Pemda sebagai Organisasi Publik


Pemda sebagai Organisasi Publik

Masalah publik yang dihadapi oleh sebagian besar daerah di Indonesia sampai dengan saat
ini adalah menyangkut kemiskinan, kesenjangan sosial, SARA, tingkat pendidikan yang rendah,
fasilitas umum yang belum memadai, sarana transportasi yang masih terbatas, ketidakpastian hukum
sampai kasus korupsi yang tidak pernah terselesaikan dengan tuntas. Masalah publik tersebut dapat
dikelompokkan menjadi masalah pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik pada
dasarnya mudah dilaksanakan asalkan tersedia dana yang memadai. Di Indonesia, kemiskinan
dianggap lingkaran setan, tidak diketahui dari mana untuk memulai memberantasnya dan bagaimana
mengakhiri bentuk kemiskinan di masyarakat. Pemda selalu kesulitan dalam mengatasi
pengangguran karena masalah pengangguran menyangkut berbagai aspek yang harus diatasi,
seperti lapangan kerja, jumlah penganggur, atau tingkat pendidikan.
Organisasi pemda sebagai sub-sistem dari organisasi negara Republik Indonesia adalah
suatu organisasi publik. Kebanyakan orang menganggap organisasi pemerintah sebagai organisasi
yang besar tapi lamban. Ciri yang melekat pada organisasi publik tersebut menyebabkan apapun
bentuk usaha yang dilakukan pemda untuk memperbaiki kinerja organisasi publik menemui kesulitan.
Hal ini terjadi karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi, misalnya bagaimana sistem
penerimaan pegawai baru dapat dilaksanakan secara “fair”, sistem penggajian yang tidak adil, dan
ketidak tepatan penempatan orang sesuai dengan keahliannya.
Sebagian dari kegiatan di sektor organisasi publik tidak dapat dikontrol dengan baik karena
karakter permasalahannya yang rumit atau kompleks dan luas. Selain itu untuk mengikuti perubahan
lingkungan yang sangat cepat, organisasi publik sering kesulitan dibanding organisasi swasta
sehingga organisasi publik akan selalu tertinggal. Walaupun demikian dengan kondisi seperti itu tidak
berarti pemda sebagai organisasi publik tidak perlu berusaha untuk memperbaiki dan
mengembangkan organisasi publik untuk melayani kebutuhan masyarakat. Organisasi pemda tetap
perlu melakukan usaha agar tetap eksis dan dapat melayani masyarakat dengan baik. Hal yang perlu
diperhatikan adalah administrator publik harus tetap memiliki kemauan belajar serta disiplin kerja
yang tinggi dan dilakukan upaya perbaikan secara terus menerus sehingga mampu menyesuaikan
diri dengan perubahan lingkungan.
Organisasi pemda dalam menjalankan kegiatannya tidak terlepas dari budaya birokratis
seperti yang tercermin dari ungkapan “Ikuti prosedur yang berlaku, jangan berbuat macam-macam
supaya Saudara tidak mendapat kesulitan”, “ Saya tidak berwenang menangani perkara itu karena ini
bukan bagian saya”, “ Coba Bapak menghubungi bagian Administrasi terlebih dahulu”, dan “ Untuk
apa kerja lembur, toh gajinya juga sama saja”. Mengapa budaya semacam ini muncul dalam
organisasi pemerintah? Jawabannya adalah karena sebagian besar organisasi pemerintah hidup
dalam budaya birokratis.
Berikut ini lima karakteristik organisasi pemerintah yang birokratis:
1. Pemerintahan diorganisasi secara birokratis
Kegiatan yang menyangkut perencanaan dan pemikiran dipisahkan dari aspek pelaksanaan
dimana fungsi pelaksanaan dibagi serta dikelompokkan menurut fungsi, yang dibagi lagi ke
dalam unit yang lebih kecil. Unit dipisahkan ke dalam pekerjaan yang dirinci dalam tugas yang
lebih khusus. Model kegiatan atau pekerjaan seperti ini sudah menjadi sesuatu yang rutin dan
diterima secara meluas serta dianggap sebagai suatu keharusan, bukan lagi sekedar tanggapan
terhadap suatu permasalahan yang muncul harus diselesaikan. Dampak dari fungsi pelaksanaan
tersebut menyebabkan para pegawai terikat dalam mesin birokratis yang monoton, kaku, serta
menjadi tidak kreatif dan tidak responsif.
2. Sistem penggajian organisasi pemerintah yang tidak memadai
Selain jumlah PNS yang sangat besar, sistem penggajian PNS juga tersentralisasi sehingga
beban Negara untuk membayar seluruh PNS sangat besar dan berat. Sampai sekarang negara
kesulitan untuk menerapkan sistem gaji berdasarkan prestasi sehingga pegawai kurang
tertantang dan tidak termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Dengan adanya otonomi daerah
maka pemda sebenarnya dapat menerapkan sistem penggajian berdasarkan prestasi.
3. Organisasi pemerintah memiliki monopoli
Pemerintah memiliki kekuasaan atas rakyatnya sehingga pemerintah juga mempunyai hak
memonopoli sebagian atau semua bidang aktivitas yang ada di wilayahnya. Dengan monopoli
tersebut maka pemerintah hanya mendapat tekanan pengaruh yang kecil dari masyarakat,
pelanggan, atau pesaingnya. Monopoli biasanya bersifat negatif di mana hal tersebut dapat menyebabkan hampir tidak adanya konsekuensi apapun terhadap kinerja yang dilakukansehingga mereka lebih memfokuskan perhatian ke dalam, pada diri mereka sendiri (inward looking).
4. Organisasi pemerintah bersifat non profit.
Kegiatan pelayanan umumnya tidak dilakukan oleh organisasi swasta. Pegawai pemerintah lebih
memperhatikan status birokratis, jabatan, kepangkatan, dan anggaran yang tersedia daripada harus memikirkan misi organisasi serta pencapaian hasil kerjanya. Pegawai negeri memperoleh gaji bukan karena prestasi kerja tapi karena lebih sekedar kepantasan yang diberikan pemerintah
sebagai suatu kewajiban untuk membayar pegawai. Jika pemerintah membayar kurang pantas disebabkan karena anggaran yang tidak mencukupi.
5. Organisasi pemerintah diorganisasi dalam hirarki berlapis
Dalam bidang kepegawaian maka aturan kepangkatan akan menentukan wewenang, jabatan, gaji, dan peluang karir. Pada bidang tersebut terdapat kelompok orang yang memberi perintah dan yang melaksanakan perintah. Semakin tinggi jabatan seseorang akan diikuti dengan
semakin tingginya kewenangan memberi perintah. Pegawai pemerintah cenderung takut
melakukan pekerjaannya dan takut berbuat salah. Mereka terbiasa dalam lingkungan kerja yang
menunggu perintah dari pimpinan. Jika mereka ingin mengubah sesuatu atau memiliki inisiatif dalam bekerja maka mereka harus meminta ijin terlebih dahulu kepada atasannya. Dalam birokrasi pemerintah, seorang atasan pada umumnya kurang menginginkan bawahannya memiliki kreatifitas tinggi yang melebihi dirinya karena takut tersaingi. Dalam organisasi pemerintah, orang yang kurang pandai memungkinkan menduduki suatu jabatan dimana dia
dapat memerintah bawahan yang mungkin lebih pandai karena faktor kedekatan dengan pimpinan.
Faktor (politik, hirarki, dan monopoli) tersebut menumbuhkan budaya organisasi yang kurang menguntungkan organisasi pemda. Para pegawai cenderung saling menyalahkan satu sama lain, saling melempar tanggung jawab, kurang berinisiatif, kurang bertanggung jawab, tidak bertindak untuk menyelesaikan permasalahan. Situasi dan kondisi kerja tersebut membuat pegawai takut salah sehingga menghambat kreatifitas dan inovasi kerja. Padahal perubahan yang terjadi di luar sangat dan kompleks serta berlangsung dengan cepat.
Dalam rangka pembenahan kelembagaan birokrasi organisasi pemda, enam hal yang perlu
mendapat perhatian adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas SDM pemda melalui program pendidikan dan pelatihan dengan rencana
pengembangan dan pola karir yang jelas bagi para pegawai. Organisasi yang memiliki SDM
berkualitas akan mudah melakukan perencanaan dan pengembangan organisasi.
2. Menyederhanakan struktur organisasi pemda dengan mengembangkan jabatan fungsional yang
mengarah kepada spesialisasi dan prestasi. Perlu dikembangkan indikator dan parameter yang
jelas bagi pelaksana sebagai panduan dalam reorganisasi sehingga terdapat ukuran yang jelas
dalam rangka melakukan penyederhanaan dan penertiban organisasi.
3. Menyusun berbagai prosedur kerja yang standar (standard operating procedure – SOP) dalam
berbagai bidang pekerjaan sehingga organisasi pemda mempunyai pedoman tetap sebagai acuan kerja para pegawai, sehingga kegiatannya tidak tergantung pada seorang pejabat. Adanya SOP memungkinkan berlangsungnya sistem kerja yang mantap walaupun pejabat berganti.
4. Mengembangkan sistem jaringan kerja (network) yang baik di dalam organisasi atau antar
organisasi pemda dengan institusi lain dengan landasan informal relations sehingga mendorong berkembangnya mekanisme kerjasama yang bersifat saling menguntungkan (mutual adjustment) serta dapat memperlancar arus pekerjaan.
5. Mengembangkan sistem kader pimpinan yang baik sedini mungkin untuk menempati jabatan
atau posisi penting dalam organisasi pemda. Posisikunci yang akan ditempati tersebut harus
dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja, diikuti dengan pengakuan, dan penghargaan
bagi yang berprestasi dan menindak bagi yang melanggar atau melakuan penyimpangan.
6. Mengembangkan keterbukaan dan meningkatkan peran

Tulisan di atas merupakan cuplikan dari naskah laporan penelitian
berjudul “ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH: MEWUJUDKAN TATA PAMONG YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE ) karya Darmanto jika anda ingin memiliki file selengkapnya silakan klik berikut
Download DI SINI

Melatih Tanggung Jawab;>>>> Baca

Pendekatan kuantitatif;>>>> Baca

Komunikasi Interpersonal;>>>> Baca

Contoh Judul Skripsi bagian 3;>>>> Baca

Metodologi Analisis Kesalahan Berbahasa;>>>>>>>>> Baca buka semua

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s