• Download Software Komputer
    Untuk anda yang ingin tahu, ingin belajar, mengubah ketertinggalan menjadi modern. Mengubah kemelataran menjadi kemakmuran.
    Mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Terus aktifitas takkan pernah lelah untuk belajar. CARI ILMU dimana saja, kapan saja dan berguru kepada siapa saja
    Google Groups
    Pencariilmu
    Kunjungi grup ini
    *Melihat Kota tempat weblog ini dikelola dari Satelit
  • Sepuluh Masukan Terkini

    Fatma di Download Diktat Buku Akuntansi…
    rendy di Download Diktat Buku Akuntansi…
    Rina Monika Dewi di Pengertian Etika, Moral dan…
    Dwi gita di Pengertian Politik dan Ilmu…
    mifta di Studi Kasus Umum Perpajak…
    mifta di Studi Kasus Umum Perpajak…
    mifta di Studi Kasus Umum Perpajak…
    mifta di Studi Kasus Umum Perpajak…
    Anonymous di PEMBELAJARAN DENGAN MODEL SIKL…
    Linguistik Umum | bo… di Cakupan Semantik
  • Admin

  • Birokrasi Pemerintahan

      1. Organisasi rasional (rational organization)

      2. Ketidakefisienan organisasi (organizational inefficiency)

      3. Pemerintahan oleh para pejabat (rule by official)

      4. Administrasi negara (public administration)

      5. Administrasi oleh para pejabat (administration by official)

      6. Bentuk organisasi dengan ciri-ciri dan kualitas tertentu seperti
        hirarki serta peraturan-peraturan.

      7. Suatu ciri masyarakat modern yang mutlak (an essential quality
        of modern society).

      1. Jabatan administratif yang terorganisasi/tersusun secara hirarkies
        (Administratice offices are organized hierarchically).

      2. Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri (Each
        office has its own area of competence).

      3. Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih, berdasarkan pada
        kualifikasi teknik yang ditunjukan dengan ijasah atau ujian (Civil
        cervants are appointed, not electe, on the basis of technical
        qualifications as determined by diplomas or examination).

      4. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau
        kedudukannya (Civil servants receive fixed salaries according
        to rank).

      5. Pekerjaan merupakan karir yang terbatas, atau pada pokoknya,
        pekerjaannya sebagai pegawai negeri (The job is a career and
        the sole, or at least primary, employment of the civil servant).

      6. Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri (The official does not
        own his or her office).

      7. Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan
        (the official is subject to control and dicipline).

      8. Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang
        melebihi rata-rata (Promotion is based on superiors judgement).

      1. Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian
        wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi (a hierarcical structure involving delegation of authority from the top to the bottom of an organization).

      2. Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang mempunyai tugas
        dan tanggung jawab yang tegas (a series of official position offices, each having prescribed duties and responsibility).

      3. Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi dan standar-standar formal
        yang mengatur bekerjanya organisasi dan tingkah laku para
        anggotanya (formal rules, regulations and standar governing operation of the organization and behavior of its members).

      4. Adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat, yang
        dipekerjakan atas dasar karir, dengan promosi yang didasarkan
        pada kualifikasi dan penampilan (technically qualified personel employed an a career basis, with promotion based on qualification and performance).

    1. Birokrasi Pemerintahan

      Birokrasi dalam literatur ilmu administrasi, sering dipergunakan dalam
      beberapa pengertian. Sekurang-kurangnya terdapat tujuh pengertian
      yang terkandung dalam istilah birokrasi, yaitu:

      Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan
      tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di
      bawah lembaga departemen dan lembaga non departemen, baik di
      tingkat pusat maupun daerah, seperti propinsi, kabupaten dan
      kecamatan, bahkan pada tingkat kelurahan atau desa.

