Memahami Pendidikan dan Belajar Orang Dewasa

Memahami Pendidikan dan Belajar Orang Dewasa

Pendidikan Orang Dewasa atau Andragogi adalah ilmu tentang memimpin atau membimbing orang dewasa atau ilmu mengajar orang dewasa. Pendidikan orang dewasa berbeda dengan konsep pendidikan untuk anak-anak, yang sering disebut dengan istilah pedagogi.

Perbedaan antara konsep andragogi dan pedagogi adalah bahwa konsep andragogi berkaitan dengan proses pencarian dan penemuan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia untuk hidup, sedangkan konsep pedagogi berkaitan dengan proses mewariskan kebudayaan yang dimiliki generasi yang lalu kepada generasi sekarang.

Perbedaan Orang Dewasa dan Anak-anak

Terdapat 4 (empat) konsep untuk membedakan antara orang dewasa dan anak-anak, yaitu

(1) konsep diri,
(2) konsep pengalaman,
(3) konsep kesiapan belajar, dan
(4) konsep perspektif waktu atau orientasi belajar.

Menurut konsep diri orang disebut dewasa, jika orang tersebut (1) mampu mengambil keputusan bagi dirinya, (2) mampu memikul tanggung jawab, dan (3) sadar terhadap tugas dan perannya.

Adapun menurut konsep pengalaman orang dewasa adalah kaya dengan pengalaman, tidak seperti botol yang kosong atau lembaran kertas yang bersih. Konsep kesiapan belajar menekankan bahwa orang disebut dewasa kalau sadar terhadap kebutuhannya dan kesadaran terhadap kebutuhan inilah yang akan menjadi sumber kesiapan untuk belajar. Sedangkan menurut konsep perspektif waktu atau orientasi belajar adalah bahwa orang dewasa belajar berpusat pada persoalan yang dihadapi sekarang, yaitu bagaimana menemukan masalah sekarang dan memecahkannya sekarang juga. Jadi, belajar sekarang untuk digunakan sekarang, bukan belajar sekarang untuk bekal masa datang.

Dalam andragogi terdapat hubungan timbal balik di dalam transaksi belajar-mengajar, di mana hubungan pengajar dan pelajar adalah hubungan yang saling membantu. Dalam pedagogi terdapat hubungan ketergantungan (dependent) dari murid kepada guru, di mana hubungan guru dan murid adalah hubungan yang bersifat memerintah.

Dalam andragogi komunikasi banyak arah dipergunakan oleh semua yang hadir (pengajar dan pelajar) sebagai warga belajar, di mana pengalaman dari semua yang hadir dinilai sebagai sumber untuk belajar. Dalam pedagogi komunikasi satu arah terjadi antara guru dan murid, di mana pengalaman guru dinilai sebagai sumber utama untuk belajar.

Dalam andragogi pelajar mengelompokkan dirinya berdasarkan minat, di mana pengajar memfasilitasi untuk membantu pelajar menentukan kebutuhan belajarnya. Dalam pedagogi murid di-kelompokkan berdasarkan tingkatan atau kelas, di mana guru menyusun kurikulum untuk setiap tingkatan atau kelas tersebut.

Dalam andragogi belajar berorientasi pada pemecahan masalah, yaitu belajar sambil bekerja pada persoalan sekarang untuk dipergunakan sekarang juga. Dalam pedagogi orientasi belajarnya adalah pada mata pelajaran yang dipelajari oleh murid sekarang untuk bekal hidup di masa mendatang.

Gaya Pembelajaran Orang Dewasa

Gaya pembelajaran adalah gambaran kegiatan-kegiatan yang paling cocok dilakukan seseorang untuk mengembangkan kemampuan dirinya dalam pembelajaran. Identifikasi gaya pembelajaran dilakukan dengan mengisi instrumen penilaian gaya pembelajaran. Pada umumnya setiap orang memiliki semua jenis gaya pembelajaran, namun akan ada jenis gaya pembelajaran yang dominan yang akan digunakan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dalam pembelajaran.

Ciri-ciri gaya pembelajaran tergantung (dependent) adalah sebagai berikut.

Pengajar menyampaikan materi sajiannya dengan baik sekali, biasanya menggunakan metode kuliah dengan menggunakan alat peraga dan memberi kesempatan untuk melakukan tanya jawab.

Pengajar merencanakan secara detail semua kegiatan pembelajaran.
Pengajar merancang dan mengorganisasi pembelajaran, kemudian menjelaskannya kepada para pelajar.
Pengajar yang menetapkan materi yang diperlukan dalam pelajar.
Pelajar akan senang apabila pengajar menyajikan materinya dengan kuliah dan demonstrasi.
Pengajar memberitahukan hal-hal yang benar atau yang salah menurut pendapatnya.

Pengajar melakukan kontrol yang ketat terhadap diskusi yang akan dilakukan oleh pelajar sehingga waktu dapat dipergunakan dengan baik.
Pengajar memikul tanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pembelajaran.
Pelajar menyerahkan sepenuhnya kepada pengajar mengenai jawaban pertanyaan atau hal-hal yang dianggapnya paling benar yang menyangkut materi pembelajaran.
Pengajar memutuskan apakah pelatihan dianggap berhasil atau gagal.
Ciri-ciri gaya pembelajaran kerja sama (collaborative) adalah sebagai berikut.

Pengajar ikut bersama-sama dengan para pelajar dalam kegiatan pembelajaran.

Pengajar bersama-sama dengan para pelajar bertanggung jawab terhadap penetapan materi pembelajaran.

Peran utama pengajar adalah mendorong para pelajar agar dapat bekerja sama, mengembangkan alternatif-alternatif, dan mengarah-kan mereka untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran.

Pengajar sebaiknya menerima ide atau pendapat para pelajar, walaupun sebenarnya dia tidak setuju.

Pengajar hendaknya membagi tanggung jawab bersama-sama dengan para pelajar untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengajar memberikan kesempatan kepada pelajar untuk memberikan komentar dan mengungkapkan kebutuhan mereka untuk menyempurnakan program pendidikan.

Pengajar mengharapkan para pelajar dapat beradu pendapat dengannya.

Para pelajar diikutsertakan dalam penyusunan rencana pembelajaran.

Pengajar membantu para pelajar agar mereka dapat menentukan materi pembelajaran termasuk topik-topik yang akan dipelajari.

Pelajar bersama-sama dengan pengajar menentukan apakah pembelajaran bermanfaat atau tidak, apabila tidak bermanfaat, kemudian diputuskan langkah-langkah apa yang akan diambil mereka.

Mengenal Corak Kepribadian Orang Dewasa

Mengenal corak kepribadian seseorang merupakan faktor penentu keberhasilan interaksi kegiatan pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa. Interaksi antarwarga belajar adalah inti dari kegiatan pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa. Interaksi antarwarga belajar akan terjadi apabila ada kontak dan komunikasi di antara mereka

Ada empat dimensi yang menentukan corak kepribadian seseorang, yaitu sebagai berikut.
1. Dimensi 1 : Tertutup (T) – Terbuka (B).
2. Dimensi 2 : Idealis (I) – Praktisi (P).
3. Dimensi 3 : Perasa (R) – Pemikir (F).
4. Dimensi 4 : Mediator (M) – Kontroler (K).

Segi Kuat dan Segi Lemah Kepribadian Orang Dewasa

Dari berbagai corak dimensi kepribadian orang dewasa, terdapat nilai-nilai atau segi kekuatan dan nilai-nilai atau segi kelemahan. Hal ini menggambarkan bahwa setiap manusia memiliki sisi kuat dan sisi lemah, tidak ada yang sempurna.
Dalam berinteraksi, kekuatan seseorang diharapkan dapat menutup kelemahan orang lain sehingga tercipta hubungan yang harmonis tanpa ada perselisihan.

Suasana Pembelajaran Orang Dewasa

Untuk menciptakan pembelajaran orang dewasa yang efektif dan efisien diperlukan suasana yang menggambarkan berikut ini.
1. Kumpulan manusia aktif.
2. Saling hormat menghormati.
3. Saling menghargai.
4. Saling mempercayai.
5. Penemuan diri.
6. Tidak mengancam.
7. Keterbukaan.
8. Mengakui corak kepribadian.
9. Membenarkan adanya perbedaan.
10. Mengakui hak.
11. Untuk melakukan penilaian bersama.

Untuk menciptakan suasana pembelajaran orang dewasa yang efektif dan efisien perlu diterapkan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa dan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa.

Prinsip Pendidikan Orang Dewasa

Untuk menciptakan suasana pembelajaran orang dewasa yang efektif dan efisien perlu diterapkan sepuluh prinsip pendidikan orang dewasa, yaitu sebagai berikut.
1. Prinsip kemitraan.
2. Prinsip pengalaman nyata.
3. Prinsip kebersamaan.
4. Prinsip partisipasi.
5. Prinsip keswadayaan.
6. Prinsip kesinambungan.
7. Prinsip manfaat.
8. Prinsip kesiapan.
9. Prinsip lokalitas.
10. Prinsip keterpaduan.

Prinsip Belajar Orang Dewasa

Untuk menciptakan suasana pembelajaran orang dewasa yang efektif dan efisien perlu diterapkan sebelas prinsip belajar orang dewasa, yaitu sebagai berikut.
1. Orang dewasa akan belajar dengan baik apabila dia secara penuh mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran.
2. Orang dewasa akan belajar dengan baik apabila materinya menarik bagi dia dan ada kaitannya dengan kehidupannya sehari-hari.
3. Orang dewasa akan belajar dengan sebaik mungkin apabila apa yang dipelajari bermanfaat dan dapat diterapkan.
4. Dorongan semangat dan pengulangan terus-menerus akan membantu orang dewasa untuk belajar lebih baik.
5. Orang dewasa akan belajar sebaik mungkin apabila dia mempunyai kesempatan yang memadai untuk mengembangkan pengetahuannya, sikapnya dan keterampilannya.
6. Proses belajar orang dewasa dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang lalu dan daya pikirnya.
7. Saling pengertian yang lebih baik akan membantu pencapaian tujuan pembelajaran.
8. Orang dewasa akan lebih banyak belajar dari situasi kehidupan nyata.
9. Orang dewasa tidak dapat memusatkan perhatian untuk waktu yang lama kalau hanya mendengar saja.
10. Orang dewasa mencapai retensi tertinggi melalui kombinasi kata-kata dan visual.
11. Orang dewasa akan cenderung mengulang kembali perilaku yang dipuji.

Mengajar Orang Dewasa

Hakikat Pendidik dalam Pendidikan Orang Dewasa Pendidik dalam pendidikan orang dewasa pada hakikatnya adalah pendamping belajar dari orang dewasa yang:
tidak dapat dipisahkan dari situasi kehidupan nyata;
• penuh dengan pengalaman;
• penuh dengan tanggung jawab;
• mampu mengambil keputusan yang paling baik bagi dirinya;
• sadar terhadap tugas dan perannya;
• sadar dan mengerti akan kebutuhannya;
• selalu ingin menjawab tantangan yang dihadapinya;
• selalu ingin memperbaiki kualitas kehidupannya;
• selalu terikat pada kehidupan masyarakatnya atau kelompoknya;
• ingin mandiri untuk menemukan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya;
• belajar sekarang untuk dipergunakan sekarang juga.

Pemandu dalam Pendidikan Orang Dewasa

Ciri-ciri pemandu dalam pendidikan orang dewasa adalah sebagai berikut.
• Menjadi anggota kelompok yang diajar.
• Mampu menciptakan iklim pembelajaran yang baik.
• Mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, rasa pengabdian dan idealisme untuk kerjanya.
• Memikirkan orang lain.
• Menyadari kelemahannya, mampu mengembangkan tingkat keterbukaan, kekuatannya dan tahu di antara kekuatan yang dimiliki dapat menjadi kelemahan pada situasi tertentu.
• Dapat melihat permasalahan dan menentukan pemecahannya.
• Peka dan mengerti perasaan orang lain lewat pengamatannya.
• Mengetahui bagaimana meyakinkan dan memperlakukan orang.
• Selalu optimis dan mempunyai iktikad baik terhadap orang lain.
• Menyadari bahwa perannya bukan mengajar, tetapi menciptakan iklim untuk belajar.
• Menyadari bahwa segala sesuatu mempunyai segi positif dan negatif.
• Sikap pemandu dalam pendidikan orang dewasa adalah:
• Tidak berusaha menonjolkan diri.
• Selalu berusaha memfasilitasi dan menggugah proses berpikir pelajar.
• Selalu bersama untuk menjalin kerja sama dengan pelajar dengan cara menghargainya dan menghormatinya.
• Selalu mengembangkan proses dialog horizontal dengan pelajar dan bukan merupakan komunikasi satu arah.
• Tidak menggurui.
• Tindakan nyata pemandu dalam pendidikan orang dewasa adalah sebagai berikut.
• Mendengarkan pendapat pelajar.
• Turun bersama-sama pelajar untuk mengetahui masalah yang dihadapi mereka.
• Berdiskusi secara terbuka dengan pelajar tentang masalah mereka dan bukan berbicara selaku orang yang lebih tahu terhadap orang yang tidak mengetahui atau lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang lebih rendah.
• Menghormati pelajar dengan meng”orang”kannya, yaitu dengan mengajukan pertanyaan, menaruh perhatian, membantu mereka menemukan jawaban pertanyaan mereka sendiri, dan tidak pernah memberikan jawaban pertanyaan pelajar secara langsung.
Ciri-ciri orang dewasa yang akan ikut menentukan keberhasilan proses belajarnya yang perlu dipahami oleh pemandu adalah sebagai berikut.
• Orang dewasa mempunyai pengalaman-pengalaman.
• Orang dewasa mempunyai tendensi dapat menentukan kehidupan-nya sendiri.
• Orang dewasa lebih suka menerima saran-saran ketimbang digurui.
• Orang dewasa memberikan perhatian lebih pada hal-hal yang menarik baginya
• dan menjadi bagian dari kebutuhannya.
• Orang dewasa lebih suka dihargai daripada diberikan hukuman atau disalahkan.
• Orang dewasa biasa menilai rendah terhadap kemampuannya.
• Orang dewasa lebih menyenangi hal-hal yang bersifat praktis.
• Orang dewasa membutuhkan waktu belajar yang relatif lebih lama, akrab dan menjalin hubungan yang erat.

Cara Belajar Lewat Pengalaman (CBLP) sebagai Teknik Pembelajaran Orang Dewasa

Teknik pembelajaran yang biasa digunakan untuk pembelajaran orang dewasa adalah teknik pembelajaran CBLP. Penyelenggaraan CBLP harus memenuhi 4 syarat, yaitu
(1) Partisipasi aktif,
(2) Tanggung jawab penuh,
(3) Pembelajaran dalam kelompok,
(4) Berorientasi kepada kebutuhan.

Kelebihan teknik pembelajaran CBLP, antara lain (1) Mampu menumbuhkan rangsangan bagi pelajar untuk menemukan sendiri hasil belajarnya; dan (2) Menempatkan pelajar sebagai manusia seutuhnya atau subjek pembelajar.
Adapun langkah-langkah daur CBLP terdiri atas 5 tahap, yaitu
(1) Mengalami,
(2) Mengemukakan pengalaman,
(3) Mengolah pengalaman,
(4) Menyimpulkan, dan
(5) Menerapkan atau meng-aplikasikan.

BEBERAPA HAMBATAN PELAKSANAAN DEBIROKRATISASI DAN DEREGULASI UNTUK PEMBANGUNAN

BEBERAPA HAMBATAN PELAKSANAAN DEBIROKRATISASI
DAN DEREGULASI UNTUK PEMBANGUNAN
Prof. Dr. Sofian Effendi

Sekarang ini semakin disadari oleh para pengamat dan ilmuwan bahwa kekurang-berhasilan pembangunan di negara modern dapat disebabkan oleh dua faktor yakni keadaan pasar internasional mau pun nasional yang kurang menguntungkan, atau karena intervensi pemerintah yang terlalu besar melalui perangkat birokrasi yang kaku dan lamban. Pandangan seperti ini dianut oleh banyak pengamat, antara lain Myrdal (1971), Wittfogel (1957), Jackson dan Pye (1978), Abdullah (1985), Luke (1986) dan Robison (1987). Mereka berpendapat bahwa “kapitalisme birokratik” di negara-negara Asia Tenggara amat menghambat pembangunan ekonomi, penciptaan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Myrdal, misalnya, atas dasar pene-litian di beberapa negara di Asia Selatan selama lebih kurang satu dekade, menyimpulkan bahwa birokrasi pemerintah yang kurang independen, patrimonial, tidak efisien, tidak bersih serta yang memiliki konsentrasi kekuasaan yang besar adalah salah satu sebab utama kegagalan pembangunan di negara di kawasan ini.
Bukti empiris mengenai dampak negatif regulasi yang berlebihan ini dilaporkan oleh Bank Dunia dalam suatu studi yang diadakan di 31 negara pada 1983.

Note: Yang termasuk dalam kelompok regulasi rendah adalah Malawi, Thailand, Kamerun, Korea, Malaysia, Filipina, Tunisia, Kenya, Yugoslavakia dan Kolumbia.
Kelompok regulasi menengah adalah Etiopia, Indonesia, India,
Sri Lanka, Brazil, Mexiko, Pantai Gading, Mesir dan Turki.
Kelompok regulasi tinggi adalah Senegal, Pakistan, Jamaika, Uruguai, Bolivia, Peru, Argentina, Chili, Tanzania, Bangladesh, Nigeria dan Ghana.

Adanya hubungan negatif yang amat meyakinkan antara tingkat regulasi ekonomi, yang diukur dengan Indeks Distorsi Harga (IDH), dengan beberapa komponen pertumbuhan seperti tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun, tingkat pertumbuhan sektor industri, dan tingkat pertumbuhan volume ekspor sebagai indikator kinerja (performance) pembangunan ekonomi. Pada Tabel 1 kelihatan bahwa negara-negara yang memiliki sistem ekonomi dengan IDH yang tinggi, sebagai akibat perekonomian yang terlalu diatur, menunjukkan tingkat pertumbuhan PDB, tingkat pertumbuhan sektor industri dan tingkat pertumbuhan volume ekspor yang terendah. Sebaliknya, negara-negara yang memiliki IDH rendah, karena derajat regulasi yang rendah pula, menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi bila diukur dari ketiga indikator tadi.
Masalah efek negatif intervensi pemerintah dalam pemba-ngunan menjadi isyu sentral di Indonesia setelah terjadi krisis pembiayaan pada PELITA IV (1984/85-1988/89). Resesi ekonomi dunia yang berkepanjangan telah menimbulkan kelesuan ekonomi di negara-negara maju dan mengakibatkan turunnya permintaan akan minyak dan bahan industri lainnya serta memaksa mereka untuk melakukan berbagai tindakan proteksi. Pengaruh gejolak ekonomi dunia ini buat Indonesia adalah merosotnya devisa sebagai sumber biaya pembangunan karena harga minyak serta komoditi ekspor lainnya turun secara tajam.
Keadaan ini tambah diperberat oleh penurunan nilai dolar. Untuk mempertahankan momentum pembangunan nasional, Pemerintah telah berusaha keras untuk mencari substitusi pembiayaan yang telah merosot secara drastis sejak tahun 1980. Untuk itu Pemerintah mengadakan reformasi perpajakan yang diatur melalui Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 yang mengatur pajak penghasilan dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai. Selain itu Pemerintah sangat mendorong penggalakan ekspor non-migas. Namun, upaya ini bukan tanpa masalah karena lemahnya daya-saing komoditi non-migas kita di pasar internasional yang antara lain disebabkan oleh ekonomi biaya tinggi dan inefisiensi. Untuk itu Pemerintah mengadakan serangkaian kebijaksanaan untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional yang dikenal sebagai paket kebijaksananan tahun 1983 yang memberikan peluang lebih besar kepada swasta untuk memobilisasi dana pembangu-nan dari masyarakat, tahun 1984 pengadaan program mobilisasi dana pedesaan, tahun 1988 pengadaan lembaga pembiayaan non-bank dan pasar modal, dan tahun 1990 deregulasi tata niaga dan perizinan dalam sektor industri, pertanian, peternakan dan kesehatan.
Sementara itu pembangunan nasional yang dilakukan oleh Pemerintah sejak awal Pemerintahan Orde Baru yang berhasil meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran politik masyarakat juga telah menimbulkan pelonjakan permintaan akan berbagai pelayanan dari birokrasi pemerintah. Sayangnya berbagai tin-dakan debirokratisi dan deregulasi tadi belum mampu menghasilkan pelayanan yang lancar dan murah oleh birokrasi peme-rintah. Misalnya, telefon, surat-surat izin, dan sertifikat yang amat diperlukan oleh masyarakat banyak hanya dapat di-peroleh melalui prosedur yang amat berliku-liku, memakan waktu yang lama serta biaya siluman yang amat tinggi.

Tulisan ini mencoba mencari jawaban atas tiga masalah yakni: (a) apakah betul birokratisasi dapat menghambat pem-bangunan, (b) apakah kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi yang telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia mampu menghilangkan hambatan tersebut dan dapat meningkatkan proses pembangunan nasional, dan (c) apakah hambatan-hamba-tan pokok dalam pelaksanaan kebijaksanaan tersebut.

Birokratisasi Pembangunan Ekonomi: Perspektif Teoritis
Max Weber, sosiolog Jerman yang merumuskan konsep biro-krasi untuk pertama kali, mempunyai pemikiran yang amat ber-beda dari para sarjana yang dibicarakan di atas tentang hu-bungan antara birokrasi dan pembangunan ekonomi. Menurut Weber, birokratisasi adalah prasyarat bagi pembangunan eko-nomi dan upaya penciptaan industri modern. Tanpa birokrasi tidak mungkin dicapai ekonomi modern yang berkelanjutan, industrialisasi yang cepat dan “take-off into selfsustained growth” (Giddens, 1985:195).

Teori birokratisasi Weber tadi menimbulkan satu perta-nyaan yang selalu mengusik di benak para sarjana adminis-trasi pembangunan: “Apakah birokratisasi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sudah sampai ke tingkat yang cukup tinggi sebagai prasarana pembangunan ekonomi?” Atau, sebaliknya, sudahkah birokratisasi yang terlalu berlebihan (overbureaucratization) justru telah menjadi beban yang menghambat kemajuan ekonomi negara ini?

Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dibahas proses birokratisasi secara lebih mendalam agar kita dapat memban-dingkan tingkat birokratisasi di Indonesia dengan di bebera-pa negara di kawasan ini. Evers (1987) dalam analisisnya tentang birokratisasi Asia Tenggara membedakan tiga pola birokratisasi berikut:
(a) Pola pertama adalah birokratisasi sebagai proses rasionalisasi prosedur pemerintahan dan aparat administrasi negara. Proses ini menjadi fokus dan dibahas secara luas da-lam teori Weber dan oleh Evers dinamakan birokratisasi a la Weber atau Weberisasi atau (Bw).

(b) Pola kedua adalah proses birokratisasi dalam bentuk peningkatan jumlah pegawai negeri dan pembesaran organisasi pemerintah. Dalam literatur ilmu sosial sering disebut nama Parkinson, tokoh ilmu sosial dari Universitas Singapura men-jadi terkenal karena “Parkinson’s Law” yang telah dicipta-kannya. Hukum Parkinson ini menyatakan: (1) tiap pegawai negeri akan berusaha sekuat tenaga meningkatkan jumlah pegawai bawahannya, dan (2) tiap pegawai akan selalu menciptakan tu-gas baru bagi dirinya sendiri yang sering diragukan manfaat dan artinya. Karena itu laju birokratisasi akan meningkat dan jumlah pegawai negeri akan naik secara otomatis tidak tergantung dari beban tugas yang diperlukan. Pola semacam ini disebut Evers birokratisasi Parkinson.

