Nilai-nilai Yg Dikembangkan dalam Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Nilai-nilai yang Dikembangkan dalam Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Tujuan pendidikan nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Untuk mendapatkan wawasan mengenai arti pendidikan budaya dan karakter bangsa perlu dikemukakan pengertian istilah budaya, karakter bangsa, dan pendidikan.
Pengertian yang dikemukakan di sini dikemukakan secara teknis dan digunakan dalam mengembangkan pedoman ini. Guru-guru Antropologi, Pendidikan Kewarganegaraan, dan mata pelajaran lain, yang istilah-istilah itu menjadi pokok bahasan dalam matapelajaran terkait, tetap memiliki kebebasan sepenuhnya membahas dan berargumentasi mengenai istilah-istilah tersebut secara akademik.

Budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan (belief) manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral,norma, dan keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya. Sistem berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan itu digunakan dalam kehidupan manusia dan menghasilkan sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, sistem pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial menjadi penghasil sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan; akan tetapi juga dalam interaksi dengan sesama manusia dan alam kehidupan, manusia diatur oleh sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan yang telah dihasilkannya. Ketika kehidupan manusia terus berkembang, maka yang berkembang sesungguhnya adalah sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, ilmu, teknologi, serta seni. Pendidikan merupakan upaya terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik, sehingga mereka memiliki sistem berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yang diwariskan masyarakatnya dan mengembangkan warisan tersebut ke arah yang sesuai untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang.

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma, seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa. Oleh karena itu, pengembangan karakter bangsa hanya dapat dilakukan melalui pengembangan karakter individu seseorang.
Akan tetapi, karena manusia hidup dalam ligkungan sosial dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang berangkutan. Artinya, pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial,budaya masyarakat, dan budaya bangsa.
Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila; jadi pendidikan budaya dan karakter bangsa haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, mendidik budaya dan karakter bangsa adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik.

Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan adalah juga suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Keberlangsungan itu ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan karakter bangsa bagi generasi muda dan juga proses pengembangan budaya dan karakter bangsa untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang. Dalam proses pendidikan budaya dan karakter bangsa, secara aktif peserta didik mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi, dan penghayatan
nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat.

Berdasarkan pengertian budaya, karakter bangsa, dan pendidikan yang telah dikemukakan di atas maka pendidikan budaya dan karakter bangsa dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warganegara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif .

Atas dasar pemikiran itu, pengembangan pendidikan budaya dan karakter sangat
strategis bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa mendatang.
Pengembangan itu harus dilakukan melalui perencanaan yang baik, pendekatan yang sesuai, dan metode belajar serta pembelajaran yang efektif. Sesuai dengan sifat suatu nilai, pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah usaha bersama sekolah; oleh karenanya harus dilakukan secara bersama oleh semua guru dan pemimpin sekolah, melalui semua mata pelajaran, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya sekolah.

Landasan Pedagogis Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Pendidikan adalah suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Usaha sadar itu tidak boleh dilepaskan dari lingkungan peserta didik berada, terutama dari lingkungan budayanya, karena peserta didik hidup tak terpishkan dalam lingkungannya dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah budayanya.
Pendidikan yang tidak dilandasi oleh prinsip itu akan menyebabkan peserta didik tercerabut dari akar budayanya. Ketika hal ini terjadi, maka mereka tidak akan mengenal budayanya dengan baik sehingga ia menjadi orang “asing” dalam lingkungan budayanya. Selain menjadi orang asing, yang lebih mengkhawatirkan adalah dia menjadi orang yang tidak menyukai budayanya.
Budaya, yang menyebabkan peserta didik tumbuh dan berkembang, dimulai dari budaya di lingkungan terdekat (kampung, RT, RW, desa) berkembang ke lingkungan yang lebih luas yaitu budaya nasional bangsa dan budaya universal yang dianut oleh ummat manusia. Apabila peserta didik menjadi asing dari budaya terdekat maka dia tidak mengenal dengan baik budaya bangsa dan dia tidak mengenal dirinya sebagai anggota budaya bangsa. Dalam situasi demikian, dia sangat rentan terhadap pengaruh budaya luar dan bahkan cenderung untuk menerima budaya luar tanpa proses pertimbangan (valueing). Kecenderungan itu terjadi karena dia tidak memiliki norma
dan nilai budaya nasionalnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pertimbangan (valueing).

Semakin kuat seseorang memiliki dasar pertimbangan, semakin kuat pula kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang baik. Pada titik kulminasinya, norma dan nilai budaya secara kolektif pada tingkat makro akan menjadi norma dan nilai budaya bangsa. Dengan demikian, peserta didik akan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki wawasan, cara berpikir, cara bertindak, dan cara menyelesaikan masalah sesuai dengan norma dan nilai ciri ke-Indonesiaannya.
Hal ini sesuai dengan fungsi utama pendidikan yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas, “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, aturan dasar yang mengatur pendidikan nasional (UUD 1945 dan UU Sisdiknas) sudah memberikan landasan yang kokoh untuk mengembangkan keseluruhan potensi diri seseorang sebagai anggota masyarakat dan bangsa.

Pendidikan adalah suatu proses enkulturasi, berfungsi mewariskan nilai-nilai dan prestasi masa lalu ke generasi mendatang. Nilai-nilai dan prestasi itu merupakan kebanggaan bangsa dan menjadikan bangsa itu dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Selain mewariskan, pendidikan juga memiliki fungsi untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan prestasi masa lalu itu menjadi nilai-nilai budaya bangsa yang sesuai dengan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, serta mengembangkan prestasi baru yang menjadi karakter baru bangsa. Oleh karena itu, pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan inti dari suatu proses pendidikan.

Proses pengembangan nilai-nilai yang menjadi landasan dari karakter itu menghendaki suatu proses yang berkelanjutan, dilakukan melalui berbagai mata pelajaran yang ada dalam kurikulum (kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, bahasa Indonesia, IPS, IPA, matematika, agama, pendidikan jasmani dan olahraga, seni, serta ketrampilan). Dalam mengembangkan pendidikan karakter bangsa, kesadaran akan siapa dirinya dan bangsanya adalah bagian yang teramat penting.
Kesadaran tersebut hanya dapat terbangun dengan baik melalui sejarah yang memberikan pencerahan dan penjelasan mengenai siapa diri bangsanya di masa lalu
yang menghasilkan dirinya dan bangsanya di masa kini. Selain itu, pendidikan harus membangun pula kesadaran, pengetahuan, wawasan, dan nilai berkenaan dengan lingkungan tempat diri dan bangsanya hidup (geografi), nilai yang hidup di masyarakat (antropologi), sistem sosial yang berlaku dan sedang berkembang (sosiologi), sistem ketatanegaraan, pemerintahan, dan politik (ketatanegaraan/politik/ kewarganegaraan),
bahasa Indonesia dengan cara berpikirnya, kehidupan perekonomian, ilmu, teknologi, dan seni. Artinya, perlu ada upaya terobosan kurikulum berupa pengembangan nilainilai yang menjadi dasar bagi pendidikan budaya dan karakter bangsa. Dengan terobosan kurikulum yang demikian, nilai dan karakter yang dikembangkan pada diri peserta didik akan sangat kokoh dan memiliki dampak nyata dalam kehidupan diri, masyarakat, bangsa, dan bahkan umat manusia.

Pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi nilai dasar budaya dan karakter bangsa. Kebajikan yang menjadi atribut suatu karakter pada dasarnya adalah nilai. Oleh karena itu pendidikan budaya dan karakter bangsa pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional.

Fungsi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Fungsi pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah:

1. pengembangan: pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik; ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa;
2. perbaikan: memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat; dan
3. penyaring: untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat.

Tujuan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah:

1. mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa;
2. mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius;
3. menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa;
4. mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan; dan
5. mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity).

Nilai-nilai dalam Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini.

1. Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.

2. Pancasila: negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilainilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.

3. Budaya: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.

4. Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut ini.

1. Nilai Religius yaitu Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

2. Nilai Jujur yaitu Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

3. Nilai Toleransi yaitu Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

4. Disiplin yaitu Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan

5. Nilai Kerja yaitu Keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya

7. Nilai Mandiri yaitu Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

8. Nilai Demokratis yaitu Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

9. Nilai Rasa Ingin Tahu yaitu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar

10. Nilai Semangat Kebangsaan yaitu Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya

11. Nilai Cinta Tanah Air yaitu Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa

12. Nilai Menghargai Prestasi yaitu Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain

13. Nilai Bersahabat/Komuniktif yaitu Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain

14. Nilai Cinta Damai yaitu Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya

15. Gemar Membaca yaitu Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya

16. Nilai Peduli Lingkungan yaitu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

17. Nilai Peduli Sosial yaitu Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan

18. Nilai Tanggung-jawab yaitu Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Sekolah dan guru dapat menambah atau pun mengurangi nilai-nilai tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani sekolah dan hakekat materi SK/KD dan
materi bahasan suatu mata pelajaran. Meskipun demikian, ada 5 nilai yang diharapkan menjadi nilai minimal yang dikembangkan di setiap sekolah yaitu nyaman, jujur,
peduli, cerdas, dan tangguh/kerjakeras.

Sumber Buku Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

Kajian Pokok Ekonomi Mikro

Kajian Pokok Ekonomi Mikro


Preferensi dan Utilitas

Tingkat kemampuan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia dinamakan dengan utilitas. Apabila konsumen mengonsumsi barang dalam jumlah yang semakin banyak maka kepuasan totalnya (TU) semakin meningkat namun tambahan kepuasannya (MU) semakin menurun. Masing-masing unit tambahan output yang dikonsumsi akan menambah kepuasan dengan jumlah yang semakin rendah.
Dengan asumsi kesukaan (tastes) dan preferensi tertentu maka dapat dilukiskan dalam kurva indeferen (IC). Kurva indeferen menunjukkan berbagai kombinasi barang X dan Y yang memberikan kepuasan total yang sama. Kurva IC yang terletak semakin jauh dari titik 0 menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi.
Slope kurva IC menunjukkan laju substitusi marjinal (Marginal Rate of Substitution, MRS), yang menunjukkan berapa banyak seseorang bersedia mengurangi konsumsi suatu barang untuk ditukar dengan barang lain supaya tingkat kepuasannya tetap (masih berada dalam kurva indeferen yang sama).

Garis anggaran menunjukkan batas jumlah barang-barang yang dapat dibeli konsumen dalam periode waktu tertentu dan ditentukan oleh tingkat harga dan tingkat pendapatan yang dimiliki. Biasa disebut kendala anggaran (budget constraint).
Kenaikan pendapatan menyebabkan garis anggaran bergeser ke kanan, sejajar dengan garis anggaran semula (karena harga barang X dan Y tidak berubah). Penurunan pendapatan menyebabkan garis anggaran bergeser ke kiri. Kenaikan pendapatan tidak membuat slope garis anggaran berubah. Apabila harga salah satu barang berubah maka garis anggaran akan berotasi, sedangkan slope-nya berubah.

Permintaan Individual

Kepuasan maksimum tercapai pada titik persinggungan antara kurva indiferen dengan garis anggaran. Pada saat itu slope garis anggaran sama dengan slope kurva indiferen. Syarat ini merupakan syarat tercapainya kepuasan maksimum.
Syarat maksimisasi kepuasan adalah , sedangkan slope kurva indiferen, maka . Jadi, untuk maksimisasi dengan kendala anggaran, nilai kepuasan marginal setiap rupiah yang dibelanjakan pada masing-masing barang harus sama.

Apabila pendapatan berubah maka garis anggaran akan bergeser. Pergeseran ini juga akan menghasilkan titik persinggungan antara kurva indiferen dengan garis anggaran. Dengan mengubah tingkat pendapatan berkali-kali dan menemukan keseimbangan konsumen maka kita memperoleh kurva konsumsi pendapatan (income consumption curve, ICC). Kurva ICC merupakan titik-titik persinggungan antara IC dengan garis anggaran atau juga merupakan titik-titik keseimbangan konsumen pada berbagai tingkat pendapatan. Dari kurva ICC ini kita dapat menurunkan kurva Engel.

Kurva Engel menunjukkan pengaruh perubahan pendapatan terhadap pembelian suatu barang. Slope kurva Engel positif menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan diikuti kenaikan jumlah barang yang dibeli. Fenomena ini merupakan gambaran barang normal. Kurva Engel yang tegak menggambarkan bahwa perubahan pendapatan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan jumlah barang yang dibeli. Hal ini menunjukkan bahwa barang tersebut termasuk kelompok barang kebutuhan pokok. Kurva Engel yang semakin landai, menunjukkan kenaikan pendapatan lebih rendah dibandingkan kenaikan
jumlah barang yang dibeli. Kurva seperti ini, menunjukkan bahwa barang yang dibicarakan merupakan barang lux. Kurva Engel mungkin ber-slope negatif, menunjukkan bahwa kenaikan pendapatan diikuti penurunan jumlah barang yang dibeli. Kasus ini terjadi untuk barang inferior.
Apabila kita mengubah harga barang X, namun harga barang Y tetap, pendapatan dan preferensi konsumen tetap, kita dapat menggambar kurva konsumsi harga (price consumption curve, PCC). Kita menganggap bahwa harga barang X berubah berkali-kali, kemudian kita catat titik persinggungan antara kurva IC dengan garis anggaran yang berotasi. Kurva PCC diperoleh dari titik-titik keseimbangan konsumen apabila kita mengubah tingkat harga barang X, sedangkan harga barang Y, pendapatan dan preferensi konsumen tetap. Dari kurva PCC ini kita dapat menurunkan kurva permintaan barang X.

Permintaan Pasar

Permintaan pasar merupakan penjumlahan horizontal dari permintaan individu dari semua konsumen yang ada di pasar. Kurva permintaan pasar menunjukkan berbagai jumlah barang yang diminta di pasar pada suatu waktu tertentu pada berbagai tingkat harga, ceteris paribus.
Elastisitas adalah persentase perubahan jumlah yang diminta akibat perubahan harga atau %DQ/%DP. Elastisitas harga permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu banyaknya barang pengganti (substitusi), dan waktu yang diberikan kepada konsumen untuk melakukan penyesuaian. Apabila konsumen diberi waktu untuk melakukan penyesuaian maka fungsi permintaan akan semakin elastis.
Elastisitas pendapatan permintaan (income elasticity of demand) menunjukkan persentase perubahan jumlah yang diminta akibat perubahan pendapatan sebesar 1 persen atau (DQ/Q)/(DI/I), di mana I adalah pendapatan. Suatu barang termasuk barang normal apabila memiliki elastisitas pendapatan positif (elastis), dan inferior bila elastisitas pendapatannya negatif. Jika elastisitas pendapatannya positif dan kurang dari 1 maka barang tersebut termasuk kebutuhan pokok, sedangkan apabila elastisitas pendapatan lebih dari 1 termasuk barang lux.
Dua buah barang bisa saling menggantikan (substitusi) maupun saling melengkapi (komplementer). Hubungan ini ditentukan oleh nilai elastisitas silang, yang mengukur persentase perubahan jumlah barang X yang diminta akibat perubahan harga barang Y sebesar I persen atau (DQx/Qx)/(DPy/Py).
Permintaan berpengaruh terhadap penerimaan produsen karena pengeluaran konsumen merupakan penerimaan produsen. Penerimaan total perusahaan (produsen) adalah TR (Total Revenue) = P.Q, di mana P adalah harga per unit produk dan Q adalah banyaknya produk. Penerimaan Marjinal (Marginal Revenue, MR) adalah perubahan penerimaan total karena perubahan jumlah yang dijual (DTR/DQ).
Efek Substitusi dan Efek Pendapatan
Apabila harga suatu barang turun, ada dua kekuatan yang menyebabkan jumlah barang yang diminta berubah, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan.
Untuk barang normal, efek pendapatan dan efek substitusi akan mendorong konsumen untuk menambah jumlah barang yang turun harganya.
Untuk barang inferior, efek substitusi akan mendorong konsumen menambah jumlah barang tersebut karena sekarang harganya relatif lebih murah disanding harga barang lain. Efek pendapatan akan berakibat negatif, adanya pendapatan ekstra mendorong konsumen mengurangi pembelian barang yang turun harganya dan berusaha menggantikannya dengan barang yang lebih baik kualitasnya
Apabila harga suatu barang turun, ada dua kekuatan yang menyebabkan jumlah barang yang diminta berubah, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan.
Untuk barang normal, efek pendapatan dan efek substitusi akan mendorong konsumen untuk menambah jumlah barang yang turun harganya.
Untuk barang inferior, efek substitusi akan mendorong konsumen menambah jumlah barang tersebut karena sekarang harganya relatif lebih murah disanding harga barang lain. Efek pendapatan akan berakibat negatif, adanya pendapatan ekstra mendorong konsumen mengurangi pembelian barang yang turun harganya dan berusaha menggantikannya dengan barang yang lebih baik kualitasnya.

Teori revealed Preference

Jika sebuah bundel dipilih ketika bundel lain dapat dipilih maka dikatakan bahwa bundel pertama adalah revealed preference terhadap bundel kedua. Jika pilihan konsumen selalu pada sebuah bundel yang paling dipilih dari bundel yang dapat dipilihnya maka berarti pilihan bundel tersebut harus dipilih daripada bundel lainnya yang dapat dipilih (tetapi tidak dipilih). The Weak Axiom of Revealed Preference (WARP) dan the Strong Axiom of Revealed Preference (SARP) adalah kondisi yang harus ditaati konsumen jika konsumen tersebut konsisten terhadap model ekonomi mengoptimalkan pilihan
Tingkat kemampuan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia dinamakan dengan utilitas. Apabila konsumen mengonsumsi barang dalam jumlah yang semakin banyak maka kepuasan totalnya (TU) semakin meningkat namun tambahan kepuasannya (MU) semakin menurun. Masing-masing unit tambahan output yang dikonsumsi akan menambah kepuasan dengan jumlah yang semakin rendah.
Dengan asumsi kesukaan (tastes) dan preferensi tertentu maka dapat dilukiskan dalam kurva indeferen (IC). Kurva indeferen menunjukkan berbagai kombinasi barang X dan Y yang memberikan kepuasan total yang sama. Kurva IC yang terletak semakin jauh dari titik 0 menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi.
Slope kurva IC menunjukkan laju substitusi marjinal (Marginal Rate of Substitution, MRS), yang menunjukkan berapa banyak seseorang bersedia mengurangi konsumsi suatu barang untuk ditukar dengan barang lain supaya tingkat kepuasannya tetap (masih berada dalam kurva indeferen yang sama).
Garis anggaran menunjukkan batas jumlah barang-barang yang dapat dibeli konsumen dalam periode waktu tertentu dan ditentukan oleh tingkat harga dan tingkat pendapatan yang dimiliki. Biasa disebut kendala anggaran (budget constraint).
Kenaikan pendapatan menyebabkan garis anggaran bergeser ke kanan, sejajar dengan garis anggaran semula (karena harga barang X dan Y tidak berubah). Penurunan pendapatan menyebabkan garis anggaran bergeser ke kiri. Kenaikan pendapatan tidak membuat slope garis anggaran berubah.
Apabila harga salah satu barang berubah maka garis anggaran akan berotasi, sedangkan slope-nya berubah.
Produksi dalam Jangka Pendek
Perusahaan memiliki input tetap dalam jangka pendek dan menentukan berapa banyaknya input variabel yang harus dipergunakan. untuk membuat keputusan, pengusaha akan memperhitungkan seberapa besar dampak penambahan input variabel terhadap produksi total.
Produksi Marginal (MP), yaitu tambahan output karena tambahan input sebanyak satu satuan. Produksi rata-rata (AP) adalah rasio antara total produksi dengan input atau produksi per tenaga kerja. Total Produksi (TP) yaitu jumlah seluruh produk yang dihasilkan.
Law of Diminishing Return, LDR adalah hukum pertambahan hasil yang semakin menurun. Apabila input variabel dipergunakan (ditambahkan) pada input tetap terus-menerus maka hasil yang diperoleh akan semakin rendah dengan semakin banyaknya input variabel yang dipergunakan

Produksi dalam Jangka Panjang

Jangka panjang suatu proses produksi adalah jangka waktu, di mana semua input atau faktor produksi bersifat variabel. Dalam jangka panjang tidak ada input tetap.Berbagai kombinasi input yang menghasilkan tingkat output yang sama digambarkan dengan kurva isokuan (isoquant curve). Bentuk kurva isokuan serupa dengan bentuk kurva indiferen. Semakin ke kanan atas kurva isokuan menunjukkan tingkat output yang semakin tinggi. Demikian sebaliknya, semakin ke kiri bawah semakin rendah tingkat outputnya. Apabila isokuan produsen bergerak ke kanan atas, berarti produsen menaikkan skala produksinya atau melakukan perluasan usaha (ekspansi).
MRTSL for K = Marginal Rate of Technical Substitution L for K adalah laju substitusi marginal L terhadap K secara teknis. MRTS ini menunjukkan apabila produsen menambah satu unit L, berapa unit K dapat, dikurangi (digantikan) tanpa mengurangi tingkat produksi. Secara grafis MRTS ini menunjukkan kemiringan (slope) kurva isokuan.
Return to Scale (RTS) adalah suatu ciri dari fungsi produksi yang menunjukkan hubungan antara perbandingan perubahan semua input (dengan skala perubahan yang sama) dan perubahan output yang diakibatkannya. IRTS: Increasing Return to Scale: tambahan output lebih tinggi dibandingkan dengan tambahan input. DRTS: Decreasing Return to Scale: tambahan output lebih rendah dibandingkan dengan tambahan input. CRTS: Constant Return to Scale: tambahan output sama dengan tambahan input .

Teori Biaya

Produksi merupakan kegiatan mengombinasikan input untuk menghasilkan output secara efisien. Biaya produksi perusahaan diperoleh dari penggunaan input dalam proses produksi dan informasi mengenai harga input. Fungsi biaya menunjukkan biaya minimum yang harus ditanggung oleh pengusaha untuk memproduksi berbagai tingkat output. Fungsi biaya tersebut minimum mengingat bahwa pengusaha bekerja secara efisien.
Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dipergunakan dalam proses produksi, termasuk gaji pegawai, sewa tanah atau bangunan, pembelian bahan dan lain-lain. Biaya implisit adalah biaya yang dicerminkan oleh nilai input yang dimiliki dan digunakan sendiri oleh perusahaan di dalam proses produksinya. Perbedaannya adalah perusahaan tidak perlu membayar atas penggunaan input tersebut karena sudah milik sendiri. Meskipun demikian, nilainya perlu diperhitungkan dalam penghitungan biaya. Biaya privat adalah biaya yang ditanggung oleh individu atau perusahaan di dalam proses produksi barang dan jasa. Biaya sosial adalah biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat secara keseluruhan, termasuk misalnya biaya polusi akibat kegiatan perusahaan. Biaya sosial ini dapat menjadi biaya privat melalui peraturan pemerintah, misalnya pemerintah mengatur supaya perusahaan memiliki instalasi pengolah limbah.
Berbagai kombinasi input yang membebani perusahaan dengan biaya dalam jumlah yang sama dinamakan isokos (isocost). Untuk meminimumkan biaya produksi sejumlah output tertentu, perusahaan harus memilih kombinasi input yang membebani biaya minimum (Least Cost Combination). Kombinasi ini terjadi pada saat garis isokos menyinggung kurva isokuan.
Dalam jangka pendek karena minimal terdapat satu input yang bersifat tetap maka akan terdapat biaya yang bersifat tetap. Biaya ini dina makan biaya tetap total (Total Fixed Cost, TFC). Biaya-biaya untuk penggunaan input yang bersifat variabel dinamakan biaya variabel total (Total Variable Cost, TVQ). Biaya total, TC = TFC + TVC.

Biaya jangka panjang

Hukum penambahan hasil yang semakin berkurang (Law of Diminishing Return, LDR), yaitu apabila semakin banyak input variabel dipergunakan pada input tetap maka tambahan output semakin lama semakin rendah.
Biaya tetap rata-rata (Average Fixed Cost, AFC) = TFC/Q. Biaya variabel rata-rata (Average Variable Cost, AVC) adalah biaya variabel total dibagi dengan output total, AVC = TVC/Q. Biaya marginal (Marginal Cost, MC) adalah perubahan biaya total dibagi dengan perubahan output yang diproduksi, MC = DTC/DQ. Biaya rata-rata (Average Cost, AC) adalah biaya total dibagi tingkat output yang dihasilkan, AC = TC/Q.
Kenaikan hasil (increasing returns to scale) berarti output meningkat dengan proporsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi kenaikan penggunaan input sehingga biaya per unit output menurun (dengan anggapan harga input tetap). Penurunan hasil (decreasing returns to scale) berarti output meningkat dengan proporsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi kenaikan penggunaan input sehingga biaya per unit output menurun (dengan anggapan harga input tetap). Increasing returns to scale ditunjukkan oleh LAC yang menurun, sedangkan decreasing returns to scale ditunjukkan oleh kurva LAC yang menaik.
Penerimaan total produsen adalah TR (Total Revenue) = P.Q. Kurva biaya total jangka panjang merupakan kumpulan titik-titik minimum biaya jangka pendek. Keseimbangan produsen tercapai apabila kemampuan teknis dan kemampuan ekonomis sama. Isokuan menggambarkan kemampuan (kendala) produsen secara teknis dan isokos menggambarkan kemampuan (kendala) produsen secara ekonomis maka keseimbangan produsen dicapai dengan menggabungkan kemampuan teknis dengan kemampuan ekonomis. Keseimbangan produsen tercapai jika isokuan bersinggungan dengan isokos. Persinggungan isokuan dengan isokos terjadi pada saat slope isokuan sama dengan slope isokos

Perilaku Menghadapi Ketidakpastian

Ketidakpastian merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh pelaku ekonomi, baik itu konsumen maupun produsen. Perilaku konsumen menghadapi ketidakpastian digambarkan oleh hubungan antara pendapatan dan utilitas konsumen. Pendapatan merupakan unsur pokok yang membuat permintaan konsumen menjadi bersifat efektif. Pembelian yang dilaksanakan memungkinkan konsumen menguasai barang yang dapat dikonsumsikannya. Tindakan konsumen ini memberikan utilitas pada konsumen. Dengan demikian, ada hubungan yang khas antara pendapatan dan utilitas. Perilaku konsumen dalam ketidakpastian bisa diamati dengan menggunakan teori probabilitas. Ilmu statistik dapat membantu untuk menghitung besarnya probabilitas.
Dalam menghadapi ketidakpastian perilaku produsen mirip dengan perilaku konsumen. Hal yang membedakan antara keduanya adalah pada pay off dari perilakunya. Apabila konsumen menginginkan utilitas maka produsen menginginkan pay off dalam bentuk pendapatan (revenue).

Ketidakpastian harga

Teori ekonomi mikro mengasumsikan bahwa dalam kepastian dan dengan mengabaikan struktur pasar, tujuan suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba (profit) dengan batasan tertentu. Output optimal diperoleh pada saat marjinal cost perusahaan sama dengan marjinal revenue-nya. Jika ketidakpastian terjadi, tidak ada alasan yang dapat dipercayai bahwa prinsip maksimasi dapat dipertahankan.
Dari model Sandmo dan Leland dapat diambil beberapa kesimpulan utama dari teori perusahaan yang beroperasi di bawah ketidakpastian.
1. Jika suatu perusahaan adalah “penghindar/penolak risiko” output optimalnya lebih kecil dari output nyatanya/pada kondisi kepastian (certainty output).
2. Jika suatu perusahaan memperlihatkan penurunan penghindaran risiko absolut, output optimalnya bervariasi berbanding terbalik dengan biaya tetapnya.
3. Jika suatu perusahaan kompetitif memperlihatkan penurunan penghindaran risiko absolut, hal tersebut mempunyai suatu kurva penawaran miring ke atas.
4. Jika suatu perusahaan adalah penghindar/penolak risiko, suatu ekulibrium akan terjadi, bahkan dalam biaya marjinal yang konstan atau menurun.
5. Jika suatu perusahaan adalah penghindar/penolak risiko, ekuilibrium memerlukan adanya profit yang positif.
6. Jika suatu perusahaan memperlihatkan penurunan penghindaran risiko absolut, output optimalnya bervariasi berbanding terbalik dengan tingkat risiko yang dirasakannya;
7. Jika suatu perusahaan memperlihatkan penurunan penghindaran risiko absolut, output optimalnya bervariasi berbanding terbalik dengan biaya variabelnya.
8. Dalam ketidakpastian perusahaan yang kompetitif akan memproduksi output yang lebih tinggi daripada perusahaan non- kompetitif, yang dijual pada tingkat harga yang sama.

oligopoly

Salah satu hal membedakan bentuk oligopoli dengan bentuk organisasi pasar lainnya adalah ketergantungan atau tingginya persaingan di antara perusahaan anggota yang disebabkan oleh sedikitnya anggota. Dalam menentukan kebijakan harga, iklan, diferensiasi produk, dan lain-lain, perusahaan harus memperhitungkan kemungkinan adanya reaksi perusahaan pesaingnya. Perusahaan pesaing dapat menentukan kebijakan balasan dalam bentuk apa pun maka tidak ada model oligopoli yang standar (unik). Masing-masing kemungkinan reaksi dari pesaing merupakan model oligopoli tersendiri.
Model-model oligopoli, yaitu oligopoli model Cournot, oligopoli model Bertrand, oligopoli model Edgeworth, oligopoli model Chamberlain, oligopoli model Sweezy (kinked demand), oligopoli Berkolusi: model Kartel, oligopoli berkolusi, yaitu kepemimpinan harga (price leadership).

Teori oligopoly

Pasar oligopoli bercirikan jumlah penjual sedikit yang membuat persaingan di antara oligopolis menjadi sangat intensif. Oligopoli adalah bentuk struktur pasar yang relatif banyak dalam sektor manufaktur atau industri suatu perekonomian. Beberapa industri oligopoli adalah mobil, rokok, semen, pupuk, penerbangan, dan lainnya. Berdasar jenis barang yang dijual oligopoli dibedakan 2 macam. Jika produknya homogen disebut oligopoli murni (pure oligopoly). Jika produknya berbeda corak disebut oligopoli beda corak (differentiated oligopoly).
Asumsi yang mendasari kondisi di pasar oligopoli adalah pertama, penjual sebagai price maker. Penjual bukan hanya sebagai price maker, tetapi setiap perusahaan juga mengakui bahwa aksinya akan mempengaruhi harga dan output perusahaan lain, dan sebaliknya. Kedua, penjual bertindak secara strategik. Asumsi ketiga, kemungkinan masuk pasar bervariasi dari mudah (free entry) sampai tidak mungkin masuk pasar (blockade), dan asumsi keempat pembeli sebagai price taker. Setiap pembeli tidak bisa mempengaruhi harga pasar.

Menurut Sweezy (1939), salah satu ciri reaksi oligopolis jika terjadi perubahan harga adalah
(1) jika suatu oligopolis menurunkan harga maka oligopolis cenderung juga akan menurunkan harga karena tidak mau kehilangan konsumen dan
(2) jika oligopolis menaikkan harga maka akan kehilangan konsumen karena oligopolis lain tidak menaikkan harga dan akan mendapat tambahan konsumen dengan tanpa melakukan reaksi apapun. Hal ini menyebabkan kurva permintaan yang dihadapi oligopolis merupakan kurva yang patah (kinked demand curve).

Teori Persaingan Monopolistik
Pasar persaingan monopolistik memiliki karakteristik yang sama dengan yang ada dalam persaingan sempurna, kecuali perusahaan menjual produk diferensiasi dan bukannya produk yang homogen.
Teori persaingan monopolistik didasarkan pada 3 asumsi pokok, yang pertama adalah setiap perusahaan memproduksi satu jenis atau satu merek khas dari produk diferensiasi dalam industri. Asumsi yang kedua, dalam pasar industri monopolistik berisi begitu banyak perusa¬haan yang masing-masing saling bersaing secara ketat sehingga masing-masing mengabaikan reaksi yang mungkin timbul dari para pesaingnya bila ia membuat keputusan terhadap harga output-nya. Asumsi ketiga adalah adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari industri.
Perusahaan dalam persaingan monopolistik menghadapi kurva permintaan yang kemiringannya menurun dan dapat menghasilkan keuntungan monopolis dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, perusahaan baru memasuki industri bila keuntungan bisa diperoleh dan titik keseimbangan mensyaratkan setiap perusahaan memperoleh laba sebesar nol. Kurva permintaan setiap perusahaan menyinggung kurva biaya rata-ratanya. Hal ini berarti bahwa setiap perusahaan berproduksi kurang dari tingkat output yang biayanya minimum.

Ada tiga alternatif penting bagi perusahaan persaingan monopolistik dalam melakukan kegiatan usahanya. Jika biaya total sama dengan pendapatan total maka keuntungan ekonomi perusahaan adalah nol. Perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal. Apabila harga lebih kecil dibandingkan dengan biaya total rata-rata namun lebih besar dibandingkan biaya variabel rata-rata maka perusahaan mengalami kerugian namun masih mampu meneruskan produksi karena perusahaan akan mengalami kerugian yang lebih besar apabila menghentikan produksi. Sementara jika harga lebih kecil dibandingkan biaya variabel rata-rata maka lebih baik perusahaan memutuskan untuk gulung tikar atau menutup usahannya.
Persaingan monopolistik tidak harus mengakibatkan terjadinya inefisiensi. Meskipun setiap perusahaan berproduksi dengan biaya yang lebih mahal daripada biaya seminimum mungkin, produknya akhirnya akan dinilai oleh konsumen sehingga perlu dipikirkan untuk menambah biaya.

Persaingan Monopolistik
Persaingan monopolistik merupakan gabungan antara persaingan sempurna dan monopoli. Seperti persaingan sempurna, dalam persaingan monopolistik terdapat beberapa penjual, masing-masing penjual terlalu kecil sehingga tidak bisa mempengaruhi penjual lainnya. Perusahaan juga bisa masuk dan keluar dari pasar dengan agak mudah. Namun, seperti dalam monopoli, perusahaan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga produknya. Kemampuan ini muncul karena adanya diferensiasi produk.
Dalam jangka pendek, perusahaan dalam persaingan monopolistik mungkin memperoleh laba ekonomis, break even atau merugi. Dalam jangka panjang perusahaan bisa mengubah skala produksinya dan ke luar atau masuk industri. Dalam persaingan monopolistik, perusahaan dapat mengubah karakteristik produk untuk mempengaruhi selera konsumen.

Teori Permainan (Game Theory)
Teori permainan merupakan metode analisis ekonomi mikro pada tingkat menengah mengenai pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan terdapat strategi yang bersifat interaktif di antara pelaku-pelaku ekonomi. Proses tersebut dapat dianalisis dalam berbagai model permainan.

Model-model dalam teori permainan, antara lain berikut ini.
1. Model permainan statis dengan informasi lengkap (static games of complete information). Bentuk normal permainan bisa berupa matriks atau tabel. Metode lain untuk melukiskan permainan adalah bentuk ekstensif, yaitu diagram pohon. Setiap strategi dilukiskan sebagai cabang, sedangkan posisi masing-masing pemain dilukiskan sebagai titik simpul.
2. Model permainan dinamis dengan informasi lengkap (dynamic games of complete information). Dalam model ini, diasumsikan kedua pemain mengambil strategi secara bergantian, masing-masing mempunyai informasi yang lengkap, dan hasil yang diperoleh kedua pemain merupakan kombinasi dari strategi yang diambil kedua pemain.
3. Model dynamic games of complete but imperfect information. Dalam model ini, para pemain bergerak dalam satu sequence, semua gerakan diketahui secara umum sebelum gerakan berikutnya dipilih, dan pay-off dari para pemain, dari semua kombinasi gerakan yang feasible telah diketahui secara umum.
3. Dynamic games of incomplete information. Kasus permainan ini sering dijumpai dalam dunia nyata. Dalam model ini terdapat informasi yang tidak simetris di antara para pelaku.
4. Mixed Strategy. Dalam model ini pemain menghadapi dua macam ketidakpastian yaitu ketidakpastian apa strategi yang akan diambil oleh lawan (pesaing) dan ketidakpastian oleh dirinya sendiri dalam arti strategi apa yang akan diambil oleh dirinya sendiri.
5. Two-stages game of complete but imperfect information. dalam model ini perlu dibedakan antara imperfect information dengan incomplete information. Imperfect information digunakan untuk kasus static atau permainan simultan sedangkan incomplete information dipergunakan pada kasus, di mana pemain tidak yakin mengenai pay-off.

Keseimbangan Umum

Suatu perekonomian dikatakan dalam keadaan keseimbangan umum, apabila ada suatu himpunan harga yang dapat menyamakan permintaan dan penawaran sehingga terjadi keseimbangan dalam tiap produk dan faktor pasar serta saling konsisten.
Yang pertama kali mempersoalkan ada atau tidaknya keseimbangan umum itu ialah Leon Walras, akhir abad ke-19.
Secara matematika dapat dibuktikan bahwa titik keseimbangan umum itu memang ada dengan syarat pasar harus kompetitif sempurna.

Ekonomi Kesejahteraan

Kriteria Pareto tak dapat mengevaluasi suatu perubahan yang membuat seseorang sejahtera dan yang lainnya menderita. Oleh karena banyak kebijaksanaan mengenai perubahan cenderung membuat seseorang sejahtera dan lain menderita maka kegunaan criteria Pareto amat terbatas. Keterbatasan ini dicoba untuk dikoreksi oleh Kaldor dengan menggunakan kriteria kompensasi. Oleh yang sejahtera kepada yang menderita.

DAFTAR PUSTAKA
Awh. R.Y. (1976). Microeconomic: Theory and Applications. Santa Barbara: John Wiley & Sons Inc.
Arrow and Debreu. (1954). Econometrica. July 1954.
Catur Sugiyanto. (1995). Ekonomika Mikro, Ringkasan Teori, Soal, Trik, dan Jawaban. Ed. ke-1. Yogyakarta: BPFE.
Quirk and Sapoonik. (1954). Econometrica. July 1954.
Kaldor N. (1939). Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility. Economic Journal. Vol. 49.
Hicks J.R. (1939). The Foundation of Welfare Economics. Economic Journal Vol. 49.

Penelitian dan Nilai Keilmiahan Ilmu

Penelitian dan Nilai Keilmiahan Ilmu

Penelitian merupakan bentuk nomina dari kata kerja: meneliti. Pengertian meneliti dimaksudkan sebagai tindakan melakukan kerja penyelidikan secara cermat terhadap suatu sasaran untuk memperoleh hasil tertentu. Kata penelitian yang merupakan bentuk pembendaan dari kata kerja meneliti mengandung makna sebagaimana yang terdapat pada kata meneliti.

Penelitian dipandang sebagai sinonim riset (reseach) yang menunjukkan arti kegiatan yang diarahkan pada kerja pencarian ulang, atau pencarian kembali atas suatu objek, yaitu kegiatan yang memerlukan ketelitian, kecermatan, dan kecerdasan yang memadai. Hubungannya dengan ilmu, kegiatan penelitian erat kaitannya dengan keberadaan kehidupan ilmu yang bersifat kumulatif. Ilmu tidak selalu dalam keadaan mantap dan stabil tetapi sebaliknya bersifat dinamis. Kedinamisan ilmu ditopang secara kuat oleh kegiatan penelitian. Sebagai akibatnya, penelitian mempunyai peran penting bagi keberadaan dan kehidupan ilmu, yaitu mengembangkan dan mempertajamnya. Jadi, ilmu dapat hidup, berkembang, dan menjadi tajam berkat penelitian yang dilakukan secara terus menerus.

Ilmu adalah pengetahuan yang bersistem dan terorganisasi. Oleh karena itu, upaya penelitian yang dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu memerlukan metode yang bersifat ilmiah. Oleh karena itu pula, kegiatan penelitian yang dikaitkan dengan pengembangan ilmu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tertata, sistematis, dan terorganisasi untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah atas suatu masalah .

Dalam kaiatannya dengan sifat ilmu pula, penelitian mempunyai tujuan untuk mengungkapkan gejala-gejala yang bersifat umum, yang selanjutnya melahirkan prinsip-prinsip yang berlaku secara umum. Gejala yang bersifat umum menjadi indikasi akan suatu kebenaran ilmiah. Dalam rangka pengembangan ilmu dan eksistensi sosial, kebenaran ilmiah menyimpan kegunaan ganda. Pertama, scientific objective, yaitu mengembangkan ilmu dengan teori-teori yang sesuai dan relevan. Kedua, practicial objective, yaitu memecahkan dan menjawab persoalan-persoalan praktis yang mendesak.Situasi itu memperlihatkan pentingnya peran penelitian bagi pengembangan ilmu.

Bahwa sebenarnya kata penelitian dapat diinterpretasi dua macam, yaitu kegiatan yang dilakukan secara ilmiah dan kegiatan yang dilakukan secara nonilmiah. Dalam menghadapi masalah, penelitian yang ilmiah tidak sama dengan penelitian nonilmiah. Perbedaan keduanya berhubungan dengan persoalan metodologis, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teori dan metode. Penelitian ilmiah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan metode bersistem, nalar, dan sesuai dengan objeknya, yaitu sifat-sifat yang ada pada ilmu. Penelitian yang dikaitkan dengan ilmu yang disebut penelitian ilmiah- inilah yang menjadi sasaran dalam mata kuliah ini. Kaitannya dengan kehidupan ilmu, kegiatan penelitian dituntut untuk memakai metode yang ilmiah pula, di antaranya adalah penggunaan sikap perpikir yang kritis dari si peneliti.

Sesuai dengan sasaran kerja penelitian yang dibahas dalam mata kuliah ini, yaitu penelitian sastra, dapatlah diketahui bahwa melakukan kajian terhadap karya sastra merupakan kegiatan yang penting dalam perkembangan ilmu sastra. Ilmu sastra sebagai satu disiplin akan berkembang berkat penajaman konsep-konsep, teori-teori, dan metodologi yang dihasilkan melalui penelitian sastra. Dapat juga dilihat perlunya ilmu sastra dan penelitian sastra untuk perkembangan dan kesempurnaan ilmu sastra.

Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah dengan dukungan data sebagai landasan dalam mengambil keputusan. Penelitian bukan saja merupakan proses sistematis akan tetapi juga dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah (scientific methods).

Bahwa penelitian merupakan proses sistematis. Proses yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan dengan prosedur yang ditetapkan secara tertata (tersistem). Prosedurnya berarti menggunakan urutan tertentu. Tersistem berarti menunjukkan adanya hubungan fungsional antara kegiatan yang dilakukan. Urutan umum dari proses sistematis penelitian adalah: perumusan masalah, penelaahan informasi, pengumpulan data, analisis data, dan penyajian kesimpulan.

Banyak hal yang dapat membedakan manusia dengan makhluk hewan. Perbedaan yang paling menonjol adalah manusia selalu mengalami pertumbuhan intelektual, emosional, social, dan spiritual. Manusia mempunyai kemampuan bernalar dan menggunakan simbol-simbol untuk mengekspresikan pikirannya. Di samping itu, manusia senantiasa mencari kesempurnaan dan kebenaran. Oleh karena itu, manusia mencari tahu dan mencari makna. Usaha mencari tahu dan menemukan makna tidak pernah padam karena manusia senantiasa menghadapi masalah-masalah yang bergantian. Di samping masalah yang dihadapi, ia ingin tahu pula tentang masalah yang dihadapi orang lain.

Semua itu merupakan rangkaian rangsangan, baik yang muncul dari dalam dirinya maupun muncul dari luar dirinya. Rasa ingin tahu itulah yang menyebabkan manusia secara sengaja menghimbun keterangan yang berupa data, fakta, dan pengetahuan yang tersusun berupa konsep atau gagasan yang saling berkaitan yang akhirnya memberikan keterangan atau penjelasan mengenai segala sesuatu yang dialaminya.

Ilmu lahir karena manusia diberkahi sifat ingin tahu oleh Tuhan. Keingintahuan manusia tentang permasalahan yang terjadi di sekelilingnya dapat menjurus kepada keingintahuan ilmiah. Dengan adanya keingintahuan manusia yang terus menerus, maka ilmu akan terus berkembang dan membantu kemampuan persepsi serta kemampuan berpikir manusia secara logis yang sering disebut penalaran yang mengarah kepada keilmuan tertentu. Ilmu mencakup lapangan yang sangat luas, menjangkau semua aspek tentang kemajuan manusia secara menyeluruh, termasuk ke dalamnya pengetahuan yang telah dirumuskan secara sistematis melalui pengamatan dan percobaan yang terus menerus yang telah menghasilkan penemuan kebenaran yang bersifat umum.

Merujuk kepada pendapat di atas perihal sumber pengetahuan, kegiatan penelitian dengan menggunakan metode tertentu sangat terikat dengan bidang ilmu (sains) tertentu. Proses memperoleh pengetahuan melalui ilmu berbeda dengan cara-cara memperoleh pengetahuan melalui relevasi (pengelaman secara kebetulan), otoritas, intuasi, atau pendapat umum. Pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu itu adalah pengetahuan yang telah teruji dengan metode metode ilmiah. Sifat ingin tahu yang diperoleh melalui ilmu ini dimulai dengan mengkonseptualisasi gambaran tentang masalah, kemudian melakukan proses penemuan, penciptaan atau penyusunan cara-cara yang baik untuk membatasi, menggambarkan, dan menafsirkan apa yang diamati.

Semua pengetahuan yang telah diperoleh itu rupanya senantiasa pula dipertanyakan keabsahannya. Terjadilah usaha mencari tahu atau menemukan kebenaran yang lebih sahih dan lebih diyakini. Untuk memverifikasi keabsahan ilmu yang sudah ada atau menjajaki teori baru, atau memperkaya teori yang sudah ada, orang melakukan berbagai usaha seperti perenungan kembali, melakukan kegiatan penemuan, penyelidikan, atau penelitian. Inilah awal dari rangkaian terjadinya kegiatan yang dinamakan penelitian.

Di dalam melakukan kegiatan penelitian itu terdapat dua kemungkinan bentuk kegiatan. Pertama, penelitian yang dilakukan dengan berpegang atau bertolak dari teori yang telah ada sebelumnya. Penelitian dengan menggunakan teori itu mungkin bersifat memperkaya teori itu dengan contoh-contoh atau menunjukkan dalam kondisi apa teori tersebut kurang tepat dan perlu dimodifikasi. Kedua, adalah penelitian yang sifatnya memperkaya ilmu itu sendiri dengan jalan mencari dan menemukan teori-teori baru yang sesuai atau relevan dengan kondisi dan situasi.

Untuk sampai kepada kegiatan penelitian jenis kedua, memerlukan sikap tanggap yang tinggi sebagai ilmuwan. Yang bersangkutan harus mengkaji latar belakang dan proses lahirnya suatu teori. Ia harus memperlajari dan mendalami perkembangan ilmu yang bersangkutan terutama yang berkenaan dengan pengetahuan mengenai gejala-gejala yang berkait dengan penemuan teori itu sendiri. Dalam hal ini, para ilmuwan tentunya berupaya untuk mengurangi subjektivitas dan mempertinggi objektivitas. Kesimpulan apapun yang dibuat mestilah dinilai sebagai kesimpulan sementara. Para ilmuwan akan selalu tidak puas dengan setiap kesimpulan sementara. Oleh karena itu, para ilmuwan selalu berusaha menemukan kesimpulan baru yang barangkali merevisi kesimpulan-kesimpulan terdahulu. Begitulah terjadinya penelitian yang tidak pernah henti-hentinya.

Penelitian bertujuan untuk menemukan atau menggali (explore), mengembangkan (develop atau extention) dan menguji (testing) teori. Adapun yang dimaksud teori adalah seperangkat construct (konsep yang saling berhubungan), rumusan-rumusan dan preposisi yang menyajikan suatu pandangan yang sistematis suatu fenomena dengan menspesifikasikan hubungan-hubungan antarvariable dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala.
Penelitian akan menghasilkan teori, sebaliknya teori dalam hubungannya dengan kegiatan penelitian dapat memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan penelitian. Teori dapat membantu merumuskan problem, pengajuan hipotesis, penyusunan design, pengembangan instrumen, pengumpulan dan analisis data, serta membantu dalam menginterpretasi data.

Metode Dan Nilai Keilmiahan

Peneliti ilmuwan yang memanfaatkan nalarnya di dalam bekerja mendasarkan kerjanya atas sifat ideal ilmu, yaitu interrelasi yang sistematis dan terorganisasi antara fakta-fakta. Dengan demikian metodenya pun bersifat ilmiah. Metode ilmiah bertolak dari kesangsian yang sistematis. Suatu kerja yang didasarkan pada metode ilmiah memiliki empat nilai dasar: universalitas, komunikasi, ketanpapamrihan, dan skeptisisme yang sistematis dan terorganisir.

Dalam kerja penelitian, ilmu-ilmu humaniora, nilai-nilai dasar tersebut dapat dijabarkan dalam kriteria:
(1) berdasarkan fakta,
(2) bebas prasangka,
(3)menggunakan prinsip analisis,
(4) menggunakan hipoteisis apabila ada, dan
(5)menggunakan ukuran objektif (jarak metodologis).

Penelitian ilmiah memerlukan landasan kerja yang ilmiah pula. Landasan kerja yang dimaksud dapat dirumuskan dalam tiga hal, yaitu:

1. landasan teori: landasan yang berupa hasil perenungan terdahulu yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian dan bertujuan mencari jawaban secara ilmiah;
2. landasan metodologis: landasan yang berupa tata aturan kerja dalam penelitian dan bertujuan untuk membuktikan jawaban yang dihasilkan;
3. landasan kecendikiaan: bekal kemampuan membaca, menganalisis, menginterpretasi, dan menyimpulkan; bertujuan mempertajam penelitian guna meningkatkan kedekatan hasil penelitian.

Dalam penelitian ilmiah, dituntut langkah-langkah berturut-turut, yaitu:
(1) menetapkan persoalan pokok,
(2) merumuskan dan mendefinisikan masalah,
(3) mengadakan studi pustaka,
(4) merumuskan hipotesis,
(5) mengumpulkan data,
(6) mengolah data,
(7) menganalisis dan menginterpretasi,
(8) membuat generalisasi sesuai sifatnya,
(9) menarik kesimpulan,
(10) merumuskan dan melaporkan hasil penelitian, dan
(11) mengemukakan implikasi-implikasi penelitian.

Pengertian Pendapatan, Modal, Kredit, BPR, dan Fungsi Bank

Pengertian Pendapatan, Modal, Kredit, BPR, dan Fungsi Bank

Tujuan pokok dijalankannya suatu usaha perdagangan adalah untuk memperoleh pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untukm memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup usaha perdagangannya. Pendapatan yang diterima adalah dalam bentuk uang, dimana uang adalah merupakan alat pembayaran atau alat pertukaran (Samuelson dan Nordhaus, 1997).
Selanjutnya, pendapatan juga dapat di definisikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu
(biasanya satu tahun), pendapatan terdiri dari upah, atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tujangan sosial atau asuransi pengangguran (Samuelson dan Nordhaus, 1997).
Adapun menurut Lipsey pendapatan terbagi dua macam, yaitu pendapatan perorangan dan pendapatan disposable. Pendapatan perorangan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh atau dibayarkan kepada perorangan sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan perorangan. Sebagian dari pendapatan peroranganm dibayarkan untuk pajak, sebagian ditabung oleh rumah tangga ; yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan. Pendapatan disposible merupakan jumlahpendapatan saat ini yang dapat di belanjakan atau ditabung oleh rumah tangga ; yaitu pendapatan perorangan dikurangi dengan pajak penghasilan (Lipsey, 1991).
Sedangkan menurut Gilarso pendapatan atau penghasilan adalah sebagai balas karya. Pendapatan sebagai balas karya terbagi dalam enam kategori, yaitu upah/gaji yang merupakan balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dalam hubungan kerja dengan orang/instansi lain (sebagai karyawan yang dibayar), laba usaha sendiri yaitu balas karya untuk pekerjaan yang dilakukan sebagai pengusaha yang mengorganisir produksi, mengambil keputusan tentang kombinasi faktor produksi serta menanggung resikonya sendiri entah sebagai petani/ tukang/pedagang dan sebagainya, laba perusahaan (perseroan) atau laba yang diterima atau diperoleh perusahaan yang berbentuk atau badan hokum, sewa atas jasa yang diterima oleh pemilik atas penggunaan hartanya seperti tanah, rumah atau barang-barang tahan lama, penghasilan campuran yaitu penghasilan yang diperoleh dari usaha seperti ; petani, tukang, warungan, pengusaha kecil, dan sebagainya disebut bukan laba, melainkan terdiri dari berbagai kombinasi unsur-unsur pendapatan, serta bunga atau balas jasa untuk pemakaian faktor produksi uang (Gilarso, 1998)
Pass dan Lowes, berpendapat bahwa pendapatan adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba, dan lain sebagainya bersama-sama dengan tunjamgan pengangguran, uang pensiun, dan lain sebagainya (Pass dan Lowes, 1994).

Pengertian Modal

Dalam ilmu ekonomi, istilah modal merupakan konsep yang pengertiannya berbeda-beda, tergantung dari konteks penggunaannya dan aliran pemikiran yang dianut. Secara historis konsep modal juga mengalami perubahan/perkembangan (Snavely, 1980).
Dalam abad ke-16 dan 17 istilah modal dipergunakan untuk menunjukkan
stok uang yang akan dipakai untuk membeli komoditi fisik yang kemudian dijual guna memperoleh keuntungan, atau stok komoditi itu sendiri. Istilah saham dan istilah modal sering dipakai secara sinonim. Perusahaan dagang Inggris yang didirikan atas dasar saham misalnya, dikenal sebagai perusahaan saham gabungan atau perusahaan modal saham.
Smith (1776) menggunakan istilah modal dan modal berputar, yang didasari oleh kriteria sejauh mana suatu unsur modal terkonsumsi dalam jangka waktu tertentu (misal satu tahun). Jika suatu unsur modal dalam jangka waktu tertentu hanya terkonsumsi sebagian sehingga hanya sebagian (kecil) nilainya menjadi susut, maka unsur tersebut disebut modal tetap (misal mesin, bangunan, dan sebagainya). Tetapi jika unsur modal terkonsumsi secara total, maka ia disebut modal berputar (missal tenaga kerja, bahan mentah dan sarana produksi). Pembedaan semacam ini (yang juga masih umum dipergunakan sampai sekarang), mendapat kritik dari Marx (Bottomore, 1983).
Mill (1848) menggunakan istilah modal dengan arti barang fisik yang
dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dan suatu dana yang tersedia untuk mengupah buruh. Pada akhir abad ke-19, modal dalam arti barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dipandang sebagai salah satu di antara empat faktor utama produksi (tiga lainnya adalah tanah, tenaga kerja dan organisasi atau managemen).
Saat ini, modal sebagai suatu konsep ekonomi dipergunakan dalam konteks yang berbeda-beda. Dalam rumusan yang sederhana, Mubyarto (1973) memberikan definisi modal adalah barang atau uang, yang bersama-sama faktor produksi tanah dan tenaga kerja menghasilkan barang baru. Dalam artian yang lebih luas, menurut pandangan ekonomi non-Marxian, modal mengacu kepada asset yang dimiliki seseorang sebagai kekayaan yang tidak segera dikonsumsi melainkan, atau disimpan, atau dipakai untuk menghasilkan barang/jasa baru (investasi).
Dengan demikian, modal dapat berwujud barang dan uang. Sejumlah uang
menjadi modal apabila ditanam atau diinvestasikan untuk menjamin adanya suatu kembalian. Dalam arti ini modal juga mengacu kepada investasi itu sendiri yang berupa alat-alat finansial seperti deposito, stok barang, ataupun surat saham yang mencerminkan hak atas sarana produksi, atau dapat pula berupa sarana produksi fisik. Kembalian dapat berupa pembayaran bunga, ataupun klaim atas suatu keuntungan.
Modal yang berupa barang, mencakup modal tetap dalam bentuk bangunan pabrik, mesin-mesin, peralatan transportasi, kemudahan distribusi, dan barang-barang lainnya yang dipergunakan untuk memproduksi barang/jasa baru; dan modal berputar, dalam bentuk barang jadi ataupun setengah jadi yang berada dalam proses untuk diolah menjadi barang jadi.
Ada penggunaan istilah modal untuk mengacu kepada arti yang lebih khusus, misalnya modal sosial dan modal/sumber daya manusia. Istilah yang pertama mengacu kepada jenis modal yang tersedia bagi kepentingan umum, seperti rumah sakit, gedung sekolahan, jalan raya dan sebagainya; sedangkan istilah yang kedua mengacu kepada faktor manusia produtif yang secara inherent meliputi factor kecakapan dan keterampilan manusia. Menyelenggarakan pendidikan misalnya, disebut sebagai suatu investasi dalam modal/sumber daya manusia (Schultz 1961, dalam Mubyarto, 1973).
Para ahli ekonomi non-Marxian, pada umumnya mengikuti pengertian di atas, sedangkan Marx menggunakan istilah modal untuk mengacu kepada konsep yang sama sekali lain. Modal bukanlah barang, melainkan hubungan (produksi) sosial yang menampakkan diri sebagai barang. Berbicara tentang masalah modal berarti berbicara tentang bagaimana membuat uang, asset yang membuat uang tersebut mewadahi hubungan khusus antara si pemilik dengan yang bukan pemilik sedemikian rupa sehingga bukan saja bahwa uang dibuat, tetapi juga bahwa hubungan-hubungan pemilikan pribadi yang melahirkan proses tersebut secara terus-menerus terlestarikan (Bottmore, 1983).
Dengan demikian, modal adalah suatu konsep abstrak yang manifestasinya dapat berupa barang atau uang. Karena tersebut, ia merupakan kategori yang kompleks, yang tidak cukup diterangkan hanya dengan satu definisi. Konseptualisasi Marx mengenai “capital” barangkali dapat dijabarkan secara sederhana dalam enam butir pokok berikut (Bottomore, 1983) yaitu transformasi uang menjadi modal
berjalan melalui proses tertentu, terdiri dari dua rangkaian transaksi dalam suasana sirkulasi, yaitu menjual komoditas (K) dan uang yang diterima (U) dipakai untuk membeli komoditas lain; dan membeli komoditas untuk kemudian dijual lagi (secara bagan K-U-K; dan U-K-U).
Dalam rangkaian transaksi tersebut faktor nilai menjadi penting, terutama dalam U-K-U, sebab transaksi tersebut hanya bermakna jika jumlah uang pada titik akhir menjadi lebih besar daripada jumlah asal. Kalau pertukaran tersebut merupakan pertukaran nilai yang setara, bagaimana tambahan uang bisa diperoleh? Sebaliknya,
kalau tidak setara, berarti nilai tersebut sendiri tidak tercipta. Marx menjawab persoalan ini dengan menerapkan nilai-guna. Nilai guna mempunyai sifat menciptakan nilai tambahan atau nilai lebih. Komoditas yang mempunyai nilai-guna seperti tersebut adalah tenaga kerja.
Jalur K-U-K secara tipikal mengacu kepada transaksi pengupahan tenaga kerja. Buruh menjual tenaganya untuk memperoleh sejumlah uang (berupa upah) yang pada gilirannya dipakai untuk membeli barang lain (pangan dan lain-lain kebutuhan) yang diperlukan untuk dapay mereproduksi tenaganya. Oleh karena itu dalam transaksi ini, uang sama sekali tidak bertindak sebagai modal.Namun, jika dilihat dari arah transaksi yang terbalik, yaitu dari si pengupah, dan nilai dimasukan, maka uang di sini dapat disebut sebagai unsur modal yang oleh Marx disebut dengan istilah modal variabel (MV). Tetapi MV diperoleh dari si pengupah.
Sebaliknya, jalur U-K-U merupakan transaksi yang mencakup pembelian sarana produksi yang kemudian diolah menjadi produk dan dijual untuk memperoleh uang lebih banyak. Berbeda dengan upah yang dibelanjakan untuk membeli barang yang dikonsumsi dan kemudian lenyap sama sekali, dalam jalur U-K-U ini uang hanya merupakan lanjutan untuk kemudian muncul kembali dalam jumlah yang lebih banyak. Disinilah uang ditranformasikan menjadi modal dalam suatu proses historis ketika tenaga kerja menjadi komoditi, terkait dengan konsep kebebasan makna ganda.

Modal dalam konsep Marx adalah nilai yang membengkak sendiri atau nilai dalam gerak, dan sepasang konsep lagi dari Marx yang sering dikacaukan penggunaannya dengan konsep modal tetap dan berputar dari ekonomi non-Marxian, yaitu apa yang disebut modal tetap (MT) dan modal variabel (MV). Kedua pasangan tersebut sama sekali berbeda maknanya. MT adalah bagian dari modal yang dikeluarkan untuk diubah menjadi sarana produksi yang dalam proses produksi tidak mengalami perubahan nilai sedangkan MV adalah bagian dari modal yang dikeluarkan untuk diubah menjadi tenaga kerja yang dalam proses produksi kegiatannya menuju kepada dua arah, yaitu produksi nilai setaranya sendiri, dan di lain pihak menghasilkan nilai tambah, yang besarnya beragam menurut keadaan.
Dengan demikian, dalam konsep Marx, unsur-unsur modal tersebut dapat dibedakan menurut dua macam kriteria. Pertama, dari kriteria proses kerja yaitu faktor obyektif yang berupa sarana produksi, dan faktor subyektif yang berupa tenaga kerja. Kedua, dari segi penetapan nilai, yaitu modal tetap dan modal variabel.

Pengertian Kredit

Salah satu cara untuk memperoleh modal adalah dengan kredit. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan.
Ketika bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah, tentu saja bank mengharapkan uangnya kembali. Untuk memperkecil resiko, dalam memberikan kredit bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik dan kemampuan membayar nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta
bunganya. Hal-hal tersebut terdiri dari karakter, kapasitas, modal, jaminan dan keadaan perekonomian.
Karakter merupakan watak, sifat, kebiasaan debitur (pihak yang berutang) sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur (pihak pemberi utang) dapat meneliti apakah calon debitur masuk ke dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak. Untuk itu kreditur juga dapat meneliti biodatanya dan informasi dari lingkungan usahanya.
Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran, dan lain-lain.Dengan melihat banyaknya modal yang dimiliki debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, kreditur dapat menilai modal debitur. Semakin banyak modal yang ditanamkan, debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya.
Jaminan dibutuhkan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biasanya nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah pinjaman.
Keadaan perekonomian di sekitar tempat tinggal calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa datang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya.

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan kredit adalah BPR yang didefinisikan oleh Undang-Undang No.10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR secara lengkap adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, serta menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan tabungan pada bank lain.
Di samping kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh BPR, ada juga kegiatan yang merupakan larangan bagi BPR yaitu menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas.

Fungsi Bank dan Peranan Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan. Secara lebih specifik fungsi bank dapat sebagai agen kepercayaan, agen pengembangan dan agen jasa.
Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank dan uangnya akan dikelola dengan baik. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan.
Sektor dalam perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan sektor riil, tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil.
Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi-distribusikonsumsi selalu berkaitan dengan penggunan uang. Kelancaran kegiatan investasidistribusi-konsumsi tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.
Di samping melakukan pengimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat, jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan.
Ketiga fungsi bank di atas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan.
Bank mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem keuangan, peranan tersebut adalah pengalihan aset, bank memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank telah berperan sebagai pengalih aset dari unit surplus kepada unit defisit. Dalam kasus yang lain, pengalihan aset dapat pula terjadi jika bank menerbitkan sekuritas sekunder (biro, deposito, promes, kertas berharga dan sebagainya) yang diterbitkan oleh unit defisit.
Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk yang dikeluarkan oleh bank merupakan pengganti dari uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.
Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk, yang masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda. Untuk kepentingan likuiditas pemilik dana, mereka dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Efisiensi bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya. Peranan bank sebagai broker adalah mempertemukan pemilik dan pengguna modal.

Tinjauan Umum Statistika Sosial

Tinjauan Umum Statistika Sosial

Statistika merupakan ilmu penarikan kesimpulan umum berdasarkan data kuantitatif terbatas. Sebagai suatu alat bantu statistika memberikan pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan evaluasi. Selain itu, dalam dunia kerja statistika banyak dimanfaatkan.
Statistika digunakan oleh peneliti sosial untuk:
1. menyusun data, meringkas, dan menyederhanakan data;
2. merencanakan kegiatan survei atau eksperimen yang dapat memperkecil biaya untuk memperoleh informasi dalam jumlah tertentu;
3. menetapkan metode yang terbaik dalam penarikan kesimpulan (inferensi);
4. melakukan evaluasi terhadap baik tidaknya suatu inferensi.

Statistika Deskriptif, Statistika Inferensia, dan Penggunaan Komputer
Sebagai peneliti sosial, kita memerlukan kedua cabang statistika, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Teknik statistika deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan satu atau lebih karakteristik dari suatu kelompok atau melakukan perbandingan antarkelompok jika peneliti memiliki data dari variabel yang menjadi perhatiannya. Teknik statistik inferensia digunakan jika peneliti memiliki data yang diperoleh dari sampel (random) dan bermaksud menyusun inferensi (menarik kesimpulan) tentang suatu populasi atau universe dari mana sampel tersebut dipilih (ditarik).
Alat bantu yang dapat digunakan peneliti saat ia melakukan analisis data dengan teknik-teknik statistika, yaitu program (paket) piranti lunak (software) statistika. Setiap paket tersebut menyediakan seluruh instruksi yang diperlukan peneliti untuk melakukan analisis data. Program (paket) komputer tersebut hanya merupakan alat bantu, di mana Anda tetap perlu memahami statistika secara memadai.
Sebagai peneliti sosial, kita memerlukan kedua cabang statistika, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Teknik statistika deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan satu atau lebih karakteristik dari suatu kelompok atau melakukan perbandingan antarkelompok jika peneliti memiliki data dari variabel yang menjadi perhatiannya. Teknik statistik inferensia digunakan jika peneliti memiliki data yang diperoleh dari sampel (random) dan bermaksud menyusun inferensi (menarik kesimpulan) tentang suatu populasi atau universe dari mana sampel tersebut dipilih (ditarik).
Alat bantu yang dapat digunakan peneliti saat ia melakukan analisis data dengan teknik-teknik statistika, yaitu program (paket) piranti lunak (software) statistika. Setiap paket tersebut menyediakan seluruh instruksi yang diperlukan peneliti untuk melakukan analisis data. Program (paket) komputer tersebut hanya merupakan alat bantu di mana Anda tetap perlu memahami statistika secara memadai.

Konsep-konsep Dasar dalam Pengukuran
Variabel yang diteliti pada bidang ilmu ekonomi, politik maupun Ilmu Sosial dapat dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Variabel kuantitatif pengamatannya bervariasi dalam besar (jumlah)-nya dari satu kasus (responden) ke kasus lainnya. Variabel kualitatif bervariasi dalam jenisnya. Selanjutnya, variabel kuantitatif masih dapat dibedakan lagi antara variabel (kuantitatif) diskrit dan variabel kuantitatif kontinu (kontinum).
Dalam proses pengukuran variabel kuantitatif maupun kualitatif. peneliti perlu menetapkan skala pengukuran yang sesuai dengan variabel (data) yang diteliti. Skala pengukuran ini dibedakan atas skala nominal. ordinal. interval, dan rasio. Jika suatu variabel memenuhi syarat untuk diukur pada skala rasio maka variabel tersebut dapat pula diukur pada skala interval, ordinal, dan nominal. Di antara keempat skala pengukuran tersebut terdapat perbedaan kemampuan pengukuran, kemampuan tertinggi dimiliki oleh skala rasio dan kemampuan terendah ada pada skala nominal. Variabel yang dapat diukur pada skala tertentu dapat pula diukur pada skala yang lebih rendah kemampuan pengukurannya. Untuk variabel kualitatif, variabel ini hanya dapat diukur pada skala nominal.
Untuk masing-masing skala pengukuran tersebut –rasio, interval, ordinal, dan nominal– telah dikembangkan teknik atau prosedur statistika tertentu. Namun, penggunaan teknik atau prosedur untuk suatu skala pada skala pengukuran yang lain masih dimungkinkan. Teknik atau prosedur yang dikembangkan untuk suatu skala tertentu dapat digunakan untuk data yang lebih tinggi skala pengukurannya. Dengan demikian, teknik atau prosedur yang dikembangkan untuk data berskala nominal dapat digunakan untuk data yang skalanya lebih tinggi, namun sejumlah informasi pada data yang skalanya lebih tinggi akan hilang.