      Adanya dua mitos dalam sistem politik Barat tentang birokrasi. Yang
      Pertama menganggap birokrasi sebagai sumber keburukan. Harold
      J. Laski dalam dalam Encyclopedia of the Social Science
      menggambarkan birokrasi sebagai penyebar rutin dalam administrasi,
      mengorbankan fleksibilitas demi peraturan yang kaku, mengulurulur
      proses pembuatan keputusan dan menolak eksperimen. Mithos
      kedua menganggap birokrasi menjalankan peranan pahlawan. Max
      Weber merupakan pendukung terkemuka pandangan ini. Ia
      menyatakan bahwa birokrasi mampu mencapai tingkat efisiensi yang
      paling tinggi dan bentuk administrasi yang paling rasional karena
      birokrasi merupakan pelaksana pengendalian melalui pengetahuan.

      Karakteristik Birokrasi menurut Weber:

      Birokrasi sebagai organisasi dengan ciri-ciri khusus, menjadi pusat
      perhatian para ahli berbagai disiplin ilmu sosial karena jasa Max Weber.
      Dalam karyanya The Theory of Economy and Social
      Organization, Weber mengemukakan konsepnya tentang the ideal
      type of bureaucracy dengan merumuskan ciri-ciri pokok organisasi
      birokrasi yang lebih sesuai dengan masyarakat modern, yaitu:

      Peranan birokrasi secara umum dikemukakan oleh Michael G. Roskin
      dan kawan-kawan mempunyai fungsi yang meliputi kegiatan-kegiatan
      pengadministrasian, pelayanan, peraturan, perizinan, pengumpulan
      informasi, dan urusan rumah tangga. Seluruh birokrat pemerintahan
      menjalankan setidaknya dua dari fungsi dasar tersebut, dengan sebagian
      bekerja secara khusus pada biro tertentu dan sebagian lagi menjalankan
      fungsi ganda.

      Selama masa Orde Baru masalah-masalah yang dialami oleh birokrasi
      di Indonesia antara lain:

      • Birokrasi di Indonesia lebih banyak mengatur daripada memberikan
        pelayanan kepada publik. Karena masih banyak bersikap mengatur,
        akibatnya kemitraan (parthnership) atau proses kolaborasi antara
        birokrasi dan masyarakat masih dirasakan belum akrab. Sesuai
        dengan ramalan Warren Bennis, maka proses kolaborasi itu
        merupakan ciri yang menonjol dari birokrasi masa depan.

      • Birokrasi Indonesia dewasa ini masih terperangkap pada jaringan
        Parkinsonisme.

      • Masalah ketiga adalah masih menonjolnya ego sektoral bagi masingmasing
        birokrasi departemen.

      • Pelaksanaan tiga asas pemerintahan yakni desentralisasi,
        dekonsentrasi dan medebewind dalam birokrasi pemerintahan kita
        belum profesional. Pada intinya sistem pemerintahan ini mengikuti
        sistem desentralisasi. Akan tetapi pelaksanaannya lebih didominasi
        oleh pelaksanaan asas dekonsentrasi.

      • Birokrasi saat orde baru menempatkan pengembangan karir jabatan
        pegawai pemerintah lebih ditekankan pada hirarki atas.

      • Sentralisasi yang amat kuat

      • Menilai tinggi keseragaman dalam struktur organisasi

      • Pendelegasian wewenang yang kabur dalam manajemen

      • Kesulitan dalam menyusun uraian tugas dan analisis jabatan yang
        semata-mata bersifat teknis

      • Kegagalan dalam upaya menerapkan organisasi matriks

      • Perkembangan profesionalisme berdasarkan spesialisasi dalam
        organisasi yang masih sulit.

      • Weberisasi
        Weberisasi adalah program untuk mengarahkan birokrasi sehingga
        menjadi alat pembangunan yang bekerja secara efisien, rasional,
        profesional dan berorientasi melayani masyarakat (public service).

      • Parkinsonisasi
        Parkinsonisasi merupakan kebijakan menata birokrasi dengan
        memperbesar sosok kuantitatif birokrasi.

      • Orwellisasi

      • Orwellisasi ditunjukkan untuk mendukung pembesaran sosok negara
        vis a vis masyarakat, dan pada gilirannya dapat meningkatkan
        kapabilitas regulatif negara.

      • Jaksonisasi
        Istilah ini dikenal untuk konteks Indonesia. Jaksonisasi adalah upaya
        untuk menjadi birokrasi sebagai akumulasi kekuasaan negara dan
        menyingkirkan masyarakat dari ruang politik dan pemerintahan
        sehingga terbentuk apa yang disebut oleh Karl D. Jackson (1980)
        sebagai bureaucraty polity.

      • Strategi inti, yaitu strategi yang mempunyai tujuan jelas dan
        berhubungan dengan fungsi utama pemerintah, yaitu pengendalian.

      • Strategi konsekuensi, yaitu strategi yang memaksa para pegawainya
        untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan.

      • Strategi pelanggan, yaitu strategi yang mengutamakan
        pertanggungjawaban birokrasi.

      • Strategi pengawasan, yaitu strategi yang menempatkan kekuasaan/
        wewenang untuk membuat keputusan, yang pada umumnya
        kekuasaan tersebut selalu berhubungan dengan puncak hirarki.
        Strategi ini mendorong kekuasaan pembuat keputusan secara
        signifikan diturunkan berdasarkan prinsip hirarki yang pada akhirnya akan sampai kepada masyarakat.

      • Strategi kebudayaan, yaitu strategi yang dipengaruhi keempat strategi
        di atas yang berarti dengan mengubah keempat strategi itu maka
        budaya akan berubah pula.

    1. Dengan mengacu pada birokrasi modern, dalam organisasi birokrasi di
      Indonesia terdapat beberapa aspek birokrasi yang dianggap dipengaruhi
      oleh kultur di Indonesia. Aspek-aspek tersebut adalah:

      Birokratisasi adalah proses menuju ciri-ciri prototipikal birokrasi. Dalam
      terminologi ilmu politik, dikenal bentuk-bentuk kebijakan birokratisasi
      yang umumnya ditemui dalam praktik pembangunan di Dunia Ketiga,
      yaitu:

      Untuk menciptakan pola birokrasi yang mandiri, mampu berpikir dan
      independen, diperlukan adanya perubahan-perubahan yang
      fundamental, melalui lima strategi berikut, yaitu:

    Sumber buku Ilmu Pememrintahan Karya Jrg. Djopari

    8 Tanggapan

    1. salm perjuangan

    2. terima kasih Pak Dhe Sofa…semoga mendapat berkah kesehatan dan keselamatan…

    3. trimksih tlah mmbgi ilmux pakde….

    4. makasih pkde
      moga sehat slalu………….:)

    5. saya ingin menyampaikan tentang buruknya birokrasi yang dibangun oleh pemrintahan kdikabupaten gowa dan dimana bida mmulai untuk bisa merobah dngan kenyataan yang ada skarang

    6. semoga birokrasi pemerintahan di Indonesia semakin membaik…
      terimkasih atas share ilmunya…

    7. Biokrasi ———> reformasi birokrasi
      1. KKN (-)
      2. Good Governance (+)
      3. Pembangunan SDM dan Prasarana Umum (+)

      thanks share ilmunya
      smg ttp jya.
      alfian

    8. birokrsi pemerintahan msih banyak daerah yang bisa melaksanakan harapan masyarakt ynag terkait denga kebebasan berdeokrasi jurtru demokrasi birokrsi yang selalu dimamfaatkan untuk kepentingan sendiri masih jauh keinginan masyarakta yang selama ini sudah jalan lima tahun tdk lagi kelihatan repormasi pemerintahan saat sekrang ini jurtu semakin merugikan negara saja khus daerah gowa yang paling rawan jusru tdk ada yang berani untuk membuka aib yang ada dialam pemerintahan ini karena kuatnya berjama ketiga komenen ni yaj eksekutif,legislatif, dan yudikatif mudah mudahan lewat ini dapat membantu kami demi utuk membangun gowa skang ini

    Berikan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

    Ikuti

    Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

    Bergabunglah dengan 323 pengikut lainnya

    %d blogger menyukai ini: