SISTEM KOMUNIKASI DI LUAR SISTEM AUTHORITARIANISM, LIBERTARIANISM, SISTEM KOMUNIS

SISTEM KOMUNIKASI DI LUAR SISTEM AUTHORITARIANISM, LIBERTARIANISM, SISTEM KOMUNIS


Sistem Komunikasi berdasar Filsafat Pancasila

Sistem komunikasi yang berdasar Filsafat Pancasila merupakan sistem yang berbeda dengan sistem-sistem komunikasi lainnya.

Pengelola sumber-sumber komunikasi lebih tinggi frekuensinya berada pada Presiden, baik sebagai kepala pemerintahan (eksekutif) maupun sebagai kepala negara.

Kehidupan infrastruktur komunikasi berkembang sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai lembaga input bagi suprastruktur komunikasi.

Pendapat umum dijamin oleh ketentuan peraturan yang berlaku, sesuai dengan sifatnya bahwa Negara Indonesia adalah sebagai negara hukum (rachts staat).

Pengaturan hak-hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Hal ini sebagai suatu identitas bahwa sistem komunikasi Indonesia berbeda dengan sistem lain. Dalam hal kesertaan masyarakat di bidang media massa, maka masyarakat diberi kesempatan untuk mengelolanya.
Sistem Komunikasi Berdasar Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility System)

Sistem tanggung jawab sosial merupakan sistem yang berada dalam dua ambang yaitu antara ambang otoriter (authoritarianism system) atau totaliter tradisional dengan ambang liberal (libertarianism system).

Dalam kenyataan empirik maka sistem tanggung jawab sosial tidak dapat diterapkan secara utuh dan sistem ini hampir diklaim oleh seluruh sistem politik termasuk sistem komunis.

Sistem tanggung jawab sosial terlalu menyerahkan tanggung jawab pada individu atau lembaga media massa, sehingga kurang memperhatikan terhadap nilai-nilai subtif.

Sistem tanggung jawab sosial cenderung kepada sifat-sifat monopolistik, terutama bagi mereka yang menyandang modal kuat, sehingga media massa merupakan ajang bisnis yang sangat menguntungkan.

Pada gilirannya media massa tidak lagi melakukan fungsinya, yaitu fungsi layanan informasi yang bermutu pada masyarakat, karena terlalu berorientasi kepada komersial tanpa memperhatikan akibat moral masyarakat.


Pergeseran Sistem Totaliter Tradisional ke Sistem Libertarian

Dalam kenyataan empiris sistem totaliter tradisional dan totaliter modern tidak lagi diaktualisasikan ke dalam kehidupan bernegara.

Sistem totaliter tradisional yang dikenal dengan bentuk pemerintahan Monarki absolut, telah bergeser ke sistem lain, khususnya kepada sistem liberal atau sistem yang berdasar kepada nilai-nilai budaya.

Monarki absolut yang bergeser ke Monarki Konstitusional lebih memunculkan sistem pemerintahan bersifat parlementer, yaitu kekuasaan pemerintahan berada pada Perdana Menteri. Sedangkan Raja atau Ratu merupakan lembaga kekuasaan negara.

Sistem komunikasi yang bersifat parlementer, maka sumber-sumber komunikasi dikelola oleh Perdana Menteri bersama-sama parlemen.

Pergeseran sistem Monarki Absolut ke Monarki Konstitusional, menandai bahwa sistem totaliter tradisional hanya merupakan bahan kajian banding sebagai refleksi dari abstraksi sejarah pada waktu sistem ini masih diaktualisasikan.


SISTEM KOMUNIKASI TOTALITER KOMUNIS;SUASANA SUPRASTRUKTUR KOMUNIKASI, KEHIDUPAN DAN PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI, KEHIDUPAN KE MASS MEDIAAN
Suprastruktur komunikasi: sikap Elit Berkuasa,Kebijaksanaan Komunikasi, Sentralisasi Sumber-sumber Komunikasi

Sistem komunikasi pada negara-negara penganut ajaran Marxi selalu berdasar kepada produk-produk pemikiran Karl Marx.

Elit politik sebagai elit suprastruktur terdiri dari pemerintah dan partai. Mereka menginterpretasikan simbol-simbol ideologi ke dalam simbol-simbol kekuasaan, dan ke dalam simbol-simbol masyarakat.

Proses komunikasi yang berlangsung dalam suasana suprastruktur komunikasi atau suprastruktur politik bersifat monomorphic yaitu bersumber dari satu topik ideologi.

Produk-produk komunikasi nasional bersifat indoktrinatif, instruktif, regulatif dan informatif.

Sumber-sumber komunikasi berada pada penguasa dan disentralisasikan ke dalam pemerintahan pusat. Komunikasi berlangsung secara vertikal, mengalir melalui struktur formal.

Di negara-negara komunis khususnya Uni Soviet, maka publik-publik media massa, terutama surat kabar telah ditentukan oleh pemerintah.


Suasana Infrastruktur Komunikasi: Kebebasan Berkomunikasi,Perkembangan Pendapat Umum, serta di dalam Mengelola Media Massa

Suasana infrastruktur sebagai tolok ukur untuk memahami dalam sistem apa komunikasi itu diterapkan.

Di dalam sistem totaliter komunis, maka infrastruktur komunikasi tidak memberi kontribusi terhadap kelangsungan sistem, karena infrastruktur komunikasi telah dipola menurut kepentingan elit berkuasa.

Organisasi-organisasi infrastruktur hanya dapat berkembang apabila organisasi tersebut dibentuk menurut ketentuan penguasa.

Organisasi kepemudaan yang direstui penguasa (pemerintah dan partai) adalah Pioneers dan Konsomols di luar organisasi dilarang oleh pemerintah.

Pendapat umum berada dalam ruang gerak yang kaku dan terbatas, kalau tidak dikatakan tidak ada sama sekali.

Kehidupan mass media berada pada pemerintah, tanpa mengikutsertakan masyarakat. Media massa dikendalikan dan dikontrol secara ketat Media massa berfungsi sebagai suara penguasa yang di arahkan kepada upaya mempercepat tercapainya masyarakat komunis.


Kehidupan Kemassmediaan

Kehidupan media massa pada negara komunis dikendalikan dan dikontrol secara ketat. Media massa sepenuhnya dikuasai pemerintah.

Media massa berfungsi sebagai alat Pendidikan Politik, Sosialisasi Politik, alat Agitasi dan Propaganda serta sebagai alat Revolusi.

Untuk membentuk sikap politik nasional lebih banyak menggunakan cara indoktrinasi.

Kegiatan propaganda negara-negara komunis lebih banyak menggunakan name calling yaitu suatu upaya untuk menjatuhkan reputasi pihak musuh.

Yang menjadi sasaran propaganda dan Agitasi negara-negara komunis yaitu Amerika Serikat dan sekutunya.

Tujuan propaganda negara komunis adalah untuk membentuk pendapat umum dunia tentang keabsahan ajaran Maxisme.


SISTEM KOMUNIKASI LIBERTARIAN
Latar Belakang Ideologi yang Melandasi Sistem Komunikasi Libertarian

Setiap orang pada dasarnya punya seperangkat asumsi atau gagasan yang berbeda-beda, mengenai suatu objek atau realitas kehidupan, seberapa kecil pun perbedaan tersebut. Begitu pun bangsa-bangsa mempunyai seperangkat gagasan yang berbeda pula mengenai realitas kehidupan manusia di alam semesta, khususnya mengenai peran manusia dengan sesamanya. Seperangkat gagasan ini sering disebut ideologi atau pandangan hidup. Ideologi ini mempengaruhi persepsi dan tindakan manusia, tak terkecuali dalam berkomunikasi, juga dalam pengelolaan pers di negara yang bersangkutan. Salah satu ideologi yang ada di dunia ini adalah liberalisme yang melahirkan Teori Libertarian, yakni teori yang lebih menjunjung hak atau kepentingan individu daripada hak atau kepentingan kelompok atau negara.


Pokok-pokok Filsafat Libertarian

Sistem komunikasi libertarian bersandar pada sistem filsafat liberalisme yang bermula di Inggris dengan tokoh-tokoh antara lain Jhon Locke dan Jhon Stuar Mill yang menekankan pentingnya kebebasan manusia untuk berpendapat sehingga dapat diperoleh kebenaran atau gagasan yang unggul. Paham libertarian ini lalu menyebar ke negara-negara lain, Amerika Serikat dan negara-negara lain di Eropa, sejalan dengan perkembangan paham demokrasi. Sistem komunikasi libertarian mengajarkan bahwa individu harus diberi kebebasan untuk menyatakan gagasannya di pasar ide, agar bisa diperoleh kebenaran. Dalam bidang pers, pers harus dibebaskan dari campur tangan pemerintah, bahkan pers berfungsi mengawasi pemerintah. Meskipun demikian, dalam praktiknya, seperti terlihat di Amerika Serikat misalnya, paham libertarian ini menimbulkan berbagai interpretasi dan tidak menjamin kebebasan yang bersifat mutlak.


