Kebikan Bidang Pertanian

Kebijakan Bidang Pertanian

Awalnya sektor pertanian mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, karena sebagai penyedia angkatan kerja, sumber modal, sumber devisa dan pasar output bagi sektor nonpertanian.

Peran ini menurun ketika prioritas pembangunan beralih ke sektor nonpertanian. Akibatnya nilai tukar sektor pertanian cenderung menurun. Posisi petani semakin tidak diuntungkan dengan adanya perdagangan bebas karena harga dan kualitas produk petani kalah bersaing. Upaya yang perlu dilakukan Indonesia dalam situasi global adalah meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif bagi hasil-hasil pertanian.

Pertanian di Asia mempunyai fungsi ganda (multifunction of agriculture) meliputi fungsi ekonomi, sosial dan ekologi. Pandangan mengenai fungsi ganda pertanian ini dimuat dalam naskah Deklarasi Roma dan KTT Pangan Dunia 1996 yang diperbarui pada KTT Pangan Dunia 2002.

Di Indonesia, saat ini sektor pertanian menghadapi permasalahan yang sulit dihindarkan meliputi: a) produktivitas dan efisiensi pertanian, b) transformasi sektor pertanian, c) industrialisasi perdesaan, d) petani belum menjadi subjek, e) aspek makroekonomi dalam pembangunan pertanian.


Kebijakan Pertanian yang Relevan

Kebijakan pertanian merupakan cara-cara yang digunakan pemerintah untuk mengubah lingkungan dalam produksi pertanian yang ada. Kebijakan di sektor pertanian terdiri dari price policy, marketing policy, input policy,credit policy, mechanisation policy, land reform policy, research policy, irrigation policy, yang secara keseluruhan disebut kebijakan sektoral.

Tujuan-tujuan kebijakan digolongkan menjadi dua kategori utama yaitu tujuan untuk pertumbuhan ekonomi (efisiensi) dan tujuan untuk memperbaiki distribusi pendapatan (equity).

Kendala yang timbul dari suatu kebijakan dapat berbeda tergantung pada tujuan, lingkup dan sifat dari kebijakan yang bersangkutan.

Instrumen kebijakan merupakan cara campur tangan pemerintah yang direncanakan yang menggambarkan tujuan dan kendala sekaligus. Siklus kebijakan merupakan suatu proses pengambilan keputusan kebijakan yang dapat digambarkan sebagai model kebijakan yang linier (Linear Policy Cycle). Siklus ini terdiri dari dua fase yaitu fase formulasi kebijakan dan fase implementasi kebijakan.

Ekonomi kesejahteraan biasanya berkaitan dengan konsep Optimum Pareto, kriteria Pareto dan kriteria kompensasi. Optimum Pareto adalah situasi dalam masyarakat secara keseluruhan di mana membuat satu individu berada dalam keadaan lebih baik akan membuat keadaan individu lain menjadi lebih buruk. Kriteria Pareto menyatakan bahwa perubahan kebijakan diperlukan masyarakat bila setiap hasil perubahan akan menguntungkan semua atau beberapa orang tanpa merugikan satu orang pun. Kriteria kompensasi menyatakan bahwa perubahan kebijakan diperlukan masyarakat bila keuntungan yang ditimbulkan dapat mengganti kerugian yang ditimbulkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Teori-teori pembangunan yang terkenal dalam perkembangannya adalah teori pertumbuhan Rostow, model pertumbuhan Harrod – Domar, model dua sektor Lewis, model pertumbuhan neoklasik Solow dan teori pertumbuhan baru.

Sumber Buku Ekoonomi Pertanian Karya Ratya Anindita, dkk.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s