Pelaksanaan Perpajakan di Indonesiaa


Pelaksanaan Perpajakan di Indonesiaa

Hukum merupakan suatu kebutuhan dalam masyarakat yang mengatur hak dan kewajiban anggotanya, termasuk pula yang mengatur hak dan kewajiban antara Negara dengan anggota masyarakat. Hukum dapat dibedakan dalam lapangan hukum perdata dan hukum publik.
Hukum publik adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan anggota masyarakat, di dalam kelompok ini terdapat berbagai hukum seperti, hukum pidana, hukum administrasi. Hukum pajak adalah bagian dari hukum administrasi.
Ditinjau dari segi fungsinya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum materiel dan hukum formal. Termasuk dalam hal ini adalah hukum pajak yang dapat dibedakan menjadi hukum pajak materiel dan hukum pajak formal atau disebut juga hukum acara perpajakan (procedure law).
Tata cara pelaksanaan perpajakan yang diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), termasuk dalam ketentuan hukum pajak formal, yang mengatur mengenai bagaimana Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan, mengatur pula hak-haknya, serta mengatur wewenang dari pemerintah (administrasi perpajakan).
Untuk memahami pelaksanaan pemungutan pajak perlu diketahui paham utang pajak, yang terdiri dari dua macam paham, yaitu pajak utang pajak materiel dan paham utang pajak formal. Paham utang pajak materiel menjadi landasan pemungutan pajak di Indonesia yang diterapkan dalam UU KUP.

Sistem Pemungutan Pajak
Pada dasarnya terdapat dua sistem pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System dan Self Assessment System. Kedua sistem tersebut terkait erat dengan paham timbulnya utang pajak (formal atau material). Self Assessment System dipilih karena sangat sesuai dengan dinamika pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan memungkinkan partisipasi aktif dari pembayar pajak tanpa menunggu campur tangan pemerintah. Tugas dan fungsi pemerintah menjadi lebih pasif dan berperan sebagai pembina, pengawas dan pelaksana hukum bagi pelanggar.
Sistem ketiga yang disebut Withholding Tax System merupakan pelengkap yang sangat membantu kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemungutan pajak (sesuai dengan asas economical dan convenient of payment Adam Smith).
Penetapan Pajak
Self Assessment System dapat terlaksana karena didukung oleh paham materiel timbulnya utang pajak. Berdasarkan SSA wajib pajak tidak perlu menunggu terbitnya surat ketetapan pajak dari administrasi pajak, melainkan wajib pajak harus aktif menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak terutang dan melaporkan melalui media berupa Surat Pemberitahuan.
Surat Pemberitahuan menjadi surat ketetapan pajak menurut undang-undang perpajakan apabila telah lewat jangka waktu 10 tahun administrasi perpajakan tidak menerbitkan surat ketetapan pajak. Untuk pajak yang dipungut pemerintah daerah jangka waktu kedaluwarsa 5 tahun.
Penetapan pajak pada hakikatnya merupakan koreksi atas ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan perhitungan pajaknya, dan penerbitan surat ketetapan pajak berfungsi pemberitahuan (declaratory) jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak

Macam dan Pembedaan Pajak
Pajak dapat dibedakan dari sudut wewenang organisasi pemerintah yang berwenang memungut pajak tersebut. Ada pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat disebut Pajak Pusat, dan ada pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah disebut Pajak Daerah.
Pengertian pajak dapat dikelompokkan berdasarkan administrasi atau intensitas pemungutan pajak sehingga dikenal pajak yang dipungut secara periodik (pajak langsung) dan pajak yang dipungut secara insidental (disebut pajak tidak langsung).
Istilah pajak langsung dan pajak tidak langsung juga timbul sebagai akibat dari kriteria siapa yang dibebani kewajiban memikul dan membayar pajak. Pajak objektif adalah pajak yang dibebankan dan dipikul kepada subjek pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan dan dipikul oleh orang lain.
Terakhir yang cukup penting adalah pembedaan pajak menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak. Dalam mengenakan pajak subjektif, diperhatikan kondisi subjek, artinya objek pajak digunakan untuk menentukan besarnya pajak.
Pajak objektif adalah pajak yang dikenakan terhadap objek, adapun peran si subjek adalah penanggung dan pembayar pajak.
1.Pihak yang menanggung beban pajak.
2.Sasaran pengenaan pajak.
Pembagian jenis pajak lainnya yang penting adalah pembagian pajak secara ekonomis karena adanya unsur dapat atau tidaknya beban pajak dialihkan. Pembagian pajak lain yang penting adalah pembagian pajak subjektif dan pajak objektif. Pentingnya jenis pajak tersebut untuk mempertimbangkan beban pajak wajib pajak.
Negara dan Fungsi Negara
Pajak merupakan salah satu alternatif pembiayaan Negara untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang karena penentuan nasib Negara ditentukan oleh rakyat sendiri, dan menentukan rencana pembiayaan Negara melalui Dewan Perwakilan Rakyat.
Tugas memungut dana masyarakat berupa pajak (khususnya pajak pusat) dilakukan oleh Departemen Keuangan, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Direktorat Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk memungut pajak pemerintah pusat, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Dengan adanya asas desentralisasi dalam Negara kesatuan Indonesia, yang menentukan bahwa daerah merupakan rumah tangga sendiri maka daerah diberikan pula wewenang untuk mengatur rumah tangganya, dan diberikan wewenang untuk memungut pajak tertentu dan pungutan lain yang disebut retribusi.
Pajak Daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah melalui unit organisasi yang dikenal dengan nama Dinas Pendapatan Daerah Provinsi dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.
Pelaksanaan pendataan, penyuluhan, pengawasan dan pemungutan pajak pemerintah pusat adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP dan KP PBB).

Pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak
Untuk memahami pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak, perlu diketahui dulu jenis pajak yang menjadi kewajibannya. Dalam Pajak Subjektif, kedudukan subjek sangat penting karena sasaran pengenaan pajak adalah terhadap subjek. Subjek pajak tidak otomatis menjadi wajib pajak karena subjek pajak adalah potensial menjadi wajib pajak. Beban pajak hanya akan dikenakan kalau subjek pajak telah memperoleh objek pajak, yaitu penghasilan.
Subjek pajak dapat terdiri dari orang pribadi atau warisan yang belum dibagi, badan dan bentuk usaha tetap. Secara garis besar subjek pajak dibagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Perbedaan kedua subjek itu adalah subjek pajak dalam negeri akan menjadi wajib pajak kalau telah memperoleh atau menerima penghasilan dalam setahun yang melebihi PTKP.
Sedangkan subjek pajak luar negeri langsung menjadi wajib pajak kalau menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari Indonesia.
Adapun dalam Pajak Objektif, yang dikenakan pajak adalah objek pajak; peranan subjek adalah sebagai pembayar atau pelaksana kewajiban pajak, jadi kedudukannya dapat digantikan oleh orang lain.
Wajib Pajak dan Kewajiban Mendaftar
Kewajiban perpajakan pertama bagi subjek pajak yang telah memenuhi kriteria Wajib Pajak adalah mendaftarkan dan melaporkan kegiatan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya, meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, selanjutnya kepadanya diberikan NPWP.
Intinya mendaftarkan dan melaporkan kegiatan usaha selambat-lambatnya sebulan setelah usaha didirikan. Pendaftaran berlaku bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau yang menjalankan pekerjaan bebas, dalam hal ini termasuk pula Orang Pribadi yang menjadi karyawan sepanjang jumlah penghasilan dalam satu bulan telah melampaui PTKP.
Melaporkan kegiatan adalah rangkaian dari kegiatan mendaftar yang berlaku bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A UU PPN, untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Melaporkan kegiatan berlaku juga bagi Wajib Pajak yang memiliki tempat kegiatan lain yang berada di wilayah kerja KPP lain, agar dapat memenuhi kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23 dan pasal 26, Pasal 4 ayat (2), dan sebagainya.
Kewajiban mendaftar berlaku juga untuk Wajib Pajak yang mengubah statusnya, pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan. Adapun penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kondisi, seperti Wajib Pajak meninggal, Warisan belum dibagi warisan telah selesai dibagi, Wanita menikah dan tidak mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, telah tidak memenuhi syarat sebagai PKP atau Wajib Pajak bubar. Penghapusan dapat dilakukan terhadap BUT yang sudah kehilangan status BUT-nya.
Surat Pemberitahuan
Surat Pemberitahuan Pajak adalah dokumen penting dalam pelaksanaan Sistem Self Assessment, yang berfungsi sebagai pertanggungjawaban Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Dokumen itu kelak akan menjadi bukti penetapan oleh Wajib Pajak sekiranya telah dibuat dengan benar baik secara formal dan materiel, dan dalam jangka 10 (sepuluh) tahun pihak pemerintah tidak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.
Oleh karena itu, fungsinya sangat penting maka dalam undang-undang perpajakan diatur dengan ketat bentuk dan materi yang wajib dilaporkan, diwajibkan membayar lebih dulu, ditandatangani oleh pihak yang berwenang, diberi batas waktu penyerahannya, dan mekanisme penyampaian dan penerimaan (diberi bukti penerimaan).
Mengingat fungsinya yang penting, kepada Wajib Pajak diberikan hak untuk memperbaiki dalam jangka waktu 2 (dua) tahun bila ditemukan adanya kekeliruan dalam pengisian. Sebagai bukti penetapan maka sasaran pemeriksaan pajak adalah menguji kebenaran materiel dalam pengisian, dan dikenakannya sanksi tertentu bila dilanggar.
Kewajiban Membayar Pajak
Kewajiban selanjutnya setelah menghitung dan menetapkan sendiri jumlah pajak terutang bagi Wajib Pajak adalah melakukan pembayaran. Sesuai dengan asas utang pajak materiel maka pajak telah terutang apabila objek pajak telah timbul, dalam hal ini untuk memudahkan Wajib Pajak memenuhi kewajibannya undang-undang menetapkan saat terutangnya pajak dan batas waktu pembayaran pajak terutang.
