Menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang Harus Dibayar dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang Harus Dibayar dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Apabila ditinjau dari jenis penyerahan yang menjadi objek PPN, maka terdapat 6 (enam) jenis PPN. Dari keenam jenis PPN, 2 (dua) jenis di antaranya dibatasi dengan unsur untuk dapat mengenakan PPN, yaitu PPN Barang dan PPN Jasa.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikenakan PPN adalah:

  1. adanya penyerahan;

  2. yang diserahkan adalah Barang Kena Pajak (BKP);

  3. yang menyerahkan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP);

  4. penyerahannya harus di Daerah Pabean, yaitu daerah Republik Indonesia;

  5. PKP yang menyerahkan harus dalam lingkungan perusahaan /pekerjaannya terhadap barang yang dihasilkan.

Penyerahan yang dikenakan PPN meliputi:

  1. penyerahan hak karena suatu perjanjian;

  2. pengalihan barang karena suatu perjanjian sewa-beli dan perjanjian leasing;

  3. penyerahan kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;

  4. pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma;

  5. penyerahan likuidasi atas aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjuabelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran, sepanjang PPN sewaktu memperoleh aktiva dapat dikreditkan menurut perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan;

  6. penyerahan dari cabang ke cabang lainnya, atau dari pusat ke cabang atau sebaliknya;

  7. penyerahan secara konsinyasi.

Penyerahan yang dikecualikan dari pengenaan PPN adalah:

  1. penyerahan kepada Makelar;

  2. penyerahan untuk jaminan utang-piutang;

  3. penyerahan cabang ke cabang lainnya, atau dari pusat ke cabang atau sebaliknya yang telah mendapat izin pemusatan pembayaran pajak;

  4. penyerahan dalam rangka perubahan bentuk usaha, atau penggabungan usaha, atau pengalihan seluruh aktiva perusahaan yang diikuti dengan perubahan pihak yang berhak atas barang kena pajak.

Barang kena pajak dimungkinkan berbentuk:

  1. barang berwujud dan bergerak;

  2. barang berwujud dan tidak bergerak;

  3. barang tidak berwujud yang dimanfaatkan di Indonesia.

Barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN adalah: barang hasil pertanian, barang hasil perkebunan; barang hasil kehutanan; barang hasil peternakan; barang hasil perburuan; barang hasil penangkaran; barang hasil perikanan; barang hasil budidaya; barang hasil pertambangan dan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari.

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha, baik berbentuk orang pribadi maupun badan termasuk BUT yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar negeri, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar negeri, yang melakukan penyerahan BKP, kecuali pengusaha kecil.

Daerah Pabean adalah daerah Republik Indonesia. PKP yang melakukan penyerahan tersebut harus dalam lingkungan perusahaan/pekerjaannya.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Kalau dalam objek Pajak Pertambahan Nilai yang ditekankan adalah adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, maka dalam subjek Pajak Pertambahan Nilai yang dibahas adalah siapa yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP.

Adapun yang menyerahkan adalah Pengusaha kena pajak (PKP) yang dapat berupa Orang Pribadi atau juga Badan. Pengertian badan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 13 UU PPN 1984 sebagai berikut:

Badan merupakan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, melakukan atau tidak melakukan usaha.

Badan dapat terdiri dari

  1. PT, CV, Perseroan lainnya;

  2. BUMN/BUMD;

  3. Firma, Kongsi, Koperasi;

  4. Dana Pensiun;

  5. Persekutuan, Perkumpulan;

  6. Yayasan;

  7. Ormas, orsospol, organisasi lainnya;

  8. Lembaga;

  9. Bentuk Usaha lainnya;

  10. Bentuk Badan Lainnya.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai, adalah

Pengusaha Kena Pajak

  1. Pengusaha yang melakukan atau sejak semula bermaksud melakukan penyerahan BKP/JKP.

  2. Bentuk Kerja sama Operasi.

Bukan Pengusaha Kena Pajak

  1. Orang Pribadi/Badan yang mengimpor Barang Kena Pajak (BKP).

  2. Orang pribadi yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud/Jasa Kena pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean.

  3. Orang Pribadi/Badan yang membangun sendiri di luar kegiatan usaha/pekerjaannya.

  4. Jasa di bidang perhotelan.

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Untuk menghitung besarnya PPN terutang, harus dipahami terlebih dahulu tentang Dasar Perhitungan PPN (DPP), saat terutangnya PPN dan tarif PPN.

Dasar perhitungan PPN adalah sebagai berikut:

  1. untuk PPN Barang adalah harga jual;

  2. untuk PPN Jasa adalah penggantian;

  3. untuk PPN Impor adalah Nilai Impor;

  4. untuk PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar negeri adalah jumlah yang dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKPTB atau JKP;

  5. untuk PPN atas pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, penyerahan media rekaman suara/gambar, penyerahan film, persediaan BKP tersisa (likuidasi), aktiva yang tujuan semula tidak untuk dijual dan Jasa Pengiriman Paket, adalah Nilai Lain;

  6. untuk PPN Ekspor adalah Nilai Ekspor.

Pengertian harga jual pun dipengaruhi oleh perjanjian penyerahan BKP, apakah loco gudang atau franco gudang. Pengertian Harga Jual dan Penggantian tidak termasuk PPN, potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak dan barang retur.

Pengertian DPP dengan nilai lain, adalah:

  1. untuk pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma adalah harga jual/penggantian tidak termasuk laba kotor;

  2. untuk penyerahan media rekaman suara/gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;

  3. untuk persediaan tersisa (likuidasi) dan aktiva yang tujuan semula tidak untuk dijual adalah harga pasar wajar;

  4. untuk jasa pengiriman paket adalah 1% (satu persen) dari Tagihan atau seharusnya dibayar.

Saat dan Tempat Pajak Terutang

Untuk menghitung PPN harus dipahami pengertian Dasar Perhitungan, saat terutangnya dan tarif PPN. Tentang pengertian dari Dasar Perhitungan telah diuraikan pada Kegiatan Belajar 1, sedangkan pada Kegiatan Belajar 2 ini diuraikan tentang saat terutang pajak dan tempat pajak terutang.

Uraian tentang saat terutangnya PPN meliputi PPN atas penyerahan BKP berbentuk barang berwujud dan bergerak, PPN atas penyerahan BKP berbentuk barang berwujud tidak bergerak, PPN JKP, PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar negeri, PPN atas pemanfaatan JKP dari luar negeri, PPN Impor, PPN Ekspor dan PPN Bendaharawan termasuk badan-badan tertentu yang ditunjuk.

Ketentuan tempat pajak terutang juga dibahas, dengan memberi contoh PKP yang memiliki cabang-cabang.

Tarif dan Menghitung PPN

Setelah memahami dasar perhitungan PPN (DPP), saat terutangnya PPN dan tarif PPN, maka dengan mudah dapat menghitung PPN terutang secara benar dan cepat.

Tarif PPN menerapkan tarif yang proporsional dan tunggal, sebagai sarana dalam rangka memudahkan melakukan kredit pajak. Di samping itu juga diuraikan tentang tarif efektif termasuk asal-usul tarif efektif.

Dalam menghitung PPN terutang diberikan beberapa contoh menghitung, termasuk menghitung PPN dengan dasar perhitungan nilai lain, seperti PPN atas pemberian cuma-cuma, PPN pemakaian sendiri, PPN atas penyerahan kaset rekaman lagu dan gambar, PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud, PPN atas pemanfaatan JKP dari luar negeri, dan PPN jasa pengiriman Paket. Tidak ketinggalan adalah PPN Bendaharawan, baik saat terutangnya pajak maupun pembayaran

Menghitung PPN Pajak Masukan

Sasaran Pajak Pertambahan Nilai bukan harga jual atau penggantian, atau nilai impor, atau nilai ekspor, melainkan nilai tambah atas penyerahan BKP, atau pemberian JKP dan seterusnya. Tetapi untuk mencari nilai tambah tidak semudah diduga, bahkan sulit, karena antara barang yang dibeli tidak harus sama dengan barang yang dijual dan faktor lainnya. Untuk memudahkan dalam perhitungannya maka yang ditunjuk sebagai dasar pengenaan adalah harga jual untuk PPN Barang, penggantian untuk PPN Jasa, Nilai Impor untuk impor barang dan sebagainya. Tetapi pelaksanaannya menimbulkan pajak berganda.