(c) Pola ketiga adalah birokratisasi sebagai proses perluasan kekuasaan pemerintah dengan maksud mengontrol ke-giatan ekonomi, politik dan sosial masyarakat dengan pera-turan, regulasi, dan bila perlu pemaksaan. Proses ini di-sebut Evers birokratisasi Orwell atau Orwellisasi sesuai dengan gambaran masyarakat yang digambarkan oleh penulis George Orwell dalam novelnya yang berjudul “1984″.
Dengan ketiga pola ini kita dapat mengukur tingkat bi-rokratisasi di Indonesia serta membandingkannya dengan ting-kat yang sama di beberapa negara Asia Tenggara. Evers, meng-gunakan pola Parkinson, mengukur tingkat birokratisasi ter-sebut dengan memakai rasio pegawai negeri dan penduduk seba-gai tolok ukur. Dia menyimpulkan bahwa proses birokratisasi relatif berjalan dengan cepat di negara Asia Tenggara. Ting-kat birokratisasi yang tertinggi adalah di Malaysia dengan 40 pegawai per 1000 pada tahun 1986 diikuti oleh Indonesia dengan 19 pegawai per 1000 penduduk dan Thailand dengan 10 pegawai per 1000 penduduk. Walau pun Indonesia mempunyai tingkat birokratisasi yang terendah tetapi pertumbuhannya adalah yang tercepat karena antara 1950 dan 1988 jumlah pe-gawai negeri telah meningkat sebanyak lebih dari sepuluh kali lipat, dari 303 ribu menjadi 3,4 juta. Evers menamakan pertumbuhan yang cepat ini “runaway bureaucratization”. Me-nurutnya, proses ini dapat dibandingkan dengan inflasi mata uang. Bila peredaran mata uang ditambah terus maka nilainya akan merosot. Bila jumlah pegawai negeri ditambah terus se-cara cepat tanpa mengingat keseimbangannya dengan beban tu-gas pemerintahan, maka “nilai” pegawai negeri akan semakin menurun dan terjadilah inefisiensi. Dengan kata lain, infla-si pegawai negeri tadi akan menghambat tercapainya birokra-tisasi seperti yang diinginkan oleh Weber.
Seperti sudah disinggung di atas, tesis utama teori bi-rokratisasi Weber adalah sebagai berikut: birokrasi modern yang rasional diperlukan untuk ekonomi modern. Apa ciri-ciri birokrasi modern ini? Weber menggunakan konsep tipe ideal (idealtyp) untuk menjawab pertanyaan ini.
Menurut pemikiran Weber suatu birokrasi modern mempunyai ciri-ciri berikut:
(a) kegiatan birokrasi dilaksanakan secara teratur dengan batas-batas otoritas yang jelas,
(b) ada hirarki kewenangan,
(c) ada aturan yang jelas tentang perilaku, otoritas dan tanggung-jawab pegawai, dan
(d) pegawai diterima atas dasar merit bukan ikatan kekrabatan.

Salah satu ciri yang penting dari birokrasi rasional a la Weber ini adalah suatu sistem penggajian bagi pegawai se-bagai alat untuk meningkatkan produktivitas birokrasi tadi. Dalam hal ini, birokrasi Indonesia mempunyai pola yang agak “unik” menurut pola pemikiran Weber dan lebih mendekati pola imbalan dalam suatu birokrasi patrimonial yang lebih menyan-darkan pada hubungan antar patron dan client atau yang seca-ra populaer dikenal sebagai “bapakisme”. Selama sistem peng-gajian dan honor seperti ini seimbang dengan beban tugas ma-ka dia dapat memacu produktivitas pegawai. Kalau tidak, sis-tem seperti diragukan kemampuannya untuk menghasilkan biro-krasi yang berdayaguna dan berhasilguna seperpti yang difi-kirkan oleh Weber.
Cara lain yang telah ditempuh oleh Pemerintah untuk me-ningkatkan prestasi pegawai adalah dengan menaikkan gaji me-reka. Anggaran pemerintah untuk gaji pegawai memang mening-kat sebesar 48 persen selama PELITA IV, tetapi pendapatan riil pegawai negeri sebenarnya menurun sebesar 24 persen (BIES, Survey of Recent Development, 23:2, 1987). Gaji pega-wai negeri golongan I misalnya hanya mencapai 30 persen dari Kebutuhan Fisik Minimal keluarga dengan 2 anak (Effendi, dkk, 1989). Tingkat gaji pegawai yang rendah ini akhirnya telah menciptakan birokrasi tidak produktif dan tingkat efisiensi yang rendah. Dengan kata lain, sistem remunerasi yang dipakai oleh Indonesia telah menyimpang dari prinsip yang difikirkan oleh Weber, dan karenanya sistem tersebut tidak akan mampu menumbuhkan birokrasi yang rasional dan memiliki tingkat produktivitas dan efektivitas yang diper-lukan untuk menopang pembangunan yang sedang meningkat.
Peranan birokrasi pemerintah dalam berbagai aspek ke-hidupan masyarakat di Indonesia, Thailand dan Singapura da-pat dikatakan cukup besar. Bahkan ada sebagian penulis yang menganggap bahwa peranan birokrasi dalam kehidupan ekonomi dan dunia usaha Indonesia termasuk yang tertinggi di ASEAN. Sistem birokrasi Indonesia ini dinamakan masyarakat politik birokratik (bureaucratic polity) oleh Jackson (1978), atau kapitalisme birokratik (bureaucratic capitalism) oleh Robison (1986) untuk menggambarkan suatu sistem ekonomi dan politik dimana kegiatan ekonomi yang utama dimiliki oleh pemerintah dan sangat dikendalikan oleh peraturan-peratutan pemerintah. Sistem seperti ini menggambarkan pola birokrasi Orwell dan seperti yang kita lihat keadaan ini amat mengham-bat proses pembangunan, terutama buat jangka panjang.

Untuk sementara masyarakat birokratis seperti ini me-mang mampu menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Studi yang diadakan oleh Muhaimin (1986), misalnya, menyimpulkan bahwa dari berbagai tolok ukur nampak bahwa Pemerintah Orde Baru telah mampu mencapai hasil-hasil yang cukup besar dalam memperkuat kehidupan bernegara. Antara 1969/70 dan 1985/86 pengeluaran pembangunan pemerintah telah meningkat hampir 80 kali sebelum menurun mencapai titik terendah pada tahun 1988/89. Seiring dengan itu telah terjadi peningkatan pe-nerimaan dalam negeri sebesar hampir 90 kali termasuk pe-ningkatan penerimaan pajak sebesar 67 kali lipat pada kurun waktu yang sama. Dalam pada itu volume APBN yang merupakan salah satu tolok ukur kegiatan pembangunan pemerintah juga telah mengalami pertumbuhan yang amat pesat seiring dengan bertambahnya proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan. Pada PELITA I, besarnya dana yang disediakan melalui APBN adalah Rp. 3.283,23 milyar, pada PELITA II meningkat menjadi Rp. 18.019,4 milyar, pada PELITA III meningkat lagi menjadi Rp. 66.393,7 milyar dan pada PELITA IV telah meningkat lagi menjadi Rp. 91.063 milyar.
Peningkatan APBN ini telah memperkuat daya beli dalam negeri sehingga ekonomi dapat tumbuh dengan pesat. Tetapi, seperti dugaan Weber, birokrasi patrimonial terbukti tidak mampu bertahan buat usaha pembangunan ekonomi jangka panjang. Kenyataan ini mulai nampak pada pertengahan PELITA IV. Gejolak-gejolak ekternal yang diakibatkan oleh resesi ekonomi dunia yang berkepanjangan telah menimbulkan penurunan permintaan terhadap minyak, bahan tambang serta komoditi pertanian yang menjadi andalan Indonesia dalam pencarian devisa. Keadaan ini lebih diperburuk lagi oleh berbagai tinda-kan protektif yang diadakan oleh negara-negara maju untuk menghambat serangan ekspor dari negara berkembang.
Keadaan ini membawa dampak langsung bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Sampai dengan pertengahan PELITA IV laju pertumbuhan ekonomi hanya mencapai sekitar 4 persen bila diukur dari Produk Domestik Bruto. Dengan demikian tingkat pertumbuhan riil kurang dari 2 persen karena tingkat pertum- buhan penduduk adalah 2,1 persen. Keadaan ini sedikit mem-baik pada tahun-tahun berikutnya karena ekonomi dunia lebih sehat keadaannya.

Kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah selama ini memang nampaknya mampu memperbaiki kinerja ekonomi nasional. Selain dapat mengura-ngi kerentanan ekonomi Indonesia terhadap gejolak ekonomi internasional tindakan-tindakan tadi nampaknya telah dapat meningkatkan daya-saing berbagai produk buatan Indonesia di pasar internasional. Lebih penting lagi tindakan deregulasi yang telah dilaksanakan secara sistematis oleh Pemerintah nampaknya telah menyebabkan perubahan struktur yang cukup besar pada ekonomi Indonesia. Menurut perkiraan staf Bank Dunia tindakan-tindakan debirokratisasi dan deregulasi dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia telah menurunkan secara drastis peranan BBM sebagai sumber pendapatan dari ekspor dari hampir 81 persen pada 1981/82 menjadi 66.6 persen pada 1985/86 dan turun lagi menjadi 35.8 pada 1988/89. Akibatnya, terjadi juga penurunan pada kontribusi penghasilan dari BBM terhadap penghasilan total dari hampir 71 persen pada 1981/82 menjadi 57.5 persen pada 1985/86 dan hanya 41.3 persen pada 1988/89. Perubahan struktur ekonomi ini nampak juga dari perbandingan antara hasil ekspor Non-BBM terhadap impor non-BBM yang telah meningkat dari hanya 28.8 persen pada 1981/82 menjadi 55.4 pada 1985/86 dan meningkat menjadi 90.3 persen pada 1988/89. Namun, belum semua bidang kegiatan rupanya tersentuh oleh berbagai tindakan debirokratisasi dan deregulasi tadi. Misalnya, arus barang antar daerah masih terhalang oleh berbagai peraturan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang akhirnya akan merugikan masyrakat banyak.
Sampai saat ini memang sebagian besar kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi yang ditempuh oleh Pemerin-tah masih dipusatkan pada upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tindakan deregulasi yang ditempuh adalah menyang-kut pemberian peluang yang lebih besar kepada swasta dalam memobilisasi dana masyarakat dan penghapusan ekonomi biaya tinggi dengan memperlancar arus barang serta menyederhanakan sistem perizinan.
Namun masih banyak aspek pengelolaan pembangunan yang belum disentuh dan karenanya memerlukan tindakan debirokra-tisasi dan deregulasi lebih lanjut. Misalnya, Pembangunan Jangka Panjang Kedua (1994/95 – 2019/20) yang menekankan pembangunan kualitas manusia dan kualitas masyarakat dalam rangka pembangunan berkelanjutan juga memerlukan peninjauan yang kritis terhadap bentuk serta peranan birokrasi pemerin-tah.
Agar dapat melaksanakan pembangunan kualitas manusia yang mencakup dimensi-dimensi kapasitas (capacity), pemera-taan (equity), pemberian kewenangan dan kekuasaan kepada ma- syarakat (empowerment), keberlanjutan (sustainability) dan kesadaran akan saling-ketergantungan (interdependency), di- perlukan pemberian kesempatan yang lebih besar kepada parti-sipasi masyarakat melalui LSM mau pun lembaga perwakilan rakyat. Dengan kata lain diperlukan peninjauan kembali ten-tang peranan birokrasi dalam usaha pembangunan nasional.

Hambatan dalam pelaksanaan debirokratisasi dan deregulasi
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijaksa-naan debirokratisasi dan deregulasi yang ditempuh oleh Peme-rintah Indonesia mempunyai tujuan ganda. Yang pertama adalah
mengurangi intervensi birokrasi dalam proses pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhannya dapat berlangsung secara lebih cepat dan lebih wajar. Yang kedua, yang lebih merupakan tujuan jangka panjang, adalah menciptakan kapasitas adminis-trasi yang lebih mampu melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berdimensi peningkatan kualitas manusia dan kuali-tas masyarakat.

