Hubungan antara Strategi, Kebijakan, Program, dan Taktik dengan Organisasi

Hubungan antara Strategi, Kebijakan, Program,

dan Taktik dengan Organisasi

  1. Diagnosis organisasi bertalian dengan apa yang dikelola manajemen, yaitu fungsi, orang, hubungan dan jaminan pelaksanaan.

  2. Pembagian kerja, koordinasi, kepemimpinan dan integrasi merupakan unsur yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan organisasi.

  3. Menghadapi ancaman lingkungan dan memenuhi kebutuhan, mungkin saja organisasi diretrukturisasi.

Peranan Organisasi

  1. Dengan adanya organisasi jelas siapa yang akan melakukan apa, siapa bertanggung jawab kepada siapa, saluran komunikasi serta sumberdaya yang difokuskan pada tujuan-tujuan.

  2. Struktur organisasi memerlukan persyaratan tertentu dan pembentukan struktur organisasi memerlukan perhatian pada spesialisasi dan koordinasi

Persyaratan Organisasi yang Baik

  1. Agar dapat mewadahi strategi, kebijakan dan taktik badan usaha, organisasi harus dirancang bangun dengan baik.

  2. Organisasi yang baik harus diciptakan berdasarkan keseimbangan antara struktur dan faktor lingkungan, teknologi, ukuran/besar, strategi dan manusia.

  3. Ada empat pendekatan terhadap persyaratan organisasi yang baik, yaitu pendekatan birokrasi, mekanistik dan organik, situasional dan sub-sistem.

Pengelolaan Organisasi Berdasarkan Realitas, Waktu dan Risiko

  1. Kegiatan organisasi harus didasarkan pada realitas, waktu dan risiko.

  2. Pertentangan (konflik) yang timbul harus dikelola dengan baik, demikian pula pengelolaan waktu dan risiko

Standar-standar dan Ukuran Hasil Kerja

  1. Agar supaya kegiatan organisasi itu efisien dan efektif maka haruslah didasarkan pada standar-standar yang diterima dan yang kemudian dapat digunakan sebagai ukuran hasil kerja.

  2. Penentuan standar kerja didasarkan pada berbagai cara.

  3. Standar kerja tidak perlu harus ketat namun harus mengandung unsur manusiawi


Implementasi dan Kontrol Strategi, Kebijakan, Program dan Taktik

  1. Agar supaya strategi, kebijakan dan taktik berhasil dilaksanakan perlu struktur organisasi yang sesuai, sumberdaya manusia yang memadai, imbalan yang cukup serta budaya organisasi yang menunjang.

  2. Pengawasan strategi, kebijakan dan taktik organisasi perlu dilakukan agar segala penyimpangan dapat diperbaiki.

  3. Pengawasan memerlukan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Sebab-sebab Fungsi/Tugas/Kegiatan Organisasi tak dapat Berjalan sebagaimana Diharapkan

  1. Profesionalisme merupakan tahap berikutnya setelah kewiraswastaan muncul.

  2. Tanda-tanda adanya malafungsi ialah tugas-tugas bertambah, delegasi tidak berjalan, dan pengambilan keputusan lambat.

  3. Untuk menanggulangi butir 2 (dua) di atas, perlu peningkatan kemampuan anggota organisasi, pendelegasian wewenang, dan koordinasi.

Berbagai Peringkat Organisasi dan Reaksi Manajemen

  1. Pada fase ini pergeseran dari lembaga spesialisasi ke fungsionalisasi merupakan hal yang tak dapat dihindari, agar kegiatan organisasi tidak terhambat.

  2. Di dalam proses fungsionalisasi, koordinasi diperlukan terutama yang horisontal agar kegiatan operasional masing-masing fungsi terkait satu dengan yang lain.

  3. Proses fungsionalisasi tidak lepas dari peringkat organisasi. Pada fase awal dilaksanakan secara top-bottom dan pada fase dewasa dengan bottom-up.

Penyesuaian Organisasi

  1. Ciri-ciri situasi fungsionalisasi berbeda dengan situasi wiraswasta.

  2. Penyesuaian perlu dilakukan agar sikap, perilaku dan tindakan para anggota organisasi serasi dengan organisasi.

  3. Manajer perlu mendidik para anggotanya agar tidak menentang perubahan.


Struktur Divisi

Karena kegiatan menyangkut aspek-aspek global, barang dan jasa semakin banyak, maka perlu adanya usaha divisionalisasi berdasar daerah atau produk. Untuk perlu koordinasi yang mantap sehingga dalam hal ini perlu sistem informasi yang dapat menunjang. Bagaimanapun juga divisionalisasi ada keuntungan dan kerugiannya

Koordinasi

  1. Koordinasi penting dan perlu agar segala kegiatan dalam organisasi itu sejalan-searah mencapai tujuan bersama.

  2. Koordinasi tak mudah dicapai karena banyaknya faktor yang menghambat, seperti perbedaan tujuan, perbedaan waktu, tak ada hubungan pribadi dan adanya formalitas.

  3. Bagaimanapun juga koordinasi harus diciptakan agar segala sesuatu berjalan lancar.

  4. Koordinasi itu ada yang vertikal ada pula yang horisontal.

Rancang Bangun Sistem Informasi

  1. Untuk koordinasi diperlukan SIM. SIM juga membantu proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah.

  2. SIM memerlukan berbagai syarat untuk keberhasilannya.

  3. SIM apat memberikan informasi yang berbeda bagi masing-masing ingkatan manajemen.

Tugas Manajemen Menengah

  1. Manajemen menengah menafsirkan arahan manajemen puncak ke dalam rencana dan pedoman bertindak bagi personalia bawah.

  2. Keterampilan manajemen menengah adalah konseptual dan kemanusiawian.

  3. Manajemen menengah mengelola hubungan bahurangkap, sebagai pelatih sekaligus pemain, menerjemahkan tujuan ke dalam tindakan dan tindakan ke dalam pengukuran, bertanggung jawab penuh namun wewenangnya terbatas dan harus menghayati lingkungan politis.

Keuntungan Sebagai Manajemen Menengah

  1. Manajemen menengah yang memiliki keterampilan manajemen yang kebanyakan adalah konseptual dan separuh manusiawi dan teknis untuk menyelenggarakan fungsi manajemen agar berperan dalam membina hubungan antarpribadi, memberi informasi, dan memutuskan agar mencapai produktivitas.

  2. Manajemen menengah perlu selalu mencoba perilaku baru untuk memperoleh pengalaman dan pemikiran baru dalam menciptakan model, hal ini sangat penting untuk menghadapi masalah yang timbul.

  3. Apa yang dilakukan manajemen menengah akan membentuk semacam perbendaharaan atau sumber bagi pimpinan tingkat atas.

Tanggung Jawab dan Wewenang Manajemen Menengah

Manajemen menengah memiliki tanggung jawab terutama pada fungsi manajemen, keterampilan dan peranan manajemen. Manajemen menengah berwenang pula terhadap fungsi manajemen, keterampilan dan peranan manajemen.

Tugas Manajemen Puncak

  1. Manajemen puncak terdiri atas staf dan eksekutif kepala. Staf membantu dan memberi nasihat tak mengikat pada eksekutif. Eksekutif menjalankan tugas operasional.

  2. Di dalam menjalankan tugas/fungsinya, manajemen puncak mencurahkan sebagian besar waktunya pada aspek perencanaan dan pengorganisasian.

  3. Untuk butir-butir manajemen puncak harus berperan sebagai seseorang yang selalu mengadakan hubungan antarpribadi, pemprosesan informasi, dan pengambilan keputusan, serta perlu memiliki keterampilan konseptual.

Keuntungan Manajemen Puncak

  1. Keuntungan manajemen puncak disebabkan karena informasi yang diperolehnya, posisi hirarkisnya, dan pengalaman yang diperolehnya.