Untuk menghindari pemungutan pajak berganda dapat dilakukan beberapa cara, yaitu:

  1. menerapkan kredit PPN atas bahan baku atau bahan pembantu termasuk faktor produksi lainnya;

  2. mencari nilai tambah pada setiap produksi;

  3. menerapkan tarif yang berbeda-beda dengan memperhatikan tingkat tahapan produksi seperti barang jadi, barang setengah jadi dan barang esensial;

  4. menentukan dasar pengenaan dengan memperhatikan pertambahan nilainya;

  5. menerapkan pemungutan sekali.

Baik pada UU No. 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM maupun UU No. 18 Tahun 2000 yang menggantikannya sama-sama menerapkan kredit PPS atas bahan baku, bahan pembantu dan faktor produksi lainnya, dengan menerapkan tarif Pajak yang proporsional dan tunggal.

Pajak yang dikreditkan disebut dengan Pajak Masukan, sedangkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang disebut dengan Pajak Keluaran.

Agar sistem kredit pajak Pajak Masukan ini tidak disalahgunakan maka diberi batasan tentang Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, dengan beberapa contoh.


Mengkredit Pajak Masukan

Yang melatarbelakangi sistem kredit pajak adalah upaya untuk menghindari pengenaan pajak berganda, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai bahwa sasaran pengenaannya adalah pertambahan nilai. Sedangkan untuk menghitung besarnya pertambahan nilai untuk setiap unit produksi adalah sulit sekali. Oleh karena itu, untuk memudahkan (menyederhanakan) cara perhitungan pajaknya maka ditetapkan harga jual sebagai dasar pengenaan, dengan ketentuan bahwa PPN yang terutang dan telah dibayar sewaktu membeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikreditkan dari PPN yang akan dibayar sewaktu melakukan penjualan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Meskipun demikian, agar tercegah adanya pengkreditan pajak yang tidak semestinya, maka tidak setiap pajak masukan dapat dikreditkan, melainkan terbatas yang telah memenuhi persyaratan.

Melalui sistem pengkreditan pajak masukan tersebut, akan menghasilkan 3 (tiga) alternatif:

  1. masih harus membayar PPN, dalam hal pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan;

  2. terjadi kelebihan pembayaran pajak, dalam hal Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan;

  3. tidak kurang bayar dan tidak terjadi kelebihan pembayaran PPN, dalam Pajak Keluaran sama dengan Pajak Masukan.


Pengkreditan Pajak Masukan oleh PKP atas Penyerahan sebagai BKP dan PKP Norma Penghitungan

Tidak setiap Pajak Masukan dapat dikreditkan dari pembelian BKP atau JKP. Sedangkan Pajak Masukan tertuang dalam satu Faktur Pajak Masukan, baik atas pembelian BKP atau bukan BKP. Demikian pula Pajak Masukan karena penggunaan Barang Modal, yang boleh dikreditkan terbatas pada Pajak Masukan atas Barang Modal yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan BKP. Oleh karena itu, setiap pengkreditan Pajak Masukan terselip Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Untuk itu disusun dan ditetapkan rumus dalam menghitung Pajak Masukan yang harus dibayar kembali.

Rumus menghitung Pajak Masukan yang harus dikembalikan dibedakan antara rumus untuk Barang Modal dan Bukan Barang Modal, disamping rumus menghitung Pajak Masukan yang harus dikembalikan berkenaan penggunaan Barang Modal bukan untuk menghasilkan BKP.

Pajak Masukan bagi PKP yang Menggunakan Norma Penghitungan

Pemungutan pajak dapat dikatakan adil, baik pada tingkat horisontal maupun vertikal, yang besarnya pajak terutang sesuai dengan objek yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Untuk mendapat pemungutan pajak yang adil tersebut diperlukan data yang akurat. Salah satu sumber data sekaligus sebagai pencerminan tingkat partisipasi wajib pajak adalah angka-angka dalam pembukuan.

Melalui Pasal 28 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1994, UU mewajibkan kepada setiap wajib pajak untuk menyelenggarakan pembukuan, