Metodologi Ilmu Pemerintahan

Metodologi Ilmu Pemerintahan

Hasil pengkajian terhadap berbagai metode yang menjadi bahan pembentukan seperangkat pengetahuan tentang metode disebut metodologi.
Yang dimaksud masalah dalam metodologi adalah suatu informasi yang mengandung pertanyaan atau ketidakjelasan.
Metodologi ilmu secara formal melekat di dalam definisi ilmu yang bersangkutan dan secara substantif ditunjukkan oleh aksioma, anggapan dasar, pendekatan, model analisis dan model konstruk pengalaman dan konsep.
Metodologi ilmu pemerintahan pun bergerak ke luar dan ke dalam. Sasarannya adalah:
1.bangsa dan negara;
2.rakyat dan pemerintah;
3.hubungan kerakyatan;
4.daerah;
5.ilmu pemerintahan itu sendiri.
Hubungan antara pemerintahan dengan yang diperintah memuat kegiatan yang disebut pemerintah, sedang peristiwanya disebut peristiwa pemerintahan atau gejala pemerintahan. Sedang perkembangan paradigmatik Ilmu Pemerintahan melalui beberapa tahap, di antaranya:
1.Tahap pertama, gejala pemerintahan dikaji melalui sudut pandang dan cara menurut ilmu yang ada pada masa itu, sehingga pada tahap ini, gejala pemerintahan dipelajari sebagai bagian disiplin ilmu yang bersangkutan.
2.Tahap kedua, gejala pemerintahan dipelajari oleh disiplin ilmu pengetahuan yang ada sehingga terbentuklah spesialisasi disiplin ilmu yang bersangkutan.
3.Tahap ketiga, lahirlah disiplin ilmu pemerintahan eliktrik yang disebut juga ilmu Pemerintahan generasi pertama.
4.Tahap keempat lahirlah Ilmu Pemerintahan yang mandiri dan didukung oleh metodologi, atau disebut juga ilmu Pemerintahan Generasi kedua.
5.Tahap kelima kemandirian suatu disiplin ilmu selain ditandai oleh terbentuknya metodologi ilmu yang bersangkutan, juga ditandai dengan kemampuan denominatifnya atau disebut juga ilmu Pemerintahan generasi ketiga.
Fungsi Ilmu pemerintahan ke dalam adalah untuk menguji, mengoreksi dan mengembangkan disiplin Ilmu Pemerintahan itu sendiri.
Sedangkan fungsi Ilmu Pemerintahan ke luar adalah mengidentifikasi, merekam dan menggambarkan, menerangkan hubungan, menguji pengetahuan lain, dan meramalkan apa yang akan dan dapat terjadi dalam masyarakat atau negara.
Model MIP Satu sampai Tiga
Dari pembahasan tentang Model MIP satu sampai dengan Tiga dapat diberikan rangkuman sebagai berikut:
1.Model MIP Satu: Manusia adalah Makhluk.
Asas yang mendasarinya terletak pada relasi antara khalik dan makhluknya. Pada hubungan ini manusia dianggap dianugerahi nilai-nilai luhur yaitu semua kepercayaan dasar yang bersifat universal.
2.Model MIP Dua: Manusia adalah Penduduk Bumi Peran Pemerintah dalam model ini dapat terlihat nyata di bidang kependudukan, misalnya pendataan penduduk yang selanjutnya diberi tanda pengenal yang disebut KTP.
3.Model MIP Tiga. Manusia adalah warga masyarakat, konsep ini merupakan konsep tradisional Ilmu Pemerintahan menurut kajian Sosiologi Pemerintahan yang dasar diletakkan antara lain oleh Robert Mc Iver: yaitu manusia adalah makhluk sosial, ia hidup bermasyarakat.
Agar manusia tidak bersaing secara bebas tanpa batas dalam mengajar kepentingannya, maka manusia bergabung dengan kelompok dan perserikatan. Tujuannya adalah:
1.untuk memenuhi kebutuhan manusia di berbagai bidang, dan
2.untuk membatasi kompetisi yang tidak sehat, mengendalikan tindakan-tindakan
3.yang akibatnya merugikan dan meringankan akibat-akibat yang timbul dari bermacam-macam pertentangan

