Paradigma Baru Keuangan Publik dan Ruang Lingkupnya Bag 3

Paradigma Baru Keuangan Publik dan Ruang Lingkupnya Bag 3

Pengaruh Pajak terhadap Ekonomi
Untuk membahas pengaruh pajak terhadap produksi, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari produksi tersebut. Produksi ialah suatu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa, baik dengan cara menambah guna bentuk, tempat maupun menambah guna waktu atas suatu barang. Pembahasan pengaruh pajak terhadap produksi dilakukan dengan cara membahas pengaruh pajak terhadap produksi sebagai keseluruhan dan pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Pengaruh pajak terhadap produksi sebagai keseluruhan dibahas melalui pengaruh pajak terhadap kemampuan dan keinginan untuk melakukan pekerjaan, menabung, dan kemampuan serta keinginan untuk melakukan investasi.
Keinginan untuk melakukan investasi tergantung dari tersedianya tabungan dalam masyarakat. Apabila tabungan yang tersedia lebih besar daripada investasi yang dilakukan maka akan terjadi suatu keadaan yang disebut dengan deflasi, sedangkan pada saat terjadi tabungan yang ada dalam masyarakat itu lebih kecil dari investasi maka akan terjadi inflasi. Melalui kebijaksanaan dalam perpajakan keadaan inflasi maupun keadaan deflasi dapat dikurangi. Sekarang bagaimanakah pengaruh pajak terhadap produksi sebagai keseluruhan itu.
1. Pengaruh Pajak terhadap Kemampuan untuk Bekerja, Menabung, dan Melakukan Investasi
Kemampuan ialah kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu dan penetapan pajak yang melebihi surplus ekonomi seseorang atau penetapan pajak yang dapat mengurangi surplus ekonomi seseorang yang digunakan untuk menambah usahanya dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya akan menyebabkan efisiensi seseorang berkurang, selanjutnya akan mengakibatkan kemampuan seseorang untuk bekerja akan berkurang. Apabila kemampuan untuk bekerja menurun maka kemampuan seseorang untuk menabung pun akan berkurang pula. Tabungan berarti bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan untuk keperluan konsumsi dan pendapatan di sini adalah pendapatan sesudah dikurangi untuk membayar pajak.
Apabila kemampuan untuk menabung berkurang, akan menyebabkan kemampuan untuk berinvestasi juga berkurang, sebab investasi dibiayai oleh tabungan, baik yang berasal dari tabungan rumah tangga yang diperoleh lewat pinjaman bank maupun dari tabungan perusahaan itu sendiri. Walaupun kemampuan untuk menabung perusahaan juga berkurang akibat pengenaan pajak oleh pemerintah, namun pengaruhnya dirasakan lebih lunak apabila dibandingkan pengaruh pajak terhadap para individu.
2. Pengaruh Pajak terhadap Keinginan untuk Bekerja, Menabung, dan Berinvestasi
Pajak yang mempunyai sifat dikenakan secara terus-menerus akan berpengaruh terhadap keinginan untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Misalnya, pengaruh pajak pendapatan. Pengaruh pajak terhadap keinginan untuk bekerja dari wajib pajak sebenarnya tidak hanya tergantung dari motivasi ekonomi saja, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek hukum, politis, dan sosiokultural. Reaksi seseorang untuk mengurangi keinginan untuk bekerja akibat dikenai beban pajak tergantung daripada elastisitas permintaan terhadap pendapatan dan elastisitas penawaran usaha daripada wajib pajak. Elastisitas penawaran usaha seseorang biasanya tergantung pada sikap hidup seseorang dan keadaan ekonomi/tingkat hidup seseorang.
Apabila penawaran usaha dalam hubungannya dengan pendapatan tersebut elastis dan positif sifatnya dengan pajak maka keadaan ini akan mengakibatkan seseorang untuk mengurangi kegiatannya untuk bekerja. Pajak yang bersifat lump-sum yang dikenakan pada monopolist tidak akan mempengaruhi keinginannya untuk bekerja. Hal ini berbeda dengan pajak yang bersifat regresif, biasanya pajak yang tidak langsung, sedangkan pajak yang bersifat progresif, biasanya adalah pajak langsung. Apabila pemerintah bertujuan untuk meningkatkan produksi setinggi mungkin dalam pembangunan perekonomiannya maka hendaknya mengutamakan penerimaan dari pajak tidak langsung. Apabila tujuan pemerintah adalah mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata maka hendaknya mengutamakan pajak langsung sebagai sumber penerimaannya.
Selanjutnya untuk membahas pengaruh pajak terhadap produksi, akan dibahas pengaruh pajak terhadap komposisi produksi sebagai berikut. Pengenaan pajak yang dilaksanakan pemerintah dapat menimbulkan penggeseran-penggeseran penggunaan faktor produksi. Penggeseran atau penyimpangan ini dapat dilakukan pengusaha dengan cara menggeserkan penggunaan faktor produksinya pada kegiatan lain yang tidak dikenai pajak atau pada kegiatan yang walaupun dikenai pajak, tetapi lebih ringan jumlahnya. Selain itu, penggeseran faktor-faktor produksi itu dapat dilakukan pengusaha dengan cara menggeserkannya ke sektor lain atau daerah lain yang tidak dikenai pajak atau walaupun dikenai pajak, tetapi tidak sama beratnya atau lebih ringan bebannya. Penyimpangan atau penggeseran-penggeseran faktor-faktor produksi itu, tergantung dari elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran dari barang-barang yang dihasilkan dari kegiatan tersebut.

Pengaruh Pajak terhadap Distribusi Pendapatan
Untuk mencapai tujuan pembangunan dalam bidang tertentu sering kali harus mengorbankan pencapaian tujuan pembangunan di bidang yang lain. Misalnya, untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sering kali dikehendaki adanya distribusi pendapatan yang kurang merata. Distribusi pendapatan yang merata yang ada dalam masyarakat sebenarnya mencerminkan adanya keadilan dalam masyarakat. Masalah keadilan merupakan masalah hubungan proporsional antara dua variabel, misalnya antara hak dan kewajiban. Distribusi pendapatan yang adil, harus memperhatikan setiap warga negara atau setiap pribadi yang mempunyai hak dan kewajiban yang rendah, yang diakibatkan adanya suatu kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat perbedaan dalam keadaan hidup setiap orang, baik keadaan dalam kehidupan ekonominya, fisiknya ataupun dalam kemampuan yang lain. Sedangkan adanya kenyataan bahwa kemampuan masing-masing orang itu berbeda sehingga tercermin dalam distribusi pendapatan dalam masyarakat yang tidak merata, bisa dipahami pula lewat bantuan Kurva Lorenz. Apabila garis distribusi pendapatan yang ada dalam masyarakat itu semakin menjauhi kurva atau garis yang menunjukkan distribusi yang merata secara absolut berarti dalam masyarakat tersebut distribusi pendapatan sangat tidak adil/tidak merata. Menurut Bank Dunia, apabila sekitar 40% penduduk memperoleh kurang dari 12% GNP maka di masyarakat tersebut derajat ketidakmerataan sangat tinggi.
Distribusi pendapatan yang tidak merata ini dapat diperbaiki pemerintah lewat sistem perpajakan yang diterapkan. Apabila dalam masyarakat tersebut diterapkan pajak yang mempunyai sifat progresif maka dapat diharapkan distribusi pendapatan yang tidak merata dalam masyarakat tersebut dapat diatasi. Sedangkan pajak yang bersifat regresif, justru akan memperbesar ketidakmerataan yang ada dalam masyarakat. Distribusi pendapatan yang merata akan mempunyai kebaikan-kebaikan sebagai berikut.
1. Distribusi pendapatan yang merata tersebut akan mengakibatkan berkurangnya kecenderungan untuk timbulnya berbagai macam tindak kejahatan dan gangguan keamanan yang ada dalam masyarakat.
2. Kemerataan dalam distribusi pendapatan akan mengakibatkan kesejahteraan optimum dalam masyarakat tersebut.
Di samping kebaikan-kebaikan di atas, distribusi pendapatan yang merata juga akan menimbulkan pengaruh negatif atau keburukan dalam masyarakat sebagai berikut.
1. Penyamarataan pendapatan justru merupakan penghambat dalam kemajuan kebudayaan suatu bangsa.
2. Menyamaratakan pendapatan akan bertentangan dengan kenyataan hidup yang ada di dunia ini karena pada dasarnya di dunia ini memang ada perbedaan-perbedaan dalam kemampuan bagi masing-masing orang.
Di samping bertujuan untuk meratakan tingkat pendapatan/distribusi pendapatan dalam masyarakat perpajakan masih mempunyai tujuan-tujuan lain lagi, misalnya meningkatkan fungsi pemerintah, terutama untuk melindungi kaum lemah.

