yang sangat erat dalam pemberantasan korupsi adalah lembaga tinggi negara BPK, lembaga independen seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi); unit/lemba-ga/ organisasi dalam lingkup pemerintah adalah BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan), Inspektur Jenderal Pembangu-nan (Irjebang), Inspektorat Jenderal (Irjen) dari masing-masing departemen; dan pada lingkup daerah adalah Badan/Kantor Pengawasan Dae-rah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota). Lembaga dalam lingkup pemerintah yang mempunyai kewenangan pemeriksaan, pengusutan, penyi-dikan dan penuntutan adalah Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara.
Lembaga tinggi negara yang mem-punyai fungsi pengawasan adalah DPR. Penga-wasan dilakukan terhadap kinerja pemerintah yang mencakup tugas pemerintahan dan pembangunan. Adapun kekuasaan kehakiman (yudikatif) dilakukan oleh Pengadilan Negeri untuk tingkat kabupaten/kota, Pengadilan Tinggi (banding) pada tingkat provinsi dan Mahkamah Agung (banding pada tingkat terakhir).
Dengan banyaknya instansi/lembaga yang menangani pengawasan, penyidikan, pe-nuntutan, dan peradilan, maka ketiga prinsip organisasi, yaitu pembagian tugas, delegasi wewenang dan koordinasi mutlak harus dilakukan, untuk menghindari inefisiensi dan ketidakefektifan. Di dalam fungsi pengorganisasian dijelaskan pula hubungan antara instansi/ lembaga yang menangani pemberantasan korupsi. BPK misalnya, di dalam melakukan pemeriksaan, hasil pemerik-saan harus disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan DPRD. Kemu-dian tindak lanjutnya diserahkan kepada dewan dan pemerintah bersangkutan untuk mengambil tindakan. Demikian juga aparat fungsional (pemerintah) yaitu BPKP, hasil pemeriksaan BPKP diserahkan kepada instansi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaan untuk dapat ditindaklanjuti. Tindak lanjut ini akan sangat tergantung dari pimpinan instansi guna menjatuhkan tindakan atau hukuman sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Jika memungkinkan hasil peme-riksaan dapat diteruskan pada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

c. Pelaksanaan (Actuating)

Setelah perangkat lunak dipersiapkan serta obyek pemberantasan korupsi ditetapkan, langkah selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Obyek pemberantasan korupsi adalah per-buatan, tindakan (perilaku) yang dapat di-kategorikan sebagai tindak korupsi sesuai de-ngan peraturan perundang-undangan yang ber-laku. Sebelum dilakukan pemeriksaan secara rutin di lapangan terhadap obyek pengawasan, aparat fungsional intern instansi, yaitu Inspek-torat Jenderal (Irjen) dan Asisten Pengawasan yang berada di Mensekneg, Badan/Kantor Pe-ngawasan Daerah (Bawasda provinsi, kabu-paten, dan kota) serta aparat pengawasan fung-sional yaitu BPKP dan Irjenbang menyusun Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (RPKPT), yang berisi pembagian tugas dan jadwal pemeriksaan fungsional. Seluruh kegiatan pengawasan dikoordinasikan oleh BPKP.
Tahapan pelaksanaan adalah tahapan kritis yang akan menentukan berhasil atau tidaknya pemberantasan korupsi. Pedoman yang digunakan adalah apa-apa yang telah direncanakan atau yang telah dituangkan dalam pedoman peraturan perundang-undangan. Kunci keberhasilan pelaksanaan adalah manusia sebagai faktor determinan, dan faktor lain sebagai fasilitas penunjang, misalnya dana, peralatan dan mesin, bahan-bahan material, metode kerja dan pelaporan, serta akuntansi. Pada pemeriksa akan berha-dapan dengan obyek pemeriksaan, sehingga antara kedua belah pihak dapat terjadi kemungkinan KKN. Jika terjadi demikian, ma-ka hasil pemeriksaan akan menjadi lain. Oleh karena itu, bagi petugas pemeriksa harus mem-punyai syarat tertentu, misalnya komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi, profesional dalam bidang tugasnya, ketang-guhan dan ketegasan dalam bertindak, serta berkepribadian yang baik.
Dalam tahapan pelaksanaan pembe-rantasan korupsi, telah banyak usulan yang disarankan oleh para ilmuwan, pemerhati, tokoh masyarakat dan lain-lain, misalnya dikutip dari Leden Marpaung 2004 sebagai berikut: jika Teten Masduki, menyatakan bahwa korupsi hanya dapat diberantas kalau sebagian besar masyarakat dilibatkan. Artinya masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan informasi dan mengadukan pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, dan pelapor harus dilindungi. Selo Soemardjan menyatakan bahwa korupsi itu ibarat pelacuran. Bagaimana dapat diberantas kalau mereka ikut menikmatinya. Artinya siapa pun yang terlibat apakah pihak yang langsung melakukan korupsi atau penik-mat, sama-sama mendapat bagian hasil ko-rupsi. Daniel Lev berpendapat lain lagi, bahwa pemberantasan korupsi yang sudah mengakar sejak demokrasi terpimpin, tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya reformasi insti-tusional terlebih dahulu. Penggantian pemerin-tahan tidak akan banyak bermanfaat jika kon-stitusi pemerintah yang ada masih seperti yang lama.
Revrison Baswir, menyatakan bahwa korupsi tidak bisa diselesaikan dengan kenaikan gaji. Menurutnya sebagian masyarakat cenderung berpendapat bahwa korupsi karena faktor mental, dan sebagian lain menyatakan peran sistem sebagai kancah utama yang merangsang dan menularkan korupsi. Selanjutnya Revrison Baswir meng-usulkan adanya reformasi sistem, dengan: kepemimpinan yang antikorupsi, pembagian dan pembatasan kekuasaan yang jelas, prosedur kerja yang konsisten, para pekerja yang profesional, dan sistem pencatatan dan pelaporan yang transparan. Adapun Kwik Kian Gie (dalam Korupsi Musuh Bersama 2004), lebih menekankan cara memberikan solusi de-ngan menggunakan teori carrot and stick. Car-rot adalah take home pay (pendapatan yang bersih) untuk pegawai negeri, yaitu gaji yang diterima dapat mencukupi untuk hidup standar sesuai dengan pendidikan, pengetahuan, tang-gung jawab, kepemimpinan, dan martabatnya. Jika perlu pendapatan pegawai negeri, selain dapat hidup dengan ukuran standar, dapat memberikan rasa gagah, tidak kalah dibandingkan dengan orang lain yang mempu-nyai kualifikasi sama. Stick secara harfiah berarti pentung, yaitu hukuman yang pantas dikenakan, jika semuanya sudah dipenuhi dan masih berani melakukan tindak korupsi.