Perbandingan Data, Tingkat Ketelitian, Reliabilitas, dan Validitas
Pada membandingkan data, peneliti dapat menggunakan beberapa cara, yaitu rasio, proporsi, persentase, dan rates. Ketelitian dari data yang dikumpulkan bergantung pada 2 hal, yaitu instrumen pengukuran yang digunakan dan ada tidaknya pembulatan terhadap data yang dikumpul-kan Dalam pembahasan mengenai pembulatan, kita membedakan data dengan nilai sebenarnya dan data yang telah dibulatkan. Selain itu, dibahas pula prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam prosedur pembulatan.
Pada topik mengenai ketelitian data dibahas pula hal-hal yang berkaitan dengan pengurangan (tingkat) ketelitian serta penggunaan batas nyata Pembahasan dalam Kegiatan Belajar 2 ini diakhiri dengan pembahasan mengenai validitas dan reliabilitas dari suatu proses pengukuran.

Penyajian Data Kualitatif

Pada penyajian data kualitatif kategori yang ditampilkan tidak berupa angka. Hal ini berkaitan erat dengan data kualitatif dan skala pengukurannya. Skala pengukuran yang dipergunakan untuk data kualitatif adalah skala nominal dan ordinal. Skala nominal memperlihatkan klasifikasi atau penggolongan data, sedangkan skala ordinal memperlihatkan tingkatan dari data.
Apabila kategori data yang dihasilkan dalam suatu penelitian cukup banyak maka data perlu disederhanakan terlebih dahulu dengan cara menggabungkan beberapa informasi yang memiliki kesamaan sifat. Untuk keperluan interpretasi data, setiap frekuensi harus dibuat ke dalam persentase. Persentase inilah yang digunakan untuk menginterpretasikan data yang ada.
Penyajian data kualitatif terbagi menjadi dua bentuk, yaitu tabel dan diagram. Tabel data kualitatif disebut dengan distribusi frekuensi kualitatif. Jenis diagram yang merupakan bentuk penyajian data kualitatif adalah diagram lingkaran. diagram batang, diagram garis, dan piktogram.

Penyajian Data Kuantitatif

Penyajian data kuantitatif ditandai dengan penggunaan kategori yang berbentuk angka. Oleh karena itu, skala yang digunakannya adalah interval ratio. Data kuantitatif juga dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram.
Penyajian data berbentuk tabel dapat dibagi 2 bentuk, yaitu tabel dengan kategori tunggal dan tabel dengan kategori dikelompokkan. Untuk mengelompokkan data kuantitatif diperlukan jumlah kelas dan interval kelas.
Diagram untuk data kuantitatif adalah diagram lingkaran. histogram, poligon, frekuensi, dan ogive. Setiap diagram memiliki komponen-komponen yang berbeda dalam pembuatannya. Pada diagram lingkaran diperlukan persentase, pada histogram, dan poligon frekuensi diperlukan adanya titik tengah kelas dan frekuensi, sedangkan pada ogive diperlukan frekuensi kumulatif dan batas kelas.

Ukuran Pemusatan

Ukuran pemusatan digunakan untuk melihat kecenderungan berkumpulnya data pada nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai tersebut disebut dengan nilai pusat. Nilai pusat ini dapat digunakan untuk semua skala pengukuran. Pembagian nilai pusat berdasarkan skala pengukurannya adalah:

Ukuran Pemusatan Skala Pengukuran
Modus, Median, Mean Interval/Ratio, Ordinal, Nominal, Interval/Ratio, Ordinal, Interval/Ratio

Seperti terlihat dalam tabel terdapat tiga ukuran pemusatan, yaitu modus, median, dan mean. Modus adalah nilai pengamatan dengan frekuensi terbesar. Median adalah nilai yang berada di tengah-tengah dari data. Sedangkan mean adalah rata-rata hitung dari sejumlah data.

Ukuran Penyebaran

Untuk melihat variasi suatu data digunakan ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran ini hanya dapat digunakan untuk mengukur variabel dengan skala pengukuran interval/rasio.
Tiga ukuran penyebaran yang dipelajari, yaitu range adalah rentang nilai tertinggi dan terendah dari suatu data. Rata-rata Deviasi adalah penyimpangan nilai dari rata-ratanya. Standar deviasi adalah penyebaran data di sekitar rata-rata. Ukuran penyebaran ini dibedakan antara data yang tidak dikelompokkan dengan data yang dikelompokkan.

Sumber Listrik Arus Searah

Pengertian probabilita adalah suatu perhitungan yang didasarkan pada peluang atau kemungkinan. Nilai peluang atau probabilita. berkisar antara 0 hingga l 1. Peluang nolatau apabila kita rumuskan dengan notasi, yaitu 0 adalah peluang terhadap suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi. Sedangkan peluang satu adalah peluang terhadap suatu kejadian yang pasti terjadi.
Dalam perhitungan probabilita ada 3 pendekatan yang bisa digunakan, yaitu pendekatan klasik, pendekatan frekuensi relatif, serta pendekatan subjektif. Dalam Probabilita kita juga mengenal 4 asas peristiwa, yaitu mutually exclusive, non exclusive, independen, serta dependen. Untuk independen dan dependen kita bagi lagi ke dalam 3 bagian, yaitu peluang bersyarat, gabungan, serta marginal

Distribusi Peluang

Apabila kita bicara mengenai distribusi peluang maka sama halnya dengan kita mempelajari distribusi frekuensi. Perbedaan antara distribusi peluang dan distribusi frekuensi adalah apabila kita bicara mengenai distribusi frekuensi maka kita bicara mengenai data yang terjadi pada hasil percobaan (observed data), sedangkan dalam distribusi peluang. kita bicara mengenai data yang diharapkan atau diduga terjadi pada hasil percobaan (expected data). Distribusi peluang sering kali disebut juga sebagai distribusi teoretis. Distribusi normal digunakan untuk data atau variabel kontinu, sedangkan distribusi binomial digunakan untuk data atau variabel diskret.
Dalam beberapa kasus tertentu, sering kali kita tidak mengetahui rata-ratanya. atau kita tidak mengetahui nilai standar deviasinya.

Penarikan Sampel Probabilita

Pengambilan sampel, dalam beberapa buku teks Statistika berbahasa Indonesia sering disebut sebagai penarikan sampel adalah suatu kegiatan yang termasuk dalam bidang statistika inferens. Pengetahuan kita, perilaku kita, dan aksi kita didasarkan pada sampel. Penggunaan sampel juga berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kali sama halnya dengan penelitian ilmiah. Sampel yang dianggap mampu mewakili populasinya dengan baik adalah sampel random, yaitu sampel yang ditarik dengan proses random. Proses random adalah suatu proses di mana tidak seorang pun tahu secara pasti hasil apa yang akan keluar/terjadi. Di sisi lain pengambilan sampel random artinya anggota-anggota populasi yang terpilih menjadi anggota sampel adalah anggota-anggota yang membawakan ciri-ciri populasinya. Dengan perkataan lain, suatu sampel disebut sebagai sampel random jika dalam proses pengambilan sampel itu semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama (equally probable) untuk terpilih menjadi anggota sampel.

Pengambilan Sampel Nonprobabilitas

Di samping pengambilan sampel random, ternyata ada pengambilan sampel lain yang tidak memenuhi kriteria random. Pengambilan sampel kelompok kedua ini disebut pengambilan sampel yang tidak random (non-random sampling). Biasanya pengambilan sampel ini dilakukan dengan maksud tertentu.
Pengambilan sampel ini dibagi menjadi pengambilan sampel purposif (dengan maksud tertentu) dalam literatur berbahasa Inggris disebut Purposive sampling, pengambilan sampel kuota (jatah) disebut Quota sampling, pengambilan sampel bola salju (Snow-ball Sampling), pengambilan sampel sekehendak disebut Judgement Sampling, dan pengambilan sampel ahli disebut Expert Sampling.

Estimasi Parameter dan uji Hipotesis

Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa estimasi adalah pendugaan. Estimasi akan kita pakai sebagai dasar untuk kita melakukan suatu keputusan. Dalam melakukan estimasi, kita memakai beberapa estimator. Estimator adalah statistik yang digunakan untuk melakukan estimasi parameter populasi. Seorang peneliti melakukan estimasi rata-rata di tingkat populasi dengan memakai data rata-rata di tingkat sampel.
Dalam statistik, dikenal ada 2 jenis estimasi, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Estimasi titik adalah suatu nilai tunggal yang dihitung berdasar pengukuran sampel yang akan dipakai untuk menduga nilai tunggal yang ada di tingkat populasi, yang belum kita ketahui. Kita bisa memakai nilai rata-rata atau mean sebagai estimator, standar deviasi maupun variance. Estimasi titik terhadap proporsi adalah pendugaan terhadap sesuatu hal yang proporsi populasinya tidak kita ketahui.
Selain estimasi kita juga memiliki uji hipotesis yang juga merupakan pendugaan terhadap parameter populasi. Namun demikian, ada perbedaan yang mendasar antara estimasi dan uji hipotesis. Apabila dalam estimasi, kita menduga kenyataan yang ada di tingkat populasi dengan memakai data di sampel maka uji hipotesis lebih ditujukan untuk membuat suatu pertimbangan tentang perbedaan antara nilai statistik di sampel dengan nilai parameter populasi. Dalam pengujian hipotesis, kita diperkenalkan dengan suatu perumusan hipotesis, yang disebut sebagai hipotesis nul (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha).

Estimasi Interval dan Penetapan Besar Sampel

Estimasi interval adalah suatu estimasi terhadap parameter populasi dengan memakai range (interval nilai). Estimasi interval merupakan sekumpulan angka, yang kita duga salah satunya adalah nilai yang kita duga. Dengan melakukan estimasi interval maka hasil pendugaan kita akan lebih objektif. Kita juga dapat menyatakan berapa besar tingkat kepercayaan kita. bahwa interval yang terbentuk memang mengandung nilai parameter yang kita duga. Dalam ilmu sosial, interval kepercayaan yang sering digunakan adalah 90 %, 95 % atau 99 %.
Pada dasarnya seorang peneliti bebas menentukan berapa besar interval kepercayaan yang akan dipergunakan. Pertimbangannya adalah dengan semakin besar tingkat kepercayaan yang diberikan maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan bahwa parameter populasi yang diestimasi terletak dalam interval yang terbentuk, namun penelitian itu menjadi semakin tidak teliti. Apabila kita menetapkan interval kepercayaan sebesar 95% maka dengan kata lain kita menetapkan alpha sebesar 5% (100-95). Pengertiannya adalah kita memberikan toleransi untuk melakukan kesalahan sebanyak 5 kali dalam 100 kali percobaan. Dengan interval kepercayaan itu maka peneliti memiliki kepercayaan bahwa nilai parameter di tingkat populasi akan berada pada interval ± Z standard error dari rata-rata populasi.
Terlepas dari perdebatan ahli sosial, setidaknya kita dapat memper-timbangkan untuk menentukan besaran sampel dengan mengingat bahwa semakin besar sampel. atau semakin jumlah sampel mendekati jumlah populasi maka penelitian kita akan akurat. Sebaiknya kita menetapkan besaran sampel yang sebesar mungkin, dengan mempertimbangkan faktor-faktor, seperti besaran interval kepercayaan yang kita gunakan, heterogenitas populasi, serta faktor-faktor teknis, seperti masalah tenaga surveier, waktu, serta dana.

Pengertian Uji Statistik Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban teoretis atas permasalahan yang dihadapi peneliti. Setelah kita membuat hipotesis, kita melakukan pengumpulan data empiris, dan setelah data empiris terkumpul maka kita akan membuat suatu keputusan dengan kemungkinan mempertahankan hipotesis atau merevisi hipotesis. Cara yang kita lakukan untuk mengambil keputusan didasarkan pada uji statistik.
Uji hipotesis lebih ditujukan untuk membuat suatu pertimbangan tentang perbedaan antara nilai statistik di sampel dengan nilai parameter populasi. Dengan adanya perbedaan nilai tersebut maka dalam pengujian hipotesis, kita akan diperkenalkan dengan suatu hipotesis yang disebut sebagai hipotesis null (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha).
Dalam melakukan pengujian hipotesis, ada beberapa langkah yang haru dilakukan, yaitu merumuskan hipotesis null dan hipotesis alternatif, memilih uji statistik yang sesuai, menentukan taraf signifikansi (alpha), melakukan perhitungan, serta mengambil kesimpulan. Penentuan besar kecilnya alpha yang akan kita berikan, terkait erat dengan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pengambilan keputusan. Ada 2 kemungkinan kesalahan yang bisa terjadi, yaitu kita menolak Ho, padahal Ho itu benar (disebut galat I), dan kesalahan kedua adalah kita menerima Ho padahal H itu salah (disebut galat II).

Uji Statistik Satu Sisi dan Dua Sisi

Dalam melakukan pengujian hipotesis, ada beberapa bentuk, yaitu uji hipotesis untuk rata-rata dan uji hipotesis untuk proporsi. Baik uji hipotesis rata-rata maupun proporsi, dikenal adanya uji satu sisi dan uji dua sisi. Uji satu sisi digunakan bila kita ingin membuktikan apakah data yang sebenarnya kurang dari atau lebih dari data di populasi, sedangkan uji dua sisi digunakan apabila kita ingin membuktikan apakah data sebenarnya tidak sama dengan data di populasi.
Dalam bentuk kurva maka uji satu sisi hanya menggunakan satu sisi. di mana sisi kiri digunakan apabila perumusan hipotesis alternatifnya memakai notasi kurang dari dan sisi kanan digunakan bila perumusan hipotesis alternatifnya memakai notasi lebih dari, sedangkan dalam kurva yang memakai kedua sisi, apabila perumusan hipotesis alternatifnya memakai notasi tidak sama dengan.

Uji Hipotesis Dua Rata-rata Populasi untuk Sampel Besar

Untuk dua populasi dapat dilakukan uji hipotesis untuk rata-rata populasi. Apabila jumlah sampel yang digunakan besar maka uji statistik yang tepat adalah tes z. Sampel besar yang dimaksudkan adalah apabila salah satu sampel berjumlah lebih dari atau sama dengan 30. Pengujian dua rata-rata populasi ini menggunakan satu variabel dengan skala pengukuran interval/rasio.

Uji Hipotesis Dua Rata-rata Populasi untuk Sampel Kecil

Untuk Jumlah sampel kecil dapat digunakan tes t dan tes z, tes z digunakan apabila kedua populasi yang diperbandingkan berdistribusi normal Sedangkan tes t digunakan bila populasi yang diperbandingkan tidak terdistribusi secara normal.
Untuk tes t jumlah kedua sampel yang diperbandingkan masing-masing miliki jumlah sampel kurang dari 30. Pada uji statistik ini digunakan satu variabel yang berskala interval/rasio.
Rumus tes t yang digunakan untuk uji statistik dua rata-rata populasi in adalah:

Dengan derajat bebas sebesar: n1 + n2 – 2

DAFTAR PUSTAKA
Argyrous, George. (1997). Statistic for Social Research. MacMillan Press Ltd.

Babbie, Earl. (1992). The Practice of Social Research. Belmont: Wadsworth Co.

Bailey, Kenneth D. (1994). Methods of Social Research. New York: The Free Press..

Elifson, Kirk W., Richard P., Runvon and Audrey Haber. (1990). Fundamentals of Social Statistics. Mc. Graw Hill Publishing Company.

Creswell, John. (1994). Research Design Quantitative and Qualitative Approaches. : Thousand Oaks: Sage Publication.

Dajan, Anto. (1995). Pengantar Metode Statistik Jilid I. Jakarta: LP3S.

Djarwanto. (1996). Mengenal Beberapa Uji Statistik dalam Penelitian. Jogyakarta: Liberty.

Miller, Delbert. (1991). Handbook of Research Design and Social Measurment. 5th ed. Newbury Park: Sage Publication.

Nachmias, Chava Frankfort and David Nachmias. (1992). Research Methods in The Social Sciences. New York: St. Martin’s Press.

Nazir, Moh. (1985). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Neuman Lawrence. (1997). Social Research Methods Quantitative and Qualitative Approaches. 3rd ed. Boston: Allyn and Bacon.

Ott. et.al. (1992). Statistic A Tool for the Social Sciences. 5thed. Belmont. California: Duxbury press.

Pasaribu, Amudi. (1983). Pengantar Statistik. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rusli, Said dan Sumardjo. (1995). Penyunting, Kajian Indeks Mutu Hidup (Physical Quality of Life Index) di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Jakarta: Grasindo.

Santoso, Singgih, dan Fandy Tjiptono. (2001). Riset Pemasaran: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Singleton. Royce Jr. et.al. (1988). Approaches to Social Research. New York: Oxford University Press.

Sproull, Natalia. (1993). Handbook of Research Methods A Guide for Practitioners and Students in the Social Sciences. Metuchen H.J.: The Screcrow Press.

Sudjana. (1988). Metode Statistika. Bandung: Tarsito.

Supramono dan Sugiarto. (1993). Statistika. Yogyakarta: Penerbit: Andi Offset.

Supranto. J. (1982). Statistik untuk Pimpinan dan Usahawan. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Walpole, Ronald. (1995). Pengantar Statistika. Jakarta: Gramedia.

Zanten, Wim Van. (1994). Statistika untuk Ilmu Sosial. Jakarta: Gramedia

Birokrasi dari Masa ke Masa

Birokrasi dari Masa ke Masa

<p
Fenomena birokrasi selalu ada bersama kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan setiap orang seringkali mengeluhkan cara berfungsinya birokrasi sehingga pada akhirnya orang akan mengambil kesimpulan bahwa birokrasi tidak ada manfaatnya karena banyak disalahgunakan oleh pejabat pemerintah (birokratisme) yang merugikan masyarakat. Apakah hal tersebut benar?
Birokrasi bukanlah suatu fenomena yang baru bagi kita karena sebenarnya telah ada dalam bentuknya yang sederhana sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Namun demikian kecenderungan mengenai konsep dan praktek birokrasi telah mengalami perubahan yang berarti sejak seratus tahun terakhir ini. Dalam Masyarakat yang modern, birokrasi telah menjadi suatu organisasi atau institusi yang penting. Pada masa sebelumnya ukuran negara pada umumnya sangat kecil, namun pada masa kini negara-negara modern memiliki luas wilayah, ruang lingkup organisasi, dan administrasi yang cukup besar dengan berjuta-juta penduduk.
Kajian birokrasi sangat penting bagi mereka yang terlibat dalam bidang pemerintahan, karena secara umum dipahami bahwa salah satu institusi atau lembaga, yang paling penting sebagai personifikasi negara adalah pemerintah, sedangkan personifikasi pemerintah itu sendiri adalah perangkat birokrasinya (birokrat).

Birokrasi Menurut Weber

Pada massanya de Gournay, birokrasi terkesan negatif dan menyulitkan dalam melayani masyarakat, karena pada waktu itu para birokrat seperti pejabat, sekretaris, inspektur, dan juru tulis lebih dipentingkan untuk melayani raja/penguasa, bukan untuk melayani kepentingan umum.
Weber menekankan perlunya legitimasi sebagai dasar sistem otoritas, serta bagaimana ciri-ciri staf administrasi yang sesuai dengan konsep birokrasi menurut Weber.
Menurut Weber demokrasi tidak sama dengan birokrasi di mana dalam birokrasi memerlukan persyaratan dalam pengangkatan seseorang/pejabat, sedangkan demokrasi mensyaratkan pemilihan seseorang/pejabat oleh banyak orang, tidak diangkat.
Batas-batas lingkup sistem-sistem otoritas umumnya dan demokrasi khususnya dikelompokkan menjadi 5, yaitu kolegialitas, pemisahan kekuasaan, administrasi amatir, demokrasi langsung, dan representasi (perwakilan).

Konsep Modern tentang Birokrasi:

Birokrasi sebagai Organisasi Rasional, sebagai Inefisiensi, dan Kekuasaan yang Dijalankan Pejabat. Ada 7 kelompok konsep birokrasi modern, birokrasi sebagai organisasi nasional, birokrasi sebagai inefisiensi organisasi dan birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat.
Konsep birokrasi menurut Weber adalah birokrasi sebagai Administrasi Negara, birokrasi dengan administrasi yang dijalankan oleh pejabat, birokrasi sebagai sebuah organisasi, dan birokrasi sebagai masyarakat modern.

Birokrasi Masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit

Pada masa Kerajaan Sriwijaya, sudah dikenal konsep birokrasi serta pembagian tugas. Namun demikian raja masih dianggap yang paling berkuasa dan menentukan segala kekuasaan secara mutlak masih berada di tangan raja.
Struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Masing-masing kerajaan daerah diberi otonomi penuh dan memiliki perangkat pemerintahan yang lengkap, namun terdapat kewajiban-kewajiban tertentu kepada pemerintah.

Birokrasi pada Masa Kerajaan Kutai dan Mataram

Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martapura merupakan gabungan antara kerajaan Kertanegara dan Kutai Martapura Keman (Mulawarman). Punggawa diserahi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, di mana pengawasannya ditugaskan kepada Menteri. Sifat pemerintahan tetap sentralistis dan terpusat di tangan raja.
Sedangkan pada masa Kerajaan Mataram, raja dibantu oleh seorang Patih dan para penasihat. Birokrasi pemerintahan diserahkan kepada Wedana, untuk mengawasi masalah keraton, baik yang menyangkut keuangan, keprajuritan, dan pengadilan. Untuk mempertahankan kekuasaannya, raja Mataram menggunakan cara kekuasaan, memaksa orang-orang kuat untuk tinggal di keraton, dan cara perkawinan.
Birokrasi pada Masa Penjajahan Belanda
Tidak semua orang dapat menduduki jabatan sebagai pangreh praja sehingga seseorang perlu magang (pengabdian yang belum digaji) kepada seorang priyayi atasan/pejabat. Dari magang tersebut terjadi hubungan patron-klien, di mana para pemagang akan sabar menunggu sampai diangkat sebagai pangreh praja di mana kalau perlu mereka akan menjilat, cari muka, dan sebagainya. Jika oleh priyayi atau atasan dinilai para pemagang itu tidak pantas jadi priyayi, ya tidak akan diangkat.
Dalam hubungan bawahan-atasan/priyayi maka tampak ada penghormatan yang berlebihan, misalnya jika priyayi rendahan berkunjung ke pejabat yang lebih tinggi maka harus pakai pakaian adat, sendalnya dilepas, dan sebagainya. Atribut kepangkatan sangat ditonjolkan, misalnya berkunjung ke suatu tempat disertai pengiring lengkap dengan payungnya.
Lambat laun banyak priyayi muda yang mendapatkan pendidikan lebih baik walaupun dengan didikan ala Eropa, misalnya tinggal bersama keluarga Eropa murni, sekolah di sekolah Belanda. Walaupun ada ketakutan dari pihak Belanda tentang pejabat pribumi yang terlalu maju sehingga akan berani dengan pejabat Belanda.
Mulai akhir abad ke-19, sudah muncul adanya kesadaran mengenai pola hubungan antara rakyat biasa dan priyayi atau antara pangreh praja dengan Binnenlandsch Besturr (BB) yang lebih baik, dengan lebih memfungsikan pejabat sebagai pemimpin rakyat.
Pemuda pribumi pada akhir abad ke-19 tersebut sudah mulai mendapat pendidikan ala Eropa yang memadai, seperti Diperbolehkannya kaum pribumi sekolah di ELS, HBS, dan sebagainya. Tujuan kolonial Belanda dengan memberikan kesempatan kepada kaum pribumi untuk mendapatkan pendidikan ala Eropa adalah agar mulai lebih dapat membantu kepentingan Belanda dalam penjajahan di Indonesia di mana pada akhirnya malah memusingkan Hindia Belanda sendiri.

Birokrasi sebagai Lalu Lintas Tindakan Kelompok Strategis

Ciri-ciri kelompok strategis dikenali pada kecenderungannya, yaitu menguatkan dan mengembangkan hasil pengambilalihan di satu pihak, serta memusatkan sasaran pengambilalihan kepada sarana produksi, sarana kekuasaan dan nilai-nilai, atau dengan kata lain kepentingan ekonomi kekuasaan, di pihak yang lain. Kelompok strategis ini terbentuk dalam suatu tindakan individu-individu yang diikat oleh kepentingan-kepentingan bersama, yaitu melaksanakan pengambilalihan hasil-hasil tersebut di atas, dalam suatu sistem politik tertentu. Ada dua acuan pokok kegiatan kelompok strategis yaitu, hibridisasi dan koalisi. Selanjutnya tanggung jawab analisis kelompok strategis meliputi, baik struktur intern suatu kelompok masyarakat, maupun proses terjadi, tumbuh dan hancurnya suatu kelompok strategis. Kemudian pemeriksaan kegiatan kelompok strategis ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data pertumbuhan, memisahkan mana yang merupakan kebetulan dan mana yang merupakan petunjuk keberhasilan atau kegagalan tindakan kelompok, serta perbandingan tipe-tipe kelompok strategis.

Masyarakat yang kuat terus-menerus memperbaiki diri. Masyarakat demikian cenderung memelihara kepekaan dalam mengenali dirinya, pertama sebagai pencapaian, setelah itu sebagai sisa-sisa masa lalu yang harus diperbaiki dan akhirnya, sebagai hasil evaluasi terhadap pencapaian masa lalu beserta hasil penolakan terhadapnya, dalam kesadaran yang lebih tinggi tingkatnya. Beberapa faktor menguatkan kelompok masyarakat termasuk norma-norma dan adat istiadat, beberapa lagi membongkarnya termasuk harapan untuk melakukan perbaikan. Ada proses perubahan yang terjadi secara kebetulan, tetapi suatu rencana perubahan dapat dibuat dengan sengaja oleh para pejuang atau penyelenggara perubahan. Di pihak yang lain adat istiadat dan norma-norma dapat masuk dalam jajaran penghambat perubahan, sedangkan cita-cita, harapan dan rencana ke depan menjadi perangsang untuk mempercepatnya. Ancaman serta pengaruh dari luar dapat pula menghambat atau memperlancar suatu perubahan. Kemudian suatu tindakan selalu didahului oleh putusan strategis yang telah masak dipertimbangkan sebelumnya. Tindakan strategis agaknya menjadi jalan keluar evolusioner dalam kemapanan suatu masyarakat
Sejalan dengan perkembangan kapitalisme, muncul birokrasi dalam lingkungan administrasi pemerintahan. Birokrasi adalah tipe kekuasaan legal yang paling murni. Dalam birokrasi ketergantungan pribadi lenyap, digantikan oleh peraturan-peraturan berdasarkan undang-undang. Norma-norma merupakan sumber kekuasaan birokrasi. Di pihak lain kekuasaan politik dalam birokrasi tidak langsung merupakan kekuasaan ekonomi, sekalipun dapat saling pengaruh mempengaruhi. Keterpisahan fungsi-fungsi umum negara dari kekuasaan-kekuasaan pribadi penguasa feodal merupakan kenyataan yang sangat penting dalam kerangka kerja kelompok-kelompok strategis. Dengan ini kegiatan kelompok strategis tidak perlu berurusan dengan kepentingan-kepentingan pribadi lagi, melainkan dengan birokrasi yang lebih netral, dapat diperhitungkan dan diandalkan tindakannya. Dalam administrasi pemerintahan kolonial birokrasi dicemari dengan diletakkannya kegiatan pemerintahan di bawah kepentingan ekonomi kapitalis.

Birokrasi dan Perubahan Sosial

Keadaan suatu masyarakat tidak pernah tetap akan tetapi akan selalu ada perubahan baik lambat maupun cepat dan sebaliknya, gejala yang tetap dari suatu masyarakat adalah perubahan.
Perubahan sosial dalam suatu masyarakat modern dapat terjadi secara spontan, namun dalam penerapan suatu kebijakan sosial yang baru peranan birokrasi sangat dominan. Faktor penyebab perubahan sosial dapat berasal dari dalam masyarakat itu sendiri (intern) serta dari luar (ekstern).

Pada periode kemerdekaan, terjadi perubahan yang mendasar di mana pola perilaku birokrasi pemerintah dikritik karena dianggap tidak demokrasi atau feodalistik. Keinginan untuk menduduki jabatan dalam birokrasi pemerintah sebagai sesuatu yang sangat dihormati sudah mulai berkurang.
Pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan nasionalisasi perusahaan asing mengalami salah urus dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi para birokrat. Birokrasi menekan lembaga atau organisasi non-pemerintah yang berusaha mengkritiknya.
Peran yang kuat dari birokrasi dalam pembangunan ekonomi akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan seperti misalnya di bidang teknologi baru, perubahan kelembagaan atau sikap pemerintah menyangkut prioritas pembangunan.

Pada periode kemerdekaan, terjadi perubahan yang mendasar di mana pola perilaku birokrasi pemerintah dikritik karena dianggap tidak demokrasi atau feodalistik. Keinginan untuk menduduki jabatan dalam birokrasi pemerintah sebagai sesuatu yang sangat dihormati sudah mulai berkurang.
Pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan nasionalisasi perusahaan asing mengalami salah urus dan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi para birokrat. Birokrasi menekan lembaga atau organisasi non-pemerintah yang berusaha mengkritiknya.
Peran yang kuat dari birokrasi dalam pembangunan ekonomi akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan seperti misalnya di bidang teknologi baru, perubahan kelembagaan atau sikap pemerintah menyangkut prioritas pembangunan.

Peranan Birokrasi dalam Pembangunan

Peran birokrasi dalam pembangunan merupakan bentuk kajian yang penting. Ada beberapa segi yang penting dalam praktek birokrasi yang berfungsi untuk menunjang pembangunan, yaitu adanya birokrasi sebagai alat integrasi nasional, birokrasi sebagai pelopor pembangunan dan birokrasi sebagai agen sosialisasi politik. Sebagai alat integrasi nasional, praktek birokrasi mempunyai peran yang berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Selain itu terdapat beberapa faktor penentu yang dapat mempengaruhi integrasi nasional. Ketiga peran di atas hanyalah sebagian kecil dari peran birokrasi yang beraneka ragam.
Pelaksanaan birokrasi berhubungan erat dengan perangkat pelaksananya, yaitu para administrator. Mereka memiliki kewenangan untuk menentukan garis-garis kebijakan birokrasi yang didasarkan atas pertimbangan rasional dan pengalaman yang dimilikinya. Hal ini bukan berarti mereka bebas menentukan kebijakan dengan sebesar-besarnya, tetapi mereka hendaknya berpegang pada segi etika yang merupakan pedoman bagi administrator untuk menjalankan roda pembangunan seoptimal mungkin berlandaskan pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam etika pembangunan.

Birokrasi dan Perkembangan Demokrasi

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dicita-citakan oleh banyak negara di dunia. Ia menjanjikan keadaan dunia yang lebih baik dan adanya tanggung jawab masyarakat dalam pemerintahan. Birokrasi memiliki berbagai macam dasar moral di dalamnya, yaitu keyakinan akan nilai dan martabat manusia, kebebasan manusia, adanya aturan hukum yang pasti, asas persetujuan (musyawarah), dan prinsip perbaikan (betterment).
Birokrasi adalah media yang dapat berperan dalam pengembangan demokrasi, ia mampu menjembatani kebijakan administratif dari penguasa dengan aspirasi rakyat. Dalam praktek birokrasi dapat menimbulkan keadaan yang demokratis maupun anti demokrasi, tergantung kepada sifat keterbukaan atau ketertutupan birokrasi itu sendiri. Semakin terbuka birokrasi maka kadar demokrasi semakin meningkat, demikian sebaliknya.
Sumber dari adanya birokrasi salah satunya adalah adanya prinsip demokrasi. Oleh karena itu, sebenarnya tidak terdapat kontradiksi yang mutlak antara birokrasi dengan demokrasi. Birokrasi dianggap mempunyai peran yang penting dalam dunia modern. Ia dapat berperan sebagai alat untuk memperluas praktek demokras
Pembinaan Karier dan Etika Birokrasi Pemerintahan
Pembinaan karier dalam birokrasi pemerintahan ditujukan guna menjamin terselenggaranya tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan aparat birokrasi sebagai unsur aparatur negara yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bersih, berwibawa, bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya. Dalam hubungan ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, telah meletakkan landasan yang kokoh untuk mewujudkan pegawai negeri seperti dimaksud di atas dengan cara mengatur kedudukan, kewajiban, hak pembinaan pegawai negeri sebagai salah satu kebijaksanaan dan langkah usaha penyempurnaan aparatur negara di bidang pemerintahan.
Untuk mendorong prestasi pegawai negeri, mereka diberi penghargaan dalam bentuk kenaikan pangkat, penempatan pada jabatan tertentu dan kesempatan belajar untuk meningkatkan pengalaman maupun kemampuan seorang pegawai negeri.
Pembangunan Birokrasi dalam Konteks Pembangunan Ekonomi di Indonesia
Indonesia harus membangun birokrasinya terlebih dahulu sebelum pembangunan ekonomi dan politik, karena birokrasi merupakan kekuatan utama untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan lainnya. Dalam upaya membangun birokrasi Indonesia yang modern, acuan yang digunakan adalah model birokrasi legal-rasional. Namun dalam pembangunan selanjutnya, tipe birokrasi legal-rasional yang dihasilkan berbeda dengan apa yang dikonsepsikan Weber, karena masuknya unsur-unsur birokrasi tradisional-patrimonial. Pengaruh sejarah dan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia ternyata menghasilkan corak birokrasi yang khas Indonesia, di mana unsur-unsur tradisional, modern dan kepentingan-kepentingan politik praktis membaur di dalamnya.
Birokrasi pada masa Orde Baru memainkan peranan yang sangat sentral dalam proses pembangunan ekonomi sehingga terkesan “meninggalkan” unsur-unsur lain yang seharusnya terlibat dalam setiap tahap pembangunan. Karena dominannya peran birokrasi maka partisipasi masyarakat terasa kurang berakar atau menjadi “pelengkap” saja dari kiprah birokrasi dalam pembangunan, dan segala sesuatunya terkesan birokratis (lamban, kaku, tertutup). Sehubungan dengan itu maka desakan untuk semakin mengupayakan debirokratisasi, deregulasi politik dan demokrasi ekonomi semakin kuat.

Model Pembangunan Teknokratik Birokratik

Oleh karena birokrasi ditempatkan pada posisi yang dominan maka berarti lembaga lain di luar birokrasi menjadi lemah. Dalam posisi yang demikian, birokrasi menjadi tidak fungsional untuk melayani masyarakat. Agar fungsi birokrasi sebagai “alat pemerintah” yang bekerja untuk kepentingan rakyat, birokrasi seharusnya berada dalam posisi netral. Kalaupun posisi ini tidak dapat sepenuhnya dicapai, namun birokrasi semestinya mempunyai kemandirian sebagai lembaga yang tetap tegak membela kepentingan umum. Ia lebih meningkatkan diri sebagai “abdi masyarakat” daripada sebagai “abdi negara” atau setidaknya ada keseimbangan di antara keduanya.
Untuk mencegah terbentuknya neo-tradisionalisme birokrasi, perlu dikembangkan model birokrasi adaptif yang intinya adalah menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat, terbuka terhadap gagasan-gagasan inovatif, peka terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat serta meningkatkan produktivitas pelayanan.

Inefisiensi, Nepotisme, dan Korupsi

Banyak orang beranggapan birokrasi sama dengan inefisiensi organisasi. Gejala-gejala atau petunjuk adanya birokrasi antara lain seperti terlalu percaya kepada preseden, kurang inisiatif, penundaan, banyak formulir, serta duplikasi usaha dan departementalisme.
Korupsi dan nepotisme biasanya terdapat pada setiap aktivitas birokrasi dan kebanyakan terjadi di negara sedang berkembang karena memang sedang giat-giatnya membangun.. Korupsi tidak begitu saja terjadi tapi pasti ada penyebabnya seperti berlakunya kewajiban-kewajiban tradisional kepada keluarga, faktor ekonomi, sifat demonstration effect, dan sebagainya sehingga dampak korupsi jelas merugikan masyarakat dan pemerintah.

Gejala umum yang terjadi di negara sedang berkembang termasuk Indonesia adalah besarnya aparatur birokrasi tetapi kurang memiliki keahlian yang memadai, bekerja kurang produktif dan tidak efisien.
Sebenarnya luasnya tugas birokrasi pada pemerintah sebagai hal yang wajar, hanya perlu diimbangi dengan kemampuan yang memadai dari aparatur birokrasi. Sektor swasta juga belum banyak berperan dalam kegiatan pembangunan sehingga peran pemerintah lebih dominan.

Studi Umum tentang Etika, Kebajikaan dan Keadilan

Studi Umum tentang Etika, Kebajikaan dan Keadilan

1. Etika sebagai salah satu cabang dari filsafat sistematis dapat juga disebut filsafat moral dan filsafat etis.
2. Etika dan moralitas keduanya menunjuk pada asas-asas benar dan salah dalam perbuatan manusia.
3. Hanya dalam penggunaannya bilamana mengacu pada asas-asas dari bidang kerja khusus dipakai istilah etika (misalnya etika politik) dan bilamana mengacu pada kelakuan perorangan dipakai istilah moralitas (misalnya moralitas seksual).
4. Moralitas sebagai konsep paling pokok dalam etika umum telah melahirkan berbagai konsep lain, di antaranya ide-ide tentang benar atau salah mengenai perbuatan dan baik atau buruk mengenai sikap pribadi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
5. Semua warga masyarakat perlu sekali menerapkan perbuatan yang benar atau menghindarkan perbuatan yang salah dan menunjukkan sikap pribadi yang baik atau meniadakan sikap pribadi yang buruk dalam kehidupannya sehari-hari sehingga dapat tercipta sebuah kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tenteram.

Studi tentang Etika Administrasi Pemerintahan Khususnya
1. Etika kini dapat dibedakan menjadi etika umum dan etika khusus. Salah satu etika khusus, misalnya etika administrasi pemerintahan.
2. Etika administrasi pemerintahan merupakan penerapan studi filsafat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan berusaha memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, pedoman perilaku, dan kebajikan moral yang perlu dijalankan oleh setiap administrator guna terselenggaranya pemerintahan yang baik bagi kepentingan rakyat.
3. Sebagai bidang studi kedudukan etika administrasi pemerintahan termasuk dalam ruang lingkup ilmu administrasi publik maupun studi filsafat.
4. Etika administrasi pemerintahan bersifat normatif dalam arti menentukan norma-norma mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh semua administrator dalam jabatannya.
5. Etika umum dan etika administrasi pemerintahan membahas kebaikan, tindakan etis, dan kelakuan moral dari manusia untuk memerangi penyakit keburukan yang menghinggapi masyarakat karena itu sangat penting bagi suatu kehidupan masyarakat.
Asas Keutuhan Watak
1. Dalam kehidupan manusia yang terbaik terdapat 3 asas luhur yang wajib dianut dan dilaksanakan oleh setiap orang, yaitu:
a. keutuhan watak;
b. keadilan;
c. kesusilaan;

2. Keutuhan watak adalah kesempurnaan akhlak pribadi dari seseorang dalam menjalani hidupnya dan melaksanakan pekerjaannya serta mencakup kejujuran, kesetiaan, dan pengabdian.
3. Perbedaan pokok antara pengertian kesetiaan dengan pengabdian ialah kesetiaan terutama tertuju pada cita-cita yang diyakini kebenarannya atau cita-cita menjunjung tinggi suatu paham yang luhur, sedangkan pengabdian terfokus pada jabatan, keahlian, dan bidang profesi dari seseorang.
4. Untuk tercapainya sebuah kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tenteram, para anggota masyarakat harus sungguh-sungguh berusaha memiliki keutuhan watak.
Asas Keadilan
1. Asas keadilan adalah salah satu ide agung dalam sejarah peradaban manusia karena bersifat pokok dan sangat perlu bagi pemahaman terhadap manusia itu sendiri, masyarakatnya, dan dunianya.
2. Mortimer Adler dengan Institute for Philosophical Research terakhir dalam tahun 1991 mencatat adanya 64 ide agung yang sangat luas cakupannya yang lahir, tumbuh, dan melembaga di dunia Barat.
3. Asas keadilan tepat sekali dijadikan suatu landasan dari etika administrasi pemerintahan karena dalam suatu negara yang baik pada umumnya dituntut adanya pemerintahan yang adil, hukum yang adil, pajak yang adil, kehidupan masyarakat yang adil, pemerataan sumber kemakmuran yang adil, dan berbagai tata tertib lainnya yang serba semuanya. Dari asas keadilan itu dapat diperkembangkan berbagai asas dan ajaran tentang kelakuan yang baik bagi para administrator pemerintahan yang fungsinya mengabdi kepada rakyat.
4. Konsepi keadilan sebagai suatu ide mempunyai banyak makna dan definisi. Makna keadilan menunjuk pada arti atau maksud yang melekat pada istilah keadilan, seperti kepantasan, kelayakan, persamaan perlakuan, sikap tidak memihak, perlakuan tepat atau kelurusan.
5. Definisi keadilan yang tertua telah dirumuskan oleh para ahli hukum pada zaman Romawi dalam bahasa Latin yang berbunyi demikian: “Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi”, artinya ialah keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya.
6. Berbagai perumusan lainnya telah dikemukakan oleh para ahli dewasa ini mengenai definisi keadilan.
7. Selanjutnya para ahli juga mengemukakan berbagai ragam keadilan, yaitu keadilan pembagian, keadilan penggantian, keadilan timbal balik, keadilan prosedural, dan keadilan kontributif.
8. Pengertian “apa yang semestinya” bagi setiap orang mempunyai 2 bentuk penerapan umum berupa:
a. Jaminan hak-hak agar bebas dari pelanggaran.
b. Perlakuan yang layak, yaitu memperlakukan hal-hal yang sama secara sama dan hal-hal yang tidak sama secara tidak sama seimbang dengan ketidaksamaan itu.
9. Ide keadilan merupakan kebaikan yang tidak memiliki batas dan tidak mempunyai derajat perbandingan karena merupakan suatu kebaikan yang bulat dan utuh.
10. Definisi keadilan merupakan sebuah perumusan yang cukup terinci mengenai segi-segi dan ciri-ciri dari sesuatu gejala untuk dikenal sebagai keadilan.
Asas Kesusilaan
1. Asas kesusilaan berarti suatu asas yang menunjukkan kebajikan pribadi dalam diri seseorang yang senantiasa berubah mempunyai akhlak yang baik dan menunjukkan kelakuan yang benar.
2. Setiap anggota masyarakat harus sungguh-sungguh berusaha mempunyai kesusilaan dalam dirinya dan melaksanakannya dalam hidupnya sehingga masyarakatnya menjadi ajang hidup yang aman, damai, dan tenteram.
3. Kehidupan setiap orang bagaikan sebuah garis lurus yang ujung-ujungnya mengarah pada ide kebaikan dan kejahatan. Setiap anggota masyarakat sedapat-dapatnya perlu melakukan kebaikan bagi masyarakatnya. Akan tetapi, kalau seseorang karena keadaannya yang terpuruk tidak mampu berbuat kebaikan untuk masyarakatnya maka hendaknya ia pantang melakukan kejahatan dan berdiri di tengah garis secara netral. Keadaan yang seperti ini dapat disebut Teori Berdiri Netral di Tengah-tengah Kehidupan.
4. Asas keutuhan watak, asas keadilan dan asas kesusilaan sebagai kesatuan dapat dianggap sebagai Teori 3 Asas Luhur dalam Kehidupan Manusia yang wajib dianut dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat sehingga masyarakatnya menjadi aman, damai, dan tenteram.
5. Teori 3 Asas Luhur dalam Kehidupan Manusia lebih penting lagi bagi para administrator pemerintahan yang melaksanakan fungsinya dan menjalankan tugasnya sehari-hari karena mereka perlu memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh rakyat.
Asal Mula 4 Nilai Utama
1. Secara singkat nilai adalah objek dari keinginan manusia yang terdiri dari unsur-unsur kebutuhan, minat, dan keterikatan emosional.
2. Nilai merupakan suatu kenyataan objektif dari hal-hal di luar diri manusia dari kesadaran subjektif dalam diri manusia yang saling mengadakan hubungan interaksi sehingga menciptakan nilai dalam kehidupan masyarakat.
3. Segi kesadaran subjektif dalam diri orang-orang menjelaskan sebabnya mengapa ada perbedaan penilaian di antara orang-orang.
4. Nilai kepercayaan tercipta oleh perbuatan semesta yang dilakukan orang-orang dalam masyarakat dan akhirnya menciptakan nilai keluhuran.
5. Nilai etis tercipta oleh perbuatan individual yang dilakukan orang-orang dalam masyarakat dan akhirnya menciptakan nilai kebaikan.
6. Nilai ilmiah tercipta oleh pengetahuan intelektual yang dimiliki orang-orang dalam masyarakat dan akhirnya menciptakan nilai kebenaran.
7. Nilai estetis tercipta oleh pengetahuan indrawi yang dimiliki orang-orang dalam masyarakat dan akhirnya menciptakan nilai keindahan.

Kaitan Satu Sama Lain 4 Nilai Utama
1. Keluhuran adalah kebaikan yang sekaligus merupakan kebenaran.
2. Kebaikan adalah keluhuran yang sekaligus merupakan keindahan.
3. Kebenaran adalah keindahan yang sekaligus merupakan keluhuran.
4. Keindahan adalah kebenaran yang sekaligus merupakan kebaikan.
5. Saling hubungan di antara 4 nilai keluhuran, kebaikan, kebenaran, dan keindahan membuat mereka mempunyai sebuah struktur yang memiliki 4 interaksi berupa:
a. Keluhuran dengan Kebaikan
b. Kebenaran dengan Keindahan
c. Keluhuran dengan Keindahan
d. Kebenaran dengan Kebaikan

6. Hubungan saling memerlukan dan melengkapi di antara 4 nilai utama ternyata dalam sejarah peradaban manusia menjadi kaitan yang sangat erat, misalnya kaitan antara keluhuran dengan keindahan telah melahirkan seni keramat atau antara kebenaran dengan kebaikan telah melahirkan ide tentang seorang yang berilmu dan bermoral.
7. Kaitan sangat erat di antara 4 nilai utama dari manusia itu dapat dianggap sebagai sebuah Teori 4 Nilai Utama dalam Kehidupan Masyarakat.
8. Etika administrasi pemerintahan selain perlu berlandaskan pada Teori 3 Asas Luhur dalam Kehidupan Manusia juga perlu sekali berpegang pada Teori 4 Nilai Utama dalam Kehidupan Masyarakat.

Sebuah Teori Keberuntungan Kebaikan
1. Teori Keberuntungan-Kebaikan yang diajukan bertumpu pada sebuah dalil bahwa keberuntungan seseorang berjalan seiring dengan kebaikannya.
2. Keberuntungan adalah sesuatu hal yang membuat seseorang merasa lebih baik ketimbang keadaan sebelumnya.
3. Kebaikan atau sifat baik mempunyai ruang lingkup yang amat luas dan dapat dikaitkan dengan segala sesuatu di alam semesta ini.
4. Setiap orang dalam hidupnya harus berusaha memiliki, melakukan, dan meningkatkan kebaikan sehingga Dewi Keberuntungan mau menyertainya untuk memberikan keberuntungan kepadanya.
5. Teori Keberuntungan-Kebaikan selain berlaku untuk orang perseorangan kiranya juga berlaku bagi sesuatu bangsa. Bangsa itu akan memperoleh keberuntungan kalau memiliki, melakukan, dan meningkatkan kebaikan dalam perjalanan hidupnya.

Pengertihan Kebajikan
1. Konsepsi kebajikan dari zaman Yunani Kuno menganggapnya sebagai ciri kualitas yang membuat seseorang baik dalam segi watak maupun pikirannya.
2. Menurut Socrates kebajikan merupakan semacam kearifan atau kebijaksanaan yang menimbulkan keselarasan pada jiwa seseorang, yaitu kesehatan, keindahan, dan kesejahteraan dari jiwa.
3. Menurut Plato kebajikan adalah suatu ciri kualitas yang membuat sesuatu hal melaksanakan fungsinya secara baik. Suatu negara yang sempurna untuk dapat melaksanakan fungsinya secara baik harus memiliki 4 kebajikan utama berupa kearifan, ketabahan, disiplin, dan keadilan.
4. Menurut Aristoteles kebajikan adalah keadaan suatu hal yang merupakan keunggulannya yang khas dan memungkinkan hal itu melaksanakan fungsinya secara baik. Pada manusia kebajikan itu berupa kegiatan dari akal dan dari berbagai kebiasaan yang tersusun secara rasional. Asal mula kebajikan ialah alam, kebiasaan, dan asas rasional. Akhirnya, kebajikan berkaitan dengan kebahagiaan sebagaimana halnya sarana dengan tujuan. Kebahagiaan adalah perwujudan dan pelaksanaan yang sempurna dari kebajikan dan merupakan tujuan terakhir dari kelakuan manusia yang mencakup semua hal baik lainnya.
Penggolongan Kebajikan
1. Aristoteles menggolongkan kebajikan menjadi kebajikan moral dan kebajikan intelektual yang terdiri atas 8 hal berikut.
a. Pembatasan.
b. Ketabahan.
c. Keadilan.
d. Kearifan.
e. Ilmu.
f. Akal intuitif.
g. Kebijaksanaan.
h. Seni.

2. Thomas Aquinas mengelompokkan kebajikan teologis terdiri dari berikut ini.
a. Kepercayaan.
b. Pengharapan.
c. Cinta kasih.

3. Thomas Hobbes mendaftar kebajikan moral terdiri dari berikut ini.
a. Keadilan.
b. Rasa terima kasih.
c. Kerendahan hati.
d. Kepantasan.
e. Belas kasihan.

