Kebijaksanaan Pemerataan Pendapatan Bagian dari Pengelolaan Keuangan Negara

Kebijaksanaan Pemerataan Pendapatan Bagian dari Pengelolaan Keuangan Negara

Pemerataan pendapatan (redistribusi pendapatan/ distribution of income) merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah agar pendapatan masyarakat terbagi semerata mungkin diantara warga masyarakat. Pengertian merata di sini tidak berarti bahwa semua warga masyarakat pendapatannya dibuat sama, tetapi kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk memperoleh pendapatan.. Tujuannya adalah agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan keresahan dan kecemburuan sosial yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas nasional.

Ukuran pokok distribution of income dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu

1. The size distribution of income (The personal distribution of income)

Pengukuran atas dasar ini biasanya dilakukan oleh ahli ekonomi. Cara mengukurnya adalah masing-masing individu dicatat penghasilan per tahunnya dari sejumlah individu yang diteliti secara sampling. Penghasilan dinyatakan dalam satuan uang. Kemudian dikelompokkan berdasar urutan penghasilan dari terendah sampai tertinggi. Dari hasil pengelompokan tersebut akan diketahui kelompok golongan berpenghasilan rendah memperoleh berapa persen dari seluruh penghasilan nasional dan kelompok golongan paling kaya memperoleh berapa persen, selanjutnya dapat diketahui ada ketimpangan atau tidak.

2. The functional distribution of income (share distribution)

Ukuran ini menjelaskan tentang bagian pendapatan yang diterima oleh setiap faktor produksi (berapa yang diterima oleh buruh (upah), pengusaha (keuntungan), pemilik tanah (sewa), pemilik modal (bunga/jasa) sesuai dengan fungsi masing-masing faktor produksi)

Teknik Pemerataan Pendapatan

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk redistribusi pendapatan, antara lain :

1. transfer uang tunai (NIT, demogrant, WRS);

transfer uang tunai merupakan pemberian subsidi berupa uang tunai kepada orang yang termasuk berpenghasilan rendah. Model transfer tunai dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu

a. Model pajak pendapatan negatif (Negative Income Tax/NIT), maksudnya adalah bahwa pemerintah memberikan subsidi kepada penduduk yang dianggap tidak mampu. Persyaratannya adalah bahwa keluarga yang diberi subsidi merupakan keluarga yang penghasilannya di bawah pas-pasan dan nilai yang disubsidi adalah selisih antara penghasilan pas-pasan dengan penghasilan riil keluarga itu. Model NIT menguntungkan jika penghasilan keluarga yang bersangkutan itu rendah. Semakin besar keluarganya semakin menguntungkan. Oleh karenanya pemerintah membatasinya misalnya maksimum 5 jiwa dalam suatu keluarga. Dengan menggunakan angka persentase subsidi bagi tiap jiwa, maka mudah untuk menetapkan besarnya subsidi Formula untuk pemberian subsidi pada program NIT adalah T = r (YB – Yi).

T = besar transfer
r = tingkat pajak marginal, dinyatakan dalam persen (%)
YB = pendapatan pas-pasan (ditetapkan pemerintah)
Yi = pendapatan keluarga
YG = besar subsidi maksimum

Contoh :

Penghasilan pas-pasan yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 100.000/jiwa/bulan. Subsidi bagi mereka yang berpenghasilan di bawah pas-pasan 10 % / jiwa, dengan subsidi maksimum 5 jiwa ( YG). Jika suatu keluarga terdiri dari 5 jiwa ( ayah, ibu dan 3 anak). Pendapatannya Rp 200.000/ bulan. Dari contoh kasus ini dapat dihitung besar transfer yaitu

r = 5 x 10 % = 50 % atau 0,5
YB = 5 x Rp 100.000 = Rp 500.000
Yi = Rp 200.000
YG = 5 x 10 % x Rp 500.000
T = 0,5 ( 500.000 – 200.000) = Rp 150.000

Besar subsidi = Rp 150.000 < Rp 250.000. Besar penghasilan setelah disubsidi (Yd) adalah Rp 200.000 + Rp 150.000 = Rp 350.000

b. Model demogrant, yaitu suatu program subsidi uang tunai di mana semua anggota kelompok demografi menerima subsidi uang tunai yang sama, tanpa membedakan tingkat penghasilan mereka. Kelompok demografi adalah kelompok penduduk yang pendapatannya berada di bawah penghasilan pas-pasan. Persyaratannya adalah bahwa batas penghasilan pas-pasan ditetapkan pemerintah, yang disubsidi adalah keluarga di bawah penghasilan pas-pasan dan subsidi dihitung per jiwa dalam bentuk rupiah. Model ini menguntungkan jika penghasilannya tetap, dan pemerintah menetapkan besarnya subsidi per jiwa tinggi. Namun sulit menetapkan dengan tepat besarnya subsidi per jiwa dalam rupiah. Contoh :

Penghasilan pas-pasan yang ditetapkan pemerintah adalah Rp 200.000 untuk keluarga 5 jiwa. Besar subsidi per jiwa adalah Rp 50.000. Suatu keluarga dengan 5 jiwa mempunyai penghasilan Rp 150.000/bulan. Besar subsidi untuk keluarga tersebut adalah 5 x Rp 50.000 = Rp 250.000. Dengan demikian, penghasilan keluarga tersebut seluruhnya (setelah ditambah subsidi) adalah Rp150.000 + Rp 250.000 = Rp 400.000.

Contoh lain : Pemerintah akan memberikan subsidi bagi masyarakat yang penghasilannya di bawah pas-pasan. Setelah diadakan penelitian, pemerintah menetapkan bahwa keluarga 5 jiwa yang berpenghasilan pas-pasan adalah Rp 50.000/kapita/bulan. Jika subsidi yang diberikan adalah 10/kapitanya atau Rp 5000/jiwa. Untuk keluarga yang penghasilan per kapita per bulan Rp 50.000, maka subsidi untuk 5 jiwa = 5 x Rp 5000 = Rp 25.000 dan jumlah penerimaan seluruhnya adalah Rp 250.000 + Rp 25.000 = Rp 275.000

c. Model Subsidi Upah (Wages Rate Subsidies/WRS), yaitu subsidi yang diberikan kepada buruh yang bekerja harian dan penghasilannya di bawah upah pas-pasan. Semakin banyak upah buruh (sepanjang masih di bawah upah pas-pasan, semakin sedikit subsidinya). Namun subsidi maksimum juga ditetapkan dan upah minimum juga harus ditetapkan oleh pemerintah, selanjutnya setiap tambahan upah minimum disubsidi. Contoh : Pemerintah menetapkan upah minimum Rp 15.000/hari. Bagi perusahaan yang memberi upah di bawah minimum supaya disubsidi. Karena pemberian upah pada masing-masing buruh berdasarkan prestasinya, maka bagi buruh yang lain juga perlu diberi subsidi supaya adil. Misal setiap upah harian Rp 10.000 subsidinya Rp 5000. Upah terendah pada suatu perusahaan adalah Rp 10.000. Supaya mencapai upah minimum sesuai yang diwajibkan pemerintah, maka subsidinya adalah Rp 15.000 (ini merupakan subsidi maksimun)

2. transfer uang dan barang;

Dalam realisasinya, transfer uang tunai sebagaimana tersebut di atas, dapat juga diberikan sebagian dalam bentuk barang. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir penyimpangan maksud pemberian subsidi yang sesungguhnya.

3. program kesempatan kerja (PEP).

Kesempatan kerja merupakan hal yang sangat didambakan bagi orang yang belum bekerja. Pemerintah harus menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah tertentu. Tetapi dalam kenyataan program penciptaan kesempatan kerja pada sektor pemerintah maupun swasta di negara berkembang bahkan di negara maju sekalipun mengalami kesulitan. Di beberapa negara maju, mereka yang menganggur mendapat tunjangan atau subsidi.
Sumber Buku Administrasi Keuangan Publik Karya Enceng

Baca Artikel lain

Teori Biaya Produksi>>> Baca

Pendekatan dlm Pemasaran Hasil Pertanian >>>>>> Baca

Teori Penawaran dan Permintaan dalam Pertanian>>> Baca

Pasar Persaingan Sempurna dan tidak Sempurna >>>>>>> Baca

Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja >>> Baca

5 Comments

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s