d. Pengawasan (Controling)

Pengawasan merupakan suatu fungsi yang didalamnya termasuk mengendalikan pe-laksanaan agar sesuai dengan rencana, me-ngukur hasil dibandingkan dengan target atau rencana, melakukan tindakan atas terjadinya penyimpangan dan menyusun feed-back demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Di dalam kegiatan pemberantasan korupsi, penga-wasan harus dapat mengukur tingkat keber-hasilannya. Tindak lanjut berupa tindakan hu-kuman (pidana, disiplin), bukanlah satu-satunya bahwa pemberantasan korupsi telah berhasil. Pada saat ini pemberantasan korupsi di Indonesia berada pada situasi yang kondusif, di mana Indonesia telah mengalami perubahan penting menuju masyarakat yang dicita-citakan, yaitu komitmen seluruh rakyat untuk bersama-sama memberantas korupsi. Presiden dan kabinetnya mempunyai komit-men yang kuat dalam usaha meningkatkan ke-sejahteraan rakyat, dengan salah satu program strategis pemberantasan korupsi. Peran yang semakin besar lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), didukung instansi penegak hukum dan keberanian rakyat untuk memperoleh informasi serta melaporkan dugaan adanya korupsi yang dilakukan oleh siapa pun. Gerakan pemberantasan korupsi telah menjadi gerakan massal, dengan slogan-slogan yang selalu mengingatkan untuk tidak berbuat tindak korupsi (Jangan Coba-Coba Korupsi, Berantas Tikus-Tikus Koruptor, Koruptor Identik Teroris, Koruptor Tidak Layak Hidup di Indonesia). Di bawah ini diusulkan jalan keluar untuk melakukan tindakan terhadap pelaku tin-dak korupsi terutama dikalangan birokrat, sebagai berikut:

1. Tindakan Preventif

Pemberantasan tindak korupsi adalah berkesinambungan, bukan saja menjadi komit-men pemerintahan sekarang saja, tetapi ber-lanjut tidak tergantung siapa yang memegang tampuk pemerintahan. Selain mempersiapkan rambu-rambu berupa perangkat lunak per-undang-undangan yang tidak memungkinkan siapa pun berbuat korupsi, pemberantasan ko-rupsi harus merupakan gerakan moral yang di-harapkan merupakan naluri ketiga, tak ubahnya seperti kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan biologis lainnya. Jika diduga lahan terjadinya tindak korupsi dilakukan pada pelayanan masyarakat misalnya perizinan, perpajakan, pengurusan KTP/ SIM dan lain-lain, maka yang perlu diperbaiki adalah prosedur dan mekanisme yang harus diseder-hanakan. Langkah preventif pemberantasan korupsi sangat erat dengan kepemimpinan suatu organisasi. Untuk itu perlu diadakan rekruitmen pemimpin yang bersih, mempunyai komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi, dan menunjukkan keteladanan bagi bawahan maupun teman sejawatnya. Selain itu bagi para birokrat, perlu perbaikan penghasilan disamping adanya kepastian akan hari depan mereka dan keluarganya.

2. Langkah Represif
Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan terhadap seseorang diduga dan terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi. Dugaan ini dapat berasal dari laporan masyarakat, hasil pemeriksaan intern maupun ekstern, laporan atasan dari seseorang yang diduga korupsi. Setelah laporan-laporan diterima, instansi menindaklanjuti untuk melakukan pengumpulan data atau keterangan dari berbagai pihak yang ereat kaitannya dengan peran seseorang yang diduga melakukan tindak korupsi. Jika data/ informasi yang diperoleh nyata-nyata yang bersangkutan melakukan tindak korupsi, berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, pe-nindakan dapat dilakukan oleh instansi di mana seseorang yang melakukan tindak korup-si bekerja. Tindakan berupa hukuman disiplin dari yang paling ringan sampai terberat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Langkah lain yang dapat ditempuh adalah menyerahkan kepada instansi pemeriksa dan penyidik, yaitu kepolisian dan kejaksaan, yang akhirnya sampai proses peradilan. Pada tahapan pelaksanaan fungsi pengawasan, diperlukan suatu prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu good dan clean governance dengan ciri-ciri: pemerintahan yang demokratis, kredibel, akun-tabel, dan transparan dalam mengelola sektor publik. Dengan adanya prasyarat demikian diharapkan pemberantasan korupsi akan berhasil. Keberhasilan pemberantasan korupsi harus ada tolak ukur yang jelas, sehingga setiap unit/lembaga pemberantasan korupsi dapat mengukur kinerjanya. Adapun tolak ukur keberhasilan adalah implementasi dari visi dan misi tentang pencegahan terjadinya korupsi dalam rangka melindungi kepentingan rakyat. Jika Indonesia dianggap sebagai negara ter-korup di dunia, maka tolak ukur keberha-silannya adalah menurunkan peringkat menjadi tingkat tertentu, misalnya menurun menjadi menengah atau terkecil. Tolak ukur keber-hasilan yang lain adalah semakin menurunnya jumlah uang negara yang dikorupsi serta semakin meningkatnya uang negara yang berhasil diambil kembali. Hal ini berarti menurunnya jumlah rakyat kecil yang menjadi korban dari tindak korupsi, sehingga terjadinya peningkatan kesejahteraan yang dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan, daya beli, kesempatan berusaha, dan lain-lain.
Jika perkara tindak korupsi sampai pe-ngadilan dan pengadilan memutuskan terbukti bersalah, maka harus dilakukan pemecatan. Bagi koruptor yang dinyatakan bersalah oleh hukum, diharuskan mengembalikan uang negara dengan tuntutan ganti rugi. Tindakan yang sama harus diberlakukan terhadap siapa saja yang mendapatkan bagian dari hasil korupsi, sebagai konsekuensi dari prinsip tanggung jawab renteng. Tindakan ini kadang-kadang mengalami kesulitan. Karena pemberian upeti dan lain-lain tidak pernah ada tanda bukti, dan telah biasa si penerima mengelak dengan mengatakan ”mana buktinya?” Hal ini dapat ditempuh dengan mengkonfrontir pihak-pihak yang terkait dan melakukan cross-check data. Jika masih terjadi kesulitan, aparat penegak hukum dapat mena-han seseorang, dengan dugaan melakukan tin-dak korupsi. Tidak seorang pun yang mau dan mengharapkan masuk di ruang tahanan, walau-pun dalam waktu sedetik. Jika dimungkinkan seseorang yang telah terbukti sah menurut hukum, melakukan tindak korupsi agar diper-kenalkan hukuman kerja paksa, dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu dipertimbangkan untuk diumumkan pada saat upacara penting kenega-raan, nama-nama para pelanggar hukum termasuk tindak korupsi beserta hukumannya.
Khusus berkaitan dengan birokrat, pe-merintah hendaknya mempersiapkan perenca-naan keutuhan pegawai negeri secara nasional, menyempurnakan sistem pengadaan/penarikan yang memungkinkan bebas KKN, dan peratur-an mengenai jenjang karier, perbaikan sistem penggajian dan penilaian yang bertujuan pembinaan menuju profesionalitas pegawai. Jika Revirson Baswir menyatakan bahwa korupsi tidak bisa diselesaikan dengan kenaikan gaji, menurut penulis kenaikan gaji sampai pada tingkat hidup layak perlu dilakukan. Secara jujur bahwa gaji pegawai tidak dapat menutup kebutuhan hidup satu bulan, dan gaji masih sangat menentukan bagi kelangsungan hidup pegawai negeri. Sesuatu yang tidak adil, bila terjadi seorang pegawai negeri golongan empat pensiun mendapatkan taspen (tabungan asuransi pensiun) sebesar ku-rang lebih Rp 11 juta, sedangkan pensiunan pegawai Pertamina dengan pangkat dan masa kerja yang hampir sama mendapatkan 500 sampai 600 juta rupiah. Jika Kapolri menjanjikan hadiah atau imbalan berupa uang kepada siapa pun yang dapat menangkap, memberi informasi tentang keberadaan teroris, perlu dipertimbangkan pemberian hadiah kepada siapa pun yang dapat mengungkap dan memberikan informasi tentang tindak korupsi di suatu instansi. Tentu hal ini bukan sekedar informasi, tetapi harus tinggi tingkat kebena-rannya dan tidak didasari unsur-unsur negatif. Usaha yang sangat penting ialah meningkatkan pemahaman akan pentingnya hubungan antara kehidupan dunia dan akhirat, dengan mening-katkan keimanan dan ketaqwaan. Secara jujur dan terbuka para pimpinan hendaknya mene-rapkan tindakan pemberian ”reward” dan ”punishment” bagi siapa pun dari tingkat terbawah sampai unsur pimpinan.
Jika pemberantasan korupsi di Indone-sia akan berhasil, maka tirulah langkah rakyat RRC, yang telah menghukum mati Wakil Gu-bernur Provinsi Jiangxi, Hu Chang-ging, karena bersalah menerima uang sogok sekitar Rp 5,1 miliar. Berita mutakhir adalah hukuman mati bagi Deputi Walikota Leshan, Li Yushu pada 16 Maret 2002, karena terbukti menerima uang suap sebesar 1 juta dolar, 2 mobil mewah, dan sebuah jam tangan Rolek. Kedua orang itu hanya segelintir dari orang yang dihukum mati sejumlah sekitar 4.300 orang. Atau meniru Malaysia yang membuat per-aturan mengenai pemberantasan korupsi secara detail, sehingga para pejabat dan rakyat tahu betul mana yang melanggar dan mana yang diperbolehkan.

