Pemenuhan IKKM (Komponen Standar Nasional Pendidikan) untuk Mencapai Standar Mutu Pendidikan Bertaraf Internasional

Pemenuhan IKKM (Komponen Standar Nasional Pendidikan) untuk Mencapai Standar Mutu Pendidikan Bertaraf Internasional

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa bagi sekolah yang bertaraf internasional (SBI) haras memenuhi dua indikator kinerja sekolah, yaitu Indikator Kinerja Kunci Minimal (IKKM) dan Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT).
IKKM pada dasarnya adalah SNP yang meliputi komponen-komponen pendidikan: akreditasi, kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pendidikan. Secara substansi isi komponen-komponen pendidikan tersebut telah setara atau sama dengan standar internasional dari salah satu negara anggota OECD atau negara maju lainnya yang memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan.
Sedangkan IKKT adalah merupakan pengayaan (pendalaman, perluasan, penguatan atau penambahan) dari komponen-komponen IKKM itu sendiri (sebagai X-nya). IKKT secara substansi isinya juga harus berstandar internasional, yaitu setara atau sama dengan standar internasional dari salah satu negara anggota OECD atau negara maju lainnya yang memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan. Pada dasarnya, IKKT ini merupakan pengayaan dari tiap-tiap komponen IKKM itu sendiri.
Setiap SMP yang dirintis sebagai SBI ataupun yang secara mandiri/swadana sebagai SBI, maka wajib memenuhi IKKM ini, karena komponen-komponen IKKM merupakan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan dalam UUSP Nomor 20 Tahun 2003, dijabarkan lebih lanjut dalam PP Nomor 19 Tahun 2005, dan lebih lanjut dioperasionalkan dalam Peraturan atau Keputusan Menteri Pendidikan Nasional serta Kebijakan Direktorat Pembinaan SMP, yairu sebagai SNP minimal yang terdiri dari pemenuhan terhadap akreditasi, pemenuhan standar kurikulum, pemenuhan standar proses pembelajaran, pemenuhan standar penilaian, pemenuhan standar pendidik, pemenuhan standar tenaga kependidikan, pemenuhan standar sarana dan prasarana, pemenuhan standar pengelolaan, dan pemenuhan standar pembiayaan pendidikan.
Beberapa di antaranya yang telah diatur dalam peraturan perundangan terhadap beberapa komponen SNP atau IKKM tersebut adalah:
a. Komponen SNP atau IKKM tentang Akreditasi adalah:
Kepmendiknas Nomor 87 Tahun 2002 tentang Akreditasi Sekolah.
b. Komponen SNP atau IKKM tentang Kurikulum adalah:
1) Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
2) Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Implementasi Permendiknas
Nomor 22 dan 23 Tahun 2006
c. Komponen SNP atau IKKM tentang Pengelolaan adalah Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
d. Komponen SNP atau IKKM tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah:
1) Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
2) Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
3) Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan
Kompetensi Guru
4) Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
e. Komponen SNP atau IKKM tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah:
1) Keputusan Mendiknas Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pendidikan
2) Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah Menengah Pertama Tahun 2004 dari
Direktorat Pembinaan SMP
3) Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis Program Subsidi Imbal Swadaya:
Pembangunan Ruang Laboratorium Sekolah Tahun 2007 dari Direktorat
Pembinaan SMP
4) Permendiknas No 24 Th 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana
f. Permendiknas No 20 Th 2007 Tentang Standar Penilaian
Berdasarkan pada peraturan perundangan yang ada, maka komponen-komponen dalam SNP atau IKKM bagi sekolah SBI harus terpenuhi. Bahkan dalam implementasinya diharapkan SBI mampu mengembangkan isinya sesuai dengan standar internasional yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi sekolah dan pemerintah daerah masing-masing. Hal ini sesuai juga dengan semangat otonomi daerah dan sekolah khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, SBI diharapkan mampu mengembangkan komponen-komponen SNP atau IKKM tersebut berdasarkan peraturan yang ada secara nasional, kondisi sekolah dan lingkungan, dan tuntutan global, sebagai berikut.
