Konsep Dasar Ilmu Politik

Konsep Dasar Ilmu Politik

Terdapat banyak sekali konsep-konsep yang dapat kita gunakan dalam kajian tentang politik, antara lain: negara, kekuasaan, kedaulatan, kelas sosial, partai, kemerdekaan, dan sebagainya. Namun demikian dalam pembahasan ini kita hanya membahas konsep-konsep pokok yang sering digunakan untuk menelaah politik.

1. Negara

Negara, menurut Mirriam Budiarjo (1992:9) merupakan suatu organisasi dalasm suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yangs ah dan ditaati oleh rakyatnya. Sebagai sebuah organisasi masyarakat, negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat.
Dalam sisi lain, negara dapat disebut sebagai sebuah integrasi kekuatan politik yang ada dalam masyarakat. Pada posisi itulah, maka peran negara adalah menjadi agency bagi proses pelaksanaan kepentingan politik, atau aspirasi masyarakat. Negara menjadi sebuah kekuatan politik yang sah untuk memobilisasi kepentingan menjadi sebuah kenyataan. Dalam rangkan seperti inilah, Budiarjo (1992:39) mengatakan bahwa negara mempunyai dua tugas :
a. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang sosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan.
b. Mengorganisasri dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyrakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.
Sampai pada konteks ini, sejalan dengan pemikiran Aristoteles bahwa negara itu adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Sementara Jean Bodin mengatakan bahwa negara adalah persekutuan dari keluarga-keluarag dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat.
Setelah terbentuknya sebuah negara, maka tindakan balikannya adalah negara memiliki kewenangan tertentu untuk mengarahkan tujuan pencapaian tujuan bersama tersebut. Bahkan negara memiliki kemampuan untuk memaksa masyarakat. Sejalan dengan masalah ini, H. J. Lasky, menyatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara syah lebih agung individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat tersebut. Sedangakan pendapat Robert Morrison Mac Iver (1955:22) dalam bukunya The Modern State menyatakan:

“The state is an association which, acting thougt law as promulgated by a government endowed to this end with coersive power, maintains with a community territorially demacated the external conditions of orders”.

Konsepsi negara ini, dalam perkembangan selanjutnya dipahami sebagai sebuah relasi antar kepentingan. Dalam hubungannya antara negara dan masyarakat, setidaknya ada tiga pandangan yang berbeda dalam memandang negara.

a. Negara di pandang secara ‘legalistiik’, yaitu yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan yang terdiri dari eksekutif, legislative, yudikatif dan alat-alat negara. Kelompok yang menjadi alat negara itu, adalah tentara, kepolisian dan birokrasi. Sementara masyarakat adalah kelompok non-pemerintahan, yang berada di luar kekuasaan.
b. Negara yang ditinjau dari sudut pandang Marxiani. Dari sudut pandang ini, negara diposisikan sebagai alat borjuasi untuk menguasai entra-sentra produksi. Negara adalah pemegang kedaulatan kapitalisme. Kendatipun tidak dijelaskan posisi dan pengertian masyarakat, namun sudah sangat jelas bahwa dalam perspektif Marxian ini negara menjadi alat penghisap, eksploitasi kepada kelas bawah. Dalam konteks relasi kekuasaan ekonomi seperti inilah, posisi masyarakat menjadi sangat lemah.
c. Negara dipandang sebagai hegemoni. Pandangan ini dikemukakan oleh Anthoni Gramsci. Dalam pandangan ini, negara bukan hanya dialamatkan pada lembaga pemerintahan, tetapi kepada pemegang kekuasaan secara lebih luas. Kelompok pemegang modal, kekuatan atau penguasa sumber-sumber hegemonic, dikategorikan sebagai negara. sedangkan rakyat adalah kelompok yang tidak memiliki akses terhadap sumber hegemonic itu sendiri.

Sebuah negara, dalam kajian ilmu politik atau ilmu negara, memiliki unsure pokok sebagai sebuah negara. Unsur-unsur pokok tersebut, ada empat hal yaitu :

a. Wilayah, artinya sebuah sebuah negara sah bila memiliki suatu lokasi geografik yang jelas batas dan luasnya.
b. Penduduk, yaitu sejumlah orang-orang yang bertempat tinggal pada wilayah negara tersebut.
c. Pemerintahan, yaitu organisasi yang berwenang merencanakan, merumuskan, mendokumentasikan, melaksanakan dan mengevaluasi keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di wilayah negara yang bersangkutan.
c. Kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi untuk membuat dan melaksanakan Undang-Undang Dasar, termasuk didalamnya kekuasaan untuk memaksa semua warga negara yang berada di negaranya untuk mentaati peraturan/undang-undang yang berlaku.
Selain keempat hal tersebut di atas, kelayakannnya sebuah negara dipengaruhi pula oleh adanya pengakuan dari negara lain. Syarat kelima ini, menjadi penting bagi sebuah negara (baru), khususnya bila dikaitkan ke dalam dua hal, yaitu (a) fungsi untuk komunikasi dan interaksi nasional, dan (b) kepentingan politis ke luar. Sebuah negara yang diakui oleh negara lain, akan memiliki kekuatan politik yang kuat, baik ke internal maupun ke eksternal negara itu sendiri.
Merujuk pada pengertian-pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa negara memiliki sifat yang khusus dibandingkan dengan organisasi yang lainnya. Miriam Budiardjo (1992:40) dalam hal ini menjelaskan ada 3 sifat negara, Yaitu
a. Sifat memaksa. Negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan berbagai paksaan atau kekerasan secara legal.
b. Sifat monopoli. Negara adalah satu-satunya organisasi kekuasaan yang memiliki monopoli dalam mengatur kehidupan kenegaraan, termasuk menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.
c. Sifat mencakup semua (all encompassing, all embracing). Dalam kehidupan kenegaraan semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua warga negaranya.
Khusus untuk konteks Indonesia, maka negara diposisikan sebagai alat untuk mewujudkan, menjalankan kebajikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahtraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta memelihara perdamaian dunia.

2. Kekuasaan
Kekuasaan (Budiardjo, 1992:35) adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkat lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah lakunya itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu sendiri. Sumber-sumber kekuasaan itu sendiri, sangat beranekaragam. Bertrand Russel (1988) diantaranya menyebutkan bahwa kekuasaan itu bersumber dari sumber ilahiah (Tuhan), ekonomi, pemikiran, dan nilai budaya. bahkan, untuk jaman modern ini, teknologi dan kekuatan militer pun menjadi salah satu sumber kekuasaan yang bisa membantu manusia untuk menguasai orang atau kelompok lain. Dengan variasi sumber kekuasaan ini, melahirkan adanya sejumlah teori tentang kekuasaan dalam ilmu politik.
Bailusy (2001:6.1) menyebutkan ada empat teori besar mengenai teori kekuasaan, yaitu teori kekuasaan Tuhan, teori kekuasaan hukum, teori kekuasaan negara dan teori kekuasaan rakyat. Apapun teorinya, namun dengan teori kekuasaan tersebut, seorang penguasa memiliki kemampuan untuk (a) memaksa kepada warga negara, (b) memonopoli sumber-sumber kebutuhan publik, dan (c) menetapkan sebuah peraturan atau kebijakan publik yang mengatur seluruh aspek kehidupan negara tanpa kecuali.

Kekuasaan yang bersumber pada Tuhan, memposisikan sumber-sumber normatif keagamaan sebagai acuan utama. Manusia atau penguasa, posisinya hanya pelaku atas semua perintah yang di suratkan (disiratkan) oleh sumber otoritatif keagamaan. Misalnya saja, Islam menyandarkan aturan hidup berbangsa dan bernegaranya pada Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam lingkungan agama Kristen, Agustinus dikenal sebagai pemikiran teokrasi yang menggagas teori kekuasaan Tuhan dalam konteks politik.

Kekuasaan berdasarkan hukum, artinya bahwa setiap penguasa,a parat pelaksaan kekuasaan, masyarakat wajin tunduk dan taat pada hukum negara. dalam teori ini, diharapkan setiap warga negara memiliki kesadaran hukum atau kemelekkan hukum yang tinggi, sehingga negara dapat berjalan dengan baik. Ada tiga prinsip dasar dalam negara hukum, yaitu (a) pengakuan supremacy of law/hukum yang tertinggi, (b) equality of before law/persamaan di depan hukum, dan (c) protection of human right/perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Teori kekuasaan ketiga yaitu kekuasaan negara. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa negara memiliki kemampuan memaksa, memonopoli dan menguasai semua hal. Kewenangan yang sangat luas ini, sudah merupakan indikasi utama bahwa negara memiliki kekuasaan.
Kritik pemikiran terhadap kekuasaan negara, memunculkan adanya teori kekuasaan rakyat. Artinya, kekuasaan negara yang ada dan dimilikinya saat itu, pada dasarnya bukan sebuah identitas natural dari negara itu sendiri. kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki negara pada saat itu adalah kekuasaan yang bermula dari kontrak sosial individu atau masyarakat. Dengan kata lain, pemiliki kekuasaan itu sendiri adalah rakyat, bukan negara.

Teori-teori kekuasaan tersebut, secara akademik dapat ditemukakan sejumlah kelemahan dan keunggulannya masing-masing. Namun demikian, dalam konteks wacana modul ini, hanya ingin ditegaskan bahwa kajian mengenai politik, maka konsep kekuasaan itu memiliki variasi makna, variasi rujukan dan juga variasi implikasi. Oleh karena itu, membutuhkan adanya kajian yang intensif dan menyeluruh, sehingga setiap pengkaji memahami lebih mendalam mengenai konsep kekuasaan ini dengan baik.

3. Kebijakan dan Pengambilan Keputusan
Ilmu politik bukanlah ilmu pasti. Berpolitik adalah bertindak sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu dalam mengarahkan tindakan pada sebuah tujuan. Tanpa harus menghalalkan segala cara sebagaimana Machieveli, berpolitik itu sendiri tetap memiliki makna adalah memilih alternatif keputusan yang dapat mencapi sebuah tujuan. Dalam konteks inilah, sejalan dengan pemikiran Mirriam Budiardjo (1992:11) yang mengatakan bahwa keputusan (decision) adalah membuat pilihan di antara beberapa aklterntif, dan politik –Joys Micthel- adalah collective decision making or the making of public policies for entire society. Pendapat ini sejalan dengan Karl W. Deutsch dalam bukunya Politics and Government, How people decide their Fate menyatakan: “Politics is the making of decisions by publics means”.
Dengan demikian, maka yang konsep kebijakan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang dalam menentukan tujuan, serta sarana dan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang dimaksud dengan sarana adalah fasilitas serta alat yang dapat digunakan, sedangkan metode adalah cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Kajian ilmu politik yang menjadikan kebijakan sebagai bidang kajiannya berasumsi bahwa setiap orang, masyarakat ataupun negara mempunyai tujuan bersama dan untuk melaksanakan tujuan tersebut dibutuhkan suatu aturan yang mengikat. Aturan tersebut dibuat dalam bentuk kebijakan-kebijakan.

Beberapa contoh yang termasuk dalam kebijakan negara, antara lain memelihara ketertiban umum, memajukan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal, mengorganisir berbagai aktivitas dan menyelenggarakan kesejahtraan rakyat.
Untuk lebih memahaminya di bawah ini disajikanbeberapa pernyataan para ahli ilmu politik yang menjadikan kebijakan sebagai kajian ilmu politik, seperti dikutip A. Hoogerwerf (1985:46) dalam bukunya Politikologi antara lain:
• Kehidupan politik menurut pendirian yang lazim, meliputi semua aktifitas yang berpengaruh terhadap kebijakan yang diterima baik bagi suatu masyarakat dan terhadap cara pelaksanaan kebijakn tersebut. (David Easton)
• Politik adalah aspek dari semua perbuatan yang berkenaan dengan usaha kolektif bagi tujuan-tujuan kolektif. (Talcott Parson 1966:71-72)
• Yang diartikan dengan proses politik adalah sustu proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan kebijakan atau pembentukan kekuasaan dalam suatu sistem politik baik yang terorganisir maupun tidak. (G. Kuypers 1973:164)
Pengambilan keputusan adalah suatu proses menentukan pilihan berdasarkan alternatif-alternatif yang disusun. Kajian ilmu politik yang menempatkan pengambilan keputusan sebagai obyek studinya berpendapat bahwa pengambilan keputusan merupakan pusat dari proses politik, hal ini terutama didasarkan suatu kenyataan bahwa suatu kebijakan adalah sebagai pengejawantahan kekuasan merupakan hasil dari pengambilan keputusan.
Adapun proses pengambilan keputusan itu sendiri dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama, mengetahui atau mempelajari persoalan-persoalan yang perlu diambil keputusannya. Tahap kedua, merumuskan persoalan/masalah dengan jelas. Tahap ketiga, membuat daftar tujuan yang mungkin dicapai berdasarkan urutan kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting. Tahap keempat adalah mengetahui semua sarana yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang disusun serta merencanakan biaya yang dibutuhkan untuk tiap alternatif yang diharapkan akan dapat mencapai tujuan. Sedangkan tahap terakhir adalah membuat seleksi tentang tujuan mana yang akan dicapai dengan biaya seminimal mungkin dan hasil yang semaksimal mungkin.
Richard C. Snyder (1985:19) dalam bukunya Approach to the Study of Politics mengungkapkan konsepsi/pengertian tentang pengambilan keputusan: Decision-making diperoleh dari alternatif-alteranatip urutan tindakan yang diseleksi dari sejumlah masalah yang terbatas yang ditetapkan secara sosial”. Hal inidapat dilihat dari tahapan-tahapan dalam proses pengambilan keputusan seperti diuraikan di atas.

4. Konflik dan Kerjasama

Dalam sebuah negara atau masyarakat terdapat lebih dari satu orang, atau lebih dari satu kelompok. Variasi kelompok ini, berpotensi dan adalah alamiah, memiliki sejumlah kepentingan, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Relasi antar kepentingan kelompok itulah yang kemudian akan melahirkan dua kemungkinan, yaitu kerjasama atau konflik.
Pemaknaan terhadap dua kedua konsep ini, kerap kurang berimbang. Kerjasama dianggap sebagai sebuah hal yang positif, sementara konsep konflik diposisikan sebagai konsep negatif. Padahal, dalam konteks politik dan ilmu sosial, pemaknaan tersebut sangat tidak empirik. Sebab, kerjasama pun dapat bermakna negatif (ingat KKN), dan konflik pun dapat melahirkan hal yang positif (contoh kasus saling kritik dan mengingatkan). Dengan demikian, konsep konflik dan kerjasama, merupakan konsep politik yang sangat universal dan menjadi pisau analisis politik yang strategis dalam memetakan perilaku politik masyarakat.
Suatu konflik politik terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang berusaha mencegah orang atau sekelompok orang lain mencapai tujuan atau tujuan-tujuan politiknya. Misalnya, suatu organisasi partai bertujuan untuk mendapat suara terbanyak dalam pemilu, namun organisasi politik yang lain pun memiliki keinginan untuk itu. Adanya perbedaan tujuan tersebut dapat menimbulkan konflik politik. Dan konflik tersebut berupa saling menghalangi atau mencegah yang lain.
Sedangkan yang dimaksud dengan kerjasama politik adalah usaha bersama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berkenaan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan perwujudannya. Kerjasama sering terjadi apabila tujuan-tujuan akhir dari pelaku politik adalah sama atau pun berbeda-beda tetapi memiliki tujuan antara yang sama. Misalnya, suatu organisasi politik (orpol) memiliki tujuan yang berbeda (seperti contoh di atas). Namun demikian adakalanya satu orpol memiliki tujuan yang antara sama, seperti meningkatkan partisipasi warga negara dalam politik. Hal ini dapat memungkinkan adanya suatu kerjasama, seperti mengadakan penyuluhan, seminar, dan sebagainya.
Khusus yang terkait dengan analisis gejala konflik dan kerjasama ini, terdapat sejumlah pendapat para ahli yang langsung mengkaitkannya dengan identitas atau hakikat politik itu sendiri. Seperti dikutip A. Hoogerwerf, (1985:46) dalam bukunya Politikologi antara lain:

• Carl Schmitt (1932:26): “Perbedaan politik yang menjadi ciri-ciri, yang menjadi sumber dari tindakan-tindakan dan tema-tema politik, adalah perbedaan antarakawan dan lawan”.
• Gerhard Lehmbruch (1967:17): “Politik adalah perbuatan kemasyarakatan (yaitu perbuatan yang diarahkan kepada kelakuan orang lain) yang bertujuan untuk mengatur secara mengingkat konflik-konflik kemasyarakatan mengenai nilai-nilai (termasuk barang jasmaniah).
• Vernon Van Dyke (1966:2): “Politik terdiri dari pertarungan antara aktor-aktor yang mempunyai keinginan-keinginan yang saling bertentangan mengenai pokok-pokok pertentangan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa dalam membincangkan masalah politik, masalah konflik dan kerjasama akan menjadi identitas perilaku politik dan gejala sosial yang kerap berdampingan dan menyertainya. Keberadaan sebuah hukum pun, pada dasarnya adalah sebuah upaya untuk mengelola konflik dan kerjasama yang tumbuh di masyarakat.

5. Penyaluran (Distribution) dan Penempatan (Allocation)

Ada dua asumsi dasar yang menghantarkan pentingnya konsep distribusi dan alokasi sebagai bagian dari konsep ilmu politik. Pertama, terkait dengan kewajiban pemerintah. Misalnya salam ekonomi, pemerintah memiliki kewajiban untuk distribusi bahan bakar, distribusi hasil pertanian, alokasi dana pembangunan dan sebagainya. Dalam bidang poltik, ada distribusi kekuasaan antara rakyat, dan pejabat publik. Dalam birokrasi dan administrasi ada kewajiban untuk menjelaskan distribusi kekuasaan antar lembaga politik yang ada dalam struktur pemerintahan.
Pada sisi kedua, yaitu terkait dengan hakikat politik dan negara itu sendiri. sebagai sebuah organisasi sosial yang terdiri dari berbagai kepentingan, maka masalah distribusi kekuasaaan dan alokasi menjadi hal yang sangat penting. Bukan hanya dalam sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi kekuasaan politik itu sendiri.

Mirriam Budiardjo (1992:13) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan distibusi dan alokasi dalam ilmu politik adalah penyaluran dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat. Seperti, distribusi dan alokasi dana pembangunan terhadap sektor-sektor pembangunan atau daerah-daerah, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai adalah sesuatu yang dianggap berharga, dianggap baik/buruk. Nilai ini dapat bersifat abstrak (misalnya kejujuran, kebebasan) juga dapat bersifat kongkrit/kebendaan (misalnya gaji, bantuan dana, dan sebagainya). Sejalan dengan kajian ini, dapat kita kutip pendapat Easton dalam masalah sistem politik. Dalam pemikiran Easton, sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi yang mengakibatkan pembagian oleh yang berkuasa dari nilai-nilai untuk dan atas nama suatu masyarakat. (David Easton, 1958)
Ketimpangan dalam melakukan distribusi dan alokasi ini, akan menyebabkan konflik kepentingan terjadi di masyarakat. implikasi lebih lanjutnya adalah adanya ancaman disintegrasi sosial dan disintegrasi politik dalam negara. Jika hal ini dikaitkan dengan masalah politik yang lebih luas, maka bisa dikatakan bahwa konflik kepentingan itu sendiri, pada hakikatnya adalah konflik tentang distribusi dan alokasi (baik materi maupun nilai) antar kelompok dalam negara itu sendiri. Tidak mengherkan bila dikatakan bahwa politik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa memperoleh apa, bilamana, dan dengan cara apa? ( Harold D Lasswell, 1958).
Sarjana ilmu politik yang menekankan penyaluran dan penempatan sebagai kajian politik menganggap bahwa politik adalah penyaluran dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat. Masalah-masalah penyaluran dan pengalokasian berhubungan dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah.

About these ads

4 Tanggapan

  1. tingkatkan prestasi anda demi kemajuan ilmu pengetahuan

  2. penjelasannya bisa diserap,,, thx untuk berbagi ilmu…

    izin copy paste…^^

  3. terima kasih :) tulisannya sangat bermanfaat, izin copy pastenya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 298 pengikut lainnya.