KESIMPULAN

Korupsi telah menjadi masalah besar yang dihadapi Indonesia maupun dunia inter-nasional. Dunia telah merasakan bagaimana akibat dari tindak korupsi yang dilakukan oleh para penguasa yang mengakibatkan kemiskinan bagi rakyatnya. Demikian juga Indonesia korupsi telah mengacaukan perekonomian nasional dan memperlemah posisi Indonesia di mata internasional. Hal ini diperparah dengan anggapan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara terkorup di dunia.
Pada saat ini pemberantasan korupsi di Indonesia telah menjadi agenda nasional yang sangat penting, karena komitmen besar dari pimpinan nasional yang didukung oleh sebagian besar masyarakat. Agar pemberantasan korupsi berhasil, maka harus dilakukan secara sistematis dan terarah dengan menerapkan manajemen pemberantasan korupsi. Untuk menghindari tumpang tindih pemberantasan korupsi, maka yang diperlukan adalah pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang mantap antarinstansi yang terkait dengan pemberantasan korupsi.
Pemberantasan korupsi hendaknya dilakukan secara berkesinambungan, yang di dalamnya menyangkut aspek pemberantasan korupsi secara preventif dan represif. Momen pemberantasan korupsi sekarang ini, harus di-pelihara untuk menghindari pemberantasan ko-rupsi sebagai komoditi politik untuk memper-tahankan kekuasaan. Siapa pun yang meme-gang tampuk pemerintahan perlu menyadari bahwa korupsi dapat menjadi bahaya laten dari bangsa ini. Gerakan pemberantasan korupsi harus menjadi komitmen nasional.

DAFTAR PUSTAKA
Dharmawan H.C.B., Al Soni B.L. de Rosari (ed). 2004. Surga Para Koruptor. Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.
LAN. 1996. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Jilid I dan II. Jakarta, Penerbit PT Toko Gunung Agung.
Manulang, M. 2002. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
Marpaung, L. 2004. Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan, dan Pencegahan. Jakarta, Djambatan.
Umar, M. Syukri Ilyas (ed). 2004. Korupsi Musuh Bersama. Jakarta, Penerbit Lembaga Pencegah Korupsi

Tulisan Lain

  • Pengantar Psikologi Politik;>>>baca
  • Faktor penarik Investor nternasional;>>>baca
  • Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Moral Bangsa;>>>baca
  • Pancasila sebagai Falsafah;>>>baca
  • Hak dan Kewajiban Warga Negara;>>>baca
  • Sejarah Kuno Bangsa Amerika;>>>baca
  • Pembelajaran Menulis Naskah Drama;>>>baca
  • Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s