Berbagai Model Sistem Pemerintahan di Dunia

Berbagai Model Sistem Pemerintahan di Dunia

Model Sistem Pemerintahan Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah suatu negara raksasa (super power) yang mendapatkan kemerdekaannya melalui revolusi tahun 1776, dan setelah melalui proses yang cukup panjang maka tahun 1787, Sidang Majelis Konstituante sampai pada satu titik yaitu menerima dasar demokrasi Amerika, yang tetap tegak sampai sekarang yakni Konstitusi (UUD) Amerika Serikat. Sistem pemerintahan Amerika Serikat berdasarkan yang konstitusi ini bermaksud menegakkan demokrasi dan kebebasan warga negara.
Ciri-ciri penting pemerintahan Amerika Serikat antara lain:
1.Amerika Serikat adalah suatu negara Republik Federasi yang demokratis;
2.sebagai negara Federasi maka terdapat pembagian kekuasaan konstitusional antara Pemerintah Federal (Serikat) dan Pemerintah Negara-negara Bagian atau State;
3.pemerintahan oleh rakyat (Government by the people) mengakui bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang terlihat dalam proses pemilihan umum;
4.terdapat pemisahan kekuasaan yang tegas antara Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif baik mengenai organ pelaksana maupun fungsi kekuasaan-kekuasaan badan-badan tersebut yang saling membatasi satu sama lain dengan asas checks and balances;
5.negara-negara Bagian mempunyai hak yang sama;
6.keadilan ditegakkan melalui Badan Yudikatif yaitu Mahkamah Agung (Supreme Court) yang bebas dari pengaruh kedua badan lainnya (Legislatif dan Eksekutif) dan menjamin hak-hak kebebasan dan kemerdekaan individu serta menjamin tegaknya hukum (rule of law);
7.suprastruktur politik ditopang oleh infrastruktur politik yang menganut sistem bipartisan.

Model Sistem Pemerintahan Inggris
Negara Inggris sebagai “Mother of Parliaments” telah banyak memberikan sumbangan kepada peradaban dunia, khususnya sumbangan terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Namun demikian, bentuk pemerintahannya kurang jelas didefinisikan dan agak sulit untuk dimengerti. Pulau Britania Raya, yang merupakan bagian utama dari Kerajaan Inggris Raya (the United Kingdom) terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Inggris, Skotlandia, dan Wales.
Beberapa ciri penting dari Pemerintahan Inggris adalah sebagai berikut.
1.Negara Kesatuan (unitary state) dengan sebutan United Kingdom.
2.Konstitusinya adalah hukum dasar yang memberikan dan membatasi kekuasaan untuk memerintah dan tidak tertulis.
3.Kekuasaan tidak dipisahkan, tetapi bercampur baur.
4.Parlemen adalah bicameral, terdiri dari House of Commons atau Majelis Rendah dan House of Lords atau Majelis Tinggi. Parliament Sovereingnity, merupakan salah satu prinsip fundamental dari konstitusi.
5.Kabinet, adalah kelompok inti menteri-menteri yang dikepalai oleh Perdana Menteri.
6.Her Majesty’s Opposition, adalah prinsip fundamental kedua dari konstitusi yang tak tertulis.
7.Mahkota hanyalah tituler, bukanlah kekuasaan politik. Ia merupakan simbol keagungan, kedaulatan, dan kesatuan nasional, sama seperti bendera dengan lambang Union Jack; tetapi menteri-menterilah yang sebenarnya memerintah.
8.Civil service (dinas sipil) adalah pegawai karier yang mengadministrasikan hukum dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan eksekutif dan parlementer.
9.Pemerintah Daerah sampai titik tertentu didesentralisasikan, dengan kekuasaan ada di tangan Council yang dipilih oleh rakyat di daerah.
10.Badan Peradilan ditunjuk oleh Kabinet.
11.Habeas Corpus adalah hak sipil yang fundamental.
12.The rule of Law, terdiri atas 3 prinsip :
a.hukum yang dibuat oleh Parlemen mempunyai supremasi absolut atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut rakyat;
b.kesamaan di depan hukum, klas-klas dianggap subjek-subjek yang sama oleh hukum, pegawai pemerintah mendapat perlakuan sama dengan warga negara biasa di depan pengadilan;
c.konstitusi adalah akibat, bukan sebab dari hak-hak individu. Pengadilan menetapkan hak-hak ini atas dasar kebiasaan dan statuta yang ditetapkan oleh Parlemen.
Negara Kesejahteraan (Welfare state), karena rakyatnya telah bersepakat bahwa mereka harus mempunyai standar-standar minimum dalam kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Model Sistem Pemerintahan Republik Perancis
Secara ringkas ciri-ciri pemerintahan Perancis sekarang ini (Republik Kelima) adalah sebagai berikut.
1.Perancis adalah negara kesatuan, demikian pula pada zaman Republik ke Empat.
2.Konstitusinya adalah tertulis, tetapi konstitusi Perancis lebih kaku (regid).
3.Pemisahan kekuasaan nampak agak jelas, legislatif di tangan Parlemen, eksekutif di tangan Presiden dan yudicial di tangan badan kehakiman.
4.Parlemen adalah bicameral, terdiri dari Sidang Nasional (National Assembly) dan Senat tidak terdapat Parliament Sovereignity, Presiden kepala eksekutif tidak dipilih oleh Parlemen, tetapi oleh “electoral College” yang terdiri dari wakil municipal (daerah-daerah/kota-kota).
5.Kabinet, terdiri dari Dewan Menteri-Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri.
6.Dewan Konstitusi, yaitu suatu dewan yang beranggotakan 9 orang yang diangkat secara sama oleh Presiden, Ketua Assemblee dan Ketua Senat. Tugas utamanya ialah:
a.mengawasi ketertiban dalam proses pemilihan Presiden dan Parlemen;
b.mengawasi pelaksanaan referendum;
7.mengawasi agar tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.
8.Civil Service terdiri dari pegawai-pegawai karir yang menterjemahkan kehendak Parlemen ke dalam hak-hak kehidupan dan memaksakan kewajiban kepada orang-orang Perancis.
9.Pemerintahan Daerah, dilaksanakan dengan sistem dekonsentrasi bersamaan dengan desentralisasi, dan memiliki daerah-daerah yaitu departemen dan commune.
10.Kekuasaan peradilan, berada di tangan para hakim yang diangkat oleh eksekutif. Terbagi menjadi dua, yaitu peradilan kasasi (Court of Casation) dan peradilan hukum administratif meningkat ke Conscil d’Etat. Dalam perkara-perkara yang sulit peradilan dilakukan Tribunal des Conflits.