Selama ini kedua kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah barulah mencakup upaya untuk mencapai tujuan jangka pendek tadi. Tujuan debirokratisasi jangka panjang boleh dikatakan belum tersentuh sama sekali, padahal ini lah yang lebih penting buat Pembangunan Jangka Panjang Kedua.
Hambatan pelaksanaan debirokratisasi dan deregulasi gu-na mencapai tujuan jangka pendek tadi sudah cukup banyak dibahas baik di media massa mau pun pada seminar. Karena itu saya tidak ingin menggunakan ruang yang amat terbatas ini untuk membicarakan secara panjang lebar tentang hal terse-but. Saya ingin, pada kesempatan ini membahas sedikit panjang mengenai hambatan-hambatan yang akan dihadapi dalam implementasi kedua kebijaksanaan ini untuk mencapai tujuan jangka panjang yaitu pengembangan kapasitas administrasi untuk dapat melaksanakan pembangunan kualitas manusia dan kualitas masyarakat tadi.

Seperti sudah disinggung di atas, pembangunan kualitas manusia itu sebenarnya mencakup lima dimensi yakni kapasitas untuk berproduksi, pemerataan, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada rakyat, kesadaran yang lebih tinggi ten-tang interdependensi antar manusia dan lingkungannya mau pun hubungan antar daerah dan antar bangsa, dan juga penekanan pada azas keberlanjutan (sustainability). Untuk itu perlu dikembangkan suatu sistem administrasi baru yang lebih cocok untuk pembangunan kualitas manusia, yakni sistem administra-si yang memiliki struktur yang lebih terbuka atau organis adaptif (Bennis, 1969, dan Saxena, 1985), prosedur yang le-bih sederhana dan cepat, petugas yang berorientasi fasilita-tor dan berbudaya pelayan publik serta lingkungan politik-birokratis yang mampu menciptakan “pengawasan” yang fungsional dan effektif terhadap birokrasi pemerintah.

Untuk melaksanakan pembangunan seperti ini diperlukan desentralisasi sebanyak mungkin urusan kepada daerah. Hanya daerah yang tahu secara lebih baik aspirasi daerah serta dapat menilai apa sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang mereka miliki serta untuk apa kekayaan tersebut akan digunakan. Karena itu hambatan paling besar dalam pelaksa-naan kebijaksanaan semacam itu adalah sentralisasi yang amat besar dalam sistem administrasi kita.
Hambatan yang kedua adalah karena kurang tumbuhnya bu-daya pelayan publik dalam birokrasi kita baik di pusat mau pun di daerah. Kelangkaan budaya pelayanan publik ini muncul sebagai akibat adanya dualisme birokrasi dalam sistem administrasi kita. Kalau sistem ekonomi kita mengenal adanya dualisme antara ekonomi tradisional-agraris dan ekonomi modern industrial, maka dalam sistem administrasi kita di-kenal adanya dualisme antara sistem administrasi tradisional yang menghasilkan ritualisme administratif yang tidak efisien dan sistem administrasi modern yang menekankan rasionalisme administratif yang efisien (Riggs, 1957:59). Untuk merubah inkonsistensi tata nilai yang banyak di pengaruhi ritualisme adminstratif sangat diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang dirancang secara tepat. Hambatan yang ketiga adalah karena kelemahan yang ter-kandung dalam sistem politik kita yang kurang mampu mengem-bangkan pengawasan oleh DPR dan DPRD. Salah satu sebab utama
kekurang berhasilan pembangunan di negara sosialis dan Dunia Ketiga menurut kajian yang diadakan oleh Institute of Devel-opment Studies, Universitas Sussex adalah karena lemahnya sistem pengawasan demokratis di negara-negara ini. Sampai saat ini DPR dan DPRD, dengan berbagai cara, masih diperla-kukan sebagai kepanjangan dari lembaga eksekutif. Karena itu tidak ada kekuatan politik yang berarti yang mengontrol lem-baga eksekutif. Dominasi birokrasi dalam kehidupan politik, karena amat sukar membedakan antara birokrasi dengan Golkar sebagai kekuatan politik yang sedang berkuasa, telah memper-buruk keadaan ini dan telah amat melemahkan efektivitas pe-ngawasan terhadap lembaga eksekutif.

Revitalisasi Birokrasi Pembangunan
Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam pembangunan nasional amat diperlukan suatu sistem adminis-trasi yang rasional dan efisien. Namun, intervensi birokrasi yang terlalu besar dalam kehidupan sosio-ekonomis dapat mem-bawa dampak yang justru akan counter productive. Karena itu diperlukan adanya upaya debirokratisasi yakni mengurangi ke-terlibatan birokrasi pemerintah dalam urusan-urusan sosio-ekonomi tadi. Deregulasi adalah salah satu bentuk kebijaksa-naan debirokratisasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengunrangi berbagai kendala regulatif yang biasanya ditempuh oleh birokrasi untuk menancapkan pengaruhnya.
Kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi yang di-tempuh oleh Pemerintah Indonesia selama ini seharusnya di-arahkan pada pencapaian tujuan jangka pendek yaitu untuk me-macu pembangunan ekonomi dan tujuan jangka panjang yaitu menciptakan kapasitas adminstrasi yang lebih mampu melaksa-nakan pembangunan kualitas manusia. Namun, pada saat ini baru tujuan jangka pendek yang baru disentuh oleh kebijak-sanaan-kebijaksanaan tersebut.

Pelaksanaan kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi buat pencpaian tujuan jangka panjang tadi nampaknya menghadapi beberapa hambatan yang cukup berat antara lain kurangnya budaya pelayan publik, sentralisasi pemerintahan serta belum effektifnya sistem pengontrolan demokratis oleh lembaga legislatif. Untuk mengatasi hambatan yang pertama perlu ditimbulkan kesadaran dan kesepakatan yang kuat di kalangan para pemimpin nasional Indonesia tentang urgensi perubahan nilai pada birokrasi Indonesia. Disamping itu perlu diadakan perombakan yang agak mendasar pada kurikulum pendidikan dan pelatihan calon birokrat untuk menanamkan budaya pelayan publik tadi. Selain itu harus diciptakan sis-tem pemerintahan yang lebih seimbang antara lembaga legis-latif dan eksekutif sehingga dominasi kekuasaan birokrasi pemerintah jauh berkurang, dan pemberian otonomi yang lebih besar kepada daerah. Kalau semuanya itu dapat dilaksanakan secara sistematis dan konsisten baru lah dapat diciptakan suatu revitalisasi birokrasi yang amat diperlukan dalam proses pembangunan yang berdimensi kualitas manusia dan kualitas masyarakat.

MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE: TUGAS KITA BERSAMA

MEMBANGUN GOOD GOVERNANCE:
TUGAS KITA BERSAMA
Prof. Dr. Sofian Effendi

1. Dalam kamus, istilah “government” dan “governance” seringkali dianggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. Government atau pemerintah juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara.

2. Istilah “governance” sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27, memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu governance hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengetian yang sempit. Wacana tentang “governance” dalam pengertian yang hendak kita perbincangkan pada pertemuan hari ini — dan yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai tata-pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, tata-pamong — baru muncul sekitar 15 tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan “good governance” sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka. Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah “good governance” telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggunjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (clean government).

3. Perbedaan paling pokok antara konsep “government” dan “governance” terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep “pemerintahan” berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaran berbagai otoritas tadi. Sedangkan dalam governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatiof dan kemitraan. Mungkin difinisi yang dirumuskan IIAS adalah yang paling tepat meng-capture makna tersebut yakni “the process whereby elements in society wield power and authority, and influence and enact policies and decisions concerning public life, economic and social development.” Terjemahan dalam bahasa kita, adalah proses dimana berbagai unsur dalam masyarakat menggalang kekuatan dan otoritas, dan mempengaruhi dan mengesahkan kebijakan dan keputusan tentang kehidupan publik, serta pembangunan ekonomi dan sosial.
4. OECD pada 1992, telah menggunakan keruntuhan Soviet Uni, sebagai momentum untuk membenarkan sistem ideologi liberal yang intinya adalah: (1) menjunjung tinggi nilai-nilai HAM khususnya hak dan kebebasan individu, (2) demokrasi, (3) penegakan Rule of Law, (4) pasar bebas dan (5) perhatian terhadap lingkungnan. Sejak itu pula good governance di negara penerima bantuan dijadikan salah satu persyaratan oleh lembaga penyedia keuangan internasional.
5. Ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan good governance, yakni: pemerintah (the state), civil society (masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, 2
ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (trust), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti, Good governance yang sehat juga akan berkembang sehat dibawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas.
6. Konsep good governance yang dianjur-anjurkan oleh lembaga-lembaga donor internasional tersebut kemudian berubah akibat pengaruh Amerika Serikat yang menggunakan globalisasi untuk menebarkan sistem pasar bebas ke segala penjuru dunia. Sejak itu good governance diartikan sama dengan less government. Semua kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan masyarakat di negara dapat dipenuhi lebih baik bila campur tangan pemerintah tidak terlalu dominan. Berubahlah good governance menjadi best government adalah less government.
7. Bagaimana kondisi good governance di Indonesia? Berbagai assessment yanbg diadakan oleh lembaga-lembaga internasional selama ini menyimpulkan bahwa Indonesia sampai saat ini belum pernah mampu mengambangkan good governance. Mungkin karena alasan itulah Gerakan Reformasi yang digulirkan oleh para mahasiswa dari berbagai kampus telah menjadikan Good Governance, walaupun masih terbatas pada Pemberantasan Praktek KKN (Clean Governance). Namun, hingga saat ini salah satu tuntutan pokok dari Amanat Reformasi itupun belum terlaksana. Kebijakan yang tidak jelas, penempatan personl yang tidak kredibel, enforcement menggunakan, sertra kehidupan politik yang kurang berorientasi pada kepentingnan bangsa telah menyebabkan dunia bertanya apakah Indonesia memang serius melaksanakan good governance?
8. Tidak perlu disanggah lagi bahwa Indonesia Masa Depan yang kita cita-citakan amat memerlukan Good Governance seperti yang dikonsepsualisasikan oleh IIAS. Pengembangan good governance
tersebut harus menjadi tanggungjawab kita semua. Dalam kondisi seperti sekarang, pemerintah, yang selama ini mendapat tempat yang dominan dalam penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi, sukar diharapkan secara sadar dan sukarela, akan berubah dan menjelma menjadi bagian yang efektif dari good governance Indonesia. Karena itu pembangunan good governance dalam menuju Indonesia Masa Depan harus dilakukan melalui tekanan eksternal dari luar birokrasi atau pemerintah, yakni melalui pemberdayaan civil society untuk memperbesar partisipasi berbagai warganegara dalam peneyelenggaraan pemerintahan.
9. Kekuatan eksternal kedua yang dapat “memaksa” timbuilnya good governance adalah dunia usaha. Pola hubungan kolutif antara dunia usaha dengan pemerintah yang terlah bnerkembang selama lebih 3 dekade harus berubah menjadi hubungan yang lebih adil dan terbuka.
10. Kunci untuk menciptakan good governance menurut pendapat saya adalah suatu kepemempinan nasional yang memiliki legitimasi dan dipercayai oleh masyarakat. Karena itu mungkin Pemilu 2004 yang memilih Pimpinan Nasional secara langsung, adil dan jujur dapat menjadi salah satu jawaban bagi terbentuknya pemenyelenggaraan pemerintahan yang baik. Itu pun kalau Pemilu tersebut mampu memilih seorang yang kredibel, yang mendapat dukungan popular, dan yang visioner dan kapabel sebagai Presiden ke 6. Sayangnya harapan tersebut belum terealisasi, setahun setelah Presiden yang paling memiliki legitimasi terpilih.

Perkembangan Teori Organisasi

Perkembangan Teori Organisasi

Teori Organisasi berkembang melalui 3 pendekatan yang munculnya berurutan, yaitu Pendekatan Klasik yang memperkenalkan cara membagi kegiatan kepada anggota organisasi sehingga setiap orang mendapat beban kerja yang merata dan sesuai kapasitasnya. Pendekatan Neoklasik menemukan bahwa iklim organisasi juga perlu dijaga agar selain ditugasi beban kerja yang merata dan sesuai kapasitasnya, anggota organisasi juga bisa bekerja dengan nyaman karena dalam organisasi terdapat suasana kerja yang baik. Pendekatan Modern menemukan bahwa setelah beban kerja terdistribusi dengan baik dan suasana kerja juga nyaman, organisasi juga perlu disesuaikan dengan kondisi luar (lingkungannya) agar bisa hidup dan berkembang dengan baik.