Wujud Sistem Komunikasi Libertarian dan Kritik terhadapnya

Wujud sistem komunikasi libertarian sangat rumit. Amerika Serikat yang menganut sistem komunikasi ini mempunyai jaringan komunikasi yang kompleks dan canggih. Pada umumnya pers dimiliki oleh swasta dan bertujuan mencari keuntungan dan sangat kompetitif.

Paham liberalisme yang mendasari sistem komunikasi telah dianggap bertanggung jawab atas berbagai kemerosotan moral yang terjadi di negara-negara Barat, seperti yang dialami Amerika Serikat. Sebagian warga masyarakatnya mulai menoleh kembali ke sistem-sistem filsafat (agama) yang memberikan tuntutan kehidupan.

Meskipun sistem komunikasi libertarian menuntut kebebasan, kebebasan itu tidak bersifat mutlak, di samping itu, kebebasan yang dituntut itu dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan individu atau kelompok. Untuk mengatur media massa, dalam bidang radio misalnya, masih diperlukan aturan-aturan yang dibuat pemerintah, agar tidak terjadi kekacauan.


SISTEM KOMUNIKASI RELIGIUS
Sumber Sistem Komunikasi Religius dan Penerapannya

Sistem komunikasi ada sebagai norma, belum sepenuhnya menjelma dalam praktik, bahkan di negara-negara yang mayoritas penduduknya menganut suatu agama. Sistem komunikasi Islam misalnya belum sepenuhnya tegak di negara yang mengklaim sebagai negara Muslim atau mengklaim Islam sebagai agama negara. Sumber utama dari Sistem Komunikasi Religius adalah kitab suci, Alquran bagi sistem komunikasi Islam dan Alkitab (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru) bagi sistem komunikasi Kristen, selain dari perkataan dan perilaku nabi-nabi yang otentik. Sistem komunikasi Islam khususnya didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu tauhid dan amar ma’ruf nahi munkar.

Sistem komunikasi Islam mempunyai banyak kesamaan dengan sistem komunikasi Kristen, misalnya keduanya menuntut orang untuk berbicara benar, jujur, adil, penuh cinta kisah tidak berbicara kotor dan cabul. Keduanya pada dasarnya melarang kebohongan.


Pandangan Islam Tentang Komunikasi

Islam sebagai suatu ajaran tentang kehidupan yang lengkap, mengatur bagaimana manusia harus berkomunikasi. Tidak ada kebebasan mutlak dalam ajaran Islam. Kebebasan manusia adalah hak yang ia bawa sejak lahir sepanjang ia tidak melanggar hukum Tuhan dan manusia lainnya. Salah satu ajaran Islam, sebagaimana juga diajarkan agama Kristen, bahwa manusia tidak boleh berdusta atau menyampaikan tuduhan palsu.

Dalam pandangan Islam, ucapan buruk dan gosip juga tidak dibenarkan. Berita kejahatan diperbolehkan bila ada tujuan untuk kebaikan umat. Salah satu kendala dalam mengembangkan pers Islam adalah bahwa kaum Muslim tidak mempunyai akar yang pasti. Selain itu, tidak ada program yang terarah dan berkesinambungan untuk pengembangan pers Islam, kurangnya dana untuk mempertahankan pers yang sudah ada karena misinya bersifat ideologis serta mengabaikan unsur bisnis atau komersialnya, kondisi sebagian kaum Muslim yang masih buta huruf.


SISTEM KOMUNIKASI OTORITARIAN
Asumsi Dasar Paham Otoritarian

Sistem komunikasi otoritarian yang berkembang di Inggris pada abad ke- 16 dan 17 didasarkan pada nilai-nilai dan falsafah otoritarianisme yang diberlakukan di negara-negara kerajaan absolut di Eropa Barat. Sistem yang tertua ini juga menyebar ke negara-negara di Asia dan Amerika Selatan.