Pembayaran utang pajak pada suatu saat atau akhir masa pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan mengatur pula tempat pembayaran, batas waktu pembayaran pajak sesuai dengan jenis pajaknya, dan media pembayaran pajak. Saat terutangnya setoran PPh Pasal 29 diatur dalam undang-undang
Untuk memudahkan Wajib Pajak, pemerintah telah menetapkan bank swasta, bank milik pemerintah pusat atau milik pemerintah daerah, dan Kantor Pos dan Giro sebagai tempat pembayaran pajak. Tata cara pembayaran juga dipermudah, dapat dilakukan dengan cara menyetor ke tempat pembayaran pajak atau melakukan pembayaran secara online (sementara ini hanya dapat dilakukan oleh Wajib Pajak tertentu)
Pelunasan pajak dapat juga dilakukan dengan cara kompensasi kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan dapat timbul dari berbagai sebab, seperti adanya SKP LB, pembayaran lebih daripada utang pajak yang semestinya. UU telah menetapkan bahwa kelebihan pembayaran hanya dapat diberikan setelah terlebih dulu diperhitungkan dengan utang pajak yang telah timbul.
Kewajiban Pembukuan
Setiap Wajib Pajak berkewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan berpedoman pada ketentuan undang-undang. Tujuan menyelenggarakan pembukuan agar dapat dihitung dengan benar jumlah pajak yang harus disumbangkan kepada Kas Negara. Pembukuan akan ditutup pada akhir tahun dan dibuatkan laporan keuangan.
Pada dasarnya pembukuan harus disusun dalam bahasa Indonesia, dengan angka Arab dan satuan mata uang rupiah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada beberapa Wajib Pajak yang umumnya beroperasi global, antara lain Perusahaan Kontrak Bagi hasil di sektor migas atau pertambangan, anak perusahaan asing, kepada mereka diberikan fasilitas untuk menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dollar Amerika (US$).
Tidak dipatuhinya kewajiban menyelenggarakan pembukuan akan menyulitkan bagi Wajib Pajak dalam menghitung kewajiban perpajakan, dan juga menyulitkan Direktur Jenderal Pajak dalam menguji kebenaran Wajib Pajak menerapkan ketentuan perpajakan. Oleh karena itu, bagi mereka yang tidak mematuhi ketentuan, jumlah pajak terutang akan dihitung sepihak oleh Direktur Jenderal Pajak dan kepada Wajib Pajak akan dikenakan sanksi berupa kenaikan pajak.
Menetapkan Pajak
Sejalan dengan diterapkannya sistem self assessment yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menetapkan sendiri jumlah pajak terutang, peran penetapan pajak sekarang adalah merupakan wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk mengoreksi jumlah pajak terutang yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Wajib Pajak.
Wewenang tersebut hanya dilaksanakan dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti Direktur Jenderal Pajak menemui adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam mengisi kebenaran materiel Surat Pemberitahuan atau Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan atau Wajib Pajak tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan.
Penetapan pajak oleh Wajib Pajak sendiri harus didukung dengan melakukan pembukuan dengan benar agar penghitungan jumlah pajak terutang dapat dilakukan dengan benar. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan, seperti halnya tidak membuat pembukuan atau menolak menyerahkan/meminjamkan dokumen pada waktu dilakukan pemeriksaan pajak akan dikenakan sanksi bunga yang lebih besar. Dalam penetapan terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan setelah diberikan teguran juga akan dikenakan sanksi administrasi yang lebih tinggi.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKP KBT)
Sering kali terjadi jumlah pajak yang ditetapkan belum sepenuhnya benar, yang disebabkan kesengajaan atau kekhilafan Wajib Pajak atau petugas pemeriksa pajak. Untuk kepentingan optimalisasi penerimaan negara dan menjamin Wajib Pajak membayar pajak terutang dengan benar, Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKP KBT). Syaratnya adalah berikut ini.
1.Ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap.
2.Sudah pernah diterbitkan surat ketetapan pajak.
3.Belum daluwarsa.
4.Penerbitan SKP KBT ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 100%.
Pengenaan sanksi berupa kenaikan tidak dikenakan apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri memberitahukan adanya objek pajak yang belum dikenakan pajak dengan membuat laporan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.

Media Penagihan, Sanksi dan Kekurangan Pembayaran Surat Tagihan Pajak
Surat Tagihan Pajak adalah media yang disediakan oleh UU KUP agar Direktur Jenderal Pajak dapat menagih kekurangan pembayaran pajak untuk tahun berjalan, kekurangan pembayaran pajak karena Wajib Pajak telah melakukan kesalahan dalam mengalikan, menjumlah dan mengurangkan dalam pembuatan SPT, serta untuk menagih sanksi administrasi yang diwajibkan oleh undang-undang perpajakan.
Secara hukum, penerbitan STP berbeda dengan penetapan pajak, namun untuk menjamin dipenuhinya tagihan tersebut, atas STP yang tidak dilunasi akan dilakukan tindakan penagihan dengan surat paksa, seperti halnya penagihan surat ketetapan pajak.
Sanksi di Bidang Perpajakan
Surat Tagihan Pajak adalah media yang disediakan oleh UU KUP agar Direktur Jenderal Pajak dapat menagih kekurangan pembayaran pajak untuk tahun berjalan, kekurangan pembayaran pajak karena Wajib Pajak telah melakukan kesalahan dalam mengalikan, menjumlah dan mengurangkan dalam pembuatan SPT, serta untuk menagih sanksi administrasi yang diwajibkan oleh undang-undang perpajakan.
Secara hukum, penerbitan STP berbeda dengan penetapan pajak, namun untuk menjamin dipenuhinya tagihan tersebut, atas STP yang tidak dilunasi akan dilakukan tindakan penagihan dengan surat paksa, seperti halnya penagihan surat ketetapan pajak.
Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan pajak merupakan wewenang pemerintah yang diberikan yang melekat dengan fungsi pengawasan dan pelaksanaan hukum administrasi perpajakan. Tanpa adanya fungsi pengawasan dan pelaksanaan hukum tidaklah mungkin anggota masyarakat mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Secara filosofis pemeriksaan pajak hanya dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya Wajib Pajak mengajukan permohonan restitusi, Surat Pemberitahuan Tahunan menyatakan rugi tetapi tidak lebih bayar, dan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak (dilaksanakan secara sampling) atau untuk memperoleh data yang diperlukan Direktur Jenderal Pajak.
Waktu dilakukan pemeriksaan pajak, baik Wajib Pajak maupun pemeriksa pajak diwajibkan memenuhi aturan perilaku tertentu agar tujuan pemeriksaan dapat dicapai. Kepada pemeriksa pajak, dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) serta tanda Pengenal yang wajib diperlihatkan kepada Wajib Pajak.
Wajib Pajak wajib memberikan keterangan dan meminjamkan dokumen yang diminta oleh pemeriksa sebatas yang diatur dalam undang-undang. Hak Wajib Pajak adalah minta tanda pengenal pemeriksa dan SPPP, memperoleh penjelasan tujuan pemeriksaan. Wajb Pajak berhak memberikan tanggapan atas hasil pemeriksaan, terutama terhadap koreksi-koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksa
Tidak dipenuhinya kewajiban tertentu yang diatur dalam UU KUP dalam proses pemeriksaan dapat berakibat penghitungan pajak dilakukan berdasarkan data sepihak yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Restitusi atau pembayaran kelebihan pembayaran pajak adalah konsekuensi dari diterapkannya sistem self assessment. Dalam sistem tersebut Wajib Pajak akan melakukan pembayaran pajak lebih dulu sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pada akhir tahun pajak atau akhir masa pajak baru diketahui apakah pajak yang sudah dibayar masih kurang, telah sesuai dengan ketentuan, atau justru telah terjadi kelebihan pembayaran pajak.
Kelebihan pembayaran pajak adalah hak Wajib Pajak yang harus dipenuhi, namun untuk memperoleh pengembalian itu dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu mengisi kolom yang tersedia dalam SPT atau mengajukan permohonan tersendiri.
Untuk menjamin kepastian hukum hak Wajib Pajak, pemerintah telah menetapkan batas waktu pemenuhan pengembalian dalam 12 bulan, dengan risiko apabila batas waktu dilampaui maka pemerintah diwajibkan memenuhi permohonan sesuai dengan SPT Wajib Pajak, dan dikenakan sanksi membayar bunga.
Penagihan Pajak
Penagihan dengan Surat Paksa adalah upaya terakhir yang akan dilakukan administrasi perpajakan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak bersedia melunasi utang pajaknya. Penagihan dilakukan setelah tanggal jatuh tempo berakhir, yang diawali dengan menerbitkan Surat Teguran, dilanjutkan dengan Penyampaian Surat Paksa, Pengumuman di Media Masa, Penyitaan, dan terakhir dilanjutkan dengan Pelelangan.
Adakalanya sulit untuk mendapatkan harta yang dapat disita sehingga undang-undang memberikan wewenang untuk melakukan pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk memaksa penanggung pajak melunasi utang pajak.
Penyitaan dapat dilakukan terhadap seluruh harta gerak, uang simpanan di bank, surat berharga, dan harta gerak lainnya termasuk yang berada di tangan pihak ketiga, serta harta tak gerak milik penanggung pajak.
Untuk menghindarkan kesulitan dana atau likuiditas Wajib Pajak, undang-undang membolehkan Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran dan penundaan pembayaran, dengan syarat tertentu.
Untuk memberikan kepastian hukum, hak untuk melakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa kedaluwarsa setelah jangka waktu 10 tahun sejak tahun pajak, bagian tahun pajak atau masa pajak berakhir, kecuali telah dilakukan upaya pencegahan kedaluwarsa atau adanya pengakuan utang oleh penanggung pajak.
Penyelesaian Sengketa Pajak
Tugas dan wewenang negara adalah untuk menjamin rasa keadilan dan memberikan keputusan terhadap sengketa antara masyarakat dengan negara, termasuk dalam hal ini sengketa di bidang pajak. Keputusan sengketa perpajakan dilakukan oleh administrasi perpajakan sendiri, dan oleh lembaga atau institusi di luar administrasi, yaitu: Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung.
Sengketa yang ditangani oleh administrasi berupa: pembetulan kesalahan tulis dan kesalahan hitung, pengurangan sanksi administrasi dan keberatan pajak. Pengadilan pajak berwenang menyelesaikan urusan banding atas keputusan keberatan dan menangani gugatan atas pelaksanaan penagihan. Adapun Mahkamah Agung berwenang menangani permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak atas kasus-kasus tertentu
Agar Wajib Pajak dapat menggunakan haknya, terlebih dulu harus dipenuhi persyaratan formal, kelalaian memenuhi persyaratan tersebut akan berakibat Wajib Pajak rugi karena permohonan tidak dapat dipertimbangkan, Sebaliknya, untuk memberikan perlakuan yang sama, pihak administrasi maupun lembaga peradilan diwajibkan untuk menyelesaikan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu tertentu. Keterlambatan penyelesaian berarti permohonan Wajib Pajak diterima.
Asas perlakuan sama antara negara dan masyarakat dalam undang-undang mewajibkan anggota masyarakat yang lalai untuk membayar sanksi administrasi, hal tersebut juga diterapkan terhadap negara yang mengharuskan membayar bunga terhadap segala keputusan yang berakibat terjadinya kelebihan pembayaran pajak.
Ketentuan Khusus
Untuk menjamin hak wajib pajak dan pelaksanaan kewajiban pajak secara konsekuen dan menghindarkan upaya negatif dari wajib pajak, undang-undang telah menetapkan pihak-pihak yang turut bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban perpajakan wajib pajak, seperti ahli waris, likuidator, para pengurus dan mereka yang turut campur dalam pengambilan putusan kegiatan usaha wajib pajak.
Untuk menjalankan kewajiban tertentu, wajib pajak dapat menunjuk seseorang dengan surat kuasa khusus untuk mewakili kegiatan tertentu tersebut. Penerima kuasa mempunyai kewajiban terhadap pemberi kuasa terbatas kegiatan yang dikuasakan. Tanggung jawab perpajakan tetap berada pada si pemberi kuasa.
Keterbukaan informasi sangat diperlukan agar Direktorat Jenderal Pajak dapat mengenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga diperlukan akses data ke setiap pihak yang berkaitan dengan wajib pajak dengan membuat ketentuan tentang kewajiban memberikan keterangan. Untuk dapat dilaksanakan maka larangan jabatan untuk merahasiakan kegiatan wajib pajak tidak berlaku, kecuali untuk bank.

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan di bidang Perpajakan dapat diajukan ke muka Hakim setelah sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan tindakan penyidikan pajak yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penyidikan bertujuan untuk membuat terang terjadinya suatu tindak pidana, mencari tersangka dan alat bukti. Pada dasarnya kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang telah cukup alat bukti tidak dapat dihentikan penyidikan, kecuali Jaksa Agung menggunakan hak oportunitas atas permintaan Menteri Keuangan, dan tersangka telah membayar pajak terutang ditambah sanksi denda sebesar 400%.

Daluwarsa dalam Perpajakan
Pada awalnya daluwarsa hanya berkaitan dengan kewajiban membayar utang pajak. Setelah reformasi dan diterapkannya sistem self assessment maka daluwarsa berkembang meliputi:
1.memberikan hak kepada wajib pajak;
2.meniadakan kewajiban dan wewenang administrasi;
3.menetapkan status hukum Surat Pemberitahuan;
4.membebaskan wajib pajak dari kewajiban membayar utang pajak.
Masa daluwarsa bermacam-macam, untuk butir 1 adalah jangka waktu 1 (satu) bulan dan 12 bulan, sedangkan untuk butir 2, 3, 4, dan 5 adalah 10 tahun. Berkaitan dengan kewajiban membayar pajak, undang-undang memberikan berbagai upaya hukum yang dapat digunakan administrasi untuk meniadakan daluwarsa, yaitu dengan melakukan upaya pencegahan, seperti adanya surat peringatan dan penyampaian Surat Paksa. Daluwarsa juga akan batal kalau ada pengakuan utang dari wajib pajak.
Sumber Buku Tata Cara Pelaksanaan Perpajakan,Karya Suryohadi Djulianto

Baca Tulisan Lain

Teori-Teori Umum tentang Perilaku Menyimpang >>>>>>Lihat

Sistem Komunikasi Massa >>>>>>>>Lihat

Analisis Sistem Informasi >>>>>>>>Lihat

Konsep Materialitas, Resiko, dan Pengujian dalam Auditing >>>>>>Lihat

Sosiologi Politik Bag 1 >>>>>>>Lihat

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s