Pemerintahan Sebagai Filsafat Politik

Pemerintahan Sebagai Filsafat Politik

Filsafat politik membahas persoalan-persoalan politik dengan berpedoman pada suatu sistem nilai dan norma-norma tertentu.

Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa untuk menyelami filsafat politik suatu negara atau bangsa terlebih dahulu kita harus mengetahui sistem nilai dan norma yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan pada negara atau bangsa tersebut; dalam terminologi politik disebut ideologi. Karena sukar bagi kita untuk memahami filsafat politik suatu negara tanpa mengetahui landasan apa atau takaran apa yang dipakai dalam menilai praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan negara tersebut, karena hal itulah yang diyakini oleh negara tersebut sebagai yang “terbaik” baginya. Dalam kajian ideologi politik maka dikenallah istilah: demokrasi, naziisme, komunisme yang dianut suatu negara. Sehingga dengan istilah tersebut dapat diasosiasikan dengan sebuah nama pelopornya/penganutnya seperti “Demokrasi” mengingatkan kita pada nama Thomas Jefferson; “Naziisme” kepada Aldolf Hitler; “Fasisme” kepada Bennito Mussolini, dan “Komunisme” kepada Karl Marx.


Refleksi Pemerintahan dalam Filsafat Politik

  1. Filsafat Politik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara menurut wacana Barat:

    1. Filsafat politik zaman Yunani kuno, menganut paham idealisme dalam politik, namun Aristoteles lebih bersifat empirik. Pada zaman Romawi lebih mengkaji sistem kenegaraan yang lebih luas (imperium), masalah hukum, administrasi kenegaraan. Pada zaman pertengahan, pemikiran politik lebih bersifat teosentris dogmatik. Di samping itu feodalisme merupakan bentuk pemikiran yang penting lainnya yang lahir pada abad pertengahan.

    2. Pada zaman Renaisans, sebagai era transisi antara abad pertengahan dan modern; dominasi akal mulai menggeser dominasi iman dogmatis (gerejani) dalam pemikiran politik. Ini awal munculnya rasionalisme, individualisme dan humanisme di Barat, yang kelak melahirkan sekularisme politik.

    3. Filsafat politik liberalisme merupakan antitesis dari filsafat politik feodalisme. Dalam paham ini, campur tangan negara diperkecil dan wewenang rakyat diperluas. Antitesis terhadap pemikiran politik liberalisme adalah filsafat politik konservatisme yang lebih berpegang pada asas kolektivisme.

    4. Filsafat sosialisme merupakan reaksi terhadap revolusi industri. Paham ini berasaskan pada konsep humaniterianisme, sebagai embrio paham komunisme.

    5. Filsafat komunisme merupakan kelanjutan dari sosialisme, sebagai antitesis terhadap paham kapitalisme. Komunisme lebih berwatak radikal dan revolusioner.

    6. Filsafat politik fasisme bersifat anti eksistensi hukum dan negara hukum, kebebasan individu, hak asasi manusia, dan sangat diskriminatif. Jadi paham ini bersifat otoriter, totaliter, dan korporatif.

    7. Filsafat politik demokrasi merupakan perkembangan dari liberalisme. Paham ini menghargai kebebasan individu serta kedaulatan rakyat. Paham ini berorientasi pada kemajuan sosial ekonomi dan asas persamaan dan kemerdekaan.

    8. Filsafat politik nasionalisme sebagai antisipasi terhadap fasisme dan sosialisme. Paham ini ingin menyatukan sub-subideologi yang berakar pada suku, ras, agama dan sebagainya.

    9. Filsafat politik pragmatisme berasaskan pada konsep “manfaat”, “kegunaan” dari sesuatu. Paham ini lebih berorientasi pada segi-segi empirik dan fungsional.