Model Sistem Pemerintahan Rusia
Semenjak perubahan besar yang terjadi, model sosialis telah kehilangan daya tariknya. Pemimpin-pemimpin Soviet tidak bisa lagi membujuk rakyatnya bahwa masa depan Komunisme yang cerah, ketika semua sama dan semua kebutuhan dapat terpenuhi, akan tiba. Ketika sistem Komunis runtuh secara menyeluruh, hal ini mengindikasikan betapa sedikitnya dukungan terhadap komunisme. Akan tetapi ternyata lebih mudah untuk membubarkan struktur komunis daripada menggantikannya dengan struktur yang baru.
Rezim Soviet mengambil alih kekuasaan pada tahun 1917 yang berniat untuk membentuk masyarakat sosialis di Rusia dan kemudian, menyebarkan sosialisme revolusioner ke seluruh dunia. Sosialisme, sebagaimana Partai Komunis Rusia memahaminya, berarti suatu masyarakat tanpa kepemilikan pribadi dari produksi, di mana negara memilikinya dan mengawasi semua asset ekonomi yang penting dan di mana kekuasaan politik dilakukan atas nama masyarakat pekerja. Vladimir Ilyich Lenin (1870-1924) adalah pemimpin dari Partai Komunis Russia dan kepala pemerintahan Soviet Rusia yang pertama. Pemerintahan Soviet membagi kekuasaan antara soviets, yang merupakan organisasi melalui mana para pekerja dan petani menyuarakan kepentingan mereka. dan Partai Komunis yang mengatur soviets.
Lenin menjamin bahwa struktur organisasi dari Partai Komunis memaksimalkan pengawasan dari pusat atas seluruh level pemerintahan. Partai sendiri dijaga untuk tetap kecil, menekankan bahwa keanggotaan partai merupakan suatu hak istimewa dan suatu keharusan. Pada level yang lebih tinggi lagi, partai diorganisasikan sepanjang garis teritorial. Setiap subdivisi daerah memiliki organisasi partai.
Pada posisi puncak, kekuasaan terakhir untuk memutuskan kebijakan dipegang oleh Politbiro. Politbiro merupakan komite suatu kelompok kecil, senantiasa melakukan pertemuan secara teratur, yang beranggotakan sekitar 12 orang pemimpin-pemimpin negara yang paling kuat, yaitu: Sekretaris Jenderal Partai Komunis, Ketua Lembaga Kementerian, beberapa sekretaris senior dari komite Pusat PKUS, satu atau dua orang sekretaris pertama dari organisasi Partai Komunis gabungan republik-republik, Menteri Pertahanan, Ketua KGB, dan Menteri Luar Negeri.
Kelemahan yang paling serius dari rezim terdahulu adalah ketidakmampuan mereka di dalam mengalihkan kekuasaan secara teratur dan damai dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain. Kemudian, pemerintahan Mikhail Gorbachev yang sangat menekankan pada keterbukaan, glasnost, dalam hubungan antara pemimpin-pemimpin politik dan masyarakat, menekankan bahwa yang terpenting efektivitas partai sangat tergantung pada perbaikan ekonomi dari negara dan masyarakat. Awal tahun 1987, dia tidak hanya berupaya melaksanakan demokratisasi politik, tetapi juga menekankannya melalui suatu reformasi dengan mengadakan pemilihan untuk pemerintahan lokal. Dia melegalisasi kepemilikan pribadi atas perusahaan dan kerja sama bisnis dan mendukung para pengusaha untuk memperkecil kesenjangan ekonomi akibat inefisiensi dari sektor negara.
Radikalisme Gorbachev menerima dukungan yang begitu dramatis melalui perkembangan yang begitu menakjubkan tahun 1989 di Eropa Timur. Semua penguasa mengakhiri blok sosialis dan membuka jalan bagi rezim parlemen yang multi partai melalui suatu revolusi tak berdarah (kecuali Rumania). Bubarnya Komunisme di Eropa Timur ini berarti ikatan-ikatan partai, kerjasama kepolisian, perdagangan ekonomi dan aliansi militer yang telah dibangun sejak Stalin memaksakan Komunis atas Eropa Timur setelah Perang Dunia II, lenyap.
Republik Rusia mempunyai konstitusinya sendiri dan membentuk Kongres Wakil-wakil Rakyat dan Supreme Soviet. Dengan berakhirnya Uni Soviet, lembaga perwakilan ini menjadi organ utama dari kekuasaan legislatif. Boris Yeltsin dipilih sebagai presiden dari Federasi Russia pada bulan Juni 1991.
Yeltsin menunjuk kepada model “Republik Presidensial”. Sebagaimana di Perancis, konstitusi mengakui dwi-eksekutif, di mana pemerintah memerlukan kepercayaan dari parlemen, tetapi presiden tidak. Presiden diberi kekuasaan untuk mengumumkan keputusan-keputusannya dengan kekuatan hukum, meskipun keputusannya tersebut melanggar hukum yang berlaku dan bisa ditolak oleh parlemen. Presiden menunjuk perdana menteri atas persetujuan parlemen. Duma bisa menolak pilihan presiden tersebut, akan tetapi apabila sampai tiga kali kesempatan presiden gagal memperoleh persetujuan Duma maka dia dapat membubarkan Duma dan menyelenggarakan pemilihan yang baru. Pembubaran juga dilakukan saat Duma tidak lagi memperoleh kepercayaan di dalam pemerintah. Mosi tidak percaya yang pertama mungkin bisa saja diabaikan oleh presiden dan pemerintah. Akan tetapi, untuk yang kedua, presiden harus membubarkan parlemen atau pemerintah. Kekuasaan presiden untuk membubarkan parlemen juga dibatasi oleh konstitusi. Dia tidak dapat membubarkan parlemen dalam satu tahun pemilihannya, atau ketika parlemen mempunyai tuntutan dakwaan atas presiden, atau ketika presiden menyatakan keadaan bahaya atas seluruh Russia, atau dalam enam bulan dari saat habisnya jabatan presiden.
Berbeda dengan banyak sistem parlementer, di Russia pembentukan pemerintah tidak secara langsung ditentukan oleh komposisi partai di parlemen. Paling tidak, hubungan antara distribusi kekuatan partai dalam Duma dan keseimbangan politik pemerintah dihilangkan sama sekali. Sekalipun demikian, komposisi pemerintahan telah memperlihatkan upaya Presiden Yeltsin untuk membawa wakil-wakil partai politik dan aliran-aliran politik yang ada. .
State Duma telah muncul sebagai sebuah lembaga yang aktif. Oposisi Presiden Yeltsin dan kebijakan-kebijakannya lebih banyak di lembaga ini daripada sekutu-sekutunya, tapi tidak ada satu pun partai atau koalisi yang merupakan mayoritas. Berbeda dengan Dewan Federasi, Duma diatur oleh faksi-faksi partai. Wakil masing-masing faksi mengisi badan pengarah, yaitu Dewan Duma. Dewan Duma membuat keputusan-keputusan dasar dalam Duma dengan menghormati agenda legislatif dan proses-proses yang tengah berlangsung di Duma, dan juga beberapa undang-undang. Duma juga memiliki 23 komisi di mana kepemimpinan dan keanggotaannya didistribusikan secara tidak merata untuk tiap-tiap faksi.

Model Sistem Pemerintahan Cina
Selain sebagai negara terpadat penduduknya di dunia, Cina juga merupakan negara dengan peradaban tertua di dunia. Sejarah peradaban Cina dimulai ketika Mao Zedong memerintah dengan memimpin revolusi komunis yang sangat mencela bentuk kekaisaran Cina terdahulu yang sangat feodal. Feodalisme ini membuat Cina berbeda dari negara-negara Eropa bahkan Jepang. Birokrasi di Cina terdiri dari orang-orang yang terlatih dalam tradisi Kong Fu Tze, oleh karenanya para pegawai dipilih melalui sistem ujian tertentu untuk menguji pengetahuan tentang Kong Fu Tze.
Mao Zedong adalah orang yang kontra, paling kaya dan meninggalkan warisan yang dapat membawa sistem politik Cina dan generasi rakyatnya ke arah yang stabil. Ia adalah orang yang menuntut adanya investigasi dan penelitian, tetapi mengabaikan kenyataan untuk menghilangkan paham utopisnya. Ia pun orang yang berpendidikan dan intelek. Dalam masa revolusi, ketika Mao dan perubahan yang dipimpinnya masih terbatas pada wilayah pedesaan, ia tetap menekankan perlunya menggabungkan teori dan praktek. Mao bukan orang yang memutarbalikkan teori Marxist, sebab ia menganut Marxist sebagai orang yang peduli terhadap revolusi.
Republik Rakyat Cina yang secara resmi diproklamasikan pada tanggal 1 Oktober 1949, secara relatif masih merupakan sistem politik baru. Pengaruh yang paling langsung terhadap Komunisme Cina, yaitu lingkungan revolusioner, komunisme Soviet, dan sejarah Partai Komunis Cina sendiri sebelum tahun 1949, umumnya merupakan fenomena-fenomena abad keduapuluh. Akan tetapi, tradisi politik pra-modern Cina, yang secara resmi berakhir dalam tahun 1911 dengan runtuhnya Dinasti Ching (Manchu), mempunyai pengaruh besar pada pemerintahan sekarang.
Struktur pemerintahan daerah di Cina pada dasarnya terdiri dari tiga tingkat pemerintahan resmi – provinsi, kabupaten, dan dasar – ditambah berbagai unit lain di bawah atau di antara tingkat-tingkat ini. Dari sudut pandangan warganegara, unit-unit yang paling penting adalah unit-unit yang ada di bawah tingkat pemerintahan dasar. Unit-unit ini meliputi kantor-kantor polisi dan kantor-kantor cabang kecil yang dibentuk oleh pemerintah-pemerintah tingkat dasar dan berbagai unit pemukiman dan produksi seperti desa-desa, toko-toko koperasi pertanian, rukun kampung, kota, sekolah-sekolah, pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, dan unit-unit angkatan bersenjata. Selain itu, Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) merupakan organ penting ketiga dalam struktur politik nasional di Cina.
Organisasi partai menguraikan atas peniruan secara umum di level bawah suatu sistem. Masing-masing 30 provinsi di Cina dikepalai oleh 30 komite partai, yang terdiri dari komite tetap dan sekretaris partai. Anggota komite tetap memiliki divisi pekerja yang banyak seperti cabang tingkat pusat. Mereka pun melakukan propaganda di tingkat provinsi, organisasi departemen lain, seperti inspeksi disiplin tingkat provinsi.
Tiga peranan politik penting – aktivis, kader, dan anggota partai – mendominasi kepemimpinan dalam sistem politik Cina. Aktivis adalah: warganegara biasa, tidak memegang jabatan resmi, yang memiliki kepentingan, inisiatif, atau tanggung jawab khusus dalam kehidupan publik. Kader adalah mereka yang mempunyai kedudukan pimpinan resmi dalam suatu organisasi, biasanya berupa jabatan full-time. Sedang tentang anggota partai tentu saja seperti umumnya anggota partai. Menjadi seorang aktivis umumnya merupakan langkah pertama dalam proses rekrutmen politik atau proses menjadi pemimpin politik, dan sebagian kader dan anggota PKC baru berasal dari aktivis.
Kekuasaan pembuatan keputusan tertinggi ada di tangan Politbiro PKC dan Komite Tetap. Para anggota Politbiro melaksanakan semua rapat PKC yang penting, dan tidak ada mekanisme teratur yang bisa dipakai oleh organ-organ lain untuk menolak keputusan-keputusan Politbiro. Kelompok kecil ini telah memperluas proses pembuatan kebijaksanaan dengan seringkali mengadakan pertemuan dengan kelompok-kelompok elite lain yang memberi informasi, memperbaiki, mendukung, dan mengkritik rencana.
Akhir tahun 1990-an dan awal abad selanjutnya, Cina menghadapi sejumlah penurunan tantangan kebijakan publik, termasuk kontrol terhadap: korupsi, membangun alat-alat efektif untuk mengatur makro ekonomi, memecahkan berbagai masalah sosial, melindungi hak asasi manusia dan hak milik intelektual, meyakinkan kestabilan dan pertumbuhan persediaan makanan dan melindungi lingkungan.
Sistem politik Cina mempercayakan pelaksanaan peraturan kepada berbagai struktur, meliputi birokrasi pemerintah, partai, dan militer dan sistem-sistem komunikasi yang mereka kuasai; organ-organ pengelolaan dari unit-unit primer; dan banyak komite-komite organisasi-organisasi, dan pertemuan-pertemuan rakyat yang mengerahkan penduduk untuk menjalankan langsung program-program pemerintah. Sementara itu terdapat tiga tema pokok dari revolusi Cina adalah kemerdekaan dan penyatuan bangsa, pembangunan ekonomi dan sosial, dan integrasi masyarakat dan negara.
Birokrasi Cina merupakan birokrasi yang besar, yang secara luas didistribusikan melebihi besarnya isu-isu yang berkembang dan seperti dalam semua sistem politik, perbedaan birokrasi menjadi perhatian. Sejak banyaknya kebijakan publik memutuskan perlu persetujuan lebih dari satu birokrasi untuk diimplementasikan, tindakan koordinasi di antara birokrasi yang berbeda dapat menjadi proses yang sulit dan membutuhkan waktu. Berbagai komisi dan kelompok Dewan Negara dibentuk seperti badan kementerian utama yang dapat memaksakan berbagai birokrasi untuk setuju dengan keputusan pusat.
Birokrasi Cina pun meluas dari atas sistem menuju ke bawah, tetapi organisasi birokrasi pada tingkat bawah awalnya bertanggung jawab kepada pimpinan tingkat daerahnya (provinsi, daerah, atau perkotaan), meskipun diawasi oleh kementerian di Beijing. Hal ini sering merupakan proses yang sulit dan komplek untuk mendapatkan birokrasi lokal guna mengimplementasikan keputusan yang dibuat di Beijing. Dengan memandang rendah sistem Leninis di Cina, birokrasi pusat jarang memperoleh kesuksesan dalam memerintahkan birokrasi tingkat bawahnya untuk menyelesaikan keputusan sentral, terutama dalam keputusan keterlibatan komitmen sumber daya, birokrasi tingkat bawah berada dalam posisi yang baik untuk tawar-menawar dengan mengimbangi tingkat yang lebih tinggi untuk menjamin keuangan dan manfaat lain.