1. Pemenuhan Akreditasi Sekolah
Salah satu komponen SNP atau IKKM yang harus dipenuhi sebagai sekolah SBI adalah komponen akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan/atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akreditasi merupakan alat regulasi agar sekolah mengenal kekuatan dan kelemahan serta melakukan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahannya. Dalam hal ini akreditasi memiliki makna proses pendidikan. Di samping itu, akreditasi juga merupakan penilaian hasil dalam bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu sekolah yang telah memenuhi standar layanan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Di dalam proses akreditasi, sebuah sekolah dievaluasi dalam kaitannya dengan arah dan tujuannya, serta didasarkan kepada keseluruhan kondisi sekolah sebagai sebuah institusi belajar berdasarkan pada standar mutu tertentu. Standar diharapkan dapat mendorong dan menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan pendidikan dan memberikan arahan untuk evaluasi diri yang berkelanjutan, serta menyediakan perangsang untuk terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan, yaitu standar mutu nasional maupun internasional.
Proses akreditasi sekolah berfungsi untuk: (a) pengetahuan, yakni sebagai informasi bagi semua pihak tentang kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu pada standar yang ditetapkan beserta indikator-indikatornya; (b) akuntabilitas, yakni sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada publik, apakah layanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh sekolah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat; (c) pembinaan dan pengembangan, yakni sebagai dasar bagi sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah.
Hasil akreditasi memiliki makna yang penting, karena ia dapat digunakan sebagai: acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah dan rencana pengembangan sekolah; umpan balik untuk usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah dalam rangka menerapkan visi, misi tujuan, sasaran, strategi dan program sekolah; pendorong motivasi untuk sekolah agar terus meningkatkan mutu sekolahnya secara bertahap, terencana, dan kompetitif di tingkat kabupaten/kota, Provinsi, nasional bahkan regional dan internasional.
Akreditasi dilakukan melalui tindakan membandingkan kondisi sekolah dalam kenyataan dengan kriteria (standar) yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Keputusan Manteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tanggal 14 Juni 2002 tentang Akreditasi Sekolah, komponen-komponen sekolah yang menjadi bahan penilaian adalah: kurikulum dan proses pembelajaran, administrasi dan manajemen sekolah, organisasi dan kelembagaan sekolah, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, peserta didik, peran serta masyarakat, dan lingkungan dan budaya sekolah
Beberapa langkah yang perlu dilakukan sekolah dalam persiapan akreditasi adalah sebagai berikut: (a) pemantapan rencana pengembangan sekolah dan komponen akreditasi, (b) pembentukan/pemantapan tim penjamin mutu sekolah, (c) pemantapan sistem informasi manajemen, (d) pra-evaluasi diri untuk mengetahui kesiapan sekolah, (e) pengembangan dan pemantapan komponen sekolah, (f) evaluasi diri dan penyiapan aplikasi akreditasi. Strategi sekolah dalam pelaksanaan akreditasi antara lain dapat ditempuh dengan: (a) penyiapan warga sekolah, (b) penyiapan dokumen dan komponen akreditasi, (c) pendampingan dan penjelasan selama visitasi, dan (d) klarifikasi temuan. Hasil akreditasi sekolah dinyatakan dalam peringkat akreditasi sekolah. Peringkat tersebut terdiri atas tiga klasifikasi berdasarkan skor keseluruhan komponen yang diperoleh, yaitu: A (Amat Baik); B (Baik); C (Cukup). Bagi sekolah yang hasil akreditasinya kurang dari C (Cukup), dinyatakan tidak terakreditasi.
Setelah menerima hasil akreditasi dan saran-sarannya, sekolah perlu mencermati, menindaklanjuti, dan melakukan refleksi terhadap hasil akreditasi dan saran-sarannya. Apabila memperoleh akreditasi A (Amat Baik) atau B (Baik), sekolah tetap mencermati hasil penilaian dan saran pada setiap komponen. Pada komponen-komponen yang masih belum optimal hasilnya, sekolah perlu mengkaji apa penyebabnya dan bagaimana strategi untuk mengoptimalkan. Hasil C (Cukup) pada dasarnya belum menunjukkan kinerja sekolah yang memuaskan. Apalagi kalau hasilnya tidak terakreditasi. Beberapa atau bahkan pada setiap komponen masih terdapat indikator-indikator yang kondisi/mutunya kurang baik.
