Paradigma Baru Keuangan Publik dan Ruang Lingkupnya Bag 2

Paradigma Baru Keuangan Publik dan Ruang Lingkupnya Bag 2

Pendapat mengenai perlunya dan pengaruh-pengaruh pengeluaran negara berkembang beraneka ragam sesuai dengan perkembangan waktu dan filsafat yang dianut oleh suatu negara.
Sektor pemerintah merupakan suatu bagian dari kehidupan ekonomi yang saling terkait dengan sektor kehidupan ekonomi lainnya. Bedanya sektor pemerintah ditentukan oleh administrator atau penguasanya dan digunakan untuk menumbuhkan perubahan-perubahan tertentu di dalam kehidupan ekonomi, sedangkan sektor ekonomi swasta ditentukan oleh mekanisme pasar.
Pengeluaran Negara dan Stabilitas Ekonomi
Sistem perekonomian yang bebas cenderung memunculkan dari dalam dirinya keburukan-keburukan bagi kehidupan ekonomi. Keburukan-keburukan tersebut, misalnya dalam peranannya mengubah income, lapangan kerja, dan harga. Dengan perkembangan sistem kapitalisme maka ekonomi persaingan bebas mencapai siklus yang makin lama makin kuat. Oleh karena itu, terasa perlu mempergunakan alat untuk melawan siklus dari perekonomian (antisiklus), yang semacam ini sudah dimulai sejak depresi besar tahun tiga puluhan oleh kaum Keynesian. Secara teoretis diagnosis Keynesian mengatakan bahwa pengeluaran negara dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai stabilitas ekonomi. Misalnya, dengan keadaan depresi maka untuk mencapai kestabilan ekonomi dapat ditempuh dengan cara menaikkan jumlah pengeluaran negara. Apabila stabilitas telah tercapai maka hal yang perlu dilakukan adalah mempertahankan jumlah pengeluaran negara agar jumlah pengeluaran negara itu sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan tanpa menimbulkan kelambatan waktu yang tidak semestinya. Apabila situasi perekonomian semakin baik maka yang perlu dilakukan adalah mengekang tambahan permintaan dengan cara menurunkan jumlah pengeluaran negara sambil menjaga sektor perpajakan dan/atau pinjaman dalam keadaan tetap.
Harus diingat, bahwa penggunaan pengeluaran negara sebagai upaya untuk melawan siklus perekonomian menimbulkan mekanisme pasar yang peka dan terjalin rapi yaitu dengan terjadinya proses kerja input-output yang saling terkait antara industri yang berlainan maka setiap perubahan yang bermula di satu sektor akan meluas atau menyebar ke sektor kehidupan ekonomi yang lain.
Jika suatu depresi harus disembuhkan dengan jalan meningkatkan permintaan (pengeluaran) secara berangsur-angsur maka harus ada syarat, yaitu kemampuan berpengaruh tidak efektif secara berimbang di dalam kehidupan ekonomi. Jika hal ini terjadi maka administrator harus menghubungkan dirinya dengan permintaan yang ada saja dan bukan dengan tujuan organisasi di mana administrator itu ikut di dalamnya. Hal ini disebabkan karena di dalam interaksi antara arus permintaan dengan arus penyediaan secara otomatis terjadi penyesuaian.
Di dalam suatu perekonomian pasar di mana kepincangan-kepincangan terjadi di dalamnya maka pengaruh yang tercipta di sebuah sektor mungkin saja tidak menyebar secara merata ke sektor-sektor yang lain. Dalam keadaan semacam ini maka pengeluaran negara tidak lagi merupakan alat yang sederhana yang mudah dilakukan.
Di dalam suatu negara yang sedang dan kurang berkembang, apabila pengeluaran negara ini diturunkan untuk melawan siklus perekonomian mungkin akan menimbulkan masalah yang kompleks dalam pertumbuhan atau perkembangan stabilitas ekonomi. Hal ini disebabkan, di dalam negara yang sedang dan kurang berkembang kurang memiliki kekuatan atau ketegaran yang kuat sehingga akan timbul kesenjangan dalam bentuk tidak adanya industri atau kemampuan produktif yang sepadan.
Faktor lain yang menyebabkan kompleksnya masalah penggunaan pengeluaran negara sebagai alat anti siklus (anti conjuncture) ialah secara umum ekonomi suatu negara berkembang sesuai permintaan yang tidak seimbang (neraca perekonomiannya tidak seimbang) bagi pemeliharaan impor yang penting, sementara permintaan terhadap ekspornya amat lemah.
Berdasarkan kepada uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada negara-negara sedang dan kurang berkembang pengeluaran negara sebagai senjata utama untuk memperbaiki kestabilan ekonomi penggunaannya terbatas. Suatu kombinasi yang bijak dan hati-hati dalam hal subsidi atas impor, pajak serta langkah-langkah lainnya digunakan agar mencapai hasil yang efektif.
Pengeluaran Negara dan Produksi
Pengeluaran negara dalam membantu pertumbuhan ekonomi dengan berbagai cara, yaitu dengan mencapai tingkat produksi serta pertumbuhan yang lebih tinggi.