Model Sistem Pemerintahan Jepang
Di antara beberapa tingkat dan jenis pemilihan yang ada di Jepang dewasa ini adalah pemilihan umum yang memilih anggota-anggota Majelis Rendah dari Diet Nasional. Selain pemilihan umum ini, di tingkat nasional terdapat beberapa jenis pemilihan lain: (1) pemilihan untuk keanggotaan Majelis Tinggi dari Diet Nasional, (2) referendum-referendum reguler untuk menentukan pejabat Mahkamah Agung, dan (3) referendum atau pemilihan khusus mengenai usul perubahan konstitusi, tetapi perubahan konstitusi belum pernah terjadi di Jepang di zaman sesudah perang itu. Di tingkat daerah, gubernur dan dewan provinsi, walikota, dewan kota, dan dewan desa dipilih melalui pemilihan tingkat daerah, dan di tingkat ini juga diciptakan jenis pemilihan atau referendum khusus untuk menangani masalah khusus.
Partai politik bukanlah barang baru di Jepang. Dalam bentuk-bentuk yang berbeda partai-partai itu telah ada sejak 1874. Asal-usul partai konservatif saat ini, Partai Demokrat Liberal (Jiyuminshuto), dapat ditelusuri kembali sampai pada awal 1880-an, dan Partai Sosialis Jepang (Nihon Shakaito) paling tidak sampai pada 1925. Dan Partai Komunis Jepang (Nihon Kyosanto) telah berdiri sejak 1922. Hanya status dan kekuatan partai-partai itulah yang berubah pada periode sesudah Perang Dunia II ini. Kalau sebelum Perang Dunia II keanggotaan dalam Majelis Rendah yang mereka perebutkan hanya memiliki kekuasaan politik yang sangat terbatas maka sejak 1947 keanggotaan dalam dewan itu sangat menentukan karena dewan itu merupakan sumber wewenang legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan yang baru. Dengan demikian berarti status dan peranan partai, yang merupakan isi dari dewan itu, mengalami kenaikan luar biasa. Juga sekaligus menunjukkan bahwa naik-turunnya status dan peranan partai ditentukan oleh naik-turunnya status dan peranan Majelis Rendah dalam Diet Nasional.
Bila kita melihat situasi kepartaian umumnya di Jepang, nampak beberapa cirinya yang utama. Pertama, tidak satu pun di antara partai-partai itu kecuali mungkin Komeito yang betul-betul merupakan organisasi massa. Kedua, partai-partai utama Demokrat Liberal dan Sosialis -merupakan partai yang tidak stabil dan secara internal tidak bersatu. Akhirnya, harus diperhatikan bahwa walaupun situasi kepartaian sejak 1955 memunculkan dua partai politik utama dan saling bersaing, Jepang tidak memiliki sistem dua-partai seperti yang dikenal di sistem Anglo-Sakson. Karena itu, sistem kepartaian Jepang ini lebih tepat disebut sebagai “sistem satu-setengah partai’, suatu situasi di mana Demokrat Liberal cenderung untuk tetap berkuasa memerintah Jepang, sedang Sosialis cenderung untuk tetap berperan sebagai opposan.
Struktur kelompok kepentingan di Jepang pada tahun 1960-an sudah mendekati jenis “modern”. Di antara kelompok-kelompok kepentingan pertanian yang terorganisasi secara nasional yang paling penting barangkali adalah Serikat Petani Jepang (Nichino), Federasi Perkumpulan Koperasi Pembelian Pertanian Nasional (Zenkoren), Federasi Koperasi Pemasaran Pertanian Nasional (Zenhanren), Federasi Koperasi Asuransi Pertanian (Kyosairen), dan Perkumpulan Kehutanan Jepang (Nichirinkyo). Jenis kelompok kepentingan lain yang bisa ditambahkan dalam daftar ini adalah perkumpulan daerah dan desa walaupun tidak khusus berciri pertanian: Perkumpulan Kota dan Desa (Zenkoku hosonkai) atau perkumpulan Nasional Ketua-Ketua Dewan Kota dan Dewa (Zenkoku Chosongikai Gichokai).
Tetapi, yang betul-betul berpengaruh besar adalah wakil-wakil organisasi usahawan dan organisasi buruh. Yang paling aktif secara politik di antara kelompok-kelompok usahawan adalah Federasi Organisasi Majikan Jepang (Nikkeiren) dan Liga politik Perusahaan Menengah dan Kecil Jepang (Chuseiren). Organisasi usahawan yang lain, seperti Federasi Organisasi-organisasi Ekonomi (Keidanren) dan Perkumpulan Manajemen Jepang (Doyukai), juga bergerak memperjuangkan kepentingan dunia usaha.
Ciri-ciri dan sifat-sifat kepemimpinan politik Jepang sesudah perang sangat sulit untuk dinilai. Tradisi maupun praktek kehidupan Jepang sedikit sekali menekankan pada “pemimpin-pemimpin” secara individual dan “kepemimpinan” dibanding dengan kultur Barat. Kecenderungan ini diperkuat oleh sifat multi-faksi dari kepemimpinan partai politiknya, dan besarnya peranan komite dan teknik-teknik, konsensus lainnya dalam pembuatan keputusan.
Suatu penelitian tentang penunjukan dari pembentukan kabinet-kabinet konservatif akhir-akhir ini akan menunjukkan pengaruh perang, kekalahan perang, dan pendudukan Amerika terhadap sifat kepemimpinan politik Jepang sesudah Perang Dunia II. Tokoh-tokoh militer dan wakil-wakil dari lingkungan istana dan aristokrat yang begitu kuat berpengaruh dalam kabinet sebelum perang sekarang tidak muncul lagi. Di antara kelompok elite sebelum perang, hanya politisi partai, birokrat, dan wakil-wakil dunia usaha yang masih tetap memegang posisi. Beban kekalahan perang, pembersihan yang didorong oleh Amerika atas unsur-unsur militer dan ultra-nasionalis dari jabatan-jabatan pemerintahan, dan diberlakukannya Konstitusi baru secara serempak telah menyingkirkan pemimpin-pemimpin tradisional dari jabatannya; akibat kekosongan kepemimpinan itu muncullah muka-muka baru di kalangan puncak partai-partai konservatif, yang sebagian besar masih tetap berada di tempatnya sampai sekarang.