Pengaruh-pengaruh Pejak terhadap Stabilitas Perekonomian
Kehidupan perekonomian pada dasarnya tidak selalu ajeg dan tetap melainkan akan mengalami irama/gejolak-gejolak kehidupan dan ditinjau dari lamanya waktu suatu irama terjadi, gejolak/irama kehidupan ekonomi itu dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu seasonal yang merupakan irama musiman, seperti menjelang hari-hari raya, kemudian cyclical, yaitu kegiatan perekonomian dalam jangka panjang dan terakhir adalah trend yang merupakan kegiatan perekonomian dalam jangka waktu yang amat panjang, misalnya sampai puluhan tahun.
Satu kegiatan perekonomian yang biasa disebut dengan siklus pada umumnya melewati 4 tahapan kegiatan seperti, kegiatan perekonomian yang berada dalam kondisi puncak yang akan mengawali siklus ini, kemudian disebabkan oleh hal-hal tertentu keadaan puncak itu menurun menjadi keadaan dalam tahapan resesi yang akan menjadi keadaan yang lebih gawat lagi yaitu depresi, di mana keadaan perekonomian dalam kondisi yang sangat lesu. Puncak dari kegiatan dalam tahapan depresi ini ialah tahapan lembah/jurang, yang merupakan batas bawah dari kegiatan yang meluncur turun. Setelah terjadinya keadaan dalam tahapan lembah dengan adanya campur tangan pemerintah dalam bidang perpajakan dan politik fiskalnya diharapkan terjadi kondisi pemulihan yang akan menuju ke tahapan berikutnya yaitu perluasan kegiatan ekonomi.
Jadi, pemerintah dengan politik fiskalnya yang merupakan salah satu cara dalam kebijaksanaannya di bidang perekonomian, berusaha untuk mengatasi gejolak/irama-irama yang timbul dalam kehidupan ekonomi. Atau dengan kata lain lewat salah satu caranya di bidang perekonomian, yaitu politik fiskal. Dalam kebijaksanaannya di bidang perekonomian, berusaha untuk mengatasi gejolak/irama-irama yang timbul pertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa mengorbankan bertambahnya pengangguran di satu pihak dan atau ketidakstabilan dalam harga-harga umum di lain pihak. Untuk mencapai kestabilan dalam kehidupan perekonomian tersebut, hendaknya negara berkembang tidak selalu menerapkan teori-teori perpajakan yang bisa dijalankan di negara maju karena adanya kondisi yang berbeda antara negara maju dan negara berkembang.
Sistem perpajakan yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian yang dapat diterapkan di negara berkembang ialah berikut ini.
1. Sistem perpajakan yang dapat mengakibatkan alokasi sumber-sumber daya secara optimal, misalnya sistem perpajakan yang memberi fiscal incentives kepada perusahaan-perusahaan.
2. Sistem perpajakan yang dapat menekan laju inflasi tetapi tidak menyebabkan menurunnya perluasan kesempatan kerja, misalnya pengenaan pajak pendapatan yang progresif yang dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat.
3. Sistem perpajakan yang dapat digunakan untuk mempertinggi pemupukan modal, dengan cara meningkatkan pajak-pajak di sektor-sektor tertentu yang tidak mempengaruhi peningkatan produksi.