Perekonomian di negara maju yang memiliki daya lentur yang cukup, namun merasakan permintaan yang kurang efektif maka pengeluaran negara dalam hal ini dapat dipakai untuk menambah atau meningkatkan permintaan secara langsung yang dapat membangkitkan atau menimbulkan keadaan yang sesuai dengan daya dorong pasar terhadap produksi.
Penambahan/peningkatan pengeluaran negara sebagai sarana pertumbuhan dan peningkatan produksi di sini bisa saja tidak efektif, apabila tingkat jumlah lapangan kerja mencapai puncak. Peningkatan pengeluaran negara di sini hanya akan menambah tekanan inflasi.
Di negara-negara sedang dan kurang berkembang, di mana terdapat banyak kekurangan sosial overheads, modal tenaga keterampilan dan sebagainya, pengeluaran negara dapat secara langsung dilakukan untuk menciptakan tenaga-tenaga terampil melalui program-program pendidikan dan latihan. Dengan adanya hal semacam ini administrator dapat meningkatkan proses akumulasi kapital.
Di dalam proses mempercepat akumulasi kapital, administrator dapat memaksimalkan manfaat-manfaat pengeluaran dan mencegah dan/atau mengurangi/menghindari pengaruh-pengaruh insidental yang merugikan.
Pertama, proyek yang berbeda-beda biasanya memiliki masa persiapan yang panjang dan akan memerlukan waktu yang lama sebelum proyek-proyek itu dapat mulai menghasilkan output. Oleh karena itu, dalam waktu yang pendek hal itu cenderung menambah tekanan inflasi. Dan tekanan inflasi itu tidak akan hilang selama masih dalam proses berkembang.
Kedua, apabila perencanaan dalam pelaksanaan gagal maka ada suatu jumlah yang terbuang. Dalam pengeluaran negara hal ini harus dihindari.
Ketiga, sumber daya itu terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan, harus diperhatikan memilih proyek yang paling sesuai, paling mendesak dan paling besar manfaatnya.
Keempat, harus diambil keputusan yang teliti mengenai besarnya pengeluaran negara bagi masing-masing proyek serta terhadap ragam ukuran yang dikehendaki untuk mendorong investasi swasta. Suatu analisis mengenai arus dana serta perubahan-perubahan yang timbul pada kebijaksanaan-kebijaksanaan harus dilakukan terus-menerus agar mencapai kemungkinan hasil terbaik.
Pengeluaran negara dipergunakan pula untuk menunjang sektor pasar yang ikut berperan di dalam pertumbuhan ekonomi melalui pemeliharaan dan penjagaan serta penciptaan social overheads. Hal ini akan mengarah kepada penurunan segala bidang dalam hal ongkos produksi serta perbaikan efisiensi, yang akibatnya akan meningkatkan produksi dan menambah untung.
Investasi masyarakat juga akan dapat mengembangkan industri dasar menentukan (pertambangan, irigasi) yang akan dapat menciptakan infrastrukturnya, berarti menyiapkan suatu basis pertumbuhan yang kokoh.
Pengeluaran Negara dan Pertumbuhan Ekonomi
Pengeluaran negara dipergunakan sebagai alat untuk mencapai stabilitas ekonomi dan untuk peningkatan produksi dan sebagainya seperti terurai di atas, tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Walaupun untuk negara maju dan untuk negara sedang dan kurang berkembang berbeda dalam prioritasnya.
Salah satu cara di mana pengeluaran negara berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi ialah adanya kemampuan kerja, kemauan serta kemampuan menghemat dari pada rakyat dan investasi rakyat suatu negara yang bersangkutan. Pengaruh yang jelas akan sangat tergantung pada bentuk serta jumlah pengeluaran negara yang tepat sesuai dengan ruang lingkupnya.
Namun harus diingat, pengeluaran negara bukanlah satu-satunya kebijaksanaan ekonomi yang bisa ditempuh. Pengeluaran negara hanya merupakan salah satu atau hanya merupakan bagian dari kebijaksanaan ekonomi yang mungkin dijalankan oleh suatu negara.
Pengeluaran Negara dan Distribusi
Mekanisme pasar merupakan salah satu penyebab dari adanya ketidaksamaan income dan kesejahteraan di dalam masyarakat suatu negara. Ketidaksamaan atau perbedaan income dan kesejahteraan tersebut tidak hanya muncul dalam bentuk ketidakadilan ekonomi dan sosial, tetapi juga mengubah pola produksi dan lapangan kerja. Suatu upaya yang memperkecil perbedaan-perbedaan tersebut di atas akan dapat menunjang tercapainya stabilitas ekonomi. Sedangkan stabilitas yang terdapat di dalam kehidupan perekonomian, akan berguna bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan terciptanya keadaan di atas maka akan mempunyai pengaruh yang baik terhadap iklim investasi. Pertimbangan-pertimbangan di atas juga dimaksudkan untuk mencapai pemerataan income dan kemakmuran yang seimbang. Pengeluaran negara merupakan salah satu cara yang biasa ditempuh untuk menciptakan keadaan-keadaan di atas.