Model Sistem Pemerintahan Brunei Darussalam, Singapura dan Indonesia
Keinginan untuk meningkatkan perekonomian bagi negara-negara di Kawasan Asia Tenggara dan persamaan nasib sebagai negara yang pernah dijajah oleh bangsa lain, telah mendorong 5 (lima) menteri luar negeri, yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Narsisco Ramos (Filipina), Rajaratnam (Singapura), dan Thanat Khoman (Muangthai) mengadakan sidang di Bangkok, Muangthai. Sidang kelima menteri luar negeri tersebut kemudian menghasilkan Deklarasi Bangkok dan Association of South East Asian Nations (ASEAN) secara resmi didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Saat ini ASEAN beranggotakan sepuluh negara, yaitu: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam.
Brunei Darussalam merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang terkenal sangat makmur. Brunei Darussalam yang merupakan anggota ke-6 ASEAN ini mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada tanggal 1 Januari 1984. Kepala negara Brunei Darussalam adalah seorang Sultan yang sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri). Kendatipun wewenang serta kekuasaan Sultan yang diberikan Konstitusi begitu besar, namun sistem pemerintahan Brunei Darussalam bersifat demokratis. Tetapi dalam hal cara pemilihan para birokrat di Brunei cenderung dengan sistem rekruitmen tertutup. Sistem ini tidak menyerap personil dari seluruh lapisan masyarakat.
Singapura adalah salah satu negara anggota ASEAN yang pada awalnya merupakan negara bagian dari Negara Malaysia yang berbentuk serikat atau federal. Namun, setelah tanggal 9 Agustus 1965 melepaskan diri dari Negara Federasi Malaysia sehingga Singapura menjadi negara yang merdeka dan berdaulat serta berhak mengatur pemerintahannya sendiri (Republik), dan sejak September 1965 bergabung dengan organisasi Persemakmuran Inggris. Presiden Singapura tidak mempunyai kekuatan riil (nyata). Kabinet yang terdiri dari perdana menteri dan menteri-menterilah yang memegang kekuasaan secara nyata.
Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang berideologi Pancasila dan mempunyai beraneka ragam suku dan agama. Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 ditegaskan sebagai berikut.
1.Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas Hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat).
2.Sistem Konstitusional.
3.Pemerintahan berdasar atas konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
4.Kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR.
a.Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan yang bernama “Majelis Permusyawaratan Rakyat” sebagai penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia.
b.Majelis ini menetapkan UUD serta GBHN, mengangkat Kepala Negara (Presiden), dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden).
c.Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang ditetapkan oleh Majelis.
5.Presiden ialah penyelenggara tertinggi pemerintah negara di bawah MPR.
6.Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
7.Menteri Negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.
8.Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
Sumber buku Perbandingan PemerintahanKarya Dede Mariana