Paham ini memandang bahwa manusia sebagai individu sangat terbatas kemampuannya, sehingga kelompok orang lebih penting daripada individu terutama menentukan tujuan dan cara-cara mencapainya.

Oleh karena itu, negara sangat penting kedudukannya dan merupakan ekspresi tertinggi dari kelompok masyarakat yang terorganisasi. Menurut paham otoritarian, kemampuan orang per orang untuk menemukan pengetahuan dan kebenaran sangat terbatas. Karena itu, maka pengetahuan harus disalurkan melalui pimpinan negara dengan menggunakan rumusan-rumusan yang absolut. Implikasinya, dalam paham ini terjadi sistem kontrol yang efektif dan ketat termasuk terhadap media massa.


Pandangan Plato dan Tokoh Lainnya

Mendukung penerapan sistem otoriterian dalam pelaksanaan kekuasaan di suatu negara. Plato misalnya, beranggapan bahwa negara hanya akan selamat apabila dipegang oleh orang-orang bijak, para hakim yang memerintah dengan otoritas moral. Otoritas tidak bisa dibagi-bagi karena akan menimbulkan perpecahan, oleh karena itu para hakim harus menjaga agar kelas-kelas dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan. Masyarakat yang ideal menurut Plato adalah masyarakat di mana negara membantu dan memaksakan tujuan-tujuan politik dan kultural. Untuk itu ia menginginkan kontrol yang ketat terhadap diskusi dan opini dalam masyarakat.

Sementara itu, Machiavelli tidak terlalu memikirkan tujuan dan arah negara, melainkan ia lebih mempermasalahkan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Machiavelli, segala cara harus dilakukan untuk mencapai serta mendukung kepentingan dan keamanan negara termasuk melakukan kontrol yang ketat terhadap diskusi dan penyebaran informasi.

Thomas Hobbes, filsuf Inggris mengembangkan sistem politik yang berpandangan bahwa yang terpenting bahwa kekuasaan itu haruslah untuk menjaga ketertiban dan kedamaian demi kepentingan orang banyak. Karena itu kekuasaan harus mengawasi kegiatan orang per orang.

Di samping itu, dua filsuf dari Jerman, Hegel dan Tretschke menolak sistem pemerintahan demokratis, bahkan Hegel mencemooh paham bahwa semua orang harus berpartisipasi dalam kegiatan negara. Sejalan dengan pandangan Hegel, Tretschke menyimpulkan bahwa mayoritas yang memegang kekuasaan belum tentu dapat menjamin kebebasan politik dan kebebasan sosial.

Dua pemimpin fasis, yakni Mussolini dan Hitler juga menerapkan prinsip-prinsip dasar teori otoriter. Mussolini menolak sistem demokrasi, sehingga dengan demikian juga menolak anggapan bahwa golongan mayoritas akan dapat mengarahkan masyarakat dan memerintah negara. Sementara itu, Hitler dengan Nazi-nya menggabungkan teori kebenaran dan propaganda. Kebenaran bagi Nazi adalah “kebenaran kita dan kebenaran untuk kita”, yakni kebenaran untuk memajukan kepentingan dan solidaritas negara Jerman. Nazi sangat menekankan rasisme dan beranggapan bahwa orang perorangan akan mencapai tujuannya melalui negara sesuatu dengan tradisi otoritarian.
Komunikasi Massa menurut Sistem Otoritarian

Di bawah teori otoritarian, pers dijadikan sebagai alat bagi penguasa. Karena itu pers harus mendukung setiap tujuan dan kebijaksanaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang berkuasa. Pers tidak boleh melakukan kritik terhadap pemerintah atau berusaha untuk menggulingkan pemerintah. Oleh karena itu, terhadap pers dilakukan pengawasan yang ketat. Metode pengawasan yang digunakan penguasa terhadap pers ada.

Untuk mengawasi dan mengontrol persnya, pemerintah otoritarian menggunakan berbagai metode, yakni melalui sistem izin khusus kepada pihak-pihak swasta yang menerbitkan surat kabar, melalui sistem penyensoran, pengadilan, pemberian subsidi dan memberlakukan pajak pada penerbit media massa.

Sumber buku Perbandingan Sistem Komunikasi Karya AP Soemarno

1 Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s