Sosiologi Produksi

Sosiologi Produksi

Perjalanan sebuah produk jadi (akhir) sampai ke tangan konsumen dapat berlangsung dalam waktu yang singkat, dikerjakan secara sederhana dan melibatkan beberapa (sedikit) pihak saja, tetapi juga dapat berlangsung melalui proses waktu yang panjang, dikerjakan dengan alat-alat modern, dan melibatkan banyak pihak dalam jaringan kerja sama yang kompleks serta jaringan wilayah yang luas. Hal demikian sejalan perkembangan masyarakat itu sendiri, bahwa proses produksi (termasuk konsumsi) berkembang ke arah yang lebih kompleks, melibatkan jaringan kerjasama yang luas.
Rangkaian sebuah produksi pada masa kini kebanyakan memerlukan proses atau tahap yang panjang. Dimulai dari produsen yang berbasis pada alam hingga pada produsen yang menghasilkan sebuah produk yang langsung dinikmati oleh konsumen. Cabang-cabang produksi dapat digolongkan ke dalam tiga sektor. Pertama, sektor primer ; mencakup produksi pertanian dan pertambangan, yang terutama menjadikan barang-barang dasar atau kegunaan dasar.

Distribusi, Pemasaran, Konsumen dan Investasi
Sebuah hasil produk akhir akan mempunyai arti bagi masyarakat bilamana produk tersebut dapat diperoleh oleh konsumen di manapun ia berada. Untuk itu diperlukan adanya penyalur/pedagang yang mampu membagi tugas sebagai penyalur barang tersebut. Dalam hal ini penyalur/pedagang merupakan perantara. Yang mempunyai fungsi di antaranya adalah 1) sebagai penyalur barang dari produsen ke konsumen, 2) sebagai pemecah masalah dalam menghadapi persoalan perbedaan tempat antara produsen dan konsumen, 3) sebagi pemecah dalam hal persoalan waktu, dan 4) sebagai penyeleksi dan pengkombinasi barang sesuai jumlah dan jenisnya. Keempat hal tersebut dapat dilakukan oleh pedagang secara lebih efesien, lebih profesional dan ia lebih tahu tempat-tempat membeli atau menjual, sehingga ia layak menerima upah atas jasanya itu. Namun pedagang tidaklah semena-mena menentukan upahnya sendiri, karena ada kontrol baik dari sesama pedagang ataupun dari para produsen dan para pemakai (konsumen).
Para perantara tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat golongan yaitu 1) pedagang, yang berusaha dalam bidang jual-beli atas inisiatif dan resiko sendiri ; 2) perantara-perantara khusus seperti agen, makelar dan komisioner ; 3) eksportir dan importir, yang bergerak dalam perdagangan dengan luar negeri ; dan 4) lembaga-lembaga pembantu dalam memperlancar proses penyaluran produk seperti bank, asuransi, biro angkutan, dan pergudangan.
Tenaga Kerja
Faktor utama dalam pelaksanaan kegiatan produksi adalah manusia, sehingga manusia merupakan salah satu faktor produksi yaitu tenaga kerja. Tidak semua penduduk dapat berdayakan sebagai tenaga kerja. Dalam kaitannya dengan tenaga kerja, perlu dipahami adanya konsep angkatan kerja.
Dalam konsep ekonomi, dalam suatu kegiatan usaha penambahan satu tenaga kerja dakan menghasilkan tambahan produksi yang disebut dengan produk marginal. Pada titik tertentu tambahan hasil atau produk marginal, akibat penambahan tenaga kerja, akan semakin mengecil. Konsep ini dikenal sebagai Law of Deminishing Returns.
Seperti faktor produksi lain, tenaga kerja juga memiliki “harga”. Harga tersebut selain dipengaruhi oleh kualitas tenaga kerja itu sendiri, juga dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar tenaga kerja.
Upah
Dalam pandangan tradisional upah tenaga kerja ditentukan oleh pasar tenaga kerja. Namun demikian, kenyataannya tenaga kerja bukanlah seperti komoditas biasa yang harganya ditentukan semata-mata oleh permintaan dan penawaran. Sedangkan dalam pandangan modern upah tenaga kerja ditinjau dengan kerangka yang lebih luas yang menyangkut kehidupan ekonomi secara keseluruhan.
Pengupahan dapat dilakukan dengan beberapa cara berdasarkan prestasi, waktu, borongan, upah secara resmi, bagi hasil, dan melalui peraturan pegawai negeri. Untuk menentukan upah secara adil tentu diperlukan syarat-syarat tertentu.

Tanah dan Sewa Tanah
Tanah merupakan barang terpakai lama yang disediakan oleh alam yang tidak dapat ditambah/diperluas ketersediaannya. Selain memiliki harga sesuai dengan jenisnya, tanah juga dapat disewakan. Sistem penyewaan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan sistem kepemilikannya yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain.
Keragaman sistem penyewaan tanah memunculkan teori-teori/pandangan tentang sewa tanah, seperti pandangan kaum aristokrat, pandangan J.B. Say, teori rente diferensial, dan pandangan dari Von Thunen.

Peralatan Produksi, Uang, dan Bahan Produksi
Barang modal sebagai sarana dan prasarana produksi (capital goods) dapat berupa bangunan dan konstruksi, mesin dan alat-alat, dan suku cadang. Untuk membeli barang modal diperlukan modal dalam bentuk uang (money capital).
Hasil pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan untuk faktor produksi modal disebut bunga. Bunga adalah harga atau balas jasa yang harus dibayar untuk penggunaan sejumlah uang selama jangka waktu tertentu oleh yang meminjam kepada pihak yang meminjamkan.

Pemilikan Modal
Untuk memulai suatu usaha diperlukan modal. Apabila modal tidak dimiliki, dapat dilakukan usaha dengan cara meminjam, baik berupa barang atau uang. Tanah atau gedung dapat disewa, sedangkan uang dapat dipinjamkan ke bank atau pihak lain.
Untuk menambah modal suatu perusahaan dapat dilakukan dengan partnership dan pinjaman. Partnership ini merupakan pengembangan perusahaan dari sejumlah kecil orang-orang yang memiliki modal bersama-sama. Partnership adalah jalan yang ditempuh untuk mengatasi kesulitan dengan membentuk perseroan-perseroan bersaham untuk membuat perusahaan besar. Melalui partnership ini masing-masing perusahaan tergabung mengeluarkan/memeggang saham.

Prinsip Efektivitas dan Efesiensi dalam Kegiatan Produksi
Perusahaan adalah organisasi yang melakukan sebagian dari proses produksi masyarakat sehingga mendapatkan laba atau penghasilan. Dengan demikian agar perusahaan dapat mencapai tujuan tersebut maka untuk mendirikan dan mengelolanya harus diperhatikan masalah rendabel, kalkulasi dan efisiensi. Pengelolaan yang benar pada saat mendirikan perusahaan dan pada saat menjalankan perusahaan inilah yang disebut manajemen perusahaan.

Tata Organisasi Produksi
Tata organisasi produksi merupakan cara bagaimana mengelola perusahaan. Di sini perlu diketahui apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana caranya supaya bisa baik dan efisien. Terdapat beberapa tahapan yang dilalui suatu perusahaan dalam perkembangannya. Tahap pertama adalah tahap di mana struktur organisasi perusahaan masih sangat sederhana. Pemilik secara langsung mengontrol semua fungsi. Pada tahap dua, produksi meningkat dan jumlah anggota bertambah banyak. Manajer pemilik masih memiliki kontrol terhadap semua policy dan managemen tetapi fungsi penjualan sudah didelegasikan kepada sales assistant. Perusahaan pada tahap tiga sudah memperkerjakan 150-200 orang sehingga pemilik harus mulai memikirkan perlunya status korporasi. Pada tahap empat perusahaan sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas.

Bentuk Hukum Organisasi Produksi
Bentuk yuridis perusahaan adalah satu hal yang harus dipersiapkan apabila ingin mendirikan perusahaan. Secara yuridis, harta perusahaan perseorangan tidak dipisahkan dari harta perseorang (prive) sehingga dalam perusahaan persorangan ini dibutuhkan kedisiplinan dalam mengelola keuangan perusahaan. Bagaimanapun sebaiknya keuangan perusahaan tetap harus dipisahkan dari keuangan pribadi (prive). Firma yang merupakan persekutuan antara 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan perusahaan di bawah satu nama sebaiknya didirikan dengan akta notaris dan didaftarkan pada pengadilan negeri. Tetapi apabila ingin mendirikan perusahaan dengan modal bersama di mana pemilik tetap sepenuhnya menduduki posisi sebagai pimpinan perusahaan maka persekutuan komoditerlah yang tepat. Perseroan terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang modalnya terbagi atas saham-saham dan berbentuk badan hukum. Sedangkan badan usaha milik negara adalah perusahaan di mana modalnya adalah milik negara. Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi yang dianggap sesuai dengan tata perekonomian yang diatur menurut undang-undang No. 25 tahun 1992. Sementara perusahaan kerjasama dengan luar negeri merupakan usaha di mana modalnya adalah modal bersama yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri (pemerintah dan swasta).

Perilaku Produsen dan Bentuk Pasar Persaingan Murni
Pasar persaingan murni adalah pasar di mana produsen tidak bisa mempengaruhi harga yang berlaku di pasaran sebab harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Dalam kondisi seperti ini produsen paling-paling hanya bisa menyesuaikan jumlah produksi dengan harga pasar yang berlaku. Kecenderungan lain yang dilakukan produsen dalam pasar persaingan murni adalah menurunkan mutu barang, membayar upah buruh di bawah standart, tidak menghiraukan aturan AMDAL dalam pembuangan limbah produksi atau membanting harga di bawah harga pokok.

Perilaku Produsen dan Bentuk Pasar Monopoli
Bentuk pasar monopoli bisa terjadi karena beberapa sebab. Pertama, monopoli ditetapkan oleh pemerintah (monopoli negara). Monopoli ini dipegang oleh perusahaan negara. Kedua, monopoli yang dipegang oleh kalangan usaha swasta. Pasar monopoli tidak selalu jelek. Yang ditentang dalam sistem ekonomi Indonesia adalah terpusatnya kekuatan ekonomi di tangan beberapa kalangan akibat kuatnya modal. Monopoli yang sifatnya resmi tidak terlalu banyak. Yang seringkali terjadi adalah “monopoli sebagian” yaitu perusahaan menguasai sebagian besar (tetapi tidak seluruhnya) dari suplai barang/jasa. Dengan menguasai suplai barang/jasa tersebut maka produsen dapat menentukan sendiri harga jual.

Perilaku Produsen dan Bentuk Persaingan Monopolistik
Pasar monopolistik terjadi apabila ada beberapa produsen yang masing-masing menghasilkan barang yang sejenis di mana, walaupun tidak mudah, produksi baru bisa memiliki bidang usaha tersebut. Untuk memperoleh kedudukan monopoli dalam pasar monopolistik para produsen berusaha mendiferensiasikan barang-barangnya, membuat perjanjian kerjasama antar perusahaan, atau melakukan penggabungan perusahaan. Dalam pasar monopolistik ini para produsen sebaiknya memperhatikan masalah pemasaran, penawaran harga jual, rentabilitas dan pembiyaan yang rasional.

Perilaku Produsen dan Tanggung Jawab Sosial
Teori-teori yang berkembang sekarang ini mengarah pada satu aksioma bahwa keberhasilan suatu usaha produksi tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor ekonomis melainkan juga faktor-faktor sosial. Bahasan mengenai perlu atau tidaknya tanggung jawab sosial pada sektor bisnis/usaha memunculkan teori-teori yang setuju dan menentang. Pemikir seperti Theodore Levitt cenderung memisahkan tanggung jawab sosial dari tanggung jawab ekonomis. Sementara Milton Friedman menyatakan bahwa tidak relevan untuk mengatakan perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial.
Untuk memahami perlu tidaknya tanggung jawab sosial oleh perusahaan, kegiatan belajar ini mengemukakan argumen-argumen yang menentang perlunya tanggung jawab sosial bagi perusahaan, dan argumen-argumen yang meyakinkan agar setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial.
Secara singkat dirumuskan isi dari tanggung jawab sosial yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu tanggung jawab terhadap relasi primer dan relasi sekunder. Tanggung jawab ini dapat diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab positif dan negatif.

