Tentang Beli Sewa

Tentang Beli Sewa

A. Pengertian Perjanjian Beli Sewa
Prjanjian beli sewa berasal dari kata huurkop dalam bahasa Belanda atau hire purchase dari bahasa Inggris). Para ahli berbeda pandangan tentang definisi atau pengertian beli sewa, dari berbagai pandangan atau dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam definisi yang membahas tentang beli sewa yaitu:
Definisi pertama berpendapat bahwa beli sewa sama dengan jual beli angsuran; Definisi kedua berpendapat bahwa beli sewa sama dengan sewa menyewa; Definisi ketiga berpendapat bahwa beli sewa sama dengan jual beli.
Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang perijinan beli sewa (hire purchase) jual beli dengan angsuran, dan sewa (renting) disebutkan pengertian beli sewa. Beli sewa adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, suatu hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.
Bila diperhatikan unsur atau elemen perjanjian beli sewa menurut keputusan bersama tersebut adalah :
1. Adanya jual beli barang.
2. Penjualan dengan memperhitungkan setiap pembayaran.
3. Objek beli sewa diserahkan kepada pembeli.
4. Momentum peralihan hak milik setelah pelunasan terakhir.
Hire Purchase Act 1965 mengkonstruksikan beli sewa sebagai perjanjian sewa menyewa dengan hak opsi dari si penyewa untuk membeli barang yang disewanya.
Menurut Wirjono Prodjodikoro beli sewa adalah pokoknya persetujuan dinamakan sewa menyewa barang dengan akibat bahwa si penerima tidak menjadi pemilik, melainkan pemakai belaka, baru kalau uang sewa telah dibayar, berjumlah sama dengan harga pembelian, si penyewa beralih menjadi pembeli yaitu barangnya menjadi miliknya.
Berdasar definisi tersebut di atas, pengertian beli sewa dikonstruksikan sama dengan perjanjian sewa menyewa barang, dalam arti bahwa si pembeli hanya pemakai belaka, tetapi kalau harganya sama, maka si penyewa menjadi pembeli.
Definisi ketiga yang menyatakan bahwa beli sewa merupakan campuran jual beli dan sewa menyewa. Pendapat ini dikemukakan oleh R. Soebekti. Menurut R. Soebekti, beli sewa adalah sebenarnya suatu macam jual beli, setidak-tidaknya mendekati jual beli dari pada sewa menyewa, meskipun ia merupakan campuran keduanya dan karenanya diberi judul sewa menyewa.
Dengan demikian, beli sewa merupakan perjanjian jual beli, bukan konstruksi sewa menyewa, dalam perjanjian beli sewa maka pembeli sewa hanya bertindak sebagai penyewa belaka.
Sejak terjadinya kesepakatan barang itu dapat langsung menjadi hak milik dari pembeli, kemudian barang tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain sebelum terjadinya pelunasan terakhir, apabila barang tidak dialihkan oleh si pembeli sewa maka pembeli sewa dapat digolongkan telah melakukan tindakan penggelapan barang.
Dengan demikian, dikatakan bahwa dalam undang-undang dihubungkan dengan pendapat para ahli melihat beli sewa dalam konstruksi yuridis yang berbeda satu dengan lainnya. Beli sewa merupakan gabungan dari 2 (dua) macam konstruksi hukum yaitu konstruksi hukum sewa menyewa dan jual beli, apabila barang yang dijadikan objek beli sewa tidak mampu dibayar oleh si pembeli sewa sebagaimana diperjanjikan, maka barang itu dapat dibeli oleh penjual sewa.
B. Klausul-Klausul dalam Perjanjian Beli Sewa
Untuk lebih memahami makna perjanjian beli sewa harus dipelajari secara mendalam apa saja klausul-klausul yang terdapat di dalam perjanjian (tertulis)-nya. Di dalam perjanjian beli sewa terdapat beberapa klausul.
1. Klausula Penundaan Peralihan Hak
Dalam beli sewa, klausul penundaan peralihan hak, ini merupakan suatu karakter utama, hal ini berhubungan langsung dengan proses peralihan hak milik. Dalam proses peralihan hak milik tidak disyaratkan adanya suatu bentuk hukum, akan tetapi peralihan hak milik tersebut berlangsung tanpa melalui proses apapun yaitu terjadi dengan sendirinya. Hak milik beralih kepada pembeli bila ia telah memenuhi semua kewajibannya berdasarkan persetujuan pembelian (uit hoofde van de koopovereenkomst).
Saat peralihan hak milik dapat disepakati antara kedua belah pihak, dan dalam praktek hak milik berakhir setelah pembayaran angsuran telah lunas.
Penyerahan barang biasanya dilakukan dengan suatu pernyataan saja, karena barangnya sudah berada di dalam kekuasaan si pembeli dalam kedudukannya sebagai penyewa cara penyerahan ini dinamakan traditio brevimanu.
2. Klausul Menggugurkan (Verval Clausule)
Pada umumnya syarat yang tercantum pada perjanjian beli sewa adalah syarat menggugurkan atau jatuh tempo. Syarat ini merupakan akibat adanya syarat tentang hak milik yang belum beralih kepada pembeli atau dengan kata lain adanya syarat penundaan peralihan hak, sehingga keadaan demikian membawa akibat bahwa selama masa pembayaran angsuran hak milik masih di tangan penjual.
Apabila pembeli tidak membayar sesuai kewajibannya penjual dapat menarik kembali, karena status dari barang tersebut adalah sewa sehingga penjual dapat mudah menarik kembali barangnya, keadaan ini merupakan ciri atau karakter beli sewa yaitu syarat yang menggugurkan (verval clausule), dimana jika terjadi wan prestasi dari pembeli, penjual dapat menarik barang dengan mudah karena status barang adalah sewa.
Adapun akibat dari perjanjian beli sewa, jika pembayaran macet maka perjanjian menjadi putus dan penyewa harus mengembalikan barangnya sedangkan uang pembayaran (angsuran) dalam jangka waktu tersebut tidak perlu dikembalikan baik sebagian atau keseluruhan. Inilah yang disebut verval clausule atau syarat yang menggugurkan.
Sebagai konsekuensi dari sewa menyewa, verval clausule tersebut masuk akal (rasional). Pembayaran dalam jangka waktu sesuai dengan perjanjian sebagai tanda sewa dan tanda ini berlaku sebanding dengan kenikmatan barang.
Pembayaran pembelian sebagai tanda sewa tidak dapat dilakukan, karena kenikmatan barangnya tidak dapat dikembalikan.
Adanya verval clausule sangat merugikan penyewa atau pembeli, hal ini disebabkan karena antara harga pembayaran dan kenikmatan tidak sebanding.
Bagi pihak penjual keadaan ini sangat menguntungkan, terutama jika angsuran telah dibayar sampai pada waktu hampir selesai pembayaran terakhir.
3. Status uang yang telah dibayarkan pembeli kepada penjual
Sepanjang pembeli masih mengangsur atau belum melunasi pembayaran maka uang tersebut telah dibayarkan kepada penjual apabila terjadi wanprestasi umumnya tidak dikembalikan meskipun barang telah ditarik.
Dengan demikian status uang selama pembayaran angsuran dianggap hangus atau hilang karena status barang sebagai barang yang disewa. Di lain pihak status uang tersebut dapat dianggap pula sebagai uang ganti rugi pemakaian atas barang yang dinikmati kegunaannya.
Apabila perjanjian beli sewa dikonstruksikan sebagai perjanjian jual beli, maka sudah tentu status uang tersebut sebagai uang pembayaran atas pembelian barang objek perjanjian tersebut. Dengan demikian uang yang telah dibayarkan sebelumnya diperhitungkan sebagai pembayaran barang namun oleh karena ternyata uang yang sudah dibayarkan adalah sebagai uang sewa, maka dengan demikian uang tersebut dianggap hangus dan tidak dapat diminta baik untuk sebagian maupun seluruhnya.
Hal yang seperti ini dipandang sangat kurang memenuhi rasa keadilan karena terlalu menguntungkan pihak penjual, sedangkan pihak pembeli sangat dirugikan.
Oleh karena itu, sebaiknya klausula yang mengenai status uang yang seperti ini hendaknya ditiadakan, agar tidak semata-mata merugikan pihak pembeli.
Bagi penjual klausula tersebut dipandang sebagai perlindungan yang sangat efektif, sebab jika status barang dalam perjanjian tidak sebagai sewa, maka penjual sudah tidak mempunyai kekuasaan apapun terhadap barang atau dengan perkataan lain penjual tidak memiliki hak istimewa (privilege) sebagaimana diatur dalam pasal 1144 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa penjual barang-barang bergerak yang masih belum dibayarkan, dapat melaksanakan hak istimewanya atas harga pembelian barang-barang itu, jika barang-barangnya berada di tangan si berutang tidak peduli apakah ia menjual barang-barang itu dengan penundaan waktu atau dengan tunai.
4. Klausul Larangan Memindahtangankan Objek Perjanjian (verreemdigs clausule)
Adanya syarat bahwa selama masa pembayaran angsuran hak milik masih ada ditangan penjual, mengakibatkan pembeli selama itu belum menjadi pemilik, oleh karena itu, maka selama periode pembayaran angsuran atau selama masa mengangsur, pembeli tidak dapat menjual atau menggadaikan atau memindahtangankan barang (objek perjanjian) tersebut. Apabila terjadi pemindahtanganan objek perjanjian beli sewa selama masa angsuran, maka dapat dianggap sebagai penggelapan. Selain itu di dalam masa angsuran pembeli juga diwajibkan untuk memelihara barang yang dibelinya dan tidak boleh menyalahgunakannya ataupun mengubahnya.
Pitlo dalam salah satu bukunya memberikan pengertian tentang beli sewa atau (huurkop), dia menyatakan bahwa beli sewa adalah salah satu bentuk pembelian dengan pembayaran angsuran, dimana para pihak bersepakat bahwa si penjual membatasi hak kepemilikan (walaupun sebenarnya hak milik berpindah). Pembatasan ini dapat dibuat sampai sebelum waktu lunasnya pembayaran angsuran umpamanya sebagian dari harga penjualan dilunasi.
Pitlo menegaskan pendapatnya bahwa untuk sahnya suatu pranata beli sewa (huur koop) maka diperlukan sebuah akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan, tanpa akta semacam ini tidak dapat dibatalkan beli sewa, tetapi pembelian dengan pembayaran cicilan atau jual beli dengan angsuran (koop op afbetaling). Apabila kemudian ada perubahan atas isi akta berdasarkan kesepakatan keduabelah pihak, maka perubahan tersebut harus pula diadakan dengan akta.
Jika perjanjian dibuat dengan akta di bawah tangan, maka akta atas permintaan pembeli tersebut harus dibuat rangkap dua dan satu eksemplar diserahkan kepada pembeli. Bilamana tidak dibuat rangkap dua, maka penjual harus menyerahkan copy yang otentik atau copy yang ditandatangani oleh penjual.
5. Klausul Pemeliharaan
Dalam kurun waktu pembayaran angsuran, maka pembeli diwajibkan untuk memelihara dan merawat barang sebagaimana barang tersebut adalah miliknya.
Selama keadaan pembayaran angsuran pembeli dapat menggunakan objek perjanjian dan tidak menyewakan kepada orang lain. Selain itu si pembeli bertanggung jawab atas keselamatan barang objek perjanjian.
Bila suatu ketika barang yang sudah berada dalam penguasaan pembeli, musnah atau hilang maka penjual tetap mempunyai hak untuk menuntut pembayaran atas barang tersebut. Jika si pembeli tidak mau membayar angsuran dengan alasan barangnya sudah tidak ada lagi, tentu si penjual berhak mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dasar wanprestasi.
6. Klausul Risiko
Dalam perjanjian beli sewa, barang sudah beralih kepada pembeli sejak penandatanganan kontrak, sehingga disyaratkan bahwa risiko ada pada pembeli. Dalam kenyataannya selama masa angsuran ada penundaan peralihan hak sehingga pembeli pada saat itu belum menjadi pemilik. Dengan ketentuan adanya suatu syarat penundaan peralihan hak, sehingga dengan demikian seharusnya risiko tentunya ada pada pemilik, sesuai dengan asas bahwa risiko ada pada pemilik, tetapi umumnya dalam perjanjian beli sewa risiko dibebankan kepada pembeli sejak saat penandatanganan perjanjian.
Umumnya dalam perjanjian beli sewa dalam point-point yang tertuang dalam akta selalu disebutkan bahwa risiko ada pada pihak pembeli, karena hal tersebut sangat rasional karena sejak penandatanganan perjanjian barang sudah diserahkan kepada pembeli sekaligus berada dalam penguasaannya.
Apabila risiko dibebankan kepada penjual dengan alasan hak milik masih di tangannya selama masa mengangsur, sedangkan barang telah di tangan pembeli, keadaan yang demikian tentunya dapat menimbulkan kerugian pada penjual, apabila pembeli kurang memperhatikan terhadap barang, dengan kurang pemeliharaan atau perawatan mengakibatkan barang menjadi rusak keadaan demikian dianggap bahwa hal tersebut sudah memberikan keuntungan bagi pembeli. Selain itu bila risiko dibebankan kepada si penjual hal ini dapat memberikan kesempatan pada pembeli untuk bertindak sesuka hati kepada barang atau dengan kata lain pengalihan risiko dapat mengakibatkan rasa tanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan barang menjadi berkurang, sedangkan bila risiko dibebankan kepada pembeli tentu ia akan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam pemeliharaan dan perawatan barang tersebut.

C. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Perjanjian Beli Sewa Kendaraan Bermotor
Dari realita menunjukkan bahwa di dalam perjanjian yang memakai judul beli sewa, jual beli angsuran, perjanjian kredit, ternyata hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang, dalam arti bahwa beberapa ketentuan menguntungkan kepada para pihak pemilik atau penjual, umpamanya berkaitan dengan klausul jatuh tempo, penyerahan hak gaji/upah, kewajiban membayar sekaligus, percepatan pembayaran, denda keterlambatan pembayaran, asuransi pengambilan kembali barang oleh penjual, kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, kekuatan perjanjian, pengakhiran perjanjian tanpa putusan hakim.
1. Klausul “Jatuh Tempo” atau Menggugurkan (Verval Clausule).
Salah satu ciri atau karakter dari perjanjian beli sewa yang menonjol selain adanya penundaan peralihan hak adalah “klausul jatuh tempo atau menggugurkan (Verval Clausule)” syarat ini sesungguhnya timbul akibat dari adanya karakter utama dari beli sewa yaitu syarat penundaan peralihan hak.
Dalam kondisi hak milik masih ditangan penjual meskipun barang sudah beralih ke tangan pembeli mengakibatkan status barang selama masa pembayaran angsuran dianggap sebagai “sewa”. Keadaan demikian memberi peluang bagi pihak penjual untuk melindungi diri sebagai pengamanan. Apabila terjadi manipulasi dari pembeli misalnya pembeli tidak melaksanakan pembayaran angsuran sesuai dengan apa yang diperjanjikan, oleh karena itu keadaan ini dipergunakan penjual untuk membuat syarat “dapat menarik barang objek perjanjian” yang berakibat pula terhadap uang yang telah dibayarkan sebelumnya.
Hampir semua perjanjian beli sewa mencantumkan klausul tentang jatuh tempo tersebut. Klausul ini sehubungan dengan ketidakmampuan pembeli untuk melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktunya sebagaimana diperjanjikan. Pihak penjual atau kreditur dapat menarik kendaraan dari tangan pembeli tanpa memperhatikan sebab musabab keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur dan seketika itu pula kreditur dapat membatalkan perjanjian.
Klausul atau syarat menggugurkan ini dianggap merupakan syarat yang tidak seimbang, karena hanya menguntungkan pihak kreditur dan tidak pada debitur, hal ini merupakan syarat yang tidak memberikan gambaran adanya bargaining power yang sama bagi para pihak dan dapat dikatakan bahwa syarat menggugurkan ini merupakan syarat yang tidak seimbang.
Adapun bunyi klausul jatuh tempo atau menggugurkan tersebut umpamanya dalam perjanjian yang dibuat oleh PT.Sakura Motor sebagai berikut :
Pasal IV. “Dengan tidak disepakatinya pelaksanaan pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh waktu angsuran sewa pada pasal II di atas, telah cukup membuktikan pihak kedua dalam keadaan lalai/wanprestasi, tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari pihak pertama, Pihak pertama berhak untuk menarik kembali barang-barang yang telah diterima pihak kedua, dan pihak kedua tidak berhak mempertahankan haknya dengan dalih apapun”.

Perjanjian yang dibuat oleh PT. Alexander sebagai berikut :
Pasal 7. “Pihak ke II tidak dibenarkan menunggak angsuran tiap-tiap bulannya, apabila ternyata pihak kedua menunggak angsurannya, maka pihak ke I berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan atau perjanjian ini dianggap batal dengan sendirinya, uang yang telah disetorkan oleh pihak ke II kepada pihak ke I menjadi hangus dan pihak ke I berhak dan dianggap disetujui/diberi kuasa untuk menarik kendaraan tersebut dari pihak ke II tanpa ada tuntutan sesuatu apapun juga kepada pihak I.”

Perjanjian yang dibuat oleh PT. Jaya Motor sebagai berikut :
Pasal IV. “Apabila pembayaran tidak dilakukan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, maka dengan ini pihak kedua memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada pihak pertama untuk menarik dari pihak kedua, kendaraan tersebut (pasal 1) dan jika dalam waktu 1 (satu) minggu setelah kendaraan tersebut ditarik, pembayaran yang tertunda tidak dilunasi juga, maka surat perjanjian ini dianggap batal dan dengan ini pihak kedua memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada pihak pertama untuk menguasai sepenuhnya mobil tersebut (bila perlu dengan bantuan polisi) ataupun menjual atau menyerahkan kepada pihak lain, sedang pihak kedua kehilangan semua hak atas uang cicilan yang telah dibayar tanpa kompensasi apapun juga.

Penarikan kembali barang tersebut tanpa memperhitungkan jumlah pembayaran yang telah dilakukan, memberi hak yang lebih kepada kreditur secara tidak seimbang dengan hak debitur.

2. Klausul Dapat Dituntut “Pembayaran Sekaligus dan Seketika (de Opeisboarheids Clausule)”.
Mengenai klausul dapat dituntut pembayaran sekaligus dan seketika dicantumkan dalam perjanjian, dimana kewajiban debitur untuk membayar sekaligus dan seketika sisa pembayaran dendanya sehingga debitur kehilangan hak untuk membayar angsuran manakala terjadi hal-hal tertentu.
Klausul tersebut berbunyi sebagai berikut :
Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 2 di atas, maka penjual berhak menuntut dan menagih dengan seketika dan sekaligus lunas, dari sisa harga yang belum terangsur, serta pembeli wajib seketika dan sekaligus melunasinya atau mengembalikan kendaraan tersebut kepada penjual, bilamana terjadi salah satu hal seperti di bawah ini :
a. Pembeli tidak atau lalai membayar angsuran-angsurannya yang telah jatuh tempo 2 (dua) bulan berturut-turut.
b. Pembeli lalai atau tidak memenuhi kewajibannya, melanggar atau menyalahi baik sebagian maupun seluruhnya dari isi perjanjian.
c. Kendaraan bermotor yang dijaminkan pembeli tersebut disita baik untuk sebagian atau seluruhnya oleh pihak lain.
d. Pembeli jatuh pailit, atau keadaan keuangannya mundur sedemikian rupa sehingga tidak lagi dianggap mampu untuk membayar atau sulit membayar atau sulit membayar kewajiban angsurannya.
e. Pembeli dan atau usahanya bubar, dilikuidasi atau terhenti.
f. Pembeli meninggal dunia atau ditaruh di bawah pengampuan, kecuali bilamana penjual menyetujuinya maka perjanjian ini dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya atau pengampunya.

Klausul dapat dituntut pembayaran sekaligus dan seketika ada yang merumuskan dalam perjanjian sebagai berikut :
Pasal 9. “Sejak barang yang disewabelikan tersebut diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua, maka semua resiko yang mungkin timbul seperti kerusakan, kehilangan, ditanggung sepenuhnya oleh pihak kedua, jika barang tersebut tidak dapat digunakan lagi sebagaimana mestinya ataupun hilang, maka kewajiban sehubungan dengan perjanjian sewa beli ini menjadi batal.”

Kemudian dalam pasal 13 perjanjian yang dibuat oleh PT. Capella Dinamik Nusantara berbunyi sebagai berikut :
Uang sewa beli yang tersisa dan belum dibayar oleh pihak kedua dapat ditagih seluruhnya setiap waktu jika terjadi hal-hal sebagai berikut :
a. bilamana pihak kedua meninggal dunia.
b. Bilamana pihak kedua melalaikan kewajibannya sebagaimana bunyi pasal 3.
c. Bilamana pihak kedua menghadapi tuntutan pengadilan.

Klausul ini sangat tidak adil karena penjual/kreditur tidak mempertimbangkan alasan-alasan debitur tidak dapat membayar sebagaimana diperjanjikan, seperti hal-hal yang terjadi di luar kemampuannya misalnya debitur diberhentikan dari pekerjaannya secara tiba-tiba, debitur meninggal dunia, atau tidak dapat bekerja karena sakit.
Selain itu ketidakadilan juga berkaitan dengan tidak diperhitungkannya jumlah angsuran yang telah dibayar sementara barang yang menjadi objek perjanjian yang masih ada di tangan si debitur dapat diambil oleh kreditur.
Andaikata barang itu hilang, kreditur dapat minta ganti rugi pada perusahaan asuransi karena adanya kewajiban mengasuransikan barang tersebut. Dalam hal ini kreditur tidak dapat menuntut pembayaran lagi pada debitur.

3. Klausul “Percepatan Pembayaran” (Vervroeg de van betaling) oleh pembeli.
Salah satu syarat yang dicantumkan dalam perjanjian beli sewa adanya syarat percepatan pembayaran. Syarat ini merupakan salah satu syarat yang berdasarkan teori kesungguhan dan merupakan syarat yang menguntungkan bagi pembeli (debitur). Perjanjian yang mencantumkan klausul percepatan pembayaran yang dicantumkan dalam perjanjian terdapat berbagai variasi. Salah satu perjanjian menyebutkan :
“Apabila pihak kedua melunasi angsuran sewa kendaraan yang dimaksud dalam pasal 1 sebelum waktunya, maka pihak pertama akan memberikan potongan sebesar 1,5% perbulan menurun dari jumlah angsuran sewa perbulan”.
Pada PT. Capella Dinamika Nusantara dalam pasal 3 ayat 5 menyebutkan :
“Menyimpang dari ketentuan pembayaran pada ayat 1 tersebut di atas, penyewa selalu berhak untuk membayar sekaligus beberapa uang sewa sebelum saat jatuh tempo pembayaran seperti yang telah ditetapkan di atas, dan saat penjual akan memberikan potongan pembayaran uang sewa kepada penyewa sebesar 1,5% (satu setengah persen) perbulan dari jumlah uang sewa yang dipercepat pembayarannya tersebut.”

Pada perjanjian lain mencantumkan klausul percepatan pembayaran sebagai berikut :
“Apabila angsuran sewa beli kendaraan tersebut di atas dilunasi sebelum waktunya, untuk biaya provisi kredit dan uang jasa tidak dapat ditarik kembali”.

