Tinjauan Umum Perjanjian

Tinjauan Umum Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian
Hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata mengenai hukum perikatan (verbintenis). Verbintenis berasal dari kata kerja verbinden yang artinya mengikat, adanya ikatan atau hubungan. Jadi suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak tadi adalah suatu perbuatan hukum. Dalam Buku III KUHPerdata dalam pasal-pasalnya dijelaskan tentang dua istilah yang sering digunakan yaitu Verbintenis dan Overeenkomst. Berbagai kepustakaan hukum di Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk menterjemahkan Verbintenis dan Overeenkomst sebagai berikut:
1. KUHPerdata, Subekti dan Tjiptosudibio menggunakan istilah perikatan untuk “Verbintenis” dan persetujuan untuk “Overeenkomst”.
2. Utrecht dalam bukunya “Pengantar Dalam Hukum Indonesia” memakai istilah perutangan untuk “Verbintenis” dan perjanjian untuk “Overeenkomst”.
3. Achamd Ichsan dalam bukunya hukum Perdata IB menterjemahkan “Verbintenis” dengan perjanjian dan “Overenkomst” dengan persetujuan (R. Setiawan 1999: 1).
Dari uraian diatas ternyata bahwa untuk “Verbintenis” dikenal 3 istilah di Indonesia yaitu: perikatan, perutangan, dan perjanjian. Sedangkan untuk “Overeenkomst” dipakai 2 istilah perjanjian dan persetujuan. Perbedaan penggunaan istilah diantara para ahli hukum mengenai perjanjian seperti isi, bentuk, sifat, maksud dan lain sebagainya adalah untuk mengemukakan suatu pandangan atau pendapat. Pembatasan suatu istilah adalah sangat penting karena untuk mencegah kesalahpahaman di dalam memberi makna, sehingga hal ini akan mendoromg perkembangan ilmu hukum lebih lanjut.
Perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 2002: 36). Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.
Perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber-sumber lainnya. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Ada perikatan yang lahir dari suatu perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari suatu Undang–undang. Perjanjian juga dapat dikatakan sebagai persetujuan, karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.
Dari kesimpulan di atas bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dapat kita lihat bahwa perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkret atau suatu peristiwa. Kita tidak dapat melihat dengan mata kepala kita suatu perikatan. Kita hanya dapat membayangkannya dalam pikiran kita saja, tetapi kita dapat membaca suatu perjanjian ataupun mendengarkan perikatan-perikatannya.
Perjanjian (Verbintenis) mengandung pengertian sebagai suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi (M. Yahya Harahap, 1986: 6).
Perjanjian dapat terjadi karena adanya persetujuan. Persetujuan adalah suatau perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Moch. Chidir Ali, 1993 : 15).
Dari beberapa pengertian diatas kita jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain; hubungan hukum (rechtshandeling) yang menyangkut hukum kekayaan antar dua orang (person) atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Hubungan hukum antara pihak yang satu dengan yang lain tidak bisa timbul dengan sendirinya. Hubungan itu tercipta oleh karena adanya tindakan hukum (rechtshandeling). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak lain yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi satu hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi. Jadi satu pihak memperoleh hak (recht) dan pihak lain memikul kewajiban (plicht) menyerahkan atau menunaikan prestasi (M. Yahya Harahap, 1986: 7).