Baca Artikel Lain

Kebijaksanaan Pemerataan Pendapatan Bagian Dari Pengelolaan Keuangan Negara>>>>> Baca

bahasa ragam media-pada kolom coffee break harian radar Tarakan-edisi juli-2008 bab 1;>>>>> Baca

Tipe Data Statistik ;>>>>>>>>>>>> Baca

elemen statistik;>>>>>>>>> Baca

ilmu Gizi >> Baca

About these ads

85 Tanggapan

  1. selama hampir seabad indonesia merdeka, selama itu pula berada dalam keterpurukan….coba kita bayangkan indonesia berbentuk serikat…sepertinya akan lebih mudah untuk berkembang tuch…..

  2. emang segampang membalikkan tangan ngubah bentuk negara indonesia menjadi serikat…mau berkembang ya dari segi kesiapan mental dan nurani. punya motivasi nggak tuk berkembang..apapun bentuk negara kita,asalkan nggak ada KKN di jamin bisa berkenbang kok…
    to mhd.zuchri fachrun,

    • BENAR….YANG HARUS KITA UBAH BUKAN BENTUK PEMERINTAHANNYA…AKAN TETAPI MENYADARKAN OKNUM2 YANG MERUSAK BANGSA INI… YANG TIDAK MAU DIAJAK UNTUK MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG MAJU.. YANG ADA HANYA KEKUASAAN, HARTA,….ANDAI SAJA MEREKA PUNYA MORAL YANG MAU TAU DENGAN KETERPURUKAN BANGSA INI… SAYA YAKIN BISA BANGSA INDONESIA MAJU…

      • SEBUAH PERTANYAAN BUAT ANDA,,,, SAMPAI KAPAN KITA SEMUA INGIN MENUNGGU MORAL BANGSA INDONESIA MENGARAH KE MORAL YANG JAUH LEBIH BAIK DEMI KESEJAHTERAAN BERSAMA? TIDAK ADAKAH SISTEM PEMERINTAHAN YANG BISA MENGUBAH MORAL TERSEBUT? AGAR KITA SEMUA TIDAK HANYA SEBATAS MENUNGGU ALIAS BERDO’A SAJA TAMPA USAHA MENUNGGU MORAL TERSEBUT!

  3. trz,, model sistem pemerintahan malaysia, thailand, filiphina, vietnam, birma gmn???

    repp pLizz..

