Kondisi Administrasi Negara Saat Ini

Kondisi Administrasi Negara Saat Ini

Kondisi administrasi negara Indonesia saat ini, belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini dapat kita nilai dari banyaknya kritik yang dialamatkan pada instansi pemerintah, entah itu mengenai manajemennya, pelayanannya, ataupun organisasinya. Semua kritik dan keluhan yang disampaikan kebanyakan bermuara pada aparatur yang bertugas, mulai dari tingkat atas sampai bawah.
Di tengah era keterbukaan, arus informasi yang beredar dan masuk dalam arena publik, akan begitu cepat mendapat respon dari masyarakat, baik positif atau pun negatif. Respon positif, merupakan ukuran keberhasilan administrasi publik dalam menjalankan kinerjanya, respon negatif melambangkan ketidakberhasilan administrasi publik dalam menjalankan amanat yang diembannya. Respon-respon yang disampaikan oleh publik, dalam sekejap dapat beredar di mana-mana, entah di surat kabar, televisi, radio, atau pun alat komunikasi lain seperti handphone misalnya. Sehingga kesalahan ataupun ketidaknyamanan yang dirasakan rakyat akibat kinerja yang buruk dari intansi pemerintah (administrator negara), dalam sekejap dapat beredar di seluruh Indonesia, bahkan mungkin seantero jagad. Adanya peringkat Indonesia sebagai negara terkorup no.4 di dunia membuktikan hal itu.

Menurut Arie Soelendro, tanda-tanda yang memperlihatkan kurang cakapnya administrator negara dalam menjalankan tugasnya, antara lain:
1. terjadinya tingkat korupsi yang tinggi
2. merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah
3. ketiadaan good governance
4. adanya instansi pemerintah dengan programnya yang tidak beroperasi secara efisien dan efektif
5. ketertinggalan di bidang ekonomi

Selanjutnya Arie Soelendro mengatakan, ada dua faktor penting yang terkait dengan kondisi administrasi negara saat ini. Pertama, faktor sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan menyangkut tatanan, elemen-elemen dari sistem administrasi, prosedur atau mekanisme kerja, peralatan, sarana dan prasarana pelayanan publik. Pengembangan sistem administrasi perlu mendapat perhatian yang besar. Hal ini disebabkan begitu pentingnya pembangunan dan pengembangan sistem, baik dari segi kelembagaannya, prosedur, mekanisme koordinasi dan sinkronisasi, yang harus ditujukan pada pembangunan tata kepemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pembangunan sistem administrasi baik dalam skala mikro maupun makro perlu diarahkan pada terciptanya good governance. Sejalan dengan itu, perbaikan administrasi negara tidak lepas dari perbaikan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Semua prasyarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan kepemerintahan yang baik harus diwujudkan. Prasyarat itu antara lain, penciptaan iklim yang memprioritaskan mekanisme pasar yang berkeadilan, kepastian hukum, pemakaian praktek-praktek yang terbaik di bidang administrasi, menyediakan sistem insentif yang sepadan agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan sehat, serta membuka partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan public.
Kedua, faktor manusianya sebagai pelaku yang menjalankan sistem administrasi tersebut. Bertahun-tahun lamanya pendekatan yang dipakai dalam sistem administrasi pemerintahan adalah command and control, perencanaan terpusat, kewenangan dan pembagian kekuasaan yang juga terpusat, serta budaya pelaku pejabat pemerintah yang lebih superior terhadap masyarakat yang dilayani. Walaupun sudah banyak anjuran dan himbauan dari ara pejabat tinggi pemerintahan bahwa pejabat pemerintah dan pegawai negeri adalah abdi negara, namun demikian ternyata tidak mudah untuk mengubah dengan cepat pejabat pemerintah dan pegawai negeri untuk supaya benar-benar berorientasi melayani masyarakat. Jika mungkin bahkan lebih jauh lagi instansi pemerintah bukan hanya melayani saja tetapi lebih memberi kewenangan kepada masyarakat untuk mengatur dan menolong dirinya sendiri.

Usaha-usaha dalam menciptakan salah satu fungsi administrasi publik sebagai suatu jenis jasa pelayanan yang berorientasikan kepada pasar perlu diperkenalkan. Iklim yang memungkinkan pelayanan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah bersaing dengan pelayanan yang dilakukan swasta juga perlu diciptakan. Usaha-usaha ini memang masih dianggap sebagai ancaman bagi para pegawai negeri dan pejabat pemerintahan, dari pada sebagai peluang perbaikan kondisi administrasi pemerintahan saat ini. Kebijakan yang telah digariskan oleh Presiden dalam berbagai kesempatan bahwa diperlukan peran masyarakat yang lebih besar dalam melakukan pembangunan perlu didukung oleh semua pihak. Kebijakan realokasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnnya untuk menciptakan kondisi pasar yang sehat agaknya perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

Sistem insentif yang sepadan dan pengegakan hukum yang jelas sehingga mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan perlu segera dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Sistem insentif yang sepadan ini akan menumbuhkan kader-kader pegawai dan pejabat pemerintahan yang profesional. Sedangkan kepastian hukum akan membuka mata dan telinga semua orang bahwa perlakuan terhadap pelanggaran hukum dan kejahatan telah jelas. Sehingga orang yang salah akan pasti dihukum, dan orang yang bekerja baik akan mendapat penghargaan.

Berdasarkan hasil riset di negara maju para ahli memperkirakan bahwa pembangunan sistem harus merupakan usaha yang lebih besar yaitu sekitar 85% sedangkan pembangunan unsur manusianya 15% saja. Angka-angka itu tidaklah penting, yang lebih penting lagi adalah bahwa perbaikan-perbaikan sistem perlu mendapat porsi yang besar dengan tidak mengabaikan perbaikan faktor manusianya.

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s