Konsep dan Analisis Biaya Pendidikan

Konsep dan Analisis Biaya Pendidikan

1. 1. Secara konseptual efisiensi pendidikan meliputi efisiensi atau disebut juga keefektifan biaya (cost effectiveness), dan efisiensi eksternal atau disebut manfaat biaya (cost benefit).

   2. Cost benefit dikaitkan dengan analisis keuntungan atas investasi pendidikan dari pembentukan kemampuan, sikap dan keterampilan.

   3. Dalam perhitungan investasi terdapat dua hal penting yaitu (1) Investasi hendaknya menghasilkan kemampuan yang memiliki nilai ekonomi di luar nilai instrinsiknya, (2) nilai guna dari kemampuan.

   4. Analisis biaya manfaat (cost benefit analysis) merupakan metodologi yang banyak digunakan dalam melakukan analisis investasi pendidikan.

   5. Metode Analisis biaya manfaat dapat membantu para pengambil keputusan dalam menentukan pilihan diantara alternatif alokasi sumber-sumber pendidikan yang terbatas tetapi memberikan keuntungan yang tinggi.

   1. Investasi dibidang pendidikan perlu untuk merespon kebutuhan ekonomi tenaga kerja menurut jenjang dan jenis pendidikan.

   2. Analisis tingkat balik (Rates of Return Analysis) ekonomi dari investasi ini diperoleh dengan membandingkan produktivitas dari tenaga kerja terdidik yang biasanya digambarkan oleh profil upah dengan produktivitas tenaga kerja yang tidak terdidik.

   3. Nilai investasi pendidikan dapat berbeda bergantung acuannya, apakah acuannya dari sudut pandang masyarakat atau individu.

   4. Tidak semua biaya pendidikan ditanggung oleh individu, tetapi sebagian ditanggung oleh masyarakat melalui subsidi pemerintah.

   1. Perluasan dan pembatasan pendidikan harus diciptakan bersama, dengan ini dilakukan upaya peningkatan investasi dan relevansi pendidikan secara lebih merata dan meluas dalam berbagai jenis, jenjang dan jalur pendidikan.

   2. Investasi pendidikan di negara-negara berkembang, dimana kondisi ekonomi sudah relatif maju dengan berbasis perindustrian, maka strategi investasi pendidikan diarahkan untuk memenuhi lapangan dunia kerja.

   3. Pengembangan investasi pendidikan perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas pendidikan.

   4. Inventarisasi kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek berdasarkan estimasi kebutuhan tenaga kerja dalam persektif jangka panjang merupakan peluang untuk melakukan investasi pendidikan.

      Komponen Biaya Pendidikan

   1. Peningkatan kegiatan belajar mengajar;

   2. Pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan;

   3. Peningkatan pembinaan kegiatan siswa;

   4. Kesejahteraan;

   5. Rumah tangga sekolah; dan

   6. Biaya pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pelaporan.

   1. Pembinaan tenaga kependidikan

   2. Pengadaan alat-alat belajar

   3. Pengadaan bahan pelajaran

   4. Perawatan

   5. Sarana kelas

   6. Sarana sekolah

   7. Pembinaan siswa

   8. Pengelolaan sekolah

   1. Prosedur anggaran;

   2. Prosedur akuntasi keuangan;

   3. Pembelajaran, pergudangan dan pendistribusian;

   4. Prosedur investasi;

   5. Prosedur pemeriksaan.

   1. laju perkembangan pendidikan yang lamban;

   2. tuntutan masyarakat adanya perbaikan dalam sistem pendidikan nasional;

   3. kebijakan pemerintah untuk menampung semua anak umur 7 – 12 tahun di tingkat pendidikan dasar dan mensukseskan wajib belajar 9 tahun;

   4. peningkatan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan;

   5. keterkaitan dan kepadanan antara pendidikan dengan kebutuhan pembangunan;

   6. peningkatan kemampuan dalam menguasai iptek.

Pengertian biaya dalam ekonomi adalah pengorbanan-pengorbanan yang dinyatakan dalam bentuk uang, diberikan secara rasional, melekat pada proses produksi, dan tidak dapat dihindarkan. Bila tidak demikian, maka pengeluaran tersebut dikategorikan sebagai pemborosan.

Lembaga pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan, seperti halnya pada bidang usaha lainnya menghadapi masalah yang sama, yaitu biaya produksi, tetapi ada beberapa kesulitan khusus mengenai penerapan perhitungan biaya ini. J. Hallack mengemukakan tiga macam kesulitan, yaitu berkenaan dengan (1) definisi produksi pendidikan, (2) identifikasi transaksi ekonomi yang berhubungan dengan pendidikan, dan (3) suatu kenyataan bahwa pendidikan mempunyai sifat sebagai pelayanan umum.

Biaya pendidikan dapat dikategorikan dalam beberapa cara, antara lain biaya ini dikategorikan atas (1) biaya langsung dan biaya tidak langsung, (2) biaya sosial dan biaya privat, dan (3) biaya moneter dan biaya non-moneter.

Dilihat dari luasnya, analisis pengeluaran pendidikan dapat dilakukan secara keseluruhan dan secara mikro. Studi biaya pendidikan secara keseluruhan atau nasional menyangkut (1) biaya pendidikan dan produk domestik bruto, dan (2) unsur-unsur biaya pendidikan. Analisis biaya secara mikro, adalah analisis biaya pada tingkat lembaga, yaitu pada tingkat distrik/yayasan dan pada tingkat satuan pendidikan.

Cara-cara Memperkirakan Biaya Pendidikan

Ada dua cara untuk memperkirakan biaya pendidikan, yaitu (1) memperkirakan biaya atas dasar sumber-sumber pembiayaan, dan (2) memperkirakan biaya atas dasar laporan dari lembaga-lembaga pendidikan.

Cara yang pertama dilakukan dengan cara meneliti laporan dari sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Menurut sifatnya sumber-sumber ini dibedakan atas (1) pengeluaran yang menyeluruh, dan (2) pengeluaran menurut status, tingkat, dan sifatnya. Pengeluaran menyeluruh terdiri atas (a) sumber-sumber pemerintah, yang terdiri atas (1) pemerintah pusat, (2) pemerintah daerah, dan (3) bantuan luar negeri. Pengeluaran menurut status dan sifatnya. Menurut statusnya pengeluaran dibedakan atas pengeluaran dari lembaga pendidikan pemerintah dan pengeluaran pendidikan swasta. Kemudian menurut tingkatnya, yaitu TK, SD, SLTP, SLTA (SMU dan SMK), dan perguruan tinggi. Selanjutnya menurut sifatnya pengeluaran dibedakan atas pengeluaran berulang, pengeluaran modal, dan pengeluaran lainnya.

Cara yang kedua, ialah menggunakan secara langsung laporan dari lembaga-lembaga pendidikan. Untuk keperluan membuat perkiraan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, dan yang terpenting adalah harus ada laporan dari lembaga-lembaga pendidikan. Kedua, laporan tersebut harus dibuat menurut pola standar fungsional yang seragam. Ketiga, laporan harus memperlihatkan keseluruhan biaya operasi dari lembaga tersebut.

Pemilihan unit-unit untuk penetapan biaya dilakukan dengan cara menghitung biaya: per lulusan, biaya menurut tingkatan pendidikan, biaya unit per anak didik, rata-rata biaya kehadiran sehari-hari, biaya modal per tempat, biaya rata-rata per kelas, dan biaya berulang rata-rata per pendidik.

Proyeksi biaya unit meliputi pembiayaan modal dan biaya berulang. Untuk itu perlu memperkirakan luasnya akibat tujuan kuantitatif dan kualitatif dalam memperhitungkan rata-rata biaya unit berulang untuk tahun yang bersangkutan.
Cost Benefit Analysis

Rates of Return Analysis

Keputusan Investasi Pendidikan

Komponen-komponen biaya pendidikan meliputi komponen untuk:

Komponen-komponen biaya pendidikan yang memberikan kontribusi terhadap kualitas dan optimalisasi Proses Belajar Mengajar (PBM) adalah:

Komponen-komponen utama manajemen keuangan yang mendukung terlaksananya optimalisasi komponen biaya-biaya pendidikan adalah sebagai berikut:

Sumber Dana Pendidikan

Lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan dari berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar.

Banyak pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan penerimaan keuangan pendidikan, namun dalam pelaksanaannya pendekatan-pendekatan tersebut memiliki berbagai persamaan.

Sumber-sumber dana pendidikan antara lain meliputi: Anggaran rutin (DIK); Anggaran pembangunan (DIP); Dana Penunjang Pendidikan (DPP); Dana BP3; Donatur; dan lain-lain yang dianggap sah oleh semua pihak yang terkait. Pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat (pasal 33 No. 2 tahun 1989).

Sejalan dengan adanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber dana dari pihak masyarakat, baik secara perorangan maupun secara melembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, sejalan dengan semangat globalisasi.

Dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS).

Konsep Dasar Perencanaan Pendidikan

Pengertian perencanaan pendidikan menurut C.E. Beeby adalah suatu usaha melihat ke masa depan dalam menentukan kebijakan, prioritas dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial dan politik untuk mengembangkan potensi sistem pendidikan nasional, memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh sitem tersebut. Definisi tersebut merupakan demensi baru dalam perencanaan pendidikan. Perbedaan dengan perencanaan klasik ialah dalam hal perhatiannya yang diberikan kepada pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber tenaga kerja dan terhadap perencanaan makro. Pada perencanaan klasik tidak memperhatikan hal tersebut.

Perencanaan pendidikan di Indonesia merupakan suatu proses penyusunan alternatif kebijakan mengatasi masalah yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan pendidikan nasional yang mempertimbangkan kenyataan-kenyataaan yang ada di bidang sosial ekonomi sosial budaya dan kebutuhan pembangunan secara menyeluruh terhadap pendidikan nasional.

Perencanaan pendidikan sebagai suatu alat yang dapat membantu para pengelola pendidikan untuk menjadi lebih berdaya guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Perencanaan pendidikan akan dapat menolong pencapaian suatu target atau sasaran secara lebih ekonomis, tepat waktu dan memberi peluang untuk lebih mudah dikontrol dan dimonitor dalam pelaksanaannya. Perencanaan dapat membantu pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan diperlukan pengetahuan dan kemampuan dari para pelaksananya, perlu pemahaman fungsi-fungsi manajemen yang lain di antaranya kemampuan mengorganisasikan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan.

Tanpa perencanaan yang baik maka pencapaian tujuan pendidikan tidak akan dapat dicapai sesuai harapan. Di Indonesia masalah pendidikan harus ditangani melalui perencanaan yang baik, hal ini dikarenakan:

Pendidikan dan Ketenagakerjaan

Terjadinya pergeseran strutur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri yang diperkirakan akan berlangsung dalam periode pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua yang akan datang, menimbulkan kebutuhan peningkatan kemampuan dan keterampilan seperti yang diperlukan dalam pengembangan sektor industri.

Di samping itu mengingat terbatasnya kemampuan dari tenaga kerja yang diduga akan bergeser darai sektor pertanian ke sektor industri skala kecil dan sedang, serta sektor pertanian ke tingkat perkembangannya mempunyai kaitan erat dengan sektor industri. Keanekaragaman pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh sektor jasa ini sangat mempengaruhi jenis pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

Mengenai perubahan komposisi tenaga kerja menurut tingkat pendidikan dapat diperoleh gambaran sebagai berikut. Dengan anggapan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, maka pada akhir pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua, diperoleh proporsi tenaga kerja yang berpendidikan dasar sebesar 52 persen dan yang berpendidikan menengah sebesar 32 persen; sedangkan berpendidikan tinggi sebesar 6 persen dan yang tidak berpendidikan sebesar 11 persen. Bila digunakan anggapan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, maka proporsi tenaga kerja yang berpendidikan dasar akan menjadi 52 persen dan yang berpendidikan menengah akan menjadi 34 persen; sedangkan yang berpendidikan tinggi mencapai 8 persen. Untuk mendapatkan proporsi ketenagakerjaan seperti tergambar di atas, maka peranan pendidikan dan latihan menjadi sangat penting bagi Indonesia.

Beberapa pendapat menyatakan bahwa keterampilan tersebut harus dihasilkan dalam lembaga pendidikan formal, namun ada pendapat yang menyatakan bahwa keterampilan tersebut dihasilkan di luar lembaga pendidikan formal.

Salah satu sudut pandang mengatakan bahwa sektor pendidikan yang berkewajiban menyediakan keterampilan yang diperlukan oleh lapangan kerja. Dengan demikian pendidikan formal di sekolah harus berorientasikan kepada peningkatan keterampilan anak didik. Ini berarti juga penyesuaian kurikulum dan penyediaan program keterampilan di sekolah.

Untuk menghindari program latihan bagi setiap perusahaan, dana latihan dari setiap perusahaan dapat dihimpun sehingga menjadi semacam tabungan bersama. Tabungan ini dapat diguanakan untuk mendirikan lembaga yang dapat memberikan pelajaraan mengenai keterampilan-keterampilan yang diperlukan pembangunan. Dengan demikian tidak diperlukan program “on the job training” bagi setiap perusahaan. Sementara pendidikan kejuruan dan politeknik masih diberikan pada pendidikan formal, maka program bersama “on the job training” dapat mendukung pembentukan keterampilan yang diperlukan dalam pembangunan nasional.

Pengertian dan Masalah Demografi

Demografi dapat diartkan sebagai ilmu yang mempelajari kelompok manusia atau penduduk, oleh karena itu disebut juga itu kependudukan. Pemahaman masalah kependudukan diperlukan pada setiap sektor kegiatan ekonomi, misalnya; bidang pertanian, bidang kesehatan dan terutama bidang pendidikan.

Bidang pendidikan menjadikan penduduk sebagai objek pelayanan, yang sepanjang waktu selalu mengalami perubahan, baik mengenai jumlah, komposisi dan penyebarannya. Untuk itu perlu diketahui aspek dinamis kependudukan, terdapat hubungan yang erat sekali antara demografi dengan perencanaan pendidikan.

Di Indonesia masalah kependudukan yang harus mendapat perhatian adalah:
– jumlah penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan yang tinggi
– penyebaran dan kepadatan penduduk yang tidak merata
– kualitas penduduk yang perlu ditingkatkan

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor; kematian, kelahiran dan perpindahan. Untuk mengatasi masalah kependudukan dilakukan dengan adanya program keluarga berencana, yang pada prinsipnya mengupayakan keluarga kecil yang sejahtera. Program pendidikan pun tidak kalah penting dalam upaya penanggulangan masalah kependudukan. Karena makin tinggi tingkat pendidikan akan dapat menunda perkawinan, dan kesempatan untuk melahirkan menjadi makin berkurang. Faktor utama dalam pendidikan adalah kemampuan dalam membuat perencanaan, termasuk dalam merencanakan keluarga yang sejahtera. Jadi sasarannya dalam program keluarga berencana adalah bagi mereka yang berpendidikan rendah yang masih beranggapan bahwa masalah kelahiran merupakan masalah takdir yang hanya diserahkan kepada Yang Maha Kuasa.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menjadi beban setiap usaha pembangunan di segala bidang yang meliputi pendidikan, kesehatan, pangan, pertanian, perhubungan dan pemukiman. Jumlah penduduk yang besar disertai tingkat pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu penghambat dalam perencanan pembangunan pendidikan, karena:
– sektor-sektor lain di luar sektor pendidikan juga akan menyerap anggaran, berarti mempengaruhi penyediaan dana untuk pendidikan
– sebagian besar penghasilan masyarakat terserap untuk membiayai penduduk muda sehingga mengurangi kemampuan masyarakat membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan

Untuk itulah masalah kependudukan harus mendapat perhatian dari pemerintah dan seluruh masyarakat secaraa bersama-sama.
Perencanaan Pendidikan Sosial dan Ekonomi

Pendidikan dan kehidupan masyarakat saling pengaruh-mempengaruhi. Pendidikan dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, antara lain, keadaan sosial ekonomi; faktor kesenjangan sosial ekonomi akan mempengaruhi strategi dalam perencanaan pendidikan. Pendidikan mempengaruhi kehidupan masyarakat, dengan memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, pendidikan akal, budi pekerti dan kerohanian kepada anak didik atau generasi muda secara langsung maupun tidak langsung akan menentukan jenis pekerjaan dan penghidupan di kemudian hari, profesinya akan menempatkan seseorang pada tingkat sosial ekonomi tertentu dan mepengaruhi perkembangan generasi seterusnya.

Kegiatan pendidikan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang maju dan berkepribadian Indonesia. Pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan tidak berdiri sendiri, oleh karena itu perencanaan pendidikan perlu mengetahui aspek-aspek sosial dan ekonomi yang mempunyai hubungan dan peranan dalam pertumbuhan dan perubahan pendidilkan. Perencanaan regional perlu mempertimbangkan aspek sosiologis seperti kebiasaan, adat istiadat dan kebudayaan serta nilai-nilai budaya masyarakat setempat dan aspek-aspek ekonomi seperti tingkat pendapatan, pola konsumsi, kebiasaan menabung dan sebagainya.

Setiap kebijakan yang dituangkan dalam rencana pendidikan yang dilaksanakan akan mempengaruhi kehidupan sosial dan tingkah laku kelompok masyarakat, oleh karena itu dalam perencanaan pendidikan harus memperhatikan aspek-aspek sosiologis yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan, di antaranya:
– bagaimana aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, di mana pendidikan dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki mutu kehidupan;
– bagaimana mendapatkan pendidikan yang mudah dan murah sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat;
– bagaimana mempersiapkan fasilitas pendidikan dan mutu pendidikan yang baik;
– bagaimana menghadapi situasi dan aspirasi masyarakat yang selalu bergerak dan berkembang.

Pendidikan dapat dipandang sebagaai investasi karena pendidikan yang berhasil akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemajuan ekonomi mendorong perkembangan pendidikan, dan pendidikan yang maju merupakan salah satu persyaratan untuk perkembangan ekonomi selanjutnya.

Sumer Buku Ekonomi Pendidikan Karya Abdullah N.S.