Sekolah, termasuk tim penjamin mutu perlu melakukan pengkajian secara sistematis. Komponen apa saja yang kurang baik dan apa penyebabnya serta upaya apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya. Sekolah diberi kesempatan dua tahun untuk meningkatkan kinerjanya, kemudian bisa mengajukan akreditasi lagi. Dengan demikian sebagai SBI, maka sekolah harus terus menerus melakukan upaya untuk mempertahankan mutu pendidikan dengan nilai akreditasi sekolah (IKKM) yang maksimal yaitu A sebagai sekolah bertaraf internasional. Kedepan secara bertahap diharapkan sekolah mampu berupaya untuk memenuhi akreditasi internasional

2. Pemenuhan Standar Kurikulum
Sebagaimana sekolah dengan kategori formal standar (sekolah potensial) dan sekolah formal mandiri (sekolah standar nasional), maka SBI juga harus memenuhi dan melaksanakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sesuai dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 atau sebagai penggantinya Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007, maka sekolah diwajibkan dapat memenuhi Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan.
a. Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL):
Sebagai sekolah yang bertaraf internasional, maka dalam penyelenggaraan pendidikan SBI dapat memenuhi (dalam pengertian menghasilkan lulusan) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan SMP/Madrasah dan Standar Kompetensi Lulusan per Mata Pelajaran, yaitu: LAMPIRAN 3.
b. Pemenuhan Standar Isi
Sebagai sekolah yang bertaraf internasional, maka dalam penyelenggaraan pendidikannya dapat memenuhi standar isi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Dijelaskan bahwa “Standar Isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup lingkup mated minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu”, termasuk di dalamnya adalah jenjang SMP.
Standar isi secara keseluruhan mencakup:
1. kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan,
2. beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah,
3. kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi, dan
4. kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
c. Kerangka Dasar Kurikulum
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; kelompok mata pelajaran estetika; kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan .kesehatan. Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum antara lain: berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya; beragam dan terpadu; tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni; relevan dengan kebutuhan kehidupan; menyeluruh dan berkesinambungan; belajar sepanjang hayat; seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum: siswa harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan; menegakkan 5 pilar belajar; peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan dan percepatan; suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka dan hangat; menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar; mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah; dan diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan. Struktur kurikulum yang harus dikembangkan dan disusun adalah: kedalaman muatan kurikulum dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai siswa dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum; (a) merupakan pola dan susunan matapelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran; (c) kompetensi terdiri dari Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi dasar (KD) yang dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL); dan (d) muatan Lokal dan Pengembangan Diri merupakan bagian integral dari struktur kurikulum sekolah
d. Beban Belajar
Beban belajar diartikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sistem : (a) Tatap Muka (TM), yaitu kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidikan, (b) Penugasan Terstruktur (PT), yaitu kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi untuk siswa, dirancang guru untuk mencapai kompetensi – Waktu penyelesaian penugasan ditentukan oleh guru dan (c) Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT), yaitu kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi untuk siswa, dirancang guru untuk mencapai kompetensi – Waktu penyelesaian penugasan ditentukan oleh siswa.
Pada dasarnya dalam sistem penyelenggaraan dapat dilaksanakan dengan sistem paket dan sistem SKS. Sistem penyelenggaraan paket adalah program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh mata pelajaran dan beban studi yang sudah ditetapkan untuk setiap tingkatan kelas, sesuai dengan struktur yang berlaku pada satuan pendidikan dimaksud. Sedangkan Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri jumlah beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester. Khusus untuk jenjang SMP, maka sistem paket lebih cocok diterapkan daripada sistem SKS, karena secara psikologis siswa SMP belum memadai untuk memilih dan menentukan mata pelajaran yang akan diikuti. Di samping itu, secara manajerial, sistem sekolah pada jenjang SMP juga banyak unsur sekolah yang belum memenuhi secara proporsional, misalnya jumlah guru, jumlah rombel dan kelas, jumlah ruang kelas, dan sebagainya. Oleh karena itu sistem paket paling cocok dilaksanakan pada jenjang pendidikan tinggi.
Untuk meningkatkan atau mencapai ketuntasan yang diinginkan, maka diperlukan adanya program pengembangan diri. Pengembangan diri pada dasarnya adalah: tidak termasuk beban belajar, karena substansinya dipilih sendiri oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat, serta dalam pelaksanaannya dialokasikan waktu ekuivalen 2 (dua) jam pelajaran.
e. KTSP Operasional (Kurikulum Sekolah):
Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Sekolah dan Kepala Sekolah mengembangkan KTSP dan silabus berdasarkan : kerangka dasar kurikulum, dan standar kompetensi di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan atau Provinsi.
f. Kalender sekolah/pendidikan:
Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan hari libur.
3. Pemenuhan Standar Pembelajaran
Pembelajaran adalah proses interaksi antara siswa dan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, di mana proses pembelajaran ditinjau dari sisi manajemen adalah suatu perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan, sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Karakteristik proses pembelajaran tersebut haruslah interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memberikan motivasi kepada siswa agar mampu membangkitkan semangat belajar, kreatif, dinamis, dan mandiri sesuai dengan bakat dan minatnya. Kondisi seperti inilah yang diharapkan dapat terjadi dalam proses pembelajaran bagi SBI.
Seperti diamanatkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa setiap sekolah harus memenhi standar proses. Standar proses adalah kriteria minimal SNP yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
Standar perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sekurang-kurangnya memuat standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Standar pelaksanaan proses pembelajaran meliputi: (a) persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: jumlah siswa tiap rombongan belajar, beban tugas minimal pendidik, sumber belajar, rasio maksimal siswa dan guru, dan pengelolaan kelas; (b) pelaksanaan pembelajaran yang meliputi: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup pembelajaran. Sedangkan untuk standar pelaksanaan penilaian pendidikan harus mengacu kepada standar penilaian yang menekankan pada proses dan hasil pendidikan. Pelaksanaan penilaian harus dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram, yang selanjutnya akan dijelaskan dalam bab tersendiri. Standar pengawasan proses pembelajaran dilakukan yang dibedakan dalam pengawasan yang bersifat pemantauan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. Pelaporan-pelaporan pemantauan, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran harus dibuat dan dipergunakan untuk masukan, perbaikan, dan tindak lanjut terhadap substnasi, pendukung, dan pelaksana pembelajaran itu sendiri sehingga dapat lebih ditingkatkan proses pelaksanaan pembelajaran dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian sampai dengan pengawasan berikutnya.
4. Pemenuhan Standar Penilaian
Standar penilaian pendidikan adalah SNP yang berkaitan dengan prosedur, mekanisme, dan instrumen penilaian hasil belajar siswa. Hal ini sesui dengan PP No 19 Th 2005 dan Permendiknas No 20 Tahun 2007. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara berkesinambungan untuk pengambilan keputusan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan penilaian adalah: bertujuan mengukur pencapaian kompetensi, menggunakan acuan kriteria yaitu membandingkan antara hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditentukan/ditetapkan, dilakukan secara keseluruhan dan berkelanjutan, hasil penilaian dipergunakan sebagai tindak lanjut berupa perbaikan (remidial), pengayaan, dan percepatan pencapaian kompetensi siswa, serta penilaian disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam pembelajaran. Penilaian juga dapat dipergunakan untuk perbaikan dan peningkatan program penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penilaian haras dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyajian hasil, sampai dengan pemanfaatan atau tindak lanjut penilaian. Pelaksanaan penilaian atau asesmen pada dasarnya adalah prosedur atau langkah-langkah untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja siswa, yang dapat dilakukan melalui pengukuran dengan hasil bersifat numerik/kuantitaif, dan/atau non pengukuran dengan hasil bersifat deskriptif atau kualitatif. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu program dan berfokus kepada keberhasilan program tersebut atau kelompok siswa apakah berhasil atau gagal. Dalam lingkup mikro, maka evaluasi merupakan penilaian sistemik terhadap keberhasilan suatu program untuk mengetahui kemampuan, kreativitas, sikap, minat, bakat, dan sebagainya.
Dalam pelaksanaan penilaian haras memenuhi beberapa prinsip penilaian, yaitu: valid, reliabel, jujur, mendidik, berorientasi pada kompetensi, adil, terbuka, menyeluruh, terpadu, berkesinambungan, mengakui kompetensi yang telah dimiliki, dan menggunakan acuan kriteria. Berdasarkan perencanaan dan penafsiran hasil penilaian, maka acuan penilaian yang dipergunakan dapat menggunakan dua macam yaitu acuan norma dan atau acuan kriteria. Tes acuan norma berasumsi bahwa kemampuan orang berbeda dan digambarkan menurut distribusi normal. Hasil tes seseorang dibandingkan dengan hasil tes keseluruhan dalam kelompoknya, sehingga diketahui posisi seseorang tersebut. Sedangkan tes acuan kriteria berasumsi bahwa semua orang mampu relajar apa saja, kapan, dan dimana saja. Dalam acuan kriteria, penafsiran hasil tes selalu dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai siswa harus ditetapkan terlebih dahulu. Hasil-hasil pencapaian ketuntasan oleh siswa berdasarkan hasil tes dengan acuan kriteria ini dapat dipergunakan untuk perbaikan/remidi, pengayaan, atau percepatan, dan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu persyaratan untuk kenaikan kelas siswa.