  2. Filsafat politik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara menurut wacana Islam.

    1. Filsafat politik Al-Farabi tergolong ke dalam filsafat politik yang idealistik. Al-Mawardi lebih realistik dan berorientasi kepada konsultan kenegaraan. Al-Ghazali menekankan soal profesi kerja yaitu pertanian, pemintalan, pembangunan dan politik. Ibn Taimiyah mengemukakan teori khilafah. Sementara Ibn Khaldun berpendapat bahwa negara amat memerlukan solidaritas politik. Agama juga termasuk pendorong lahirnya solidaritas bahkan lebih dominan daripada aspek lainnya.

    2. Dalam konteks politik Islam era modern diwarnai pemikiran Al-Afghani, Abduh, Ridha, Al-Raziq, Al-Ikhwan, Haikal, dan Al-Maududi. Filsafat politik Al-Afghani secara umum didasarkan pada ide Pan-Islamisme (Al-jamia’ah al-Islamiyyah). Muhammad Abduh mempunyai pemikiran lebih bercorak rasional (mu’tazilah), prinsip qadariyah (antroposentrik) yakni kebebasan manusia dalam berkehendak (indeterminism). Ridha, secara filosofis ingin kembali ke doktrin politik Khilafah dengan mana doktrin ini erat kaitannya dengan penguasaan fiqih Islam. Ali Abd Al-Raziq menolak sama sekali lembaga khilafah yang bersifat institusional. Bagi Al-Ikhwan, filsafat politik Islam terlihat lebih didasarkan pada konsepsi Islam yang revolusioner. Filsafat politik Haikal lebih ditekankan pada prinsip-prinsip dasar Islam sebagai konsepsi tentang tauhid yang berimplikasi pada keharusan diwujudkannya prinsip persatuan kemanusiaan secara utuh. Filsafat politik Al-Maududi bercorak teokrasi atau teo demokrasi di mana teori kedaulatan Tuhan sebagai inti filsafat politiknya. Ismail Raji Al-Faruqi, memperkenalkan konsep tauhid, amanah, khilafah, bai’ah dan ummah (ummatisme) dalam filsafat politiknya. Syed Naquib Al-Attas meletakkan konsep pemikiran politiknya pada ad-Din. Fazlur Rahman penganut neo medernisme mendasarkan filsafat politiknya pada konsep musyawarah atau syurah. Mohammad Arkoun filsafat politik yang anti terhadap simbol gelar-gelar yang feodalistik. Filsafat politik Khomeni menurut Arkoun masih bercirikan tradisional mitologis, belum modern, rasional, dan profesional. Sayyed Hussein Nasr filsafat politiknya mencoba membedakan antara perspektif tradisionalisme dengan modernisme Islam, fundamentalisme Islam, dan messianisme atau mahdiisme.


Beberapa Pemikiran Filsafat Politik dalam Wacana

  1. Komunisme

    Komunisme merupakan salah satu bentuk ideologi politik yang mewarnai penyelenggaraan pemerintahan pada beberapa negara seperti RRC, Kuba dan dulu semua negara dalam Blok Uni Soviet. Pendekatan paham ini didasarkan pada filsafat sejarah atas pertentangan dan ekonomi, dan secara tegas-tegas telah dikemukakan dalam manifesto komunis. Tujuan yang akan dicapai suatu masyarakat tanpa kelas yang terdiri dari para penghasil yang bebas dan sama kedudukannya.

  2. Fasisme

    Fasisme yang dikenal di Italia dan Jerman menolak nilai-nilai demokrasi, tetapi ingin tetap mempertahankan suatu bentuk kapitalisme sebagai suatu sistem ekonomi. Fasisme menganut paham bahwa manusia tidak sama, tidak boleh diberi perlakuan yang sama dan harus dipaksa mengakui ketidaksamaan. Fasisme mempunyai dua aliran besar, yaitu Fasisme Mussolini dan Naziisme Hitler.

  3. Demokrasi

    Demokrasi menganut keyakinan bahwa individu sesuatu yang nyata dan yang paling penting, dan negara disusun oleh individu-individu. Paham ini menyatakan bahwa fungsi negara adalah mengabdi kepada warga negaranya. Demokrasi menjunjung tinggi kebebasan individu, persamaan hak, dan perlindungan hak asasi manusia.