  4. Ya, benar Indonesia ini memang rada aneh… Merdeka paling dulu diantara negara-negara di Asean. Tapi paling belakang dalam masalah kemakmuran, politik, dan lain-lain. Dan, untuk memcahkannya, ya satu-persatu. Dan yang harus diprioritaskan adalah menghapus mental korup pada pemerintahan kita dengan berbagai cara. Bukan hanya dengan menciptakan lembaga-lembaga baru yang seolah-olah dapat memberantas korupsi. Karena saya lihat lembaga pemberantas korupsi yang dibentuk selama selama ini hanya sekedar lipservice pemerintah bahwa mereka sedang sungguh-sungguh memberantas korupsi, padahal tidak. Buktinya pembenrantasannya hanya dilakukan sporadis dan tebang pilih, hanya yang kroco-kroco dan yang tidak akan dekat dengan poros kekuasaan saja yang ditindak.

  5. mau tanya……..
    kalau sistem pemerintahan yang lain yang ada di asia apa saja ya….???

  6. Model pemerintahan Malaysia kayak gimana ya?

    Tyuz, kujuga mo ngucapin JAYA TERUS INDONESIA. Mudah2an kita semua nggak tambah melarat di tahun 2008 ini.

    CAYOOOOOO PEMILU PRESIDEN 2009!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  7. gw ada tugas nich. perbedaan sistem pemerintahan di 20 negara. harus lengkap. apa ada yang bisa membantu?

  8. duhhhhhhhhhhhh tlong dilengkapin lg donkzz ,mang gak ada sistem pemerintahan india

  9. indonesia gak punya kredibilitas dan akuntabilitas yg memadai utk membangun bangsa…..
    bisa dan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada salah satu kunci untuk maju
    so…..kita butuh orang orang yang “mau” maju

  10. bisa jelaskan sistem pemerintahan negara inggris dan jerman secara terperinci….

    cepat ya…..

  11. tolong jelaskan secara terperinci sitem pemerintahan negara perancis, jerman, iran

    tolong cepat…..

    kirimkannnnnnnnn

    perlu……………………………………………………………..

  12. bisa minta tlong g? negara2 yg menganut bentuk pemerintahan monarki,republik? tnks

  13. bntuk monarki… Yordania,Denmark,Arab Saudi,Brunei
    bntuk rpublik…Indonesia,Cina,Korea,Ceko…………..
    ………………;-)

  14. ngopy dikit ya

  15. kok sistem pemerintahan malaysia belum ketemu

  16. indonesia ……… I LOVE U……..bibeh………..

    MERDEKA…!

  17. aduhh thanks bgt deh berkat ni artikel kebantu tugas-tugas gw, yang buat anak hukum ya? gw juga mau ngelanjutin ke situ hehe

  18. thanks banget atas artikel ini pak..kita semua juga berharap agar indonesia tidak semakin terpuruk di antara negara-negara lain . . .

  19. sistem pemerintahan negara perancis nya mana

  20. jelaskan secara terperinci mengenai sistem pemerintahan rusia/

  21. !!!!Tolong dong!!!!
    Jelasin sistem pemerintahan di India secara lengkap…
    Thx sblumnya…

  22. sistem pemerintahan afrika selatan

  23. woi tolong dong di bikin paragraph sm tab nya biar gw gak pusing bacanyaa….!!!

  24. lg da tugas ni, negara-negara yang sistem pemerintahannya sama kaya amerika n inggris mana aja y?dri td nyari kq g ktmu jg…
    thx be4

  25. tolon dong mana ya sistem pemerintahan laos… tapi secara terperinci misal dia termasuk sistem pemerintahan presidensil apa sistem pemerintahan parlementer
    thanks a lot

  26. pak ada tugas Kewarganegaraan ne….tentang sistem pemrintahan dunia..tolong diperlengkap ya…terima kasih

  27. abang, ksih lengkap dunk! masa cuman beberapa negara aja??!!..macam okeng k!!

  28. helmy pamer e…jgn gila dunK!!!..qo pikir ini t4 chat k??!!!

  29. kalo kata aku maHH…..
    kita teh hrUz jd generasi pRubah supaya kOrUpsi tidak kta teruskan ke anak cu2>>>!!!
    apapun sist. Pemerintahannya.

  30. thx..
    ngebantu jg bwd ngelengkapain tugas guw!!
    wlwpun msii kurang tp yahh..
    lumayan cy..!!

  31. Indonesia……………??????? sbner’y kya gmna seh???? mo nglindungin warga ato koruptor……. puciiiiiiiiing deeeech

  32. bagus pak terusin yang laennya.misalnya bentuk negara,bentuk pemrintahan

  33. tolong jawabkan :
    apa pengaruh sistem pemerintahan monarki terhadap sistem pemerintahan demokrasi ?

  34. tolong dong kirim tentang sistem pemerintahan belanda dengan lengkap

  35. aku ada PR ni tolong dong sistempemerintahan belannda..

    • monarky . dimana kepala negara di pegang oleh ratu belnda itu sendiri yang merupakan simbol darinegara itu . sedangkan kepela pemerintahan di pegang oleh perdana mentri yang di pilih melalui pemilu

  36. alhamdulillah pak…….tugas pkn ku akhirnya terselesaikan.tp………………..

  37. aalhamdulillah tgasku celecai. Habisnya mendadak sih . akacih ya……….

  38. semua keterpurukan negara memiliki masalah utama yaitu
    kurangnya kesadaran nasionalisme…
    sseharusnya bukan kata2 apa yang negara berikan buat kita
    tapi apa yang kita bisa berikan kepada negara…
    makanya banyak yang mau jadi pejabat negara karena
    mereka bisa mengambil keuntungan dari jabatanya..
    contohnya kalah pemilihan aja prots terus..bikin malu..
    apa perlu bikin kayak komunis yang mencekik biar gak ada yang korupsi dan berorientasi segala hal untuk negara…
    pikirkanlah

  39. PLiSs dEh..
    bhAn bwT REmEd gW NtU MasIH KuRaNG..
    MsH BnYk nEgAra yg hRuZ Gw cArI BEnTUk nEgaRA Na,
    bEnTUK PmERinTAh nA,
    N BeNtUK PmERiNtaHaN Na,,,
    gW CaRi nEgAra bElAnDA.THAILAND MA PHILIpInA…
    KaLO DA YG TW,,
    CpET KrIM TeZti kE Fs gW,,
    jelek_lemotqu@yahoo.co.id
    tHx yAWh..

  40. thx banget buat postingnya, berguna buat UAS gw. oh iya yang mau cari bentuk pemerintahan semua negara bisa dilihat di http://www.cia.gov cari link yang the world fact book.

  41. gimana ni bos tugas kita k ga’ slesae2 ne

  42. TloNG kirimin SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK RAKYAT CINA Lengkap ya….

  43. ada tugas jg nihh.. tolong bntu y……
    cari info tentang perbandingan sistem politik amerika dengan sistem politik indonesia!!!!!!!!!!!!
    bisa dari unit-unit pembentuk sistem… ok!

  44. Terima Kasih…!!!

  45. tolong di jelaskan sistem ideologi di negara maju, sistem ekonomi negara maju, struktur sosial negara maju, dan sistem politik negara maju? tolong secepatnya

  46. pak ijin bertanya, bagaimana ya cara menciptakan sistem yang kondunsif dalam pemerintahan daerah yang mempunyai wilayah yang kecil ?

  47. glllll

  48. tolong urutkan sistem ekonomi di seluruh dunia..
    sekarang cepattttttttttttttt

  49. indonesiaku sayang indonesiaku malang

  50. thanks ya

  51. Mau tnya ……
    bagaimana bentuk-bentuk sistem pemerintahan negara didunia dan sebutkan nama negaranya…?

  52. saya mau bertanya bagaimana sistem pemerintahan yudikatif di amerika serikat

  53. i love u full indonesia ku

  54. hahaha

  55. Trmakasih banyak. .artikel bapak sangat membantu saya mengerjakan tugas.

  56. tolonk donkkkkkkkk…………

    kebijakn” negara pranciz…….

    pentink buat tugazzzz gw…..

  57. .kug gug ad sistem pemerintahan yg msih berlku d dunia che….
    smw nag SMK udh cri yp lom dpet jga….

  58. .tlg tampilin youw scpat nha minim 7 dch…

    .kcian nuy yg cri ampk pcing lom dpet” jga…

    .thx…

  59. aq pngen lebih lengkap lagi dong tntng macam2 sistm pemerintahan di dunia,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    itu ajj kli,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,thanks for you,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  60. maksih banget …
    saya bisa selesaiIn tugas tepat waktu

  61. tolong bntu saya donk.. sistem pemerintahan negara-negara di ASEAN apa saja ya..
    thx

  62. hai…..

  63. aKCi y pAk_DhE
    TgAz pKn qHu da SLsi….
    ApI SsTEm pMeRnThAn mLasYiax mNA/

  64. makasih pak, tp kok gak ada demokrasi yang dianut negara2 itu…??
    ada tugas nih…
    minta juga yah

  65. pak dhe. . .
    heLp me, ,
    sistem pemerintahannya spanyoL kugh gag da yah????
    tLong dunk…
    da tugas nech..

  66. Ehm,5ksi info a y.Tp perbedaan sistem pemerintahan a lebih di rinci y,cz memahami a sulit b9d. . . .Makasi…

  67. Indonesiaku sayang! visit my blog..

  68. Duuuh,…q muter2 nyari sistem pemerintahan india koq g da see,…g lengkap tuh,…dilengkapi lagi dong!!!! q jd g bs ngerjain tugas nich,…..

  69. untuk penjelasan dr semua negara keren banget. cuma kalo di jelaskan lebih rinci lagi dari tiap2 negara sangat membantu kami terutama mahasiswa.

  70. orang yang meminpin di negeri ini moralnya tidak baik.
    menurutku saya sependapat dengan oknumnya yang harus di renovasi, sistem pemerintahan kita benar2 sempurna.

  71. wo,,,,,,,,,,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lucu ya,
    aku malu jd org indonesia

  72. wau bagus sekali terima kasih karena saya bisa mengerjakan PR

  73. sistem pemerintahan di dunia apaaja………

  74. kok g ada sistem pemerintahan negara rusia

  75. mau tanya.. sistem pemerintahan eropa nya.. :)

  76. ADA G NEGARA YANG MENGANUT SISTEM EKONOMI TRADISIONAL

  77. adu cari sistem pemerintahan cina paleng susah thu

  78. benyik pemerintahan vietnam apa cii bingung neh dri tdi g nemu2

  79. gwa ada tugasnih cati 192 negara beserta idntitasnya..seperti : bentuk pemerintahanya ,mata uang,dan yg lainnya deh …
    ada yang bsa bantu gk ?
    plisss…..

  80. Da tugas nie,sebutkan negara-negara yang hadir dalam konfersi asia_afrika dan kepala pemerintahannya. . .ok. . .cpat y blzny. . .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 298 pengikut lainnya.