b. Subyek Perjanjian
Karena adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Masing-masing orang menduduki tempat yang berbeda satu sama lain. Satu orang menjadi pihak kreditur dan yang seorang menjadi pihak debitur. Kreditur dan debitur inilah yang menjadi subyek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi
Sesuai dengan teori dan praktek hukum, kreditur terdiri dari:
1) Individu sebagai persoon yang bersangkutan.
a) Natuurlijke persoon yang bersangkutan.
b) Rechts persoon atau badan hukum.
Jika badan hukum yang menjadi subjek perjanjian yang diikat bernama “perjanjian atas nama“ (verbintenis op naam) dan kreditur yang bertindak sebagai penuntut disebut “tuntutan atas nama”.
2) Seseorang menurut azas keadaan tertentu yang mempergunakan kedudukkan atau hak orang lain tertentu.
Perlu diingat bahwa kualitas perjanjian dan kualitas hak harus bersesuaian. Atas prinsip ini ada dinyatakan bahwa pergantian suatu hubungan hukum yang serupa tidak mesti selamanya mengakibatkan peralihan atas semua hak semula.
3) Persoon yang dapat diganti
Mengenai persoon kreditur yang “dapat diganti”(vervangbaar), berarti kreditur menjadi subyek semula, telah ditetapkan dalam perjanjian: sewaktu-waktu dapat diganti kedudukannya dengan kreditur baru. Perjanjian yang dapat diganti ini dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian “aan order”(perjanjian atas order/atas perintah). Demikian juga dalam perjanjian “aan toonder” (perjanjian atas nama atau kepada pemegang/pembawa) pada surat-surat tagihan hutang (M. Yahya Harahap, 1986: 16).
Tentang siapa yang dapat menjadi debitur, sama keadaannya dengan orang-orang yang dapat menjadi kreditur; yaitu:
1) Individu sebagai persoon yang bersangkutan
a) Natuurlijke persoon
b) Rechts persoon
2) Seorang atas kedudukan/keadaan tertentu bertindak atas orang tertentu.
3) Seorang yang dapat diganti menggantikan kedudukan debitur semula, baik atas dasar bentuk perjanjian maupun izin dan persetujuan kreditur.

c. Obyek perjanjian
Dikatakan bahwa Onderwerp dari Verbintenis ialah prestasi. Prestasi disini adalah obyek (voorwerp) dari verbintenis. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas suatu prestasi mempunyai kedudukan sebagai kreditur dan pihak yang wajib menunaikan prestasi mempunyai kedudukan sebagai debitur. Kreditur disini berhak atas suatu prestasi yang dijanjikan dan debitur wajib melakukan prestasi yang dimaksud. Dengan demikian intisari atau hakekat dari perjanjian tiada lain daripada prestasi (M. Yahya Harahap, 1986:9).
Jika dalam Undang-undang telah menetapkan subyek perjanjian yaitu: pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka objek dari perjanjian adalah perjanjian itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi yang diperjanjikan itu ialah menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
Menyerahkan sesuatu berarti sesuai dengan ketentuan Pasal 1235 KUHPerdata berkewajiban untuk menyerahkan atau melever (levering) benda. Sedangkan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bisa bersifat positif dan bisa pula bersifat negatif. Bersifat positif disini jika isi perjanjian ditentukan untuk melakukan atau berbuat sesuatu (te doen). Ini timbul misalnya dalam perjanjian kerja seperti yang diatur dalam Pasal 1603 KUHPerdata. Sedangkan perjanjian yang berupa prestasi negatif adalah verbintenis yang memperjanjikan untuk tidak berbuat atau melakukan sesuatu (niet to doen).
Tentang objek/prestasi perjanjian harus dapat ditentukan adalah suatu yang logis dan praktis. Takkan ada arti perjanjian jika Undang-undang tidak menentukan hal demikian. Itulah sebabnya Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdata menentukan bahwa objek atau perjanjian harus memenuhi syarat yaitu: objeknya harus tertentu (een bepaalde onderwerp). Atau sekurang-kurangnya obyek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1333 KUHPerdata. Jika suatu objek perjanjian jenisnya tidak tertentu, dengan sendirinya perjanjian demikian tidak sah, jika seluruh obyeknya (voorwerp) tidak tertentu.
Dengan demikian agar perjanjian itu memenuhi kekuatan hukum yang sah, bernilai dan mempunyai kekuatan yang mengikat, prestasi yang jadi obyek perjanjian harus tertentu. Sekurang-kurangnya jenis tertentu itu harus ada. Pada Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata disebutkan bahwa isi persetujuan harus memuat causa yang diperbolehkan. Apa yang menjadi objek atau apa yang menjadi isi dan tujuan prestasi yang melahirkan perjanjian harus causa yang sah. Karena itu persetujuan (overeenkomst) yang mengisi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kepentingan umum dan nilai-nilai kesusilaan.
Berdasarkan adanya pengaturan yang berupa penggantian sesuatu kerugian yang tidak berwujud berarti prestasi yang jadi objek perjanjian bisa saja merupakan sesuatu yang tidak bernilai uang, tetapi jika prestasi mempunyai nilai ekonomi dengan sendirinya prestasi itu harus mempunyai nilai uang. Tentang ketentuan yang mengatur ganti rugi yang berupa sesuatu kerugian tak berwujud, yaitu kerugian di bidang moral yang tak dapat dinilai dengan uang, adalah merupakan ketentuan pasal-pasal yang tidak masuk dalam prinsip umum perjanjian. Ketentuan-ketentuan semacam itu harus dianggap sebagai pengecualian.