Perlunya Reformasi Pemerintahan
Perlunya reformasi pemerintahan disebabkan karena:
1.menurunnya tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah;
2.tuntutan masyarakat akan reformasi politik, pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa sangat mendesak, mengingat pemerintah merupakan aktor utama reformasi ekonomi.
Sebenarnya ada 7 sisi pemerintahan yang bertanggung jawab, yaitu:
1.apakah tanggung jawab;
Spiro mendefinisikan tanggung jawab (responsibility) sebagai accountability, obligation, dan cause.
2.siapa bertanggung jawab; Caroll menjawab ada tiga kemungkinan, yaitu konsumen, produsen, atau kombinasi keduanya.
3.mengapa pemerintah dianggap bertanggung jawab; Spiro menjawab karena:
a.pejabat pemerintah adalah mandatari;
b.konsekuensi jabatannya;
c.ia menerima jabatan tidak dipaksa atau terpaksa.
4.kepada siapa pemerintah bertanggung jawab; Caroll menjawab pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat sebagai konsumen, sedangkan Spiro menjawab bahwa seorang pejabat pemerintahan harus bertanggung jawab kepada atasannya dan konsumennya (rakyat).
5.hal apa yang seharusnya dipertanggungjawabkan atau apa isi Pertanggungjawaban; Yang dipertanggungjawabkan adalah:
a.wewenang (kekuasaan) yang diterima dari sumbernya;
b.janji-janji kepada rakyat (konsumen);
c.komitmen pribadi; dan LI>sumpah jabatan.
6.bagaimana pemerintahan dipertanggungjawabkan; Hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh pejabat bukan hanya pelaksanaan tugasnya saja, tetapi juga kondisi dan situasi pada saat pejabat memberikan Pertanggungjawaban atau dimintai tanggung jawab serta kebijaksanaan yang ditempuhnya atas prakarsa sendiri.
7.pada level mana dan kapan sebaiknya Pertanggungjawaban itu berlangsung. Pertanyaan ini dijawab melalui Budaya Warung, yaitu adanya pilihan, kontrol, janji yang terbukti, tanggung jawab, dan adanya kepercayaan konsumen terhadap produsen.
Indonesia adalah negara birokrasi murni, dengan ciri-ciri antara lain:
1.sistem politiknya tertutup;
2.ketatanegaraan sangat formal;
3.Pertanggungjawaban vertical;
4.Pertanggungjawaban tidak bersifat pribadi tetapi jabatan;
5.rakyat dianggap (dipertahankan) sebagai bawahan pemerintah;
6.fungsi eksekutif dan fungsi kontrol berada pada satu lembaga;
7.kekuasaan dianggap given;
8.birokrasi harus selalu diuntungkan,
9.mengendalikan keadaan melalui penyeragaman;
10.informasi tertutup;
11.tidak ada kompetisi/oposisi/mosi tidak percaya;
12.promosi pejabat/pegawai berdasar anugerah pejabat atasan;
13.bawahan hanya bertindak sebagai pelaksana dan merasa kurang bertanggung jawab;
14.ukuran keberhasilan adalah loyalitas terhadap atasan dan kesediaan bekerja sama”;
15.strategi pembangunan bersifat top-down; dan
16.yang dibiayai adalah input sedangkan dampak negatif proyek dijadikan proyek lain.