Sumber buku Filsafat Pemerintahan karya Drs. H. Achmad Batinggi, MPA. Drs. Muhammad Tamar, M.Psi.

5 Comments

  1. berbicara tentang falsafah politik itu memang suatu hal yang harus diteliti, bukan hanya dituliskan ataupun dikomentarikan akan tetapi bagaimana merealisasikan atas semua yang kita komentari tentang konsep yang kita ketahui tentang dasar-dasar politik itu sendiri, dimana pemerintahan itu dijadikan sebagai sistem kerja yang sangat terstruktural sehingga dengan adanya kestrukturalannya ini, maka kita yang menjalankannya juga harus berhati-hati dalam menindakinya atau menjalankannya.
    kalau didalam suatu kinerja dari sistem itu tidak sesuai dengan sitem yang sudah ditetapkan / yang sudah ada maka kinerja dari sistem itu sendiri akan hancur berantakan dalam hal ini bahwa semua perumusan yang ada itu perlu diperhatikan dalam maslaha mursalahnya dan yang paling terpenting lagi bahwa bagaimana sistem itu berjalan sesuai dengan realita yang diharapkan oleh sipil society.
    kemudian kebijakan yang dilakukan oleh seorang politisi itu juga harus diawasi dalam artian bahwa setiap yang dibicarakan itu sesuai tidak dengan apa yang dilakukannya sebagai seorang yang diharapkan oleh goverment tersebut dalam hal ini adalah sistem itu sendiri.
    dari apa yang saya sampaikan diatas bahwa apapun sistem yang dicanangkan oleh suatu negara itu sendiri maka kesimpulannya bahwa
    “tidak ada yang bisa kita padamkan api yang sedang lahapnya dengan apa yang ia temukan kecuali air” (pertama- dalam artian bahwa : bagaimana kita bisa damaikan/sejahtrakan rakyat kita sementara didalam politik itu sendiri yang menciptakan api yang ganas, kedua- para politisi,khususnya yang ingin perubahan yaitu orang-orang yang duduk disofa pemerintahan, mereka cuma hanya bisa berbual dan mengatakan mari kita bersama-sama memadamkan api yang ganas itu, tetapi mereka sendiri tidak menyediakan air dan tidak turun langsung untuk memadamkan melainkan menyerukan kepada king of the goverment (rakyat) untuk melakukannya,sementara rakyat sendiri bersusah payah untuk memadamkannya, namun pemerintahan yang diduduki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu hanya berpangku tangan sambil mentertawakan apa yang dilakukannya. ketiga- bahwa para aktifis hanya bisa menyarankan pemadaman yang benar akan tetapi mereka tidak bisa mendobrak siapa seharusnya yang kita padamkan dan yang kita turunkan. seperti demikian demikian inilah yang harus kita waspadai dengan mengerakkan kaki tangan kita untuk melawan api-api kebodohan yang dilakukan selama ini pada negri kita.

  2. tentang apa yang dipaparkan pada artikel diatas itu saya sangat setuju dengan penyelenggaraan pemerintah Negara dengan wacana pemerintahan dalam islam, akan tetapi yang harus kita konsentrasikan bagaimana cara memposisikan seorang pemimpin Negara yang memiliki potensi yaitu pemuka-pemuka falsafah seperti yang dikatakan diatas seperti Ibn Arabi, Ibn Taymiyah, Ibn Rusy dll. karena sekarang saatnya filosof muda yang harus bangkit dan memerintahkan suatu pemerintahan, sehingga apa yang diharapkan rakyat itu sangat sesuai dengan aspirasi rakyat itu sendiri.
    oleh karena itu, pemimpin seharusnya dari seorang filosof (PLATO).dengan demikian selain dari itu maka tidak bisa diharapkan menjadi seorang pemimpin yang harus dipercayai karena itu sudah banyak terbukti . dinegara-negara maju lainnya terutama ngara yang berasaskan teologi dan Imamah yang kuat. seperti Negara Iran yang pemimpinnya adalah seorang yang tunduk pada Imamah yang tidak terlepas dari pengawasan yang maha Suci (Allah) .

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s