4. Benjamin Franklin mendaftar kebajikan moral terdiri dari berikut ini.
a. Pembatasan.
b. Pendiaman diri.
c. Ketertiban.
d. Ketetapan hati.
e. Kehematan.
f. Kerajinan.
g. Ketulusan.
h. Keadilan.
i. Sikap tidak berlebihan.
j. Kebersihan.
k. Ketenangan.
l. Kesucian.
Kerendahan hati.
Keadilan sebagai Suatu Nilai sangat Luhur dalam Pemerintahan
1. Nilai dewasa ini dapat digolongkan menjadi jenis nilai dan ragam nilai. Jenis nilai menunjuk pada isi substantif dari objek yang berkaitan dengan segi-segi kehidupan manusia. Ragam nilai mengacu pada sifat pendirian dari objek yang berkaitan dengan fungsinya untuk memuaskan keinginan manusia.
2. Ragam nilai yang terkenal ialah dwipembagian dalam nilai ekstrinsik dan nilai intrinsik. Nilai ekstrinsik adalah suatu nilai yang berfungsi sebagai sarana/alat untuk mencapai sesuatu hal lain, termasuk sesuatu nilai lain apa pun. Nilai intrinsik adalah suatu nilai dari ide atau pengalaman yang bersifat baik atau patut dimiliki sebagai suatu tujuan tersendiri.
3. Selain itu dikenal pula nilai yang penghabisan, yaitu suatu nilai atau cita yang suatu masyarakat menganggapnya sebagai bersifat pokok, tak dapat dibantah, dan tak berubah.
4. Istilah Latin summum bonum berarti hal baik yang terluhur, yaitu suatu tujuan (atau nilai) yang tertinggi dari kehidupan manusia yang demi itu semua hal lain dilakukan atau suatu tujuan yang penghabisan dari kelakuan manusia, yang secara intrinsik dan substantif adalah baik.
5. Keadilan menjadi objek dari keinginan yang didambakan dalam kehidupan masyarakat dan diusahakan terwujud pada perilaku para anggota masyarakat itu. Dengan demikian, keadilan merupakan sebuah nilai.
6. Keadilan sebagai suatu nilai yang sangat luhur merupakan nilai perserikatan dan sekaligus juga nilai perwatakan. Sebagai suatu nilai perserikatan keadilan merupakan faktor yang sangat penting dalam setiap kehidupan negara dan penyelenggaraan pemerintahan bagi tercapainya suatu masyarakat yang aman, damai, dan tenteram. Sebagai suatu nilai perwatakan keadilan menjadi pedoman utama bagi penerapan kebajikan perseorangan dan perwujudan watak luhur dari masing-masing anggota masyarakat.
Berbagai Jenis Keadilan
1. Ide keadilan sebagai objek dari pemikiran manusia telah dibahas oleh para cendekiawan pemikir di dunia Barat sejak dahulu sampai sekarang. Ada 15 topik utama yang telah diperbincangkan, yaitu sebagai berikut.
a. Berbagai konsepsi keadilan.
b. Berbagai ajaran keadilan.
c. Berbagai tugas keadilan.
d. Hubungan keadilan dengan kebijaksanaan.
e. Hubungan keadilan dengan persamaan.
f. Hubungan keadilan dengan kebebasan.
g. Keadilan rumah tangga.
h. Keadilan ekonomi.
i. Keadilan politik.
j. Keadilan hukum.
k. Keadilan ilahi.

2. Lima topik terakhir di atas merupakan jenis-jenis keadilan, yaitu keadilan yang menunjuk pada sesuatu ruang lingkup tempat berlangsungnya keadilan pada kehidupan manusia dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut.
a. Kehidupan rumah tangga.
b. Kehidupan ekonomi.
c. Kehidupan politik.
d. Kehidupan hukum.
e. Kehidupan ilahi.

Berbagai Ragam Keadilan
1. Ragam keadilan menunjuk pada salah satu segi, ciri atau tata cara pelaksanaan keadilan dalam kehidupan masyarakat.
2. Para ahli pemikir selama ini telah mengembangkan 5 ragam keadilan, yaitu sebagai berikut.
a. Keadilan pembagian.
b. Keadilan penggantian.
c. Keadilan timbal-balik.
d. Keadilan prosedural.
e. Keadilan kontributif.

3. Ide keadilan dengan semua seginya termasuk dalam bidang kebaikan. Dengan demikian, keadilan dapat pula dibahas sebagai ide kebaikan. Keadilan merupakan kebaikan dari perbuatan. Bertindak adil dalam segala hal berarti berbuat baik.

Keadilan sebagai Kebajikan Moral bagi Administrator
1. Sebagian pemikir politik membicarakan tentang kebajikan politik yang menyangkut kehidupan politik, tujuan negara, dan bentuk pemerintahan.
2. Montesquieu menetapkan kebajikan sebagai asas dalam bentuk pemerintahan republik. Kebajikan pada sebuah negara republik yang perlu dimiliki warga negaranya ialah cinta kepada negaranya.
3. John Stuart Mill menetapkan kebajikan sebagai tujuan dari suatu pemerintahan yang baik. Pokok keunggulan terpenting yang suatu bentuk pemerintahan dapat memilikinya ialah memajukan kebajikan dan kecerdasan dari rakyat.
4. Pengembangan kebajikan terasa lebih penting bagi para administrator pemerintahan yang sehari-hari menjalankan roda pemerintahan.
5. Aristoteles melihat adanya kesatuan di antara berbagai kebajikan moral dalam rangka suatu keadilan umum karena keadilan umum terdiri dari semua kebajikan moral sepanjang kebaikan moral itu diarahkan pada kesejahteraan masyarakat dan kebaikan dari orang lain. Keadilan umum yang demikian itu merupakan kebajikan seluruhnya yang bersifat lengkap.
6. Keadilan merupakan kebajikan moral yang utama, yang pokok, atau yang terpenting untuk diperkembangkan pada para administrator pemerintahan sehingga setiap administrator pemerintahan dari kedudukan yang terendah sampai jabatan yang tertinggi dapat terbina jiwa keadilan dalam budi pikiran, hasrat kemauan, dan hati sanubarinya secara kokoh. Tanpa jiwa keadilan sebagai landasannya dan berbagai kebajikan moral lainnya sebagai pedoman, seseorang administrator pemerintahan mudah sekali tergoda oleh kekuasaan jabatannya dan terjerumus dalam berbagai keburukan.
7. Kebajikan merupakan ganjarannya itu sendiri karena bilamana dimiliki seseorang merupakan sebuah pahala sendiri bagi diri pribadinya dan sekaligus juga merupakan suatu kesenangan sejati.
Teori Keadilan Plato
1. Teori keadilan adalah suatu rangkaian keterangan yang saling berkaitan secara logis dan sistematis untuk menjelaskan mengapa suatu hal dianggap adil.
2. Teori keadilan Plato merupakan sebuah teori tentang keadilan moral yang dasar alasannya dan ukuran pembenarannya ialah asas keselarasan. Segala sesuatu yang selaras menciptakan keadilan. Keadilan adalah kebajikan yang tertinggi dari negara yang baik. Keadilan pada negara tercipta bilamana masing-masing warga negara menjalankan satu fungsi dalam masyarakat yang paling selaras baginya menurut kemampuannya. Fungsi penguasa ialah membagi-bagikan fungsi-fungsi kepada masing-masing orang sesuai dengan asas keselarasan itu.

Teori Keadilan Aristoteles
1. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Filsuf itu mengemukakan keadilan pembagian, yaitu bilamana 2 orang mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, masing-masing harus memperoleh pembagian yang sama. Kalau tidak sama maka masing-masing akan menerima pembagian yang tidak sama dalam suatu perimbangan yang sesuai.
2. Aristoteles mengemukakan pula keadilan perbaikan untuk mengembalikan persamaan dengan menjatuhkan hukum kepada pihak yang melakukan kesalahan dan memberikan ganti rugi kepada korban kesalahan.
3. Aristoteles juga mengemukakan keadilan niaga sebagai suatu perimbangan bercorak timbal-balik dalam usaha pertukaran benda atau jasa di antara anggota masyarakat. Pertukaran timbal-balik itu harus seimbang sehingga tercapai keadilan.
4. Bagi Aristoteles pengertian keadilan merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat.
Teori Keadilan John Rawls
1. Persoalan tentang keadilan timbul bilamana terdapat berbagai kepentingan saling bersaing dan tuntutan saling bertentangan dalam masyarakat yang perlu diselesaikan.
2. Teori Keadilan John Rawls menetapkan suatu prosedur yang adil untuk menghasilkan asas-asas keadilan yang diterapkan pada berbagai pranata dan praktik dalam masyarakat.
3. Dari prosedur yang adil itu dapat ditetapkan 2 asas keadilan yang disetujui oleh para anggota masyarakat, yaitu sebagai berikut.
a. Asas persamaan terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang perlu dimiliki oleh setiap orang.
b Asas perbedaan yang bertalian dengan hal-hal baik yang utama (kesempatan dan kekuasaan, penghasilan dan kekayaan yang perlu diatur demi manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung dan persamaan kesempatan yang layak dalam berbagai jabatan dan kedudukan.
4. Asas persamaan terhadap kebebasan dasar akan terjamin dalam penyusunan suatu konstitusi, sedangkan asas perbedaan terhadap hal-hal baik lainnya dapat tercapai melalui perundang-undangan. Tugas berbagai pranata sosial dan politik ialah memelihara dan meningkatkan kebebasan dan kesejahteraan perorangan.
Pengembangan Diri menjadi Orang yang Adil
1. Sebuah negara dan pemerintah yang baik harus melaksanakan tujuan mengembangkan kebajikan-kebajikan moral pada para petugasnya. Demikian pula, para administrator pemerintahan harus mengembangkan dirinya agar memiliki berbagai kebajikan moral, terutama keadilan.
2. Setiap administrator pemerintahan yang baik wajib secara mandiri mengembangkan dirinya agar menjadi seorang yang adil. Orang yang adil menurut Plato adalah seseorang yang bagian-bagian dari jiwanya yakni akal, emosi, dan hasrat secara selaras menjalankan fungsinya masing-masing dengan dikendalikan oleh akal.
3. Ciri-ciri lainnya dari orang yang adil menurut beberapa cendekiawan pemikir ialah memiliki keutuhan watak, asas-asas hidup yang ajeg, watak yang tulus, dan berkeinginan menjadi adil.
4. Pengembangan diri menjadi orang yang adil memang tidak mudah karena adanya berbagai godaan dan gangguan dalam masyarakat modern dewasa ini. Namun, keberhasilan seseorang administrasi pemerintahan menjadi orang yang adil dan memiliki jiwa keadilan merupakan suatu pahala tersendiri yang memberikan kebahagiaan sejati.
Orang yang Adil dan Tindakan yang Adil
1. Sebagian cendekiawan pemikir memperbincangkan perbedaan antara orang yang adil dan tindakan yang adil. Kedua hal itu tidak selalu berjalan seiring, yaitu orang adil dapat melakukan tindakan yang tidak adil dan sebaliknya orang yang tidak adil dapat melakukan tindakan yang adil.
2. Samuel Pufendorf secara tegas membedakan keadilan orang dengan keadilan tindakan. Keadilan orang adalah hasrat yang tetap dan tidak kunjung hilang untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Keadilan tindakan adalah penerapan yang benar dari tindakan-tindakan pada seseorang.
3. Sifat dasar manusia ialah sebagai makhluk moral. Menurut pendapat Charles Kelbley intisari makhluk moral ialah kemampuan memiliki rasa keadilan dan rasa kebaikan.
4. Setiap administrator pemerintahan wajib mengembangkan dirinya sehingga benar-benar menjadi orang yang adil dan sungguh-sungguh melakukan tindakan yang adil dalam pelaksanaan tugasnya.

Ajaran-ajaran Keadilan dalam Bidang-bidang Etika, Hukum, Ekonomi, dan Politik
1. Sejak zaman kuno sampai masa sekarang telah berkembang ajaran-ajaran keadilan yang dapat diterima dalam kehidupan masyarakat. Ada 4 bidang luas yang merupakan ajang perkembangan berbagai ajaran keadilan, yaitu bidang-bidang etika, hukum, ekonomi, dan politik.
2. Bidang etika menumbuhkan berbagai ajaran keadilan moral yang menitikberatkan pada perintah berbuat baik dan larangan berbuat salah terhadap orang lain.
3. Bidang hukum menumbuhkan berbagai ajaran keadilan hukum yang menerima keadilan sebagai suatu cita dan tujuan dalam hukum. Ajaran-ajaran itu menyangkut pembuatan peraturan dan proses peradilan yang intinya memberikan kepastian hukum kepada para anggota masyarakat maupun ketenteraman hidupnya.
4. Bidang ekonomi menumbuhkan berbagai ajaran keadilan ekonomik yang berpusat pada asas kelayakan dalam proses produksi, distribusi, dan pertukaran barang atau jasa. Asas kelayakan itu tidak membenarkan adanya penghisapan dan pencatutan dalam bidang ekonomi.
5. Bidang politik menumbuhkan berbagai ajaran keadilan politik yang bertalian dengan kekuatan negara, fungsi pemerintahan, dan kedudukan warga negara. Berbagai ajaran itu menekankan cita kebebasan, asas persamaan dan kehendak rakyat.
6. Setiap administrator pemerintahan yang adil wajib melaksanakan tindakan yang adil dalam pelaksanaan tugasnya. Ajaran-ajaran keadilan yang telah ada dapat diterapkan atau dijadikan pedoman dalam pembuatan keputusan sehingga terwujud tindakan yang adil.

Enam Asas Etis
1. Setiap administrator pemerintahan wajib memahami asas-asas etis dalam administrasi pemerintahan, berusaha menghayatinya, dan menerapkannya dalam melaksanakan tugas jabatan.
2. Asas-asas etis yang pokok dalam administrasi pemerintahan ada 6 buah, yaitu sebagai berikut.
a. Pertanggungjawaban
Hasrat setiap petugas administrasi pemerintahan untuk merasa memikul kewajiban penuh dan ikatan kuat dalam pelaksanaan semua tugas pekerjaan secara memuaskan.
b. Pengabdian
Hasrat keras setiap petugas administrasi pemerintahan untuk menjalankan semua tugas pekerjaan dengan seluruh tenaga fisik, pikiran, semangat kegairahan, dan perhatian tanpa pamrih apa-apa yang bersifat pribadi.
c. Kesetiaan
Kesadaran setiap petugas administrasi pemerintahan untuk setulusnya patuh kepada tujuan bangsa, konstitusi negara, peraturan perundangan, badan instansi, tunas jabatan maupun pihak atasan demi tercapainya cita-cita bersama yang ditetapkan.
d. Kepekaan
Kemauan dan kemampuan setiap petugas dalam administrasi pemerintahan untuk memperhatikan serta siaga terhadap berbagai perkembangan yang baru, situasi yang berubah, dan kebutuhan yang timbul dalam kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu dengan disertai usaha-usaha untuk menanggapi secara sebaik-baiknya.
e. Persamaan
Hasrat setiap petugas administrasi pemerintahan untuk memberikan perlakuan yang sama tanpa membeda-bedakan atau pilih kasih kepada semua pihak.
f. Kepantasan
Hasrat setiap petugas administrasi pemerintahan untuk memperhatikan persoalan dan kebutuhan dalam masyarakat yang sangat beraneka ragam sehingga memerlukan perbedaan perlakuan asalkan berdasarkan pertimbangan yang adil atau alasan yang benar.
DAFTAR PUSTAKA
“American Society for Public Administration Code of Ethics and Implementation Guidelines” P.A. Times, May 1, 1985 Suplement.
Beck, R. N. ed. (1967). Perspectives in Social Philosophy: Readings in Philosophic Sources of Social Thought. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Bowie, N. E. & Robert L. S. (1977). The Individual and the Political Order: An Introduction to Social and Political Philosophy. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Chandler, Ralph Clark. “The Problem of Moral Reasoning in American Public Administration: The Case for a Code of Ethics” Public Administration Review, January, February 1983.
Garcy, W. (1968). Plato’s Republic and Dialogues: Notes. London: Coles.

Graham, George A. Ethical Guidelines for Public Administrators: Observations on Rules of the Game Public Administration Review. January, February 1974.
Hoult, T. F. (1974). Dictionary of Modern Sociology. Totowa: Littlefield, Adams, reprinted.
Mertins, Herman, Jr., & Patrick J. Hennigan, eds. (1982). Applying Professional Standards and Ethics in the ‘80s: A Workbook and Study Guide for Public Administrator. 2nd edition. Washington, D.C.: American Society for Public Administration.
Plamenatz, J. P. (1965). “Justice” dalam Julius Gould William L. Kolb, eds. (1965). A Dictionary off the Social Sciences. 3rd printing. New York: Free Press.
Rawls, J. (1971). A Theory of Justice Cambridge. Harvard University Press.
Senior Executive Association. “Code of Professional Ethics”. Stensil. tanpa tahun.
Runes, Dagobert D. ed. (1975). Dictionary of Philosophy. Totowa: Littlefield, Adams, 1962 Edition, reprinted
Warrington, J. ed. (1963). Aristotle’s Ethics.

Wolman, Benjamin B. (1973). Dictionary of Behavioral Science. New York: Van Nostrand Reinhold.

The Liang Gie. (1998). Kode Etika bagi Petugas Pemerintahan: Bahan Pemikiran untuk Membina Pegawai Negeri yang Bersih dan Berwibawa. Yogyakarta: PUBIB.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 302 pengikut lainnya.