  2. Manajemen puncak menduduki posisi strategis pembuat rencana dan perancangbangun organisasi, pengarah, penentu standar, penilai, dan pengawas riil pengembang organisasi.

Tanggung Jawab dan Wewenang Manajemen Puncak

  1. Tanggung jawab dan wewenang berjalan seiring.

  2. Pendelegasian tanggung jawab harus lengkap.

  3. Sumber wewenang itu bermacam-macam.

  4. Wewenang harus dilaksanakan sesuai dengan hierarki.

Persyaratan Kepemimpinan

  1. Memimpin merupakan salah satu fungsi manajemen. Oleh karena itu, pemimpin belum tentu manajer yang baik. Bagaimanapun juga, perlu diketahui persyaratan kepemimpinan itu agar paling tidak dipenuhi sebagian persyaratan manajemen yang baik.

  2. Kepemimpinan merupakan penggunaan kekuasaan oleh manajer untuk mempengaruhi perilaku orang di dalam kerjanya.

  3. Teori penerimaan menyatakan, bahwa kepemimpinan itu tercipta bila seseorang menerima permintaan pemimpin berdasar: (a) mengerti akan permintaan, (b) perasaan mampu melaksanakan permintaan, (c) kepercayaan bahwa permintaan itu untuk kepentingan organisasi, dan (d) kepercayaan permintaan itu sesuai dengan nilai pribadinya.

  4. Kepemimpinan yang efektif didekati dengan pendekatan atas sifat pribadi seseorang, perilaku seseorang, dan situasional.

Tugas-tugas Pemimpin

  1. Tugas pemimpin mengarahkan kegiatan anggota organisasi mencapai tujuan-tujuan, baik secara formal maupun informal.

  2. Pemimpin haruslah bijaksana di dalam melakukan tugas-tugasnya; yaitu harus memanfaatkan situasi agar permintaannya dilaksanakan; dapat dengan paksaan, dapat pula menggunakan legitimasi.

  3. Ideal sekali bila suatu organisasi mempunyai pemimpin yang transformasional dengan segala sifat-sifatnya yang baik.

Kesuksesan Pemimpin dan Organisasi

  1. Kesuksesan pemimpin dan organisasi bergantung pada kemampuan pemimpin dan organisasi mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien.

  2. Ada beberapa kriteria kesuksesan yang saling berkaitan dan dalam kenyataannya hal ini sukar dilaksanakan.

  3. Bagaimanapun juga, pemimpin harus berusaha memenuhi kriteria tersebut agar berhasil.

Penilaian Hasil

  1. Penilaian itu penting dan perlu untuk melihat apakah hasil kegiatan sesuai dengan standar/rencana, sehingga bila ada penyimpangan dapat dilakukan tindakan perbaikan.

  2. Organisasi yang secara sistematis menilai hasil-hasil pilihan strategik dan mengawasi implementasinya, akan lebih efektif dibandingkan dengan yang tidak.

Alat-alat Penilaian Hasil

  1. Penilaian hasil dapat makro, dapat pula mikro.

  2. Kriteria/ukuran penilaian adalah tercapainya tujuan, perolehan sumberdaya, efisiensi produksi dan kemampuan mengadakan reaksi dan penyesuaian diri.

  3. Keefektivan organisasi diukur dari kemampuan penyesuaian dan keluwesan, produktivitas, kepuasan kerja, tingkat keuntungan, dan kemampuan memperoleh sumberdaya.

  4. Alat penilai hasil kegiatan pasar adalah kemampuan menyesuaikan diri memperoleh bagian pasar; produktivitas adalah keluaran dibagi masukan/kinerja per satuan waktu, tingkat keuntungan adalah ROI; dan keuangan adalah rasio serta anggaran.

Kesiapan Menatap Lingkungan dan Penyesuaian Kegiatan

  1. Lingkungan selalu berubah dan oleh karena itu strategipun perlu diubah; mungkin juga organisasi dan seluruh aparat organisasi.

  2. Perubahan lingkungan dipantau dengan cara memperhatikan dokumen-dokumen, menciptakan sistem informasi manajemen, melakukan peramalan usaha dan melakukan industry spying.

  3. Sektor ekonomi dan teknologi perlu mendapatkan prioritas penanganan.

  4. Organisasi harus sedapat mungkin menjadi yang pertama kali meraih keuntungan dengan adanya perubahan lingkungan dan kesempatan.

Tujuan Bisnis

  1. Tujuan dapat berubah sesuai dengan tuntutan lingkungan. Dewasa ini tujuan binis tak lagi memaksimumkan laba namun pemuasan saja sudah cukup.

  2. Tujuan menunjang organisasi memperoleh identifikasi, integrasi, kolaborasi (persekongkolan), adaptasi dan penyegaran kembali.

  3. Tujuan tanggung jawab sosial merupakan tujuan jangka panjang namun perlu diperhatikan

Tanggung Jawab Sosial Bisnis

  1. Dewasa ini badan usaha mulai dituntut untuk tidak saja mengejar keuntungan, namun juga harus bertanggung jawab sosial.

  2. Tanggung jawab sosial berarti organisasi tidak mementingkan diri sendiri namun juga mementingkan publik.

  3. Dasar tanggung jawab sosial adalah etika bisnis.

Etika Bisnis/berusaha

  1. Etika bisnis perlu diterapkan pada sikap, perilaku dan tindakan badan usaha, agar tercapai situasi yang selaras, serasi dan seimbang di segala aspek kehidupan badan usaha di dalam masyarakat.

  2. Etika bisnis di Indonesia berakar pada Pancasila.

  3. Manajemen badan usaha di Indonesia harus mendasarkan diri pada Pancasila di dalam sikap, perilaku dan tindakannya.

Sunber Buku Organisasi dan Struktur Perusahaan karya Sukanto Reksohadiprodjo Tamjudin

About these ads

6 Tanggapan

  1. thank’s atas infonya

  2. Banjarbaru, Kalimantan Selatan, 5 Juli 2008

    Matinya Ilmu Administrasi dan Manajemen
    (Satu Sebab Krisis Indonesia)
    Oleh Qinimain Zain

    FEELING IS BELIEVING. C(OMPETENCY) = I(nstrument) . s(cience). m(otivation of Maslow-Zain) (Hukum XV Total Qinimain Zain).

    INDONESIA, sejak ambruk krisis Mei 1998 kehidupan ekonomi masyarakat terasa tetap buruk saja. Lalu, mengapa demikian sulit memahami dan mengatasi krisis ini?

    Sebab suatu masalah selalu kompleks, namun selalu ada beberapa akar masalah utamanya. Dan, saya merumuskan (2000) bahwa kemampuan usaha seseorang dan organisasi (juga perusahaan, departemen, dan sebuah negara) memahami dan mengatasi krisis apa pun adalah paduan kualitas nilai relatif dari motivasi, alat (teknologi) dan (sistem) ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Di sini, hanya menyoroti salah satunya, yaitu ilmu pengetahuan, sistem ilmu pengetahuan. Pokok bahasan itu demikian penting, yang dapat diketahui dalam pembicaraan apa pun, selalu dikatakan dan ditekankan dalam berbagai forum atau kesempatan membahas apa pun bahwa untuk mengelola apa pun agar baik dan obyektif harus berdasar pada sebuah sistem, sistem ilmu pengetahuan. Baik untuk usaha khusus bidang pertanian, manufaktur, teknik, keuangan, pemasaran, pelayanan, komputerisasi, penelitian, sumber daya manusia dan kreativitas, atau lebih luas bidang hukum, ekonomi, politik, budaya, pertahanan, keamanan dan pendidikan. Kemudian, apa definisi sesungguhnya sebuah sistem, sistem ilmu pengetahuan itu? Menjawabnya mau tidak mau menelusur arti ilmu pengetahuan itu sendiri.

    Ilmu pengetahuan atau science berasal dari kata Latin scientia berarti pengetahuan, berasal dari kata kerja scire artinya mempelajari atau mengetahui (to learn, to know). Sampai abad XVII, kata science diartikan sebagai apa saja yang harus dipelajari oleh seseorang misalnya menjahit atau menunggang kuda. Kemudian, setelah abad XVII, pengertian diperhalus mengacu pada segenap pengetahuan yang teratur (systematic knowledge). Kemudian dari pengertian science sebagai segenap pengetahuan yang teratur lahir cakupan sebagai ilmu eksakta atau alami (natural science) (The Liang Gie, 2001), sedang (ilmu) pengetahuan sosial paradigma lama krisis karena belum memenuhi syarat ilmiah sebuah ilmu pengetahuan. Dan, bukti nyata masalah, ini kutipan beberapa buku pegangan belajar dan mengajar universitas besar (yang malah dicetak berulang-ulang):

    Contoh, “umumnya dan terutama dalam ilmu-ilmu eksakta dianggap bahwa ilmu pengetahuan disusun dan diatur sekitar hukum-hukum umum yang telah dibuktikan kebenarannya secara empiris (berdasarkan pengalaman). Menemukan hukum-hukum ilmiah inilah yang merupakan tujuan dari penelitian ilmiah. Kalau definisi yang tersebut di atas dipakai sebagai patokan, maka ilmu politik serta ilmu-ilmu sosial lainnya tidak atau belum memenuhi syarat, oleh karena sampai sekarang belum menemukan hukum-hukum ilmiah itu” (Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 1982:4, PT Gramedia, cetakan VII, Jakarta). Juga, “diskusi secara tertulis dalam bidang manajemen, baru dimulai tahun 1900. Sebelumnya, hampir dapat dikatakan belum ada kupasan-kupasan secara tertulis dibidang manajemen. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa manajemen sebagai bidang ilmu pengetahuan, merupakan suatu ilmu pengetahuan yang masih muda. Keadaan demikian ini menyebabkan masih ada orang yang segan mengakuinya sebagai ilmu pengetahuan” (M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, 2005:19, Gajah Mada University Press, cetakan kedelapan belas, Yogyakarta).
    Kemudian, “ilmu pengetahuan memiliki beberapa tahap perkembangannya yaitu tahap klasifikasi, lalu tahap komparasi dan kemudian tahap kuantifikasi. Tahap Kuantifikasi, yaitu tahap di mana ilmu pengetahuan tersebut dalam tahap memperhitungkan kematangannya. Dalam tahap ini sudah dapat diukur keberadaannya baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Hanya saja ilmu-ilmu sosial umumnya terbelakang relatif dan sulit diukur dibanding dengan ilmu-ilmu eksakta, karena sampai saat ini baru sosiologi yang mengukuhkan keberadaannya ada tahap ini” (Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, 2005:18-19, PT Refika Aditama, cetakan ketiga, Bandung).

    Lebih jauh, Sondang P. Siagian dalam Filsafat Administrasi (1990:23-25, cetakan ke-21, Jakarta), sangat jelas menggambarkan fenomena ini dalam tahap perkembangan (pertama sampai empat) ilmu administrasi dan manajemen, yang disempurnakan dengan (r)evolusi paradigma TOTAL QINIMAIN ZAIN (TQZ): The Strategic-Tactic-Technique Millennium III Conceptual Framework for Sustainable Superiority, TQZ Administration and Management Scientific System of Science (2000): Pertama, TQO Tahap Survival (1886-1930). Lahirnya ilmu administrasi dan manajemen karena tahun itu lahir gerakan manajemen ilmiah. Para ahli menspesialisasikan diri bidang ini berjuang diakui sebagai cabang ilmu pengetahuan. Kedua, TQC Tahap Consolidation (1930-1945). Tahap ini dilakukan penyempurnaan prinsip sehingga kebenarannya tidak terbantah. Gelar sarjana bidang ini diberikan lembaga pendidikan tinggi. Ketiga, TQS Tahap Human Relation (1945-1959). Tahap ini dirumuskan prinsip yang teruji kebenarannya, perhatian beralih pada faktor manusia serta hubungan formal dan informal di tingkat organisasi. Keempat, TQI Tahap Behavioral (1959-2000). Tahap ini peran tingkah-laku manusia mencapai tujuan menentukan dan penelitian dipusatkan dalam hal kerja. Kemudian, Sondang P. Siagian menduga, tahap ini berakhir dan ilmu administrasi dan manajemen akan memasuki tahap matematika, didasarkan gejala penemuan alat modern komputer dalam pengolahan data. (Yang ternyata benar dan saya penuhi, meski penekanan pada sistem ilmiah ilmu pengetahuan, bukan komputer). Kelima, TQT Tahap Scientific System (2000-Sekarang). Tahap setelah tercapai ilmu sosial (tercakup pula administrasi dan manajemen) secara sistem ilmiah dengan ditetapkan kode, satuan ukuran, struktur, teori dan hukumnya, (sehingga ilmu pengetahuan sosial sejajar dengan ilmu pengetahuan eksakta). (Contoh, dalam ilmu pengetahuan sosial paradigma baru milenium III, saya tetapkan satuan besaran pokok Z(ain) atau Sempurna, Q(uality) atau Kualitas dan D(ay) atau Hari Kerja – sistem ZQD, padanan m(eter), k(ilogram) dan s(econd/detik) ilmu pengetahuan eksakta – sistem mks. Paradigma (ilmu) pengetahuan sosial lama hanya ada skala Rensis A Likert, itu pun tanpa satuan). (Definisi klasik ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara teratur. Paradigma baru, TQZ ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara teratur membentuk kaitan terpadu dari kode, satuan ukuran, struktur, teori dan hukum yang rasional untuk tujuan tertentu).

    Bandingkan, fenomena serupa juga terjadi saat (ilmu) pengetahuan eksakta krisis paradigma. Lihat keluhan Nicolas Copernicus dalam The Copernican Revolution (1957:138), Albert Einstein dalam Albert Einstein: Philosopher-Scientist (1949:45), atau Wolfgang Pauli dalam A Memorial Volume to Wolfgang Pauli (1960:22, 25-26).
    Inilah salah satu akar masalah krisis Indonesia (juga seluruh manusia untuk memahami kehidupan dan semesta). Paradigma lama (ilmu) pengetahuan sosial mengalami krisis (matinya ilmu administrasi dan manajemen). Artiya, adalah tidak mungkin seseorang dan organisasi (termasuk perusahaan, departemen, dan sebuah negara) pun mampu memahami, mengatasi, dan menjelaskan sebuah fenomena krisis usaha apa pun tanpa kode, satuan ukuran, struktur, teori dan hukum, mendukung sistem-(ilmu pengetahuan)nya.

    PEKERJAAN dengan tangan telanjang maupun dengan nalar, jika dibiarkan tanpa alat bantu, membuat manusia tidak bisa berbuat banyak (Francis Bacon).

    BAGAIMANA strategi Anda?

    *) Ahli strategi, tinggal di Banjarbaru – Kalsel, email: tqz_strategist@yahoo.co.id (www.scientist-strategist.blogspot.com).

  3. terima kasih dan selanjutnya saya mohon penjelasan mengenai apakah kantor-kantor pelayanan darahitu perlu memiliki visi dan misi tertulis ya atau tidak

  4. Rerima kasih sudah meringankan beban saya oh ya satu lagi
    Apakah kantor-kantor pelayanan daerah perlu memiliki visi dan misi tertulis

  5. Mohon ijin untuk membaca dan ijin untuk mengutip. salam

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 309 pengikut lainnya.