Acuan dalam Pembahasan Teori Organisasi
Organisasi dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga agar bisa berhasil maka organisasi perlu menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungannya. Oleh karena itu, tidak ada aturan umum yang berlaku bagi semua organisasi. Kondisi terbaik bagi sebuah organisasi tergantung kepada kondisi lingkungan, dimana organisasi itu berada. Ketergantungan organisasi terhadap lingkungannya menyebabkan cara untuk menggambarkan karakteristik organisasi perlu menunjukkan bentuk organisasi tersebut dan juga kondisi organisasi itu relatif terhadap lingkungannya. Selain itu, ketergantungan ini juga menyebabkan cara untuk melakukan analisis terhadap permasalahan organisasi juga perlu memperhatikan apakah permasalahan tersebut sebenarnya muncul dari kondisi yang terdapat di luar organisasi

Organisasi dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga perlu dipahami cara untuk menginventarisasi dan mempelajari elemen-elemen lingkungan secara lengkap.

Sifat lingkungan yang paling berbahaya bagi organisasi adalah ketidakpastiannya. Oleh karena itu, muncul berbagai cara untuk mempelajari ketidakpastian lingkungan, seperti yang dikembangkan oleh Duncan, dan juga oleh Emery dan Trist.

Pengaruh Lingkungan terhadap Organisasi
Ketergantungan organisasi terhadap lingkungannya menyebabkan organisasi melakukan penyesuaian. Salah satu bentuk penyesuaian organisasi adalah melalui penyesuaian internal organisasi, misalnya (1) kompleksitas organisasi perlu disesuaikan dengan kompleksitas lingkungannya, (2) dalam organisasi juga muncul bagian-bagian peredam yang melindungi kegiatan utama organisasi dari gejolak lingkungan, (3) boundary spanning muncul sebagai bagian yang melakukan pengamatan terhadap perubahan kondisi lingkungan maupun merepresentasikan organisasi terhadap lingkungannya

Diferensiasi dan Integrasi
Kompleksitas lingkungan menyebabkan organisasi perlu membagi-bagi diri (diferensiasi) agar setiap segmen lingkungan dapat dihadapi oleh suatu bagian khusus dari organisasi. Akan tetapi, bagian-bagian yang terpisah itu, kemudian perlu disatukan atau dikoordinasikan kembali (integrasi) agar secara keseluruhan tetap menuju atau menyumbang kepada pencapaian tujuan bersama.

Mengubah Kondisi Lingkungan
Organisasi mencoba mengubah kondisi lingkungan melalui dua jenis tindakan, yaitu (1) mengusahakan terciptanya hubungan baik dengan elemen-elemen lingkungan yang terpenting dan (2) berusaha membentuk lingkungan agar tidak berbahaya dan bisa menguntungkan bagi organisasi. Kondisi suatu organisasi juga bisa dibaca dengan melihat set organisasinya, yaitu berbagai jenis organisasi lain yang memiliki hubungan dengan organisasi tersebut

Efektivitas Organisasi
Efektivitas suatu organisasi sering kali dikaitkan dengan keberhasilan organisasi tersebut untuk mencapai sasarannya. Ternyata dalam organisasi terdapat sasaran resmi dan sasaran sebenarnya. Sasaran resmi biasanya berbentuk formal dan sulit diukur sehingga tidak mudah untuk dijadikan acuan dalam pengukuran efektivitas organisasi. Sementara sasaran sebenarnya memang lebih terukur, tetapi biasanya tidak dinyatakan secara resmi.

Sasaran merupakan hal penting karena merupakan alasan bagi eksistensi suatu organisasi, dan juga sebagai patokan dalam melaksanakan proses manajemen

Berbagai Pendekatan dalam Pengukuran Efektivitas Organisasi
Dalam pengukuran Efektivitas Organisasi terdapat 3 jenis pendekatan, yaitu Pendekatan Sasaran, Pendekatan Sumber, dan Pendekatan Proses Internal. Ketiga jenis pendekatan ini mengukur efektivitas organisasi secara parsial, dan mengukur efektivitas organisasi dari sudut pandang yang berbeda.

Pendekatan Integratif dalam Pengukuran Efektivitas Organisasi
Pendekatan integratif dalam pengukuran efektivitas organisasi muncul karena. Organisasi melaksanakan berbagai jenis kegiatan dan menghasilkan bermacam-macam output sehingga pengukuran efektivitasnya lebih tepat apabila dilakukan dengan menggunakan banyak kriteria.

Birokrasi Organisasi
Pada masa Revolusi Industri, mulai terasa kebutuhan akan kemampuan untuk merumuskan dan mengelola organisasi produksi berukuran besar. Weber mengusulkan organisasi Birokrasi sebagai jawaban terhadap kebutuhan tersebut. Organisasi Birokrasi menurut Weber perlu memenuhi ciri-ciri ideal yang ia usulkan, dan ternyata tidak mudah dilaksanakan.

Pertumbuhan Organisasi dan Birokrasi
Organisasi selalu didorong untuk tumbuh menjadi lebih lengkap dan lebih besar oleh berbagai kekuatan. Menurut Greiner, organisasi selalu tumbuh dalam tahapan yang diawali oleh tahapan tumbuh dan diakhiri dengan tahapan krisis.

Birokrasi dan Performansi Organisasi
Organisasi Birokrasi bisa memberikan kinerja yang baik apabila digunakan pada situasi yang sesuai. Pada jenis situasi yang tidak sesuai kinerja organisasi birokratis cenderung buruk. Oleh karena itu, sampai sekarang terdapat kelompok yang mendukung maupun mengritik organisasi birokrasi.

Organisasi yang mengalami kemunduran ternyata bisa disebabkan oleh alasan yang muncul dari dalam organisasi ataupun dari kondisi lingkungannya

Diferensiasi Horizontal
Kompleksitas menunjukkan derajat diferensiasi (perbedaan) yang terjadi dalam sebuah organisasi, baik ke arah horizontal, vertikal, maupun spasial (menurut ruang atau daerah). Diferensiasi horizontal menggambarkan derajat perbedaan antara unit-unit atau fungsi-fungsi organisasi sehingga setiap unit atau fungsi perlu ditangani oleh tenaga kerja dengan pengetahuan dan keterampilan khusus (spesialisasi).

Diferensiasi Vertikal
Kompleksitas menunjukkan derajat diferensiasi (perbedaan) yang terjadi dalam sebuah Organisasi, baik ke arah horizontal, vertikal, maupun spasial (menurut ruang atau daerah). Diferensiasi vertikal menggambarkan tingkat kedalaman atau banyaknya tingkatan hierarki antara pimpinan puncak hingga tingkatan paling rendah dalam sebuah organisasi. Diferensiasi spasial atau sebaran ruang menunjukkan derajat penyebaran bagian-bagian organisasi pada lebih berbagai lokasi, baik menurut jumlahnya maupun menurut jarak sebarannya.

Formalisasi dalam Organisasi

Formalisasi dalam Organisasi

Formalisasi menunjukkan tingginya standardisasi atau pembakuan tugas-tugas maupun jabatan dalam suatu organisasi. Semakin tinggi derajat formalisasi maka semakin teratur perilaku bawahan dalam suatu organisasi.

Formalisasi bisa dicapai melalui pengaturan yang bersifat on the job dimana organisasi akan menggunakan lebih banyak peraturan maupun prosedur untuk mengatur kegiatan karyawan. Akan tetapi, formalisasi juga bisa dicapai apabila latihan maupun pendidikan dilakukan di luar organisasi (off the job), yaitu sebelum seseorang menjadi anggota organisasi.

Berbagai Teknik Formalisasi

Seleksi, persyaratan peran, peraturan, prosedur, kebijakan, pelatihan, dan ritual merupakan teknik-teknik yang digunakan dalam formalisasi. Berbagai teknik ini pada dasarnya bertujuan untuk membakukan jabatan dan pelaksanaan kegiatan. Peningkatan kompleksitas organisasi juga sering kali merupakan tindakan untuk membuat organisasi dengan lebih banyak bagian yang bersifat baku sehingga juga meningkatkan formalisasi.

Penganut teori X cenderung tidak mempercayai kreativitas bawahan dan lebih menginginkan bawahan bertindak sesuai prosedur baku sehingga lebih menyukai derajat formalisasi yang lebih tinggi.

Sentralisasi

Sentralisasi menunjukkan tingkatan, di mana pengambilan keputusan dipusatkan atau dikonsentrasikan dalam organisasi. Konsentrasi pengambilan keputusan pada tingkatan hierarki yang tinggi menunjukkan tingkat sentralisasi yang tinggi. Sentralisasi berkaitan erat dengan corak pembagian otoritas maupun rantai komando yang digunakan dalam sebuah organisasi.

Pentingnya Derajat Sentralisasi yang Sesuai
Derajat sentralisasi yang tinggi maupun yang rendah dibutuhkan pada situasi atau kondisi yang berbeda. Faktor situasi akan menentukan derajat sentralisasi yang sesuai. Oleh karena itu, perlu diidentifikasikan cara yang paling efektif untuk mengambil keputusan dalam suatu organisasi sehingga juga bisa diusahakan derajat sentralisasi yang sesuai.

Perusahaan Manufaktur
Penelitian Woodward menemukan bahwa bentuk organisasi yang terbaik tergantung pada jenis teknologi yang digunakan. Penelitian Woodward dianggap sebagai suatu penelitian yang sangat penting dalam perkembangan teori organisasi karena mengakhiri kepercayaan terhadap prinsip-prinsip manajemen dan organisasi klasik, yang beranggapan bahwa teori organisasi dan manajemen berlaku universal, yaitu berlaku umum di setiap tempat maupun pada berbagai kondisi, seperti apa pun juga. Penelitian Woodward membuka cakrawala baru, memunculkan prinsip ketergantungan (contingency), yang menyatakan bahwa karakteristik organisasi, karakteristik manajemen, maupun keberhasilan organisasi mempunyai ketergantungan terhadap faktor-faktor tertentu, seperti teknologi.

Perusahaan Non-Manufaktur
Woodward mempelajari teknologi perusahaan manufaktur, Thompson mempelajari teknologi perusahaan non-manufaktur, sedangkan kelompok Aston dan Perrow mempelajari teknologi tanpa memisahkan perusahaan manufaktur dari perusahaan non-manufaktur. Keseluruhan penelitian ini walaupun dilakukan dengan cara dan objek yang berbeda menunjukkan bahwa teknologi yang digunakan dalam sebuah organisasi berpengaruh terhadap bentuk yang sesuai untuk digunakan oleh organisasi tersebut. Kesesuaian ini menentukan berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi, dan merupakan penyesuaian bentuk organisasi terhadap kegiatan internalnya.

Imperatif Teknologi
Pada saat awal penelitian terhadap teknologi organisasi mulai dilakukan, para peneliti menjadi terlalu percaya bahwa teknologi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap struktur organisasi. Kondisi tersebut dinamakan imperatif teknologi.
Saling-ketergantungan antara berbagai jenis kegiatan yang terdapat dalam suatu organisasi ternyata menentukan apakah jenis kegiatan perlu disatukan ataupun dipisahkan dari jenis kegiatan lainnya.

Struktur Organisasi
Organisasi memerlukan hubungan vertikal dan horizontal dalam menjalankan kegiatannya. Hubungan vertikal mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan dari berbagai tingkatan hierarki dalam suatu organisasi. Kegiatan tiap anggota organisasi, pada tingkatan manapun juga harus sesuai dengan kegiatan dari semua tingkatan hierarki lainnya, agar kegiatan keseluruhan tingkatan tersebut dapat dipersatukan dengan baik. Hubungan horizontal mengkoordinasikan kegiatan individu bagian organisasi yang berada pada tingkatan hierarki yang sama. Tanpa koordinasi horizontal, keputusan-keputusan serta berbagai kegiatan pada bagian-bagian organisasi menjadi tumpang-tindih. Kegiatan yang sama dilakukan oleh berbagai bagian secara berulang walaupun sebenarnya cukup dilakukan satu kali saja untuk keseluruhan organisasi sehingga menjadi kurang efisien.