Percepatan pembayaran tersebut sebenarnya tidak menguntungkan kreditur, karena pendapatan yang telah diperkirakan akan diperoleh dari bunga atas harga pokok tidak terjadi.
Namun, tidaklah adil bila debitur yang membayar lebih cepat atau melunasi lebih cepat, masih tetap dibebani beban bunga yang besarnya sama dengan bilamana ia membayar secara angsuran. Adalah tepat apabila pembeli tidak dibebani bunga tetapi dibebani denda yang masuk akal karena hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh kreditur bila angsuran dibayar sesuai dengan yang direncanakan. Mengenai perhitungan tersebut harus jelas dicantumkan dalam perjanjian dan tidak bisa sesudah pembayaran dipercepat itu terlaksana, karena besarnya potongan tersebut akan ditentukan secara sepihak oleh penjual saja.
Dengan demikian tidaklah cukup klausul perjanjian hanya berbunyi seperti berikut ini :
“Apabila pembeli hendak melunasi sisa hutangnya sebelum perjanjian ini berakhir seperti yang tersebut dalam pasal 2, maka penjual akan menghitung kembali pelunasannya dengan prosentase tertentu secara menurun”.

Dari perjanjian tersebut di atas, ternyata tidak semuanya memberikan keringanan bagi debitur atas pembayaran yang dipercepat.

4. Klausul “Denda atau boete beding atau boete Clausule”
Pada perjanjian beli sewa klausul atau syarat tentang denda (boetebeding atau boete Clausule) hampir merupakan suatu kebutuhan utama, sebab kreditur di dalam pembuatan perjanjian selalu mengantisipasi hal-hal atau keadaan seandainya nanti terjadi keterlambatan pembayaran. Dalam hal demikian telah diantisipasi sebelumnya oleh kreditur agar tidak menimbulkan kerugian baginya dengan mencantumkan syarat denda tersebut diharapkan pembayaran dari debitur dapat lancar.
Ketentuan mengenai denda yang dibebankan pada debitur karena terlambat membayar, menunjukkan ketidakadilan karena besarnya denda tersebut jauh di atas bunga Bank yang normal. Beberapa perjanjian menunjukkan kecenderungan kreditur mengambil keuntungan dari denda tersebut.
Pada prinsipnya klausul denda adalah dimaksudkan untuk menghindarkan agar debitur tidak terlambat melakukan pembayaran. Sebagai contoh klausul tentang denda adalah sebagai berikut :
“Apabila pembayaran termaksud dalam pasal 1 tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan pada waktunya, maka pihak kedua dikenakan/diharuskan membayar denda sebesar Rp.1000,00/hari sampai batas waktu 30 hari secara bertahap, dan apabila selama maksimum 30 hari pihak kedua masih juga melalaikan pembayaran dan denda tersebut, pihak pertama berhak menarik kembali hak/milik atas barang tersebut di atas dari pihak kedua dalam keadaan terawat baik berikut STNK dan perlengkapannya.

Pada PT. Capella Dinamik Nusantara dalam pasal IV ayat 2 menyebutkan :
“Apabila penyewa lalai membayar uang sewa atau terlambat dari tanggal jatuh tempo pembayaran uang sewa, penyewa dikenakan denda administrasi sebesar 0,5 % sehari terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran uang sewa tersebut sampai dengan uang sewa yang bersangkutan dibayar lunas”.

Perjanjian lain memuat tentang denda sebagai berikut :
“Jika pihak kedua tidak memenuhi ketentuan untuk membayar uang sewa bulanan tersebut dengan tertib sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tersebut, maka pihak kedua dianggap lalai, kelalaian mana dibuktikan dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan tersebut sehingga tidak diperlukan teguran dengan surat juru sita atau yang semacam itu, maka untuk kelalaian itu, pihak kedua dikenakan ganti rugi tiap-tiap hari Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang tiap-tiap kali harus dibayar dengan seketika dan sekali lunas kepada dan di kantor pihak pertama”.

Perjanjian lainnya mencantumkan ketentuan sebagai berikut ini :
“Apabila pihak kedua terlambat melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal-tanggal yang ditetapkan, maka pihak pertama memberi waktu selama-lamanya 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal jatuh tempo tersebut kepada pihak kedua untuk melunasinya dengan ditambah denda tiap hari sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Penentuan tentang jumlah denda yang harus dibayar debitur perhari, bilamana debitur terlambat melakukan pembayaran sangat bertentangan dengan iktikad baik dengan melaksanakan perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

5. Klausul “Asuransi”
Pada umumnya setiap perjanjian beli sewa mencantumkan syarat “asuransi” yaitu ketentuan mengenai kewajiban mengasuransikan barang yang menjadi objek perjanjian.
Asuransi ini diwajibkan oleh pihak kreditur, mengingat bahwa sejak penandatanganan kontrak resiko telah beralih ke tangan pembeli (debitur). Sedangkan resiko yang dibebankan kepada pembeli (debitur) terutama terhadap kendaraan bermotor cukup tinggi atau berat.
Oleh karena itu, untuk mengurangi resiko yang tinggi, yang juga akan merugikan penjual, apabila angsuran belum dilunasi, pembeli wajib mengasuransikan kendaraan yang menjadi objek perjanjian, sehingga apabila terjadi sesuatu risiko tersebut dialihkan kepada pihak perusahaan asuransi.
Pasal 6 perjanjian yang dibuat oleh Bank Universal :
“Selama perjanjian ini berlaku, peminjam dengan biaya sendiri wajib mengasuransikan kendaraan bermotor/mobil yang dijaminkan dengan Bankers Clause dan klausul minimal yang harus dipenuhi/ditutup untuk kerugian total loss dan polis asuransi tersebut wajib diserahkan pada Bank untuk dipergunakan dimana perlu”.

Perusahaan Utama Jaya abadi mengatur tentang klausul asuransi ini sebagai berikut :
“Perjanjian kendaraan bermotor wajib diasuransikan oleh pihak kedua dan perusahaan asuransi yang akan ditunjuk oleh pihak pertama, biaya daripada asuransi tersebut menjadi beban pihak kedua”.

Sedangkan Kharisma Setia Utama mencantumkan klausul asuransi sebagai berikut :
“Pembeli wajib mengasuransikan kendaraan tersebut dengan kondisi yang disetujui bersama dan premi asuransi menjadi beban pembeli”.

Dengan melihat bentuk perjanjian di atas hampir semua resiko serta beban asuransi diserahkan kepada pembeli maka seharusnya sifat perjanjian beli sewa tersebut adalah perjanjian jual beli bukan sewa menyewa.
Melihat kondisi persyaratan kewajiban asuransi perlu penulis tambahkan dalam menghadapi pelimpahan atau pergeseran tanggung jawab kreditur kepada debitur yang berhubungan dengan pembayaran premi. Dalam hal ini debitur selalu mengalihkan hak-haknya (dari asuransi) kepada kreditur, kreditur sering menutup asuransi atas nama kreditur tetapi atas tanggungan debitur (biaya dan premi). Banyak kreditur mengatur perusahaan asuransi tertentu yang ditunjuk untuk itu. Dengan demikian penunjukkan perusahaan asuransi juga merupakan hak kreditur meskipun yang membayar debitur/pembeli.
Dalam hal pengasuransian ternyata Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang No.2 Tahun 1992. Dalam pasal 6 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa asuransi menganut prinsip “Kebebasan memilih” perusahaan asuransi (free choice). Pembeli/debitur harus bebas menentukan asuransi yang dipilihnya.

Pasal 6 Undang-Undang No.2 Tahun 1992 menyebutkan :
a. penutupan asuransi atas proyek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung, kecuali bagi program asuransi sosial.
b. Penutupan objek asuransi sebagaimana dimaksud dalam asuransi harus dilakukan dengan memperhatikan daya tampung perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di dalam negeri.
c. Peraturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah itu.
Dengan berpedoman pasal isi pasal tersebut di atas maka penunjukkan suatu perusahaan oleh pihak kreditur yang harus dituruti debitur adalah menyalahi ketentuan undang-undang, hal itu merupakan pemakasaan kehendak. Klausul tersebut berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang intinya bahwa perjanjian tidak dapat melanggar ketentuan maupun undang-undang dan dengan demikian klausul seperti ini dapat dikatakan batal demi hukum.
Sehubungan dengan hal tersebut, menurut penulis bahwa syarat tentang penunjukkan perusahaan asuransi seperti tersebut di atas adalah batal demi hukum, karena bertentangan dan melanggar undang-undang.

6. Klausul “Pengambilan Kembali (Inlossing recht)”
Bilamana pihak debitur wan prestasi karena keterlambatan pembayaran angsuran, maka berlakulah syarat verval clasule. Dengan demikian barang ditarik kembali oleh kreditur. Namun demikian debitur masih diberikan kesempatan oleh kreditur untuk mengambil kembali barang objek perjanjian dalam jangka waktu sebagaimana yang diperjanjikan dengan membayar seluruh tunggakan angsuran yang belum dibayar ditambah denda. Di dalam praktek hak “pengambilan kembali” ini disebut “hak penebusan”.
Dalam praktek tidak semua perjanjian beli sewa memuat hak bagi debitur untuk memperoleh kembali barang yang telah ditarik kreditur, karena debitur tidak dapat membayar angsuran. Perusahaan yang mencantumkan klausul ini contohnya : Perusahaan Pelangi Mobilindo, mencantumkan dalam pasal 8 perjanjian.
“Jika pihak pertama mengambil kembali kendaraan tersebut atas kekuatan pasal 7 akta ini, maka pihak kedua dalam waktu 10 (sepuluh) hari sesudah pengambilan itu, masih berhak menebus kembali kendaraan itu dengan membayar sisa kekurangan harganya, dengan ketentuan bahwa hal ini hanya mungkin terjadi jika batal atau putusnya perjanjian ini disebabkan karena lalainya pihak kedua dalam pembayaran angsuran saja”.

PT. Capella Dinamik Nusantara mencantumkan perjanjian sebagai berikut :
“Apabila sepeda motor yang termaksud dalam pasal 1, surat perjanjian telah ditahan atau ditarik kembali oleh pemilik dan penyewa karena salah satu sebab yang termaktub dalam ayat 2 tersebut diatas, pemilik masih memberikan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penarikan sepeda motor termasuk pada penyewa untuk menyelesaikan pembayaran seluruh uang sewa (baik yang telah tertunggak maupun yang belum jatuh tempo) berikut denda administrasi dan membayar biaya penarikan sebesar Rp.50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) kepada pemilik”.

Perusahaan Sakura mencantumkan perjanjian sebagai berikut :
“Jika sekiranya pihak kedua hendak mengambil kembali barang-barang tersebut yang telah ditarik oleh pihak pertama seperti termaksud dalam pasal VI diatas, maka pihak kedua harus membayar lunas seluruh angsuran yang tertunggak dan juga yang belum terbayar seperti disebutkan di dalam pasal II diatas serta membayar semua biaya yang dikeluarkan pihak pertama sehubungan dengan penarikan barang tersebut”.

Jika kita membandingkan klausul tersebut di Belanda, ternyata klausul pengambilan kembali (In Lossing Recht) telah mendapatkan pengaturan dalam Undang-Undang. Di Belanda seperti yang tercantum dalam pasal 1576 V. NBW yang berbunyi sebagai berikut :
(1) Indien wegens niet betaling van verschenen termijnen de in huurkoop afgleverde zaak is terugenoment zonder voorafgaande rechterlijke tusscen comst kan de koopre gedurende veertien dagen na de terugneming de zaak in lossen door betaling van de verschenen termijnen ende verschuldigde rente, booten costen.

Terjemahan bebas dari Sri Gambir adalah sebagai berikut :
Dalam hal pembeli tidak membayar angsuran dalam beli sewa, pembeli dapat mengambil kembali barang yang telah diambil dari penjual, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dengan membayar seluruh uang tunggakan dan denda.
Pada hakikatnya, dengan dicantumkannya syarat hak pengambilan kembali ini merupakan perlindungan bagi pembeli meskipun ada wanprestasi yaitu pembeli tidak melakukan pembayaran angsuran namun masih diberi hak untuk menebus kembali, dalam hal barang sudah ditarik dari tangan pembeli oleh pihak penjual.

7. Klausul “Kuasa dengan Hak Substitusi atau Kuasa Mutlak Yang Tidak Dapat Dicabut kembali”
Klausul ini merupakan syarat yang umumnya dicantumkan di dalam suatu perjanjian beli sewa. Dalam perjanjian beli sewa, pemberian kuasa tersebut dilakukan oleh debitur kepada kreditur dengan ketentuan bahwa kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian beli sewa itu sendiri.
Pencantuman klausul kuasa khusus atau mutlak tersebut merupakan usaha preventif dari kreditur atau pengamanan bagi dirinya apabila terjadi wanprestasi atau hal-hal yang merugikan dari tindakan kreditur yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sebagai berikut:
“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Ketentuan Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut menunjukkan bahwa sifat pemberian kuasa tidak lain dari mewakilkan atau perwakilan (vertegen woordiginj) pemberian kuasa sebagai wakil, yang dibuat melalui persetujuan selalu dibuat kuasa atau volmacht.
Pada dasarnya kuasa atau volmacht inilah yang menjadi tujuan dari persetujuan pemberi kuasa tersebut. Dengan kekuasaan atau volmacht dari pemberian kuasa tersebut, maka penerima kuasa menjadi berwenang melakukan tindakan atau perbuatan hukum untuk kepentingan dan atas nama pemberi kuasa.
Klausul tentang kuasa ini dapat kita lihat dalam beberapa perjanjian beli sewa yaitu :
Dalam hal klausul yang dibuat oleh PT. Prabu Mata pada pasal IX menyebutkan :
“Dalam hal perjanjian ini batal demi hukum seperti diterangkan dalam pasal VII di atas, maka pihak kedua harus dengan segera menyerahkan kembali kepada pihak kesatu, mobil yang disewabelikan dengan perjanjian ini, pihak kesatu dengan ini diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali oleh pihak kedua untuk mengambil atau suruh mengambil mobil tersebut tanpa proses pengadilan (Hakim) atau dengan perantaraan juru sita. Selain daripada itu, maka uang yang telah diterima oleh pihak kesatu dari pihak kedua berdasarkan perjanjian ini, pihak kedua tidak berhak memintanya kembali oleh karena ini telah menjadi milik pihak kesatu.”

Pada perjanjian yang dibuat oleh PT. Hamparanion Hasil Optimal dalam pasal V ayat 2 menyebutkan “Berhubung buku pemilik kendaraan bermotor sudah tertulis nama penyewa, maka penyewa dengan ini memberi kuasa pada pemilik untuk menjual, menyerahkan sepeda motor tersebut dengan harga dan syarat-syarat yang disetujui oleh yang menerima kuasa, serta menentukan pembayaran dan lain-lain.”
Pada perjanjian yang dibuat oleh PT. Suara Mas Permai pada pasal 7 menyebutkan :
“Sehubungan dengan pasal 6, maka pihak kedua memberi kuasa mutlak, kuasa mana merupakan bagian terpenting dalam perjanjian ini dan tanpa kuasa mana perjanjian ini tidak akan dibuat, dan selanjutnya lewat perjanjian sewa beli ini dinyatakan batal tanpa diperlukan penyelesaian lewat Pengadilan Negeri dan berarti kedua belah pihak menyatakan melepaskan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “.

Sementara itu pada perjanjian yang dibuat oleh PT. Capella Medan dalam pasal 12 menyebutkan :
“Pemberi hak dan surat kuasa khusus tersendiri oleh pihak penyewa kepada pihak pertama atau kepada orang yang ditunjuk oleh pihak penyewa merupakan bagian terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian sewa beli karena tidak adanya kuasa-kuasa tersebut, perjanjian ini tidak diperbuat dan sebab itu kuasa-kuasa itu tidak akan dicabut kembali atau tidak akan batal atau dapat dibatalkan dengan alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang bagi berakhirnya surat kuasa.”
Pasal 1813 KUHPerdata mengatur tentang berakhirnya pemberian kuasa menyebutkan :
“Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.”

Bilamana kita berpedoman atas isi pasal 1813 KUHPerdata bahwa pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasa si kuasa, jika kita hubungkan dengan klausul pemberian kuasa dalam perjanjian beli sewa yang tidak dapat dicabut kembali, maka jelas klausul tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang.
Undang-undang sebesarnya telah melindungi akan hak-hak pribadi dari para pihak, terutama hak-hak pemberi kuasa bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1813 KUHPerdata, ia berwenang untuk mengakhiri perjanjian pemberian kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa.
Kemudian pasal 1814 KUHPerdata menyebutkan bahwa, pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya.”

Klausul pemberian kuasa yang ada dalam perjanjian beli sewa jika dihubungkan dengan pasal 1814 KUHPerdata, maka jelas ini merupakan penyimpangan, disamping itu adanya kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum dari penerima kuasa misalnya dengan melampaui batas-batas kuasa yang diberikan kepadanya maka dalam keadaan demikian pun pemberi kuasa tidak dapat berbuat apa-apa.
Dengan klausul pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali menempatkan posisi dan status pembeli (debitur) yang lemah karena adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.
Selain itu dalam perjanjian beli sewa ditemukan klausul pemberian kuasa dengan hak substitusi antara lain :
Pada perjanjian yang dibuat oleh PT. Anaran Mobil dalam pasal V menyebutkan:
“Pihak kedua dengan ini memberikan kuasa dengan substitusi kepada pihak kesatu, untuk menjual, menandatangani kwitansi dan mempergunakan uang hasil penjualan mobil tersebut untuk pelunasan hutang sewa pihak kedua yang tersisa apabila pihak kedua berhenti membayar sesuai dengan ketentuan pasal IV ayat 2 dan ayat 3 tersebut di atas.”

Klausul kuasa mutlak yang tidak dapat dicabut kembali dikaitkan dengan pasal-pasal tersebut di atas diantaranya :
Gajah Mas Perkasa pasal XI :
“Pihak kesatu atau wakilnya berhak untuk setiap saat memasuki tempat pihak kedua dimana mobil tersebut disimpan atau berada untuk melihat dan memeriksa keadaan mobil tersebut dan lain-lainnya, apabila ada persoalan yang perlu dikemukakan, pihak kedua sudah selayaknya membicarakan langsung pada pimpinan pihak kesatu untuk diminta keputusannya dan membicarakan di luar ketentuan tersebut tidak dapat diterima sebagai alasan pihak kedua.

