Perbandingan Sistem Komunikasi Melalui Pendekatan Ideologis

Perbandingan Sistem Komunikasi Melalui Pendekatan Ideologis

Perbandingan sistem komunikasi bukan untuk membuat teori baru, namun kajian tentang perbandingan sistem komunikasi untuk melihat karakter yang muncul dari terapan ilmu komunikasi ke dalam wilayah sistem nilai.

Aspek-aspek yang diperbandingkan dalam kajian ini yaitu aspek sikap perilaku elit berkuasa sebagai pengelola dan penentu kebijaksanaan komunikasi, perbedaan yang tampak di dalam mentransformasi pesan-pesan komunikasi pada masing-masing sistem. Selanjutnya bagaimana berlangsungnya transaksi komunikasi dan perkembangan pendapat umum pada setiap sistem komunikasi nasional.

Akan tampak jelas bagaimana ketatnya proses komunikasi pada negara-negara penganut sistem otoriter, sistem komunis akan berbanding terbalik dengan negara-negara penganut sistem liberal.

Setiap negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, maka proses komunikasi akan terus meningkat baik dari sisi frekuensi maupun dari sisi kualitasnya.
Perbandingan Sistem Komunikasi melalui Pendekatan Sistem

Sistem nilai adalah pola tetap yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang diyakini dan dijunjung tinggi oleh penghuni sistem.

Setiap sistem nilai akan selalu diwujudkan oleh dua suasana kehidupan sistem yaitu suprastruktur sistem dan suasana infrastruktur sistem. Kedua suasana tersebut secara kait balik saling berpengaruh, sehingga dapat dijadikan tolok ukur untuk memahami konsep apa yang melandasi berlangsungnya sistem tersebut.

Pada konsep sistem tunggal (monolotic) yang berdasar satu pola keyakinan atau pola kepercayaan tertentu dan tidak kompromistis terhadap sistem lain, maka hubungan kait balik antara suprastruktur dengan infrastruktur terdapat ketimpangan karena infrastruktur tidak berfungsi secara wajar, sehingga infrastruktur tidak dapat memberi masukan yang berarti bagi suprastruktur. Dari sisi sistem output input lebih berbobot output ketimbang inputnya. Atau dengan perkataan lain output suprastruktur mendominasi input infrastruktur.

Pada konsep pluralistik, maka suprastruktur sebagai lembaga output merupakan transparansi dari infrastruktur karena lembaga infrastruktur berfungsi sebagai lembaga input di dalam memberi masukan terhadap suprastruktur. Setiap masukan merupakan bahan olahan untuk menentukan kebijaksanaan dan menyempurnakan output berikutnya.
Perbandingan Sistem Komunikasi melalui Pendekatan Konsep Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Nilai esensial dari demokrasi yaitu musyawarah artinya menghargai pendapat dan buah pikiran orang lain. Hakikat demokrasi dalam predikat apapun semuanya baik. Demokrasi memberi kesempatan kepada rakyat untuk turut menentukan arah kebijaksanaan pemerintah. Demokrasi dapat dilihat dari segi formal dan dari segi materiil.

Di dalam pelaksanaan konsep demokrasi diayomi peraturan perundangan, untuk menghindari penyalahgunaan makna demokrasi. Hal ini berlaku pada negara yang menganut prinsip the rule of law atau pemerintahan berdasarkan hukum.

The rule of law bukan saja menjamin kebebasan bagi manusia akan tetapi juga sekaligus pembatasan dari penggunaan kebebasan yang ada pada manusia. Atau dengan perkataan lain the rule of law bukan hanya perlindungan baik langsung maupun tidak langsung, tetapi juga untuk menjalankan tugasnya dan menghindari dari penyalahgunaan kebebasan dan kekuasaan.

Sistem politik yang demokratis yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka.

Demokrasi selalu berkait dengan hak-hak asasi manusia. Setiap manusia mempunyai hak-hak yang sama untuk turut memikirkan masalah kehidupan negaranya.

Negara-negara penganut demokrasi menempatkan hak-hak asasi manusia pada tangga utama sebagai sumber kebijaksanaan pemerintahan dan kebijaksanaan negara.

Berbeda dengan penganut totaliter hak-hak asasi manusia tidak mendapat tempat yang layak, karena pengakuan terhadap hak asasi mengandung makna mengurangi keabsolutan pemikiran Karl Marx. Pemikiran Karl Marx merupakan standar kebenaran yang tidak dapat disangkal. Karena itu pemikiran di luar pemikiran Karl Marx semuanya dianggap salah.


Hakikat ideologi sebagai Pola Keyakinan dalam Perbandingan Sistem Komunikasi

Ideologi diartikan sebagai segala sesuatu yang ada dalam pikiran manusia sebagai formulasi dari gagasan atau pola pemikiran untuk memajukan dan mengembangkan kebudayaan.