Dasar dan Struktur Penerimaan Negara
Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah, terutama melaksanakan pembangunan di segala bidang. Sebagai konsekuensinya untuk membiayai kegiatan yang makin meningkat tersebut, pemerintah perlu meningkatkan pendapatan/penerimaan negara yang secara umum dapat digolongkan menjadi berikut ini.
1. Pajak.
2. Retribusi.
3. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara.
4. Denda-denda dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah.
5. Sumbangan masyarakat.
6. Percetakan uang kertas.
7. Hasil dan undian negara.
8. Pinjaman.
9. Hadiah.
10. Hibah.
Di antara berbagai sumber dan melihat sifat masing-masing, penerimaan negara yang terpenting dan terbesar dari pajak. Sedangkan sumber penerimaan negara kita dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok sebagai berikut.
1. Penerimaan perpajakan
a. Pajak dalam negeri.
b. Pajak perdagangan internasional.
2. Penerimaan bukan pajak
a. Penerimaan sumber daya alam.
b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara.
c. Pemerintah negara bukan pajak lainnya.
3. Penerimaan hibah
a. Sumbangan swasta dalam negeri.
b. Sumbangan swasta luar negeri.
c. Sumbangan pemerintah luar negeri.
Sumber-sumber penerimaan daerah adalah berikut ini.
1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan.
4. Bagian daerah dari penerimaan dan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB).
5. Bagian daerah dari penerimaan PPh orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.
6. Bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam.
7. Dana Alokasi Umum.
8. Dana Alokasi Khusus.
9. Pembiayaan Dekonsentrasi.
10. Pembiayaan Tugas Pembantuan.
11. Pinjaman daerah.

Sumber Penerimaan Keuangan Negara
Sebagai salah satu bagian dari Keuangan Publik, Keuangan Daerah akhir-akhir ini sangat marak dibicarakan dan bahkan cenderung menuju suatu euforia. Hal ini tidak terlepas dari dua undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kehadiran dua undang-undang tersebut menjadi momentum penting dari era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang saat ini menjadi isu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meskipun perlu adanya penyempurnaan atas kedua undang-undang tersebut. Maraknya pelaksanaan otonomi daerah ini juga tidak terlepas dari langkah dan tuntutan reformasi di berbagai bidang.
Agar pelaksanaan otonomi daerah dapat direalisasikan oleh kabupaten dan kota di Indonesia maka perlu ditopang sumber-sumber keuangan dalam jangka pendanaan penyelenggaraan tugas-tugas fungsi pemerintah otonomi di daerah.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka sumber-sumber keuangan daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut.
1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Bagian Daerah dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Bagian Daerah dari Penerimaan MPHTB.
5. Bagian Daerah dari Penerimaan PPh Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
6. Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam.
7. Dana Alokasi Umum.
8. Dana Alokasi Khusus.
9. Dana Kontingensi.
10. Pembiayaan Dekonsentrasi.
11. Pembiayaan Tugas Pembantuan.
12. Pinjaman Daerah.
Ciri dan Prinsip Penarikan Pajak
Untuk menjamin terlaksananya pengeluaran rutin yang dilakukan oleh pemerintah, perlu dilaksanakan sistem perpajakan yang ideal, yaitu sistem perpajakan yang harus dapat memenuhi kebutuhan pemerintah yang pengeluarannya makin lama makin meningkat, yang dapat mendorong masyarakat untuk mencapai optimal allocation of resources, yang dapat mendorong tercapainya distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan memungkinkan terlaksananya stabilitas ekonomi. Untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dari pajak ideal tersebut ada beberapa ahli yang mengemukakan prinsip-prinsip penarikan pajak yang ideal sebagai berikut.
1. U.K Hicks yang mengemukakan 3 prinsip penarikan pajak yang ideal, yaitu efisiensi, ability pay dan asas universal.
2. Adam Smith yang terkenal dengan Smith’s canons-nya yang berisi 4 prinsip penarikan, pajaknya, yaitu Equity, Certainty, convenience, dan economy.
3. Adolf Wager yang terkenal dengan ideate besteverung-nya yang berisikan:
a. Asas politik finansial;
b. Asas ekonomis;
c. Asas keadilan;
d. Asas administrasi.
Untuk lebih memperjelas prinsip-prinsip di atas, N.J Feldman melengkapi dengan asas yuridis.
Di samping prinsip-prinsip penarikan pajak yang ideal di atas, terdapat pula prinsip-prinsip penarikan pajak ideal yang dikenal dengan Ability to pay approach dan benefit approach yang sebenarnya merupakan penjabaran dari prinsip equity-nya Adam Smith. Ability to pay approach berdasarkan atas kesamaan pengorbanan yang sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak.
Sedangkan benefit approach didasarkan atas kesamaan manfaat yang diterima wajib pajak sesuai dengan yang dibayarkannya.
Untuk melengkapi benefit approach serta ability to pay approach dikenal pula konsep Equal Sacrifice, yaitu prinsip pembayaran pajak berdasarkan kesamaan pengorbanan. Dalam prinsip ini pembayaran pajak didasarkan pada beban riil yang diderita di wajib pajak. Konsep Equal Sacrifice ini digolongkan menjadi 3, yaitu Equal absolut sacrifice, Equal proporsional sacrifice, dan Equal marginal sacrifice.