d. Syarat Sahnya Perjanjian
Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum (legally concluded contract). Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3) Mengenai suatu hal tertentu.
4) Suatu sebab yang halal (Subekti, 2005:17).
Dua syarat pertama disebut syarat subyektif karena mengenai orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu (Subekti, 2005: 17).
Dari keempat syarat tersebut yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata akan penulis jabarkan sebagai berikut:
1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
Dalam hal ini apabila orang dikatakan telah memberikan persetujuan atau sepakatnya kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati. Sepakat di sini sebenarnya merupakan pertemuan antar dua kehendak, di mana kehendak yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain (J.Satrio, 1999: 165).
Penting untuk diperhatikan bahwa yang dimaksud sepakat di sini (Pasal 1320) adalah sepakat pada saat lahirnya perjanjian dan bukan pada saat pelaksanaannya (J. Satrio, 1999: 166).
Kehendak seseorang baru nyata bagi pihak lain kalau kehendak tersebut dinyatakan. Pernyataan kehendak tersebut merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum.
Kesepakatan itu dianggap tidak ada bila kesepakatan itu terjadi karena adanya suatu kehilafan (dwaling), suatu paksaan (dwang), atau suatu penipuan (bedrog). Dengan adanya hal tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut dibatalkannya perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.
2) Cakap untuk membuat perjanjian
Di dalam Pasal 1329 KUHPerdata dinyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian sepanjang oleh Undang-undang ia tidak dinyatakan tidak cakap.
Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada azasnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata yang disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:
a) Orang-orang yang belum dewasa.
b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
c) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
Dengan berlakunya Undang-undang Perkawianan No. 1 Tahun 1974, pada Pasal 47 dinyatakan bahwa seseorang dikatakan belum dewasa jika berusia dibawah 18 tahun, sedangkan menurut Pasal 330 KUHPerdata dikatakan belum dewasa seseorang yang belum genap berusia 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Bagi yang belum berusia 21 tahun tapi telah kawin dan kemudian bercerai, maka ia tetap berkedudukan sebagai orang dewasa.
Megenai orang yang di bawah pengampuan diatur dalam Pasal 443 KUHPerdata, mereka digolongkan sebagai orang yang tidak mampu menyadari taggung jawabnya dan dianggap tidak cakap mengadakan perjanjian, misalnya lemah pikiran, pemboros atau dungu. Apabila terdapat perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang tidak cakap ini maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya, sebab orang yang belum dewasa dan dibawa pengampuannya dapat menuntut pembatalan perjanjian tersebut disertai tuntutan ganti rugi jika terjadi kerugian.
Menganai kewenangan seorang istri, sejak diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963 telah menetapkan bahwa Pasal 108 dan 110 KUHPerdata dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga seorang istri juga berwenang melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa harus memperoleh bantuan dari suaminya. Ketentuan ini diperkuat lagi dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 terutama dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum.

3) Mengenai suatu hal tertentu
Syarat ini juga mempunyai arti penting karena memberikan kemudahan untuk melaksanakan hak dan menuntut pelaksanaan kewajiban dari pihak lain. Menurut Pasal 1332 KUHPerdata bahwa yang menjadi obyek dari perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan, sedangkan menurut Pasal 1333 KUHPerdata bahwa barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya dan tidak menjadi halangan untuk memperjanjikan barang yang akan ada, asalkan dikemudian hari dapat ditentukan dan dihitung.

4) Suatu sebab yang halal
Yang dimaksud dengan sebab atau causa dalam syarat keempat ini tidaklah lain adalah isi perjanjian itu sendiri. Jadi jangan diartikan sebagai sebab yang mendorong orang untuk melakukan suatu perjanjian, karena Undang-undang atau hukum tidak mempedulikan sesuatu yang menyebabkan seseorang melakukan perjanjian. Yang diperhatikan oleh Undang-undang hanyalah isi perjanjian itu, yaitu tujuan yang akan dicapai apakah dilarang oleh Undang-undang atau tidak.
Menurut Pasal 1337 KUHPerdata sebab atau causa itu halal apabila tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, sehingga suatu perjanjian dengan sebab yang tidak halal adalah dilarang oleh Undang-undang.
Akibat dari suatu perjanjian yang berisi sutu sebab yang tidak halal adalah perjanjian itu menjadi batal demi hukum (voidnistig). Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian dimuka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian pula apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa sebab atau causa, ia dianggap tidak pernah ada.

e. Azas-azas Dalam Hukum Perjanjian
Dalam hukum perjanjian dapat dijumpai beberapa azas penting yang perlu diketahui. Azas-azaz tersebut antara lain sebagai berikut:
1) Azas Kebebasan Berkontrak
Azas ini terlihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksud dari azas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian apa saja baik yang sudah ada dalam Undang-undang maupun yang belum, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
Pasal–pasal ini dari hukum perjanjian dikatakan sebagai hukum pelengkap, yang berarti bahwa pasal-pasal tersebut dapat disingkirkan jika memang dikehendaki oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian. Para pihak dapat mengatur sendiri kepentingannya dalam perjanjian yang dibuat. Bila mereka tidak mengaturnya barulah mereka akan tunduk pada Undang-undang.
2) Azas Konsesualisme (Konsesualitas atau Kesepakatan Para Pihak)
Azas ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam pasal itu disebutkan bahwa untuk sahnya perjanjian apabila sudah terjadi kesepakatan antara para pihak. Arti dari azas konsesualisme adalah pada dasarnya suatu perjanjan timbul pada detik tercapainya kesepakatan antara kedua pihak yang melakukan perjanjian mengenai hal-hal pokok dan tidak memerlukan lagi formalitas. Jadi dapat dikatakan bahwa azas konsesualisme merupakan suatu sendi yang mutlak dari suatu perjanjian.
Terhadap azas konsesualisme ini terdapat pengecualian yaitu apabila dalam Undang-undang telah ditetapkan formalitas-formalitas tertentu untuk beberapa macam perjanjian, atas ancaman batalnya perjanjian tersebut jika tidak menuruti bentuk cara yang dimaksud, misalnya tentang perjanjian penghibahan dan perjanjian perdamaian.

3) Azas Kekuatan Mengikat
Disebut juga Azas Pacta Sunt Servanda. Azas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang isinya bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya. Terikatnya para pihak pada suatu perjanjian tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, tapi juga unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan secara moral. Para pihak harus melaksanakan apa yang telah mereka sepakati sehingga perjanjian itu berlaku sebagai Undang-undang.

4) Azas Personalitas
Azas personalitas ini dapat kita terjemahkan sebagai azas kepribadian, yang berarti bahwa pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdata. Terhadap azas personalitas ini ada pengecualiannya, yaitu tentang “derben-beding” atau perjanjian untuk pihak ketiga. Dalam hal ini seorang membuat perjanjian, di mana dalam perjanjian tersebut ia memperjanjikan hak-hak bagi orang lain. Apa yang telah diperjanjikan tidak dapat ditarik kembali jika pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

5) Azas Itikad Baik
Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Mengenai itikad baik dibedakan menjadi itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang oyektif.
Itikad baik yang subyektif diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tersebut, sedangkan itikad baik yang obyektif diartikan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian didasarkan atas norma kepatutan atau sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

6) Azas Kepercayaan
Seseorang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menimbulkan kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan, kedua pihak mengikatkan dirinya dan suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat seperti suatu Undang-undang bagi keduanya.

Tulisan yang Lain Silakan Klik

Hak dan Kewajiban Warga Negara;>>>> Baca

Perbedaan Inovasi dan Modernisasi;>>>> Baca

Jika Anak Suka Mencuri;>>>> Baca

Sejarah Matematika dan Perkembangannya;>>>> Baca

Metode Pembinaan Etika Sopan Santun Kepada Anak;>>>> Baca

Perbedaan Kepemimpinan dan Manajemen ;>>>>>>>>> Baca

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s