Ideologi dapat pula diartikan sebagai suatu totalitas keyakinan, nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur perilaku bersama.

Dalam artian doktrin maka ideologi merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang menggariskan tentang hak-hak yang dibolehkan atau yang dilarang. Dalam artian doktrin bahwa ideologi tak ubahnya sebagai pedoman sikap perilaku di dalam mencapai tujuan ideologi, sehingga langkah-langkah dan keputusan yang diambil tidak menyimpang dari pedoman tersebut.

Dari isi dan bentuknya maka ideologi digolongkan ke dalam sifat menyeluruh dan yang bersifat bulat atau bersifat keduanya.

Ideologi bersifat menyeluruh apabila mencakup seluruh aspek kehidupan. Sedangkan bersifat bulat mengandung makna tidak ada satu segi pun dapat dikompromikan terhadap unsur luar atau tidak toleran terhadap unsur luar. Bentuk keduanya yaitu menyeluruh dan bulat biasanya ideologi berdasar agama. Prinsip-prinsip agama dalam hal-hal tertentu tidak dapat dikompromikan terhadap prinsip-prinsip dari luar namun mengakui adanya perkembangan dalam masyarakat. Lain halnya dengan sifat menyeluruh dan bulat menurut ajaran Marxisme yang dalam segala hal tidak dapat dikompromikan dengan unsur luar.

Pada dasarnya polar ideologi terbagi ke dalam dua polar yaitu polar komunisme dan polar liberalisme, yang kemudian berwujud dalam polar-polar kekuatan antara blok Barat dan blok Timur. Blok Barat berpolar kepada Amerika Serikat dan Blok Timur ke Uni Soviet.
Fungsi Ideologi dalam Perbandingan Sistem Komunikasi

Demokrasi pluralis sangat mengembangkan konsensus untuk mencapai stabilitas politik nasional. Demokrasi pluralis menampakkan karakter dominasi kekuasaan oleh kelompok yang lebih besar dukungannya.

Partai-partai yang mendapat dukungan kecil lazimnya mengadakan konsensus untuk bekerja sama di dalam memperoleh dukungan yang lebih besar.

Di dalam kelompok-kelompok pluralis ideologi, maka ideologi sebagai faktor pembeda terhadap kelompok lain sekaligus sebagai pemisah kelompok masyarakat. Lebih dari itu kelompok terbagi dalam petak-petak paham sehingga sulit untuk mewujudkan integritas nasional.

Dalam sistem demokratis terdapat kecenderungan ke arah kesepakatan ideologis. Kelompok-kelompok politik atau partai politik lebih banyak bergeser ke transaksi-transaksi pilihan dan penyesuaian kepentingan. Kondisi semacam ini dapat meminimalkan atau meredam kondisi konflik ideologis.

Ideologi sebuah aspek kebudayaan politik objek orientasinya terdiri dari tiga, yaitu dimensi kognitif, dimensi afektif dan dimensi pertimbangan.

Ideologi identik dengan budaya politik yaitu pola tingkah laku dan orientasi terhadap kehidupan politik. Budaya politik adalah aspek politik dan dari sistem nilai-nilai yang diakui dan dijadikan pedoman.

Dalam masyarakat majemuk mungkin saja timbul ragam budaya politik sesuai pola tingkah laku masyarakat bersangkutan.

Pada tingkat budaya politik atau ideologi merupakan suatu dogma maka tingkat toleransi terhadap sistem nilai berbeda cenderung tertutup, sehingga transaksi-transaksi komunikasi sesuai dogma dan berada dalam kendali yang ketat karena untuk mempertahankan keutuhan dogma.
Perbandingan Sistem Komunikasi melalui Pendekatan Konsep Terapan Ideologi

Ideologi bersifat asasi, statis dan sebagai pedoman dasar untuk mencapai cita-cita tertentu.

Apabila terapan ideologi ditujukan untuk mencapai politik tertentu yang bertalian dengan urusan negara maka hal ini disebut ideologi politik.

Ideologi politik adalah rumusan keyakinan atau program yang dimiliki suatu negara, bangsa, partai politik atau kumpulan politik untuk mencapai tujuan politik.

Dalam kenyataan empiris terdapat ragam ideologi, yaitu fasis, nazi, komunisme dan ideologi liberal yang masing-masing mempunyai karakter sendiri-sendiri. Selain itu masih banyak ideologi-ideologi lain seperti yang berdasar kepada agama, budaya tradisional. Di Indonesia untuk mencapai tujuan negara berdasar ideologi Pancasila sebagai ideologi yang diangkat dari akar budaya bangsa.

Di negara-negara totaliter pemikiran ideologis banyak diilhami dan bersumberkan ajaran Karl Marx yang bersifat materialistis, tidak mempercayai hal-hal yang di luar pemikiran manusia. Kebenaran absolut hanya terletak pada pemikiran Karl Marx di luar pemikiran ini bersifat nisbi dan salah.

Berbeda dengan negara-negara penganut ajaran demokrasi kepercayaan terhadap Maha Pencipta merupakan hal yang paling fundamental, sehingga dampak dari itu, tumbuh sifat penghargaan pada orang lain sebagai cerminan dari hak-hak asasi manusia. Kebenaran yang absolut hanya berada pada Tuhan Maha Pencipta, di luar itu seluruhnya bersifat nisbi.


PERBANDINGAN SISTEM : SUB SUPRASTRUKTUR, SUB SISTEM INFRA-STRUKTUR, KELESTARIAN SISTEM NILAI
Suprastruktural Komunikasi dan Derajatnya

Setiap sistem komunikasi selalu diwujudkan oleh dua suasana kehidupan komunikasi yaitu suprastruktur komunikasi dan infrastruktur komunikasi yang keduanya saling berpengaruh kait balik.

Sikap perilaku elit memberi warna dominan di dalam menentukan kebijaksanaan komunikasi. Dalam konsep otoriter atau konsep totaliter pesan komunikasi telah didesain menurut kepentingan elit berkuasa.

Berbanding terbalik dengan konsep liberal menempatkan komunikasi sebagai hak asasi manusia dan melihat manusia mempunyai hak yang sama dalam berkomunikasi. Karena itu maka kebijaksanaan komunikasi memicu kepada upaya mengayomi dan melindungi hak-hak tersebut.

Jalinan komunikasi antarfungsi dominan merupakan tolok ukur untuk menentukan konsep apa yang dipergunakan dalam sistem komunikasi. Apabila komunikasi disentralisasi ke dalam struktur kekuasaan puncak maka sistem cenderung ke arah totaliter atau otoriter. Sedangkan apabila pengelolaan sumber-sumber komunikasi bersifat desentralisasi dan semua fungsi memiliki hak otonom, maka konsep cenderung menggunakan konsep liberal.

Dalam konsep otoriter atau totaliter maka infrastruktur komunikasi tidak memberi dampak apa-apa, karena semua feedback dikendalikan menurut desain yang telah ditetapkan suprastruktur, sedangkan dalam konsep liberal maka infrastruktur komunikasi merupakan pasokan sangat berharga di dalam menentukan kebijaksanaan komunikasi lebih lanjut.
Subsistem Intrastruktural dan Karakteristiknya

Dalam infrastruktur komunikasi berkembang transaksi komunikasi mulai dari skala kecil sampai kepada skala yang lebih luas dan kompleks.

Transaksi komunikasi hanya dapat berkembang bebas apabila transaksi ini berada dalam konsep demokrasi. Transaksi yang muncul dalam iklim demokrasi lebih bersifat komplementer, sehingga memotivasi tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam turut memperhatikan kehidupan negara dan pemerintahnya.

Demikian halnya pendapat umum menempati tangga terhormat, karena pendapat umum merupakan bagian hak-hak asasi manusia. Terpulang kewajiban pada negara untuk melindungi hak-hak asasi tersebut, sehingga individu-individu warga negara diberi kesempatan untuk menyatakan ide, pendapat secara bebas yang dapat dijadikan rujukan suprastruktur di dalam menentukan kebijaksanaan komunikasi.

Berbanding terbalik dengan konsep totaliter yang beranggapan bahwa pemikiran-pemikiran yang tumbuh dalam infrastruktur komunikasi dianggap benih perpecahan, sehingga infrastruktur tidak diberi ruang gerak untuk mengembangkan potensinya. Keikutsertaan dalam bidang media massa tidak mendapat tempat, karena semua sumber-sumber komunikasi termasuk media merupakan alat untuk mencapai tujuan komunisme.

Demikian hal perkembangan pendapat umum berada dalam ruang gerak yang kaku dan terbatas, karena pendapat umum dianggap produk pemikiran di luar pemikiran Marxisme. Termasuk transaksi-transaksi komunikasi dalam infrastruktur hampir tidak ada. Transaksi yang terjadi bersifat transaksi komunikasi bertentangan yang terjebak ke dalam indoktrinasi agitasi dan program atau komunikasi berada dalam alur satu arah dari elit berkuasa kepada rakyat (sebagai komunikan).
Kelestarian Sistem Nilai dalam Setiap Wilayah Sistem

Dalam pelestarian sistem nilai dapat dilaksanakan dengan berbagai upaya, yaitu melalui produk hukum, sosialisasi politik, pendidikan politik dan partisipasi politik.

Upaya pelestarian dengan produk hukum walaupun bersifat memaksa, namun produk hukum harus tetap mengayomi hak-hak asasi, sehingga semua warga negara merasa terlindungi dari perbuatan-perbuatan hukum yang merugikan.

Pelestarian sistem melalui produk-produk hukum tidak memberi jaminan mutlak, selama tingkat perkembangan masyarakat semakin berkualitas dan pengaruh sistem luar semakin kuat.

Selain itu pelestarian sistem nilai dapat pula dilakukan melalui sosialisasi politik. Kegiatan ini untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus sistem yang dibekali pola keyakinan dan pola kepercayaan sesuai sistem nilai yang sedang berlangsung. Proses sosialisasi dimulai sejak kecil secara berlanjut dan berkesinambungan. Sesuai pendapat Chaffee sosialisasi dikualifikasikan ke dalam dua sifat, yaitu orientasi yang bersifat protektif dan orientasi bersifat pluralistik. Sama halnya dengan pendidikan bahwa pelestarian melalui kegiatan pendidikan dalam artian yang luas. Hakikat pendidikan menanamkan tata nilai dan membentuk pola pikir sistematis dan efektif, sehingga produk pendidikan mampu mengantisipasi problema-problema yang dihadapi.

Satu hal yang tidak kurang pentingnya di dalam pelestarian sistem nilai yaitu meningkatkan kualitas partisipasi politik. Partisipasi politik sebagai ukuran integritas mental warga negara ke dalam sistem nilai yang sedang berlangsung, sekaligus pula untuk dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.


TRANSAKSI KOMUNIKASI ANTAR SISTEM POLITIK
Keterkaitan Beragam Kepentingan

Transaksi komunikasi antarsistem komunikasi lebih berdasar kepada saling memenuhi kepentingan negara-negara yang mengadakan transaksi.

Adanya dikotomi ideologi menyebabkan bahwa peta komunikasi global terbagi ke dalam dua kutub yaitu kutub penganut sistem demokrasi dan sistem totaliter komunis.

Sistem totaliter komunis lebih berorientasi kepada upaya mempercepat terwujudnya masyarakat komunis, sehingga seluruh sumber-sumber komunikasi disentralisasi dan dimobilisasikan untuk tercapainya tujuan tersebut.

Sistem demokrasi lebih berorientasi kepada terwujudnya pelaksanaan hak-hak asasi manusia, sehingga setiap negara nasional mempunyai hak yang sama di dalam berkomunikasi dan transaksi-transaksi yang berlangsung bersifat komplementer.

Munculnya isu-isu hak asasi manusia menyebabkan bahwa transaksi komunikasi tidak lagi memperhatikan terhadap faktor ideologi, karena yang lebih utama, bagaimana agar penghuni planet bumi ini hidup dalam keadaan tenteram dan damai.
Kebutuhan akan Pemasaran Produk-produk Komunikasi

Pemasaran produk-produk komunikasi berkaitan dengan memperluas pengaruh, mendapat legitimasi keabsahan negara, membentuk pendapat umum dunia dan meningkatkan solidaritas internasional.

Dalam transaksi komunikasi global, maka negara-negara berkembang merupakan bursa untuk mengembangkan pengaruh bagi negara adikuasa dan negara-negara maju.

Legitimasi sistem luar terhadap sistem intranegara memberi motivasi positif terhadap tingkat dan kualitas kemajuan negara bersangkutan.

Penempatan jaringan-jaringan komunikasi formal seperti “duta besar”, “Konsulat Jenderal” pada hakikatnya sebagai suatu pengakuan atau legitimasi terhadap keabsahan negara yang mewakili atau negara yang ditempati.

Pendapat umum dunia sangat bergandengan dengan moral internasional yang pada hakikatnya menghendaki terwujudnya ketenteraman dan kedamaian global.

Peningkatan solidaritas antarrumpun sistem (rumpun demokrasi) tertuju kepada upaya meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan.
Perubahan Peta Komunikasi Global

Temuan teknologi di bidang komunikasi menghilangkan hambatan-hambatan yang bersifat geografis, sehingga setiap peristiwa di berbagai belahan planet bumi dengan segera dapat diliput oleh belahan planet bumi lain.

Peta komunikasi global menunjukkan bahwa dikotomi ideologi sebagai penghambat berlangsungnya transaksi komunikasi telah berubah secara mendasar.

Simbol-simbol komunikasi yang dipertukarkan bersifat steril dari interpretasi ideologi, sehingga mewujudkan persamaan persepsi dan persamaan kepentingan.

Strategi perang bidang (star war) bergeser ke kerja sama antariksa untuk kepentingan umat manusia.

Munculnya pemikiran tantang hak-hak asasi manusia memicu negara-negara nasional untuk lebih meningkatkan kualitas moral nasional, yang pada gilirannya sebagai unsur terwujudnya moral

Sumber buku Perbandingan Sistem Komunikasi Karya AP Soemarno

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s