Pengertian Anggaran Dasar
Anggaran adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka dari segi uang yang dinyatakan dalam suatu jangka waktu tertentu.
Maksud dan tujuan disusunnya suatu anggaran adalah berikut ini.
1. Merasionalkan penggunaan sumber-sumber finansial dan material yang tersedia.
2. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun oleh pemerintah sebelumnya.
3. Untuk memerinci penggunaan sumber-sumber menurut objek pembelanjaannya.
4. Sebagai landasan formal yuridis dari penggunaan sumber-sumber penerimaan.
5. Sebagai alat untuk mengadakan pembatasan-pembatasan penggu-naannya yang mungkin melebihi ketentuan anggaran.
6. Untuk menampung dan menganalisis serta memutuskan beberapa alokasi pembiayaan terhadap pelaksanaan dari seluruh program dan proyek-proyek pemerintah yang diusulkan oleh aparat pelaksana.
7. Agar arah dan tujuan serta target yang telah ditetapkan biasa dicapai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Permasalahannya
Cara menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan suatu negara. Cara menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini berbeda antara negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi dengan yang menganut sistem pemerintahan lain.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu dapat berfungsi sebagai berikut.
1. Alat kontrol.
2. Alat koordinasi.
3. Rencana finansial.
4. Alat pembangunan ekonomi.
5. Alat perancang (perencanaan).
6. Alat manajemen.
7. Sebagai norma.
Suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bisa mempunyai sekaligus ketujuh fungsi di atas.

Sistem Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Sistem penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Budget) merupakan suatu sarana agar pelaksanaan budget itu sendiri menjadi lebih mudah, lebih efisien, lebih efektif, dan lebih berhasil guna dan berdaya guna.
Mula-mula suatu sistem penyusunan anggaran lahir untuk memenuhi kebutuhan di atas. Sistem tersebut kemudian berkembang maka terjadilah penyempurnaan-penyempurnaan dan penemuan-penemuan kembali sehingga lahir suatu sistem baru yang tentu saja lebih sempurna dibanding dengan sistem sebelumnya.
Zaman tidak pernah berhenti maka perkembangan itu pun terus berlangsung sehingga sistem penyusunan anggaran pun mengalami perkembangan pula. Planning, Programming, and Budgeting System merupakan tumpuan harapan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, yaitu suatu sistem yang diharapkan melahirkan hasil guna dan daya guna yang tinggi dalam pelaksanaannya.
Berikut ini adalah jenis-jenis sistem penyusunan anggaran berdasarkan perkembangannya.
1. Sistem penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tradisional.
2. Sistem penyusunan anggaran Performance (Performance Budget).
3. PPBS (Planning Programming and Budgeting System).

Utang Negara
Suatu negara akan mencari pinjaman apabila negara tersebut dalam membiayai pengeluaran (pembelanjaan) tidak mampu lagi ditutup dengan pendapatan. Banyak faktor yang menyebabkan pembelanjaan lebih besar dari pendapatan, faktor tersebut antara lain, negara dalam keadaan perang sehingga dibutuhkan ekstra pengeluaran yang cukup besar. Di samping itu, masih ada faktor lain, terutama di negara-negara yang berkembang, di mana dalam mengejar ketinggalan negara-negara maju maka dibutuhkan pengeluaran yang luar biasa besarnya terutama untuk membiayai pembangunan dalam bidang ekonomi. Faktor inilah yang menyebabkan pembelanjaan lebih besar dari penerimaan negara sehingga menjadi sebab utama timbulnya utang negara.

Pinjaman Daerah
Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dana pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Daerah dimungkinkan melakukan pinjaman dengan tujuan mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan arus kas daerah.
Pinjaman daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan daerah karena akan menimbulkan beban anggaran pendapatan dan belanja daerah di tahun-tahun berikutnya yang cukup berat risikonya sehingga perlu didukung dengan keterampilan perangkat daerah dalam rangka mengelola pinjaman daerah.

Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Oleh karena itu, sering kebijakan fiskal dikatakan tercermin dalam APBN. Kebijakan fiskal yang belum lama muncul dalam dunia ilmu pengetahuan ini (baru muncul setelah terjadi depresi internasional pada tahun 1930-an), pada umumnya bertujuan untuk mencapai kestabilan dalam perekonomian yang mantap, artinya tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di satu pihak dan adanya kestabilan harga-harga umum di lain pihak.
Dalam perkembangannya kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 macam, atas dasar berikut ini.
1. Pembiayaan fungsional (functional finance).
2. Pengelolaan anggaran (the managed budget approach).
3. Stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing approach).
4. Anggaran belanja seimbang (balance budget approach).
Pada dasarnya kebijakan fiskal itu mempunyai 3 fungsi utama, seperti dikemukakan oleh Musgrave sebagai berikut.
1. Fungsi alokasi.
2. Fungsi distribusi.
3. Fungsi stabilisasi.
Tiga fungsi kebijakan fiskal yang utama tersebut, telah tercermin dalam kebijakan pembangunan di Indonesia, sejak Pelita I dan dalam Trilogi Pembangunan, yang merupakan landasan bagi pembangunan di negara kita. Untuk itu, kebijakan anggaran yang seimbang dan dinamis selalu dipergunakan oleh pemerintah Orde Baru sehingga upaya untuk mencapai kestabilan dalam perekonomian dapat tercapai, yang akan mempunyai dampak negatif dalam bidang-bidang yang lain. Hal ini terbukti dari makin meningkatnya tabungan pemerintah yang makin meningkat sejak awal Pelita sebagai sumber dana pembangunan, dan semakin mengecilnya proporsi dana bantuan luar negeri, sebagai pelengkap dari dana pembangunan di negara kita. Kebijakan fiskal yang dijalankan dalam Pelita III sejalan dengan 3 fungsi utama kebijakan fiskal yang dikemukakan oleh Musgrave, antara lain berupa usaha untuk menyediakan dana sebesar-besarnya bagi pembangunan, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat, mendorong pemakaian produksi dalam negeri. Demikian pula pada Repelita IV, pemerintah lebih menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan pada Pelita III, dan masih berlandaskan pada Trilogi Pembangunan yang sesuai dengan 3 fungsi utama kebijakan fiskal dari Musgrave, yaitu pemerataan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan allocation of resources, dan kestabilan dalam perekonomian.
Kebijakan-kebijakan fiskal itu tercermin dalam penerimaan negara, pengeluaran negara dan juga pada pengawasan pelaksanaannya.

Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter ialah kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Sedangkan tujuan dari kebijaksanaan moneter ini pada dasarnya ialah mengadakan stabilisasi perekonomian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengadakan pemerataan pendapatan dengan cara mendorong terus peningkatan peranan usaha golongan ekonomi lemah dan pemerataan fasilitas perkreditan bagi seluruh masyarakat terutama untuk peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pelayanan fasilitas kredit untuk seluruh masyarakat di seluruh tanah air. Peralatan yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter itu ialah dengan kebijakan cash ratio, pasar terbuka, suku bunga kredit dan suku bunga deposito. Pada pemerintahan Pada zaman Orde Lama pemerintah sudah melaksanakan kebijakan moneter, namun kegagalan banyak dijumpai dengan terbukti adanya gejolak inflasi yang tinggi, yang mengganggu kestabilan ekonomi dan sosial. Pada saat pemerintah Orde Baru, kebijakan moneter dilaksanakan dengan sasaran yang diutamakan untuk mencapai hasil pembangunan yang berdasar pada Trilogi Pembangunan. Pada masa Repelita IV, pemerintah terus melaksanakan dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan moneter yang terbukti berhasil mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu yang dapat mengamalkan Trilogi Pembangunan.

Kebijakan Keuangan Publik
Kebijakan keuangan internasional adalah kebijakan di bidang keuangan dalam hubungannya dengan dunia internasional. Oleh karena itu, termasuk dalam kebijakan ini adalah kebijakan neraca pembayaran dan kebijakan bantuan luar negeri. Tujuan dari kebijakan internasional, pada umumnya untuk mendorong pembangunan di suatu negara, terutama untuk negara yang sedang berkembang. Untuk itu, harus diusahakan adanya surplus neraca pembayaran yang akan mengakibatkan adanya cadangan devisa yang berguna sebagai pelengkap dana untuk investasi bagi negara yang bersangkutan. Di samping itu, cadangan devisa dapat pula bermanfaat untuk mendukung kondisi likuiditas dan solvabilitas internasional suatu negara. Indonesia telah melaksanakan kebijakan keuangan internasional sejak setelah kemerdekaannya, dengan jalan mencari bantuan memperhitungkan dampak dari pembayarannya kembali sehingga pada akhir pemerintahan Orde Lama, Indonesia mengalami kesulitan-kesulitan dalam pembayarannya. Pada zaman Orde Baru, kebijakan keuangan internasional dilaksanakan dengan berlandaskan pada Trilogi Pembangunan.
Sumber Buku Keuangan Publik, Karya Endang Larasati

Baca Tulisan Lain

Pemanfaatan Media dan Perpustakaan

Sosiologi Produksi

Tahapan dalam Perencanaan Komunikasi

Hakikat Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik bag 1

Hakikat Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik bag 2

3 Comments

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s