Dalam klausul yang dimuat dalam perjanjian pada ketentuan pasal VII menyebutkan bahwa pihak kedua mengijinkan pihak kesatu memasuki pekarangan, bangunan dan ruangan tempat tinggal pihak kedua dimana barang tersebut diletakkan, guna mengambil barang tersebut yang masih milik pihak kesatu, sedangkan pembayaran DP dan angsuran-angsuran yang telah dibayar pihak kedua kepada pihak kesatu dinyatakan sebagai sewa pemakaian selama barang-barang tersebut berada ditangan pihak kedua dan bilamana barang tersebut tidak ada, maka pihak kedua bersedia ditarik barangnya milik pihak kedua yang ada di rumahnya sebagai jaminan sampai adanya penyelesaian, maka dengan demikian perjanjian sewa beli ini batal seketika, tanpa diperlukan putusan pembatalan dari Pengadilan Negeri yang berarti kedua belah pihak menyatakan setuju melepaskan ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

8. Klausul tentang “Ketentuan-ketentuan dalam kontrak mempunyai nilai dan kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan pasti/tetap.”
Dari beberapa klausul dari perjanjian beli sewa terdapat beberapa perjanjian yang mencantumkan tentang ketentuan dalam kontrak mempunyai nilai dan kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang sudah berkekuatan tetap. Pada hakikatnya pencantuman klausul tersebut di dalam suatu perjanjian merupakan suatu hal yang sudah melanggar kewenangan para pihak.
Suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang pasti adalah merupakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum pasti.
Di Indonesia putusan lain yang kedudukannya sama dengan putusan Pengadilan atau Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan atau akta perdamaian dan putusan arbitrase. Sebagai contoh perjanjian beli sewa yang memuat klausul tersebut adalah sebagai berikut :
“Kedua belah pihak menyatakan, bahwa semua ketentuan yang ada dalam perjanjian ini mempunyai nilai dan kekuatan yang sama dengan keputusan hakim tingkat peradilan terakhir yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti/tetap.” Menurut penulis klausul seperti ini adalah batal demi hukum, karena pihak-pihak yang membuat klausul tersebut bukanlah pejabat atau orang yang diberi kewenangan untuk membuat sesuatu akta atau ketetapan yang dipersamakan dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

9. Klausul “Pelepasan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata”
Walaupun perjanjian beli sewa bukan merupakan perjanjian nominat atau Beroemde Overeenkomst, akan tetapi bukan berarti bahwa untuk perjanjian tersebut tidak terikat pada peraturan-peraturan atau pasal-pasal tentang perikatan. Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata secara khusus memberikan pengaturan tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik. Dalam pasal 1266 ayat 1 KUHPerdata dinyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu ada dalam perjanjian timbal balik. Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa syarat batal tersebut tidak membatalkan perjanjian dengan sendirinya tetapi harus dimintakan kepada Hakim.
Menurut Mariam Darus Badrulzaman, hal itu untuk memberi kemungkinan kepada Hakim menilai wanprestasi tersebut, apabila ada kesalahan penjual atau ingkar janji sebelumnya, maka pembeli dapat mengajukan tangkisan.
Dari ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat pembatalan karena wanprestasi harus melalui Hakim merupakan perlindungan bagi pembeli yang dianggap sebagai pihak yang lemah, baik ekonomi maupun kedudukan hukumnya.
Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata intinya memberikan pilihan kepada penjual untuk memaksa pembeli memenuhi persetujuan atau menuntut pembatalan dengan ganti rugi, denda dan bunga. Dalam kenyataannya sebagian dari perjanjian beli sewa penyimpangan dari 1266 dan 1267 KUHPerdata.
Perjanjian beli sewa yang memuat klausula tersebut misalnya perjanjian yang dibuat oleh PT. Hamparanorion Hasil Optimal menyebutkan sebagai berikut : ”Dalam kejadian tersebut di atas para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian ini melepaskan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”
Dalam perjanjian pada PT. Pelangi Mobilindo Perkasa pasal 7 ayat 3 menyebutkan :
“Dalam hal terjadi sesuatu yang tersebut di atas para pihak sepakat melepaskan ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab undang-undang Hukum Perdata.
Sedangkan dalam perjanjian beli sewa pada PT. Cahaya Utama Abadi pasal IV ayat 3 menyebutkan :
“Bila pihak kedua dalam ketentuan pasal ini tidak mengindahkan, maka demi hukum yang berlaku, perjanjian yang telah disepakati tidak berlaku atau dianggap batal, tanpa diperlukan menunggu keputusan hakim Pengadilan Negeri. Menurut pasal 1266 dan 1267 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pihak kedua harus segera mengembalikan kendaraan bermotor tersebut kepada pihak pertama”.

Dalam hal pencantuman pelepasan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata pada sejumlah perjanjian beli sewa menunjukkan bahwa penjual berusaha untuk melindungi diri dengan menggunakan batal demi hukum seperti beberapa klausul yang dicantumkan dalam beli sewa.
Dari klausul ini, penjual/kreditur menghendaki batalnya perjanjian, sebab atas kebatalan tersebut justru menguntungkan bagi pihak kreditur, karena Kreditur dapat menarik kembali kendaraan bermotor dari tangan debitur dan sejumlah angsuran yang telah dibayar debitur dianggap hangus.
Dengan diterapkannya pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka apabila terjadi wanprestasi pada pembeli, maka pembatalan perjanjian serta akibat-akibatnya diselesaikan melalui Hakim, guna menghindari hal-hal yang sangat merugikan pihak pembeli/debitur.
Pada kasus seperti ini tentu hakim dapat leluasa untuk meninjau isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang dan hak-hak para pihak sangat tidak seimbang tersebut.

Recourses;

Mariam Darus Badrulzaman, KUH.Perdata, Buku IV Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1996

Engel Brecht, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Internusa, Jakarta, 1984

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 309 pengikut lainnya.