Membangun Pemerintah Yang Bertanggung Jawab
Untuk kasus di Indonesia, pemerintahan yang bertanggung jawab dapat dibangun berdasarkan strategi RIPE RIGO REGO dengan beberapa anggapan dasar sebagaimana terdapat dalam model-model MIP yang ada.
Adapun langkah-langkah untuk membentuk pemerintah yang bertanggung jawab adalah merubah dari:
1.sistem politik tertutup ke sistem politik terbuka;
2.sistem pemerintahan birokratik partisan ke sistem pemerintahan demokratik dengan pilihan;
3.sistem pemerintahan hypersentralistik ke sistem pemerintahan desentralistik;
4.Pertanggungjawaban vertikal ke Pertanggungjawaban pasar (horizontal);
5.paternalisme despotik ke kontrol sosial anggaran dasar paternalisme;
6.suksesi berdasarkan anugerah ke recruitment;
7.lompatan ke tahapan teknologi;
8.manajemen proyek ke manajemen tugas dan fungsi;
9.budaya epimetheanistik ke budaya prometheanistik;
10.kita menjadi saya;
11.kelurahan/desa dari garis belakang menjadi garis depan;
12.pemberian ke pemberdayaan;
13.sesuai dengan aturan yang berlaku ke sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan jaman;
14.monolog ke dialog.

Mencari dan Mengukuhkan Akar Kerakyatan Membangun Demokrasi
Di Amerika Serikat, gerakan Reinventing Government Management (RIGOM) bertujuan untuk membentuk National Performance Review (NRP) yaitu membangun sebuah pemerintahan dengan bekerja lebih baik dan menekan biaya serendah mungkin. RIGOM ini lahir dari ajaran tentang masyarakat yang disebut civil society (community) yang mempunyai civil rights.
Format politik kerakyatan yang baru merupakan hasil dari usaha untuk mempribumikan semboyan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Dalam masyarakat barat, pemahaman tentang konsep rakyat dari sudut politik kerakyatan akhirnya meluas ke arah pendekatan ekonomi modern, pasar dan entrepreneurship.
Menurut Prof. Dr. HA. Mattulada ada 3 pola kepemimpinan Nusantara, yaitu:
1.Pola kepemimpinan Hindu yang dominan di Jawa yang berakar pada pemikiran Manunggaling Kawula Gusti.
2.Pola kepemimpinan Islam yang dominan di Sumatera, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan pemikiran raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah.
3.Pola kepemipinan bahari Nusantara berdasarkan pemikiran kemudi dan jangkar, surut dan pasang.
Pola kedua dan ketiga mempunyai ruangan untuk nilai-nilai dasar kerakyatan.

Membangun Nilai-nilai Demokrasi dan Reformasi
A. Membangun nilai-nilai demokrasi
1.Salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk social pada tataran tertinggi adalah demokrasi. Nilai dasar demokrasi ini terdiri atas: kepercayaan, pilihan, kontrol, dan tanggung jawab.
2.Hubungan antara negara (pemerintah) dengan kelurahan tidak sama dengan hubungan antara perusahaan dengan toko. Toko berada di luar dan berhubungan dengan perusahaan, tetapi kelurahan merupakan bagian integral negara.
B. Membangun ketahanan reformasi
1.Sebagai proses, reformasi bertujuan mengoreksi terus-menerus arah pembangunan bangsa yang selama ini jauh menyimpang untuk kembali ke cita-cita proklamasi dan Bhinneka Tunggal Ika
2.Di Indonesia reformasi dipelopori oleh mahasiswa yang didukung oleh almamaternya. Oleh karena itu agar reformasi tetap bertahan, maka almamater harus juga kuat. Perguruan tinggi dalam masa reformasi harus menjalankan fungsi kontrol.
Sumber Buku Metodologi Ilmu Pemerintahan Karya Taliziduhu Ndraha

About these ads

5 Tanggapan

  1. bpk dosen yang terhormat,saya ryan mahasiswa unpad fisip, saya mau bertanya tentang prosedur membuat teori pemerintahan dan prosedur penerapan teori pemerintahan .trimakasi …

  2. sangat baik untuk tahaf pembelajaran bagi masyarakat

  3. Apakah ada Buku Metodologi yang bisa dirujuk selain Buku Prof Talizidhu Ndraha? Susah kali mencari referansi keilmuan yang satu ini

  4. tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan Sasaran Metodologi ilmu pemerintahan pun bergerak ke luar dan ke dalam?????
    mohon dengan sangat.
    penjelasan dapat dikirim ke email saya. terimakasih

  5. Pak thank atas ilmunya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 297 pengikut lainnya.