Perilaku Produsen dan Keadilan Sosial
Selain tanggung jawab sosial, perusahaan juga harus berusaha menegakkan keadilan sosial. Keadilan sosial tidak bisa hanya dikatakan pada perjuangan politik ideologis, tetapi juga perlu dioperasionalkan melalui jalur usaha. Dalam hal ini keadilan dapat diartikan sebagai agar guna orang dalam situasi yang sama memperoleh perlakuan secara sama.
Keadilan sosial tidak hanya tergantung kewajiban, kehendak, kesadaran, dan kebaikan individu, tetapi juga keadilan sosial yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomi, politis, sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat. Hal ini menuntut perbaikan segala bidang di atas agar semua anggota masyarakat memperoleh apa yang menjadi haknya.
Untuk lebih memahami konsep keadilan sosial perlu dibahas beberapa paham dari teori tentang keadilan, seperti teori/paham tradisional mengenai keadilan, teori keadilan sebagai konsep fairness, teori keadilan sebagai hak, keadilan menurut kapitalisme, dan keadilan menurut sosialisme.
Untuk melengkapi Kegiatan Belajar ini juga dibahas mengenai hak-hak pekerja dalam usahan yang di Indonesia masih dalam kondisi buruk, seperti hak atas pekerjaan, hak akan upah yang adil, hak untuk berserikat, serta hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan.

Hak Milik dan Keuntungan
Persoalan hak milik dan keuntungan dalam ekonomi merupakan persoalan dasar dalam etika bisnis. Dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan PBB dinyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama dengan orang lain dan tidak boleh ada seorangpun yang dirampas miliknya secara sewenang-wenang. Dapat disimpulkan tentang adanya pengakuan hak milik dan melarang perampasan sewenang-wenang kecuali untuk kepentingan bersama dengan ganti rugi yang adil.
Terdapat dua pandangan besar mengenai hak milik, yaitu pandangan liberal klasik dan pandangan sosialis. Tokoh dalam pandangan liberal klasik ini antara lain John Locke yang memandang bahwa hak milik merupakan suatu keadaan alamiah yang dianugrahkan Tuhan kepada manusia dan dimiliki bersama oleh semua manusia. Semua orang bebas mengambil dari alam apa yang dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan, namun demikian ada pemilikan pribadi untuk semua orang. Paham ini oleh Adam Smith diartikan bahwa dalam ekonomi yang maju, terjadi akumulasi modal dan tanah menjadi milik pribadi. Dalam situasi ini kesejahteraan suatu bangsa tergantung pada akumulasi modal dan terkait dengan pembagian kerja dan jumlah penduduk yang terlibat dalam kerja produktif.
Paham sosialis tentang hak milik pribadi terutama dikembangkan oleh Karl Mark yang mengkritik pandangan kapitalisme. Menurut Marx kerja merupakan sesuatu yang luhur, karena dalam bekerja manusia dapat merealisasikan dirinya, menemukan diri, kebahagiaan, dan kegembiraannya. Dengan adanya milik pribadi atas sarana produksi, para buruh akan menjual tenaga untuk menjalankan pekerjaan yang rutin dan membosankan. Hasil kerja bukan lagi merupakan kebanggaan melainkan menjadi pemilik sarana produksi. Dalam kondisi demikian manusia teralienasi dari pekerjaannya dan bahkan dari dirinya sendiri. Maka manusia dieksploitasi untuk memahami kepentingan pemilik modal.
Menurut UUD45 hak milik dinyatakan dalam pasal 33, di mana Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi yang mengutamakan hak milik bersama khususnya yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Indonesia juga mengakui hak milik pribadi atas sarana produksi tetapi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak.
Dalam sistem ekonomi kapitalis keuntungan menjadi tujuan satu-satunya dan menjadi motivasi dasar setiap kegiatan ekonomi. Namun kenyataan membuktikan bahwa mengejar keuntungan semata akan dapat menimbulkan kesenjangan kesejahteraan.

Produk Nasional dan Pendapatan Nasional
Produk nasional terdiri dari barang dan jasa yang dihasilkan selama satu tahun di suatu negara yang dinyatakan dalam satuan nilai uang. Bila hasil produksi tersebut dijual, yang hasilnya dipakai sebagai pembayaran para pemilik faktor produksi yang ikut bekerja dalam proses produksi barang dan jasa selama satu tahun, hal itu merupakan Pendapatan Nasional.
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB dapat didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penghitungan angka PDB dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.
Penghasilan yang diterima oleh pemilik faktor produksi akan dikeluarkan lagi untuk membeli barang dan jasa. Jumlah pengeluaran seluruh anggota masyarakat untuk membeli barang dan jasa selama satu tahun itulah yang disebut sebagai pembelanjaan masyarakat. Pembelanjaan masyarakat menunjukkan jumlah uang yang sungguh-sungguh dibelanjakan oleh masyarakat. Sedangkan jumlah uang yang akan dibelanjakan oleh masyarakat untuk membeli barang dan jasa disebut permintaan masyarakat.
Dengan bertambahnya produk, maka untuk memenuhi permintaan dan mempertahankan kemakmuran yang sama, produksi barang dan jasa harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan produksi barang dan jasa ini dapat dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi.

Produk Nasional dan Pendapatan Nasional Indonesia Sebelum tahun 2000
Struktur perekonomian Indonesia sejak tahun 1991 telah bergeser dari dominasi sektor pertanian ke sektor industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi nasional yang ditunjukan oleh PDB atas dasar harga konstan tahun 1991 mengalami peningkatan cukup drastis pada tahun 1999 ke tahun 2000. Membaiknya perekonomian tahun 2000 dipandang sebagai dampak nyata atas kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah.
Meskipun Indonesia dilanda krisis sejak tahun 1997, namun besarnya PDB, PNB, dan PN atas harga berlaku tetap menunjukan peningkatan. Demikian pula dengan pendapatan per kapita.
PDB menurut lapangan usaha dirinci menjadi 9 sektor. Sektor-sektor tersebut adalah sebagai berikut :
a.pertanian, peternakan, perhutanan, dan perikanan
b.pertambangan dan penggalian
c.industri pengolahan
d.listrik, gas, dan air bersih
e.bagunan
f.perdagangan, hotel, dan restoran
g.pengangkutan dan komunikasi
h.keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan
i.jasa-jasa

Era Industrialisasi di Indonesia: Periode Pendudukan Belanda
Perkembangan industrialisasi di Indonesia, terbagi dalam empat periode, mulai dari tanam paksa hingga berakhirnya Pemerintahan Hindia Belanda, pendudukan Jepang hingga akhir Perang Dunia II, proklamasi hingga berakhirnya Orde Lama, serta masa Orde Baru hingga berakhirnya pembangunan Jangka Panjang I.
Industrialisasi di Indonesia, berawal pada perkembangan industri di sektor perubahan, dan baru menjelang tahun 1900, pemerintahan Hindia Belanda saat itu mengalihkan kesektor lain. Perkembangan industrialisasi juga tidak terlepas dari peristiwa dunia, seperti ekspansi Jerman ke negara-negara Eropa, Perang Dunia I, serta Perang Asia Timur Raya.

Era Industrialisasi di Indonesia: Periode Pendudukan Jepang
Kebijakan industri pada masa pendudukan Jepang beralih ke keperluan perang. Dalam masa ini dikembangkan satu kebijakan yaitu kebijakan Ekonomi Wilayah Selatan yang meliputi 2 wilayah, yaitu Hindia Belanda, Malaya, Baruto dan Filipina yang termasuk wilayah pertama, dan Indochina, dan Muangthai termasuk wilayah dua.
Pada masa ini pula terjadi perubahan struktur industri, dimana pola industri dengan menghasilkan bahan baku untuk ekspor, berkembang menjadi industri pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi untuk kosumsi sendiri.
Era Industrialisasi di Indonesia: Periode 20 Tahun Indonesia Merdeka
Perkembangan industri di Indonesia, penggal waktu ketiga ditandai dengan trial dan error dalam pengembangan industri. Hal ini karena bangsa Indonesia memang belum memiliki pengalaman sendiri dalam mengelola industri.
Pada penggal waktu ini ditandai dengan silih bergantinya pemerintahan, sehingga industri tidak berkembang kemudian dibuat Rencana Pembangunan Lima Tahun, yang disahkan DPR pada tahun 1958 dan berlaku surut hingga 1 Januari 1956.

Sumber Buku Sosiologi Produksi Karya Eddy Siswoyo
Komunikasi Interpersonal >>>>>>>Lihat
Analisa Bentuk-bentuk Komunikasi Bisnis >>>>>>>>>Lihat

Bahasan Sepintas Tentang Komunikasi Bisnis >>>>>>Lihat

Sistem Distribusi Masyarakat >>>>>>>>>>>>Lihat

Implikasi Karakteristik Peserta Didik terhadap >>>>>>Lihat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s