Struktur Organisasi Menurut Fungsi dan Menurut Produk

Dua jenis bentuk dasar organisasi yang memiliki sifat-sifat ekstrem dan sifatnya saling bertolak-belakang adalah struktur fungsional dan struktur (menurut) produk. Struktur fungsional mampu mencapai efisiensi yang tinggi, tetapi koordinasinya di dalamnya buruk, sedangkan struktur (menurut) produk mampu mencapai koordinasi yang baik, tetapi kurang efisien.

Bentuk organisasi lainnya merupakan penggabungan ataupun modifikasi dari kedua bentuk dasar ini.

Perbandingan Struktur Fungsional, Struktur Produk, dan Struktur Matriks

Kebanyakan organisasi, saat awal berdiri muncul menggunakan Struktur Fungsional. Apabila tumbuh, organisasi biasanya mengubah bentuknya menjadi Struktur Hibrida yang dipengaruhi struktur fungsional. Apabila terus tumbuh, selanjutnya organisasi akan berubah menjadi struktur hibrida yang diwarnai struktur menurut produk (sebagian organisasi terlebih dahulu menggunakan Struktur Matriks sebelum berubah menjadi struktur hibrida yang dipengaruhi struktur menurut Produk). Apabila pertumbuhan berlanjut, organisasi akan kembali berubah menjadi Struktur menurut Produk. Walaupun organisasi terasa lancar dan nyaman karena tumbuh dan memiliki koordinasi yang baik, tetapi mulai terasa tidak efisien. Akibatnya, organisasi akan kembali berusaha berubah ke arah struktur fungsional yang lebih efisien. Tiap tahapan perubahan diawali dengan gejala ketidaksesuaian struktur organisasi, yaitu lamban, sering salah dan didalamnya sering terjadi konflik.

Konsep-konsep Dasar dalam Pembangunan Ekonomi

Konsep-konsep Dasar dalam Pembangunan Ekonomi

Ekonomi Pembangunan adalah cabang dari Ilmu Ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang khususnya dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu, supaya negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi. Tujuan dari analisis ekonomi pembangunan adalah untuk: menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan khususnya di negara-negara sedang berkembang, mengemukakan cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, sehingga dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi khususnya di negara-negara tersebut. Ekonomi pembangunan belum memiliki pola analisis tertentu yang dapat diterima oleh kebanyakan ahli-ahli ekonomi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: sangat kompleksnya masalah pembangunan, banyaknya faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan dan banyaknya faktor yang terpengaruh oleh pembangunan, ketiadaan teori-teori pembangunan yang dapat menciptakan suatu kerangka dasar dalam memberikan gambaran mengenai proses pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam keadaan sistem politik, struktur sosial, nilai-nilai masyarakat dan struktur kegiatan ekonominya. Tujuan pembangunan ekonomi pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: menaikkan produktivitas dan menaikkan pendapatan perkapita. Beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun perekonomian antara lain adalah: output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah, kebahagiaan penduduk bertambah, menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih luas, memberikan manusia kesempatan yang lebih besar untuk memanfaatkan alam sekitar, memberikan kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih luas, mengurangi jurang perbedaan antara negara-negara yang sedang berkembang dengan negara-negara yang sudah maju. Kerugian-kerugian dari pembangunan ekonomi adalah: mendorong seseorang untuk berpikir maupun bertindak lebih mementingkan diri sendiri, mendorong seseorang lebih bersifat materialistis, sifat hidup gotong royong yang pada umumnya terdapat di negara-negara sedang berkembang semakin berkurang, sifat kekeluargaan dan hubungan keluarga semakin berkurang.

:Permasalahan Dasar Pembangunan Ekonomi di Negara Sedang Berkembang

Ada tiga permasalahan dasar/pokok yang dihadapi oleh negara sedang berkembang. Tiga permasalahan tersebut adalah sebagai berikut: berkembangnya ketidakmerataan pendapatan, kemiskinan, gap atau jurang perbedaan yang semakin lebar antara negara maju dengan negara sedang berkembang.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang, menurut Irma Adelman & Cynthia Taft Morris adalah sebagai berikut: menurunnya pendapatan per kapita, inflasi, ketidakmerataan pembangunan antar daerah, investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (capital intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambahan lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja. Hal ini mengakibatkan pengangguran bertambah, rendahnya mobilitas sosial, pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis, memburuknya nilai tukar (term of trade) negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang, hancurnya industri-industri kerajinan rakyat, seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain. Kemiskinan ditimbulkan oleh dua hal, yaitu: kemiskinan yang bersifat alamiah atau kultural, dan kemiskinan yang disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, yang biasa disebut dengan kemiskinan struktural.

Di samping beberapa karakteristik di atas, ada beberapa faktor lain yang merupakan penghambat bagi pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang antara lain adalah: dualisme ekonomi, iklim tropis, kebudayaan yang tidak ekonomis, produktivitas rendah, jumlah kapital yang sedikit, perdagangan luar negeri dan ketidaksempurnaan pasar.

Sifat-sifat Umum Negara Sedang Berkembang

Istilah negara yang sedang berkembang merupakan sebutan bagi negara-negara yang belum maju atau negara yang masih terbelakang. Dikatakan negara yang sedang berkembang (developing countries) karena negara ini sedang berusaha keras untuk mengembangkan diri dengan melakukan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kemakmurannya. Negara-negara yang sedang berkembang ini sebagian besar berada di benua Asia dan Afrika.

Dilihat dari penampilan fisik, suatu negara termasuk kategori negara sedang berkembang apabila keadaannya miskin, tingkat hidup penduduk masih rendah, rumah-rumah penduduk masih sederhana, di kota-kota masih banyak pengemis, belum banyak pabrik atau industri, jalan-jalan dan komunikasi maupun transportasi masih kurang, sebagian besar penduduk pendidikannya masih rendah, dan usaha pertambangan dan industri besar dilakukan oleh perusahaan asing.

Menurut M. Meier dan RE. Baldwin, yang dikutip oleh Irawan dan Suparmoko (1974: 29-32), dikemukakan bahwa ciri-ciri umum negara yang miskin atau negara yang sedang berkembang ada enam macam, yakni:sebagai produsen barang-barang primer; sumber-sumber alam belum diolah; menghadapi tekanan penduduk; penduduknya masih terbelakang; kekurangan kapital atau modal; dan orientasi perdagangan ke luar negeri.

Menurut Todaro, 2000, ciri-ciri umum dari setiap negara sedang berkembang dapat diklasifikasikan menjadi tujuh kategori utama sebagai berikut: standar hidup yang rendah, produktivitas yang rendah, tingkat pertumbuhan penduduk dan beban ketergantungan yang terlampau tinggi, tingkat pengangguran penuh dan terselubung yang terlalu tinggi dan terus melonjak, ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor barang-barang primer, pasar yang tidak sempurna dan informasi yang tidak memadai, dominasi, ketergantungan, dan Kerapuhan dalam Hubungan Internasional.

Perubahan Struktur Ekonomi dalam Proses Pembangunan

Terjadinya pembangunan ekonomi, struktur ekonomi akan mengalami perubahan dari sektor pertanian ke sektor industri atau dari sektor primer ke sekunder maupun ke tersier. Terjadinya perubahan struktur ekonomi akan berakibat pula perubahan peranannya terhadap pendapatan nasional maupun kesempatan kerja. Oleh sebab itu, sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor akan mengalami perubahan dengan adanya pembangunan ekonomi.

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perubahan struktural dapat dipelajari dalam teori perubahan struktural. Ada dua teori utama yang membahas tentang perubahan struktural yaitu teori yang dikemukakan oleh Arthur Lewis dengan teori migrasinya dan teori yang dikemukakan oleh Hollis Chenery dengan teori transformasi struktural. Teori pembangunan yang dikemukakan oleh Arthur Lewis pada dasarnya membahas tentang proses pembangunan yang terjadi antara daerah desa dan kota, yang mengikut sertakan proses urbanisasi yang terjadi dari desa ke kota. Teori ini mengatakan bahwa urbanisasi terjadi karena adanya perbedaan dalam pembangunan antara desa dan kota. Kesenjangan antara desa dengan kota inilah yang menyebabkan banyak masyarakat desa yang berbondong-bondong pindah ke kota. Sedangkan teori pembangunan ekonomi Hollis Chenery dengan teorinya Pattern of Development memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan pembangunan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian yang sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagi mesin pertama pertumbuhannya.

Untuk mengetahui ada tidaknya perubahan sumbangan dari berbagai sektor terhadap produksi nasional, harus diketahui seberapa besar sumbangan masing-masing sektor terhadap produksi nasional sebelum ada pembangunan ekonomi, dan selanjutnya dibandingkan setelah ada pembangunan ekonomi.

Teori Pertumbuhan Ekonomi
Dalam sejarah pemikiran ekonomi, ahli-ahli ekonomi yang membahas tentang proses pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi empat aliran yaitu aliran klasik, neo-klasik, Schumpeter, dan post Keynesian. Ahli ekonomi yang lahir antara abad delapan belas dan permulaan abad kedua puluh ini, lazim digolongkan sebagai aliran/kaum Klasik. Aliran/kaum klasik ini dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu: aliran Klasik dan aliran Neo-Klasik. Dari kedua golongan ahli-ahli ekonomi Klasik dan Neo-Klasik, sebagian besar menumpahkan perhatiannya pada analisis sifat-sifat kegiatan masyarakat dalam jangka pendek, hanya sedikit sekali yang menganalisis mengenai masalah pertumbuhan ekonomi. Kurangnya perhatian kedua golongan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan terutama oleh pandangan mereka yang diwarisi dari pendapat Adam Smith, yang berkeyakinan bahwa mekanisme pasar akan menciptakan suatu perekonomian berfungsi secara efisien.

Menurut Schumpeter, perkembangan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis ataupun gradual, melainkan merupakan perubahan yang spontan dan terputus-putus. Selanjutnya menurut Schumpeter, perkembangan selanjutnya itu tidak bersifat gradual, tetapi mengandung ketidaktentuan dan risiko yang besar, sehingga tidak dapat diperhitungkan terlebih dahulu dan ini menyebabkan timbulnya keragu-raguan dalam mengembangkan usaha lebih lanjut. Menurut Schumpeter, faktor terpenting untuk perkembangan ekonomi adalah wiraswasta (entrepreneur). Karena mereka adalah orang-orang yang mengambil inisiatif untuk berkembangnya produksi nasional.

Ahli-ahli Post-Keynesian mencoba mengembangkan teori pertumbuhan Keynes. Pada hakikatnya teori tersebut dikembangkan oleh dua ahli ekonomi secara sendiri-sendiri, namun karena inti dari teori tersebut adalah sama, maka sekarang dikenal sebagai teori Harrod-Domar. Teori Harrod-Domar pada hakikatnya menganalisis mengenai persoalan-persoalan tentang: syarat-syarat apakah atau keadaan yang bagaimanakah yang harus tercipta dalam perekonomian untuk menjamin agar dari masa ke masa kesanggupan memproduksi yang selalu bertambah, sebagai akibat dari penanaman modal akan selalu sepenuhnya digunakan.

Tahap-tahap Pembangunan Ekonomi

Ada beberapa ahli yang memaparkan teori tentang tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu Fredrich List, Bruno Hilderbrand, Karl Bucher dan W.W Rostow. Fredrich List adalah seorang penganut paham Laissez faire. Ia berpendapat bahwa paham Laissez faire dapat menjamin alokasi sumber-sumber secara optimal, meskipun ia menghendaki adanya proteksi bagi industri-industri yang masih lemah. Menurut List, perkembangan ekonomi hanya akan terjadi apabila dalam masyarakat terdapat kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perseorangan. Ia menyusun tahap-tahap perkembangan ekonomi di mulai dari: fase primitif biadab, fase pertanian, fase pertanian dan pabrik, pabrik dan perdagangan.

Bruno Hilderbrand mengemukakan bahwa tahap-tahap pembangunan ekonomi itu menjadi 3 tahap yaitu: perekonomian barter atau perekonomian natural, perekonomian uang, dan perekonomian kredit.

Menurut Karl Bucher, perkembangan ekonomi melalui tiga tingkat atau tahap yaitu: produksi untuk kebutuhan sendiri, perekonomian kota dan perekonomian nasional, di mana peranan pedagang-pedagang tampak makin penting. Menurut tahap ketiga ini, bahwa barang-barang itu diproduksi untuk pasar bukan untuk kepentingan sendiri.

Tahap-tahap pembangunan ekonomi menurut Rostow dikelompok-kan menjadi: masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, lepas landas, menuju kematangan dan konsumsi berlebih.

Peranan Penduduk dalam Pembangunan Ekonomi

Dalam analisis masalah ketenagakerjaan, penduduk dibedakan menjadi 2 golongan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Dilihat dari peranannya terhadap pembangunan ekonomi, penduduk memiliki dua peranan penting yaitu dilihat dari sisi permintaan dan dilihat dari sisi penawaran. Dilihat dari sisi permintaan, penduduk bertindak sebagai konsumen, sedangkan dilihat dari sisi penawaran penduduk bertindak sebagai produsen.

Oleh karena itu, perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi jika penduduk ini mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi. Ini berarti bahwa pertambahan penduduk yang tinggi harus disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Pertambahan penduduk dengan tingkat penghasilan yang rendah tidak ada artinya bagi pembangunan ekonomi.

Bagi negara-negara maju, pertambahan penduduk yang pesat justru menyumbang terhadap kenaikan penghasilan riil per kapita. Hal ini disebabkan karena di negara-negara yang maju pada umumnya mempunyai tabungan yang siap untuk melayani kebutuhan investasi, sehingga tambahan penduduk justru akan menambah potensi masyarakat sebagai sumber permintaan yang baru. Sebagai suatu contoh dengan bertambahnya penduduk juga akan menambah permintaan akan kebutuhan perumahan, kendaraan, kesehatan, pendidikan, pengangkutan dan lain sebagainya.

Bagi negara-negara sedang berkembang keadaannya sama sekali terbalik. Perkembangan penduduk yang cepat justru akan menghambat perkembangan ekonomi. Menurut aliran Klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Robert Malthus, berpendapat bahwa selalu akan ada perlombaan antara tingkat perkembangan output dengan tigkat perkembangan penduduk, yang akhirnya akan menang perkembangan penduduk.

Masalah dan Kebijakan Kependudukan dalam Pembangunan Ekonomi

Ada 4 aspek penduduk yang perlu diperhatikan di negara-negara sedang berkembang, yaitu: adanya tingkat kelahiran yang relatif tinggi, adanya struktur umur yang tidak favorabel, tidak meratanya distribusi penduduk dan tidak cukupnya tenaga kerja yang terdidik dan terlatih.

Selain 4 permasalahan tentang kependudukan di atas masih ada permasalahan lain yang berkaitan dengan masalah kependudukan yaitu terjadinya ledakan penduduk di negara sedang berkembang. Ada tiga faktor yang menentukan perkembangan penduduk. Ketiga faktor tersebut adalah tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan mobilitas.

Untuk memecahkan masalah kependudukan ada beberapa cara. Cara utama yang dilakukan untuk menekan tingkat pertumbuhan penduduk adalah dengan pengendalian kelahiran (birth control), yaitu dengan program Keluarga Berencana. Selain dengan program keluarga berencana cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan pemanfaatan Sumber Daya manusia. Tenaga kerja yang menganggur merupakan persediaan faktor produksi yang dapat dikombinasikan dengan faktor-faktor produksi lain untuk meningkatkan output di negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu, tenaga tersebut perlu dimanfaatkan. Dalam memanfaatkan tenaga yang menganggur ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu: dari segi permintaan dan penawaran. Di samping cara di atas masih ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kependudukan khususnya untuk mengatasi masalah pengangguran. Untuk mengatasi pengangguran di Indonesia yang kian bertambah, ada beberapa kebijakan yang bisa ditempuh. Beberapa kebijakan tersebut adalah: 1) Membuka lapangan kerja baru, 2) Pemerintah perlu menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang mandiri dengan menggunakan sumber dana pembangunan dalam negeri. 3) Pemerintah harus melarang para investor Indonesia melakukan investasi ke luar negeri. Kebijakan ini sebagai upaya menangkal pelarian modal (capital flight) dari Indonesia. 4) Sektor pertanian menjadi sektor primadona pembangunan ekonomi. 5) Pemerintah perlu membersihkan berbagai inefisiensi ekonomi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dan inefisiensi ekonomi.

Peranan Modal dalam Pembangunan Ekonomi

Secara umum istilah pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan warga masyarakat. Kemajuan di sini lebih diartikan sebagai kemajuan di bidang material. Oleh karena itu, kata pembangunan sering dipahami sebagai kemajuan yang dicapai sebuah masyarakat di bidang ekonomi. Untuk mencapai kemajuan di bidang ekonomi faktor modal/kapital merupakan salah satu faktor yang penting.

Kapital merupakan semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan baik langsung maupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah output. Dilihat dari fungsinya dalam pembangunan ekonomi, kapital mempunyai dua fungsi pokok yaitu: sebagai alat pendorong perkembangan ekonomi, dan sebagai sumber-sumber untuk menaikkan tenaga produksi. Kapital di negara-negara sedang berkembang pada umumnya relatif jarang. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Namun salah satu faktor yang dominan yang menyebabkan langkanya jumlah kapital di negara sedang berkembang adalah karena adanya lingkaran perangkap kemiskinan (Vicious Circles).

Dalam arti uang, sumber-sumber kapital untuk pembangunan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dapat dikelompokkan menjadi 3 sumber yaitu: tabungan sukarela (Voluntary Saving), pajak (Forced Saving), dan pinjaman luar negeri (Foreign Loans). Selain ketiga sumber di atas, kapital untuk pembangunan dapat diperoleh dari: menggeser kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor lain, menekan konsumsi, meningkatkan ekspor, dan memindahkan faktor-faktor produksi dari penggunaan yang kurang produktif ke penggunaan yang lebih produktif.

Dalam penggunaan kapital untuk investasi dalam pembangunan ada beberapa macam kriteria yang dapat digunakan. Beberapa kriteria tersebut di antaranya adalah kriteria neraca pembayaran, kriteria produktivitas sosial marginal, kriteria intensitas faktor-faktor produksi, kriteria bagian investasi kembali, dan kriteria operasional.

Dalam hubungannya dengan penggunaan kapital untuk keperluan investasi ada dua teori yaitu: teori usaha perlahan-lahan dan teori dorongan besar. Teori usaha perlahan-lahan berpendapat bahwa suatu usaha sebaiknya tidak dilaksanakan secara besar-besaran. Sedangkan teori dorongan besar berpendapat bahwa suatu usaha harus dilaksanakan secara besar-besaran, karena kalau suatu usaha untuk menaikkan pendapatan hanya dilakukan secara kecil-kecilan atau dengan menggunakan kapital yang sedikit keuntungan yang diperoleh relatif kecil, hal ini justru hanya akan mendorong pertumbuhan penduduk. Kedua teori ini mengilhami dua model pembangunan yaitu pembangunan seimbang dan pembangunan tidak seimbang.

Perdagangan internasional adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan transaksi jual beli barang dan jasa antara satu negara dengan negara yang lainnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Penyebab timbulnya perdagangan internasional adalah perbedaan barang yang diproduksi, perbedaan kepemilikan faktor produksi, kelebihan dan kekurangan hasil produksi, perbedaan harga hasil produksi, dan perbedaan selera. Perdagangan internasional berbeda dengan perdagangan dalam negeri karena:

1. Perdagangan internasional membutuhkan jenis mata uang yang berbeda-beda.
2. Tata cara transaksi jual beli dalam perdagangan internasional memakan waktu lama.
3. Cara pembayaran dalam perdagangan internasional relatif rumit dan berisiko tinggi.
4. Perbedaan kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan perdagangan internasional.

Sumber perolehan devisa negara adalah: ekspor barang, ekspor jasa, pariwisata, investasi ke luar negeri, pinjaman luar negeri, hadiah, hibah atau grant. Tujuan penggunaan devisa adalah untuk: mengimpor barang dari luar negeri, baik barang modal ataupun barang konsumsi, mengimpor jasa dari luar negeri, membayar keuntungan atau dividen terhadap penanaman modal asing, membayar cicilan utang dan bunga pinjaman luar negeri, membiayai kegiatan warga negaranya di luar negeri, misalnya kegiatan kedutaan, konsulat, dan atase di luar negeri, biaya studi pelajar atau mahasiswa di luar negeri, kunjungan pejabat ke luar negeri dan lain sebagainya. Bentuk kerja sama ekonomi antarnegara:

1. Kerja sama Bilateral.
2. Kerja sama Multilateral.
a. Kerja sama Regional;
b. Kerja sama Internasional.
3. Kerja sama ekonomi internasional.

Tujuan kerja sama ekonomi antarnegara: memajukan perdagangan dunia, mempercepat pembangunan ekonomi dunia, meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia.

Sumber buku Ekonomi Pembangunan Karya Endang Mulyani, dkk

Baca Artikel Lain

Tipe Data Statistik;>>>> Baca

Teory Biaya Produksi;>>>> Baca

Alat Bantu Mengukur dan Menghitung;>>> Baca

Pentingya Promosi;>>>>>>>> Baca

PENDEKATAN INQUIRI DALAM MENGAJAR;>>>>> Baca

Kumpulan Artikel yang lain;>>>>>>>>> Baca

Sumber Daya Alam dan Pembangunan Ekonomi

Sumber Daya Alam dan Pembangunan Ekonomi

Sumber daya alam merupakan segala macam sumber daya yang sifatnya heterogen dan kompleks. Dilihat dari sifatnya, sumber daya alam merupakan sesuatu yang berguna dan mempunyai nilai dalam kondisi di mana kita menemukannya, dan merupakan suatu konsep yang dinamis, sehingga ada kemungkinan bahwa terjadinya perubahan dalam informasi, teknologi dan relatif kelangkaannya dapat berakibat sesuatu yang semula dianggap tidak berguna menjadi berguna. Sumber daya alam mempunyai nilai dan sifat jamak. Oleh karena itu, sumber daya alam mempunyai dimensi jumlah, kualitas, waktu dan tempat. Dilihat dari jenisnya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable), dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (non renewable).

Dilihat dari peranannya terhadap pembangunan ekonomi, sejarah mencatat bahwa masyarakat dapat mencapai kemakmuran karena berhasil memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Sampai sekarang masih ada orang-orang yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan suatu negara mengalami kemiskinan karena tidak cukup sumber-sumber alam yang dimilikinya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan sumber daya alam, antara lain adalah faktor sosial dan budaya, teknologi dan keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi dapat meningkatkan dan menghambat penggunaan sumber-sumber alam. Keadaan ekonomi dapat meningkatkan penggunaan sumber-sumber alam apabila didukung oleh faktor-faktor lain. Namun keadaan ekonomi dapat menghambat penggunaan sumber-sumber alam apabila tidak didukung tersedianya faktor-faktor lain, seperti adanya organisasi yang kurang baik, distribusi yang kurang baik, bentuk pasar kurang tepat dan ketergantungan pada ekspor.

Permasalahan dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) antara lain adalah: sumber daya alam persediaannya terbatas, lokasi dari sumber daya alam letaknya jauh dari yang memerlukan, pergeseran para pengguna dari yang semula memakai sumber daya alam yang renewable menjadi semakin tergantung pada sumber daya alam yang non renewable, pemanfaatan sumber daya alam tidak lagi bijaksana dan berpandangan jangka pendek, dan belum adanya pertimbangan lingkungan.

Beberapa faktor yang dapat menunda kelangkaan sumber daya alam antara lain adalah: perubahan teknologi, kemajuan transportasi dan perdagangan internasional, daur ulang, substitusi penggunaan sumber daya alam, adanya rencana pengolahan sumber daya alam yang baik, dan menunjang usaha-usaha penelitian dan pengembangan suatu masyarakat.

Dalam melihat berlangsungnya faktor-faktor yang menunda kelangkaan sumber daya alam, ada dua pendapat yang berlawanan. Ada pendapat yang optimis dan ada pendapat yang pesimis. Alfred Marshall menyatakan dalam jangka panjang inovasi teknologi nampaknya akan mengalami diminishing returns. Alfred Marshall tergolong berpendapat pesimis. Kaum optimis percaya bahwa teknologi akan terus menaikkan produktivitas sumber daya alam. Di mana sumber daya alam akan mampu mengimbangi laju keluaran sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terhalang oleh masalah terbatasnya sumber daya alam.

Sumber daya manusia, sumber daya modal dan sumber daya teknologi merupakan unsur-unsur dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam haruslah dilakukan secara bertanggung jawab. Artinya harus dilakukan secara bijaksana untuk melestarikan persediaan sumber daya alam tersebut, sehingga generasi sekarang dan mendatang dapat menikmatinya. Pengelolaan sumber daya alam haruslah sedemikian rupa, sehingga sumber daya alam itu selalu dapat ditingkatkan persediaannya melalui usaha eksplorasi dan eksploitasi, peningkatan efisiensi proses produksi, peningkatan fungsi serta dengan bantuan teknologi untuk dapat meningkatkan proses daur ulang. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam pengelolaan sumber daya alam diperlukan suatu kebijakan yang bertanggung jawab.

Pendapatan Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan nasional merupakan jumlah keseluruhan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh lapisan masyarakat selama periode tertentu, untuk Indonesia adalah satu tahun kalender. Sedang pendapatan per kapita merupakan keseluruhan pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Ada tiga metode perhitungan pendapatan nasional. Ketiga metode tersebut adalah metode produksi, pendapatan dan pengeluaran. Idealnya dengan menggunakan ketiga metode tersebut mendapatkan hasil yang sama. Dengan metode produksi, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan keseluruhan nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan untuk seluruh lapisan masyarakat selama periode waktu tertentu. Agar tidak terjadi pencatatan ganda dalam penggunaan metode ini hendaknya yang dijumlahkan adalah nilai tambahnya. Dengan metode pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang dihasilkan karena penggunaan faktor-faktor produksi. Sedang dengan metode pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang di lakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pengertian pendapatan perlu dibedakan antara pendapatan nasional menurut harga yang berlaku dan pendapatan nasional riil. Pendapatan nasional menurut harga yang berlaku merupakan pendapatan nasional yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan pendapatan nasional riil merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan harga tetap. Dari data pendapatan nasional riil dari tahun ke tahun, dapatlah dihitung laju pertumbuhan ekonomi.

Beberapa manfaat perhitungan dan analisis dari pendapatan nasional dan pendapatan per kapita adalah: untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara membandingkan tingkat kemakmuran antar negara, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan, dan dasar penentu kemanfaatan hubungan luar negeri.

Kelemahan Pendapatan Per Kapita sebagai Indikator Tingkat Kesejahteraan

Pendapatan per kapita sering kali digunakan sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat pembangunan ekonomi suatu negara. Namun demikian, dalam menggunakan pendapatan per kapita sebagai indeks tingkat kesejahteraan kita harus hati-hati, karena meskipun pendapatan per kapita jelas dapat menunjukkan kinerja suatu perekonomian, namun itu bukanlah pengukur tingkat kesejahteraan yang memuaskan.

Ada beberapa kelemahan pendapatan per kapita sebagai pengukur tingkat kesejahteraan. Beberapa kelemahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kelemahan yang bersifat umum dan kelemahan yang bersifat metodologis. Oleh karena adanya beberapa kelemahan maka agar pendapatan per kapita tetap dapat digunakan sebagai pengukur tingkat kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya-upaya penyempurnaan.

Dalam usaha penyempurnaan indeks tingkat kesejahteraan, Backerman membedakan berbagai penyelidikan ke dalam tiga golongan: Golongan pertama, berusaha membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di dua atau beberapa negara dengan memperbaiki cara-cara yang dilaksanakan dalam perhitungan pendapatan nasional biasa. Golongan kedua, adalah usaha untuk membuat penyesuaian dalam pendapatan masyarakat yang dibandingkan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat harga di setiap negara. Golongan ketiga, adalah usaha untuk membuat perbandingan tingkat kesejahteraan dari setiap negara berdasarkan pada data yang tidak bersifat moneter (non-monetary indicators).

Pengembangan Sektor Industri

Menurut Baldwin dan Meier, agar perkembangan ekonomi dapat berjalan seperti yang diharapkan, ada beberapa syarat yaitu adanya kekuatan dari dalam masyarakat itu sendiri, adanya mobilitas faktor produksi, akumulasi kapital, kriteria dan arah investasi yang sesuai dengan kebutuhan, penyerapan kapital dan stabilitas nilai-nilai serta lembaga-lembaga yang ada. Untuk perkembangan ekonomi suatu negara antara faktor-faktor ekonomi dan nonekonomi mempunyai peranan yang seimbang, karena antara keduanya saling ketergantungan dan saling melengkapi, sebab kemakmuran ekonomi itu hanya sebagian saja dari kemakmuran sosial. Untuk mengalokasikan kapital terlebih dahulu harus ditiadakan kriteria dan arah investasi, namun pemilihan ini tidak mudah maka ada 3 hal dapat dipergunakan sebagai pedoman yakni: Penempatan investasi diusahakan pada kondisi capital output ratio-nya rendah Proyek-proyek yang dipilih harus dapat memaksimisasikan tenaga kerja (produktivitas tenaga kerja yang tertinggi). Investasi hendaknya mengurangi kesulitan-kesulitan neraca pembayaran internasional sehingga dapat memaksimisasikan perbandingan antara ekspor dan investasi.

Industri yang efisien pada umumnya adalah industri yang berskala besar, dan industri skala besar hanya bisa dimungkinkan bila ada jaminan pasar yang luas. Pasar yang luas hanya dapat terjadi dalam perdagangan internasional, yang merupakan syarat bagi terlaksananya pengembangan sektor industri. Sektor industri yang berkembang bila mampu menciptakan surplus maka akan mendorong perkembangan industri yang lain. Suatu negara akan memperoleh peluang surplus hanya kalau negara tersebut menganut sistem perdagangan yang bebas atau perekonomian yang terbuka.

Kebijakan dalam Pembangunan Ekonomi

Kebijakan dalam pembangunan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kebijakan ekonomi dalam negeri dan kebijakan ekonomi luar negeri. Kebijakan ekonomi dalam negeri meliputi: peranan pemerintah dalam hal campur tangan terhadap proses pembangunan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, fasilitas pelayanan umum, perbaikan di bidang pertanian, kebijakan di bidang fiskal, dan kebijakan moneter.

Kebijakan ekonomi luar negeri meliputi: 1. Kebijakan pemerintah dalam perdagangan barang-barang manufaktur yang lebih menguntungkan daripada barang-barang pertanian, di samping juga memberikan subsidi untuk meningkatkan term of trade dan kebijakan perdagangan yang restriktif untuk memperbaiki neraca pembayaran internasional. 2. Bantuan teknis, mengatur dan membentuk tim internasional untuk memberi nasihat kepada pemerintah negara yang belum maju dalam hubungannya dengan rencana pendidikan di luar negeri untuk menyediakan tenaga ahli. 3. Investasi asing swasta, baik investasi langsung maupun investasi portofolio dengan membeli saham-saham perusahaan di negara yang sedang berkembang. 4. Investasi asing pemerintah; yang pada dasarnya juga untuk mendorong investasi swasta asing dan dalam negeri. 5. Kebijakan tata niaga; yang meliputi pola umum pengembangan sektor industri, pengaturan tata niaga dan permasalahannya, misalnya: pola ekspor, pola dasar dalam negeri, tarif, kuota, dan penunjukan importir.

Pertumbuhan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan sering kali menjadi semacam ideology of development. Kesadaran suatu bangsa yang terbentuk melalui pengalamannya, baik pengalaman sukses maupun pengalaman kegagalan yang dialami, amat menentukan interpretasi mereka tentang Pembangunan Ekonomi. Pembangunan berlanjut atau Sustainable development merupakan proses perubahan dimana eksploitasi sumber alam, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, perubahan kelembagaan konsisten dengan kebutuhan pada saat sekarang dan saat yang akan datang. Pembangunan yang membawa peningkatan produksi, konsumsi, kapital yang kemudian akan membawa kemajuan teknologi, ternyata memiliki segi negatif: yaitu terjadinya pencemaran lingkungan, yang mesti dihindari karena akan mengganggu kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain. Sehingga pendekatan secara ekosistem dalam proses pembangunan merupakan keharusan agar dapat menghindarkan dari segi negatif di atas. Perlu kita ketahui bahwa: memang sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan sekaligus melestarikan lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang. Dalam penggalian sumber-sumber alam untuk keperluan pembangunan ekonomi, harus diusahakan agar supaya: tidak merusak tata lingkungan manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh, dan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Demikian besar peranan lingkungan dalam pembangunan ekonomi sehingga dikhawatirkan pembangunan itu sendiri akan mengalami stagnasi, karena sumber daya alam sudah tidak ada lagi yang dapat digali atau karena kondisi sumber daya alamnya sudah demikian buruk, karena menggebunya pembangunan yang dilaksanakan atau karena pertumbuhan penduduk yang cepat sehingga tidak terpikirkan pelestarian dari sumber daya alam itu sendiri

Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat/affluent society dengan memperhatikan dan memelihara sumber daya alam atau planet bumi agar di kemudian hari tidak terjadi deteriorasi ekologis, soil depletion dan penyusunan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Masalahnya bagi negara yang sedang berkembang, seperti negara kita Indonesia adalah bagaimana dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan bagi orang-orang miskin melalui kegiatan pembangunan ekonomi dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan

Industri dan Eksternalitas dalam Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai bentuk pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan, meskipun terdapat penyusutan cadangan sumber daya alam dan memburuknya lingkungan, akan tetapi keadaan tersebut dapat digantikan oleh sumber daya lain, baik oleh sumber daya manusia ataupun, oleh sumber daya kapital.

Keberhasilan strategi industrialisasi akan nampak pada semakin besarnya kontribusi yang diberikan pada pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan nasional (Pendapatan Domestik Bruto) di samping juga adanya kegiatan luar biasa dari masyarakat di bidang: penemuan cara produksi baru, penyesuaian teknologi, dan penerapan teknologi untuk kegiatan menghasilkan barang yang dijual di pasar. Tahap industrialisasi berdasarkan tolok ukur kontribusi nilai tambah sektor manufaktur terhadap PDB, dapat dibagi menjadi; (1) tahap non- industrialisasi, (2) tahap dalam proses menuju industrialisasi, (3) tahap semi industri, (4) tahap industrialisasi penuh.

Eksternalitas dalam pembangunan yang berkelanjutan dapat diartikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan yang dilaksanakan oleh setiap negara harus memperhitungkan adanya akibat positif dan akibat negatif dari pembangunan melalui industrialisasi. Akibat negatif adalah semakin menipisnya, berkurangnya dan semakin rusaknya sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak diperbaharui, yang biasanya ini dianggap sebagai biota pembangunan. Sedangkan yang positif adalah meningkatnya jumlah barang-barang dan jasa yang tersedia, semakin berkurangnya pengangguran, meningkatnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan sebagai akibat pembangunan melalui industrialisasi.

Kebijaksanaan pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian sumber daya alam dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan menurut Hadi Prayitno dan Budi Santosa (1996, ha1147-156), minimal haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: menghormati dan memelihara komunitas kehidupan,memperbaiki kualitas hidup manusia, melestarikan daya hidup dan keragaman bumi Menghindari pemborosan sumber-sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, berusaha tidak melampaui kapasitas daya dukung bumi, mengubah sikap dan gaya hidup orang per orang dan mendukung kreativitas masyarakat untuk memelihara lingkungan sendiri.
Sumber buku Ekonomi Pembangunan Karya Endang Mulyani, dkk

Baca Artikel Lain

Tipe Data Statistik;>>>> Baca

Teory Biaya Produksi;>>>> Baca

Alat Bantu Mengukur dan Menghitung;>>> Baca

Pentingya Promosi;>>>>>>>> Baca

Hak Anak Di Sekolah Dasar;>>>>> Baca

Kumpulan Artikel yang lain;>>>>>>>>> Baca

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 298 pengikut lainnya.