Untuk mewujudkan sistem penilaian yang memenuhi kriteria di atas, maka dalam pelaksanaannya harus memperhatikan atau memenuhi kualitas penilaian itu sendiri, baik kualitas alat atau instrumen penilaian yang dipergunakan maupun kualitas dalam pelaksanaan penilaian itu sendiri. Kualitas instruyen ditentukan oleh kesahihan, kehandalan, dan efisiensi; sedangkan pelaksanaannya berkaitan dengan keadaan penilai, yang dinilai, cara menilai, dan kondisi penilaian. Kesahihan atau validitas berkaitan dengan ketepatan pengukuran, kehandalan atau reliabilitas berkaitan dengan keajegan hasil-hasil penilaian, dan efisiensi berkaitan dengan kemudahan dan murahnya penggunaan instrumen penilaian.
5. Pemenuhan Standar Pendidik
Seperti telah ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru bahwa “Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional”. Kualifikasi akademik ditempuh melalui pendidikan formal atau melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi akademik yang ditempuh melalui pendidikan formal adalah minimal diploma empat (D-IV) atau sarjana (SI) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Sedangkan kualifikasi akademik guru yang ditempuh melalui uji kelayakan dan kesetaraan adalah bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijasah dan pelaksanaannya dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi kewenangan untuk menguji untuk diangkat menjadi guru. Kualifikasi akademik yang melalui uji ini sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi guru dalam bidang-bidang yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi. Sedangkan standar kompetensi guru yang juga harus dipenuhi adalah terdiri dari: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sebagai bukti bahwa guru telah memenuhi persyaratan sebagai pendidik yang memenuhi standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi, maka diwajibkan juga memiliki sertifikat dalam jabatannya sebagai guru yang dapat diperoleh melalui sertifikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini telah ditetapkan melalui Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang “Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jab at an “.
6. Pemenuhan Standar Tenaga Kependidikan
Selain guru atau tenaga pendidik harus memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi, maka tenaga kependidikan lain juga harus memenuhi persyaratan, khususnya tentang kepala sekolah. Hal ini telah ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang “Standar Kepala Sekolah/Madrasah”. Dijelaskan bahwa untuk diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar kepala sekolah/madrasah Standar kepala sekolah pada jenjang SMP harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi kepala sekolah terdiri atas kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Kualifikasi umum meliputi: (a) memiliki kualifikasi akademik SI arai D-IV kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi, (b) pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun, (c) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya lima tahun, dan (d) memiliki pangkat serendah-rendahnya IIIC bagi PNS dan non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Kualifikasi khusus adalah: berstatus sebagai guru SMP, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP, dan memilki sertifikat kepala sekolah SMP yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Di samping kepala sekolah memenuhi persyaratan kualifikasinya, maka juga dituntut memenuhi kompetensinya, yaitu: kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Selanjutnya dalam hal pemenuhan tenaga kepandidikan lainnya, seperti laboran, tenaga tata usaha/karyawan, dan sebagainya dapat mengacu kepada peraturan lain yang maih relevan.
7. Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana
Standar sarana dan prasarana merupakan kebutuhan utama sekolah juga yang harus terpenuhi sesuai dengan amanat UUSPN No 20 Th 200, PP No 19 Th 2005, dan Permendiknas No 24 Th 2007. Selain itu, juga harus memenuhi dari ketentuan pembakuan sarana dan prasarana pendidikan yang telah dijabarkan dalam: (1) Keputusan Mendiknas Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan; (2) Pembakuan Bangunan dan Perabot Sekolah Menengah Pertama Tahun 2004 dari Direktorat Pembinaan SMP; dan (3) Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis Program Subsidi Imbal Swadaya: Pembangunan Ruang Laboratorium Sekolah Tahun 2007 dari Direktorat Pembinaan SMP. Standar sarana dan prasarana pendidikan yang dimaksudkan di sini baik mengenai jumlah, jenis, volumen, luasan, dan Iain-lain sesuai dengan kategori atau tipe sekolahnya masing-masing.
8. Pemenuhan Standar Pengelolaan
Sebagaimana juga telah ditetapkan dalam UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 19 Tahun 2005, dan lebih dijabarkan dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 bahwa “setiap satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional”, beberapa aspek standar pengelolaan sekolah yang harus dipenuhi adalah meliputi: (1) perencanaan program, (2) pelaksanaan rencana kerja, (3) pengawasan dan evaluasi, (4) kepemimpinan sekolah/madrasah, dan (5) sistem informasi manajemen.
Standar perencanaan program sekolah meliputi: rumusan visi sekolah, misi sekolah, tujuan sekolah, rencana kerja sekolah. Standar pelaksanaan rencana kerja sekolah, maka harus terpenuhi dan terealisasi beberapa aspek dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu: kepemilikan pedoman-pedoman sekolah yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis, struktur organisaisi sekolah, pelaksanaan kegiatan, bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan tenaga kependidikan, bidang sarana dan prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, budaya danyang berlaku secara nasional
lingkungan sekolah, dan peran serta masyarakat dan kemitraan. Standar pengawasan dan evaluasi yang harus juga dipenuhi dan dilaksanakan sekolah adalah: aspek-aspek program pengawasan, evaluasi diri, evaluasi dan pengembangan, evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan akreditasi sekolah. Kepemimpinan sekolah yang diharapkan dapat dipenuhi oleh sekolah antara lain: adanya kepala sekolah yang memenuhi persyaratan, minimal satu wakil kepala sekolah yang dipilih secara demokratis, kepala sekolah memiliki kemampuan memimpin (pengetahuan, keterampilan, dan perilaku) sekolah, dan terdapat pendelegasian sebagian tugas dan kewenangan kepada wakilnya. Sedangkan sistem informasi manajemen (SIM) merupakan suaru sistem yang mengaplikasikan berbagai bidang pendidikan berbasiskan komputer/internet. Hal ini diharapkan dapat dipenuhi oleh sekolah untuk mengelola dan hiendukung berbagai administrasi sekolah, memberikan fasilitas yang efisien, dan sebagai bentuk layanan informasi dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan.
9. Pemenuhan Standar Pembiayaan
Dalam UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 dan PP Nomor 19 Tahun 2005 telah ditetapkan bahwa setiap sekolah harus memenuhi standar pembiayaan yang memadai yang didasarkan atas kebutuhan pencapain ketuntasan kompetensi, .sebagaimana yang ada dalam kurikulum sekolah. Diasumsikan bahwa, makin tinggi standar prestasi atau hasil-hasil pendidikan yang dituntut atau ditetapkan, maka akan memerlukan pembiayaan yang makin tinggi pula. Rendahnya prestasi atau hasil-hasil pendidikan antara lain disebabkan oleh karena rendahnya standar pembiayaan pendidikan. Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama, baik pemerintah, masyarakat maupun orang tua siswa sesuai dengan kemampuan dan kewajiban masing-masing. Pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya investasi. Sekolah diharapkan mampu menggali potensi daerah, masyarakat, dan lingkungan untuk pemenuhan standar biaya tersebut. Sebagai gambaran, unit cost per anak per bulan untuk operasional pendidikan dapat mencapai lebih dari satu juta rupiah dengan standar mutu atau hasil pendidikan yang rata-rata masih dalam tingkatan menengah. Bagi sekolah SBI swasta, rata-rata biaya operasional per anak per bulan bisa mencapai lebih dari tiga juta rupiah dengan penetapan kriteria keberhasilan atau prestasi siswa minimal baik.
Namun demikian, penetapan standar pembiayaan pendidikan ini tetap harus memperhatikan aspek: gender, latar belakang ekonomi siswa/orang tua, demografi, geografi, perbedaan suku dan agama, dan sebagainya
Sumber buku Panduan Pelaksanaan SMP – SBI

About these ads

4 Tanggapan

  1. kami disini mencari tentang pembelajaran

  2. jika memang standar mutu ini dilaksanakan sebenarnya bukan hanya sulapan, saya yakin pendidikan di Indonesia akan benar2 qualified…. Info yang sangat menarik, trim’s

  3. trims artikelnya tambahan masukan buat saya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 297 pengikut lainnya.