Klasifikasi Jenis Pajak dan Pergeseran Beban Pajak
Dalam masalah distribusi beban pajak, dibahas masalah mengenai siapa sebenarnya yang memikul beban pajak. Kenyataannya, dari pelaksanaan sistem perpajakan, sering terjadi wajib pajak tidak sama dengan si pemikul beban pajak.
Dalam keadaan seperti itu, terjadi apa yang disebut dengan pergeseran beban pajak. Pergeseran beban pajak dari wajib pajak ke orang lain dapat dilakukan dengan menggeser seluruh beban pajaknya atau hanya sebagian saja dari beban pajaknya. Dalam proses pergeseran beban pajak, dapat dilakukan ke muka, artinya beban pajak digeserkan kepada konsumen dari produsen. Misalnya, seorang produsen rokok yang dikenai pajak penjualan atau cukai, ia akan berusaha menggeserkan beban cukai kepada konsumen rokok, dengan cara menaikkan harga jual rokok. Pergeseran beban pajak ini dapat pula dilakukan ke belakang, maksudnya dari konsumen tembakau yang dikenai cukai tembakau oleh pemerintah, menggeserkan beban pajaknya kepada petani tembakau sebagai produsen tembakau dengan cara menekan harga belinya. Berapa harga belinya beban pajak yang dapat digeserkan dan berapa yang harus dipikul wajib pajak dan berapa penerimaan pemerintah dari pajak ini, merupakan masalah-masalah yang harus dibahas dalam pergeseran beban pajak.
Perbandingan besarnya beban pajak yang harus ditanggung konsumen dan yang masih dipikul oleh konsumen sesuai dengan elastisitas permintaan barang tersebut dan elastisitas penawaran sebagai berikut.
Pajak langsung dan tidak langsung mempunyai peranan yang besar terhadap penerimaan dalam negeri di Indonesia. Jumlah dan persentase penerimaan pajak tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan pajak langsung.
Perbedaan antara pajak langsung dan tidak langsung apabila ditinjau dari segi yuridis-administratif dan dari segi analisis ekonomi.
Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan atas surat ketetapan pajak (kohir) dan pengenaannya dilakukan secara berkala misalnya tiap-tiap tahun (dikenakan pada waktu-waktu yang tertentu, misalnya pajak penghasilan).
Pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasarkan surat ketetapan pajak (kohir) dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala, misalnya pajak penjualan dan lain-lain. Sifat-sifatnya, antara lain lebih sederhana sehingga biaya pemungutannya rendah, dapat diharapkan orang yang berpenghasilan rendah ikut membayar pajak, dapat menjamin kontinuitas penerimaan negara maka negara-negara yang berkembang cenderung memiliki pajak tidak langsung sebagai sumber penerimaan yang utama. Dengan makin mantapnya stabilitas perekonomian dan politiknya serta makin majunya pembangunan di negara tersebut perbandingan proporsi antara pajak langsung dan tidak langsung menjadi semakin kecil. Artinya peranan pajak langsung akan menjadi semakin penting.
Apabila dilihat dari segi konsumsi, pengenaan pajak langsung, misalnya pajak pendapatan akan mempunyai pengaruh yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan pengenaan pajak tidak langsung. Dengan pengenaan pajak langsung, hanya tenaga beli konsumen yang berkurang dan ini dapat didistribusikan pada daftar konsumsinya yang lain.
Sumber Buku Keuangan Publik, Karya Endang Larasati

Baca Tulisan Lain
Home Visit Tindakan Preventif Mengurangi Permasalahan Sekolah
Pelaksanaan Perpajakan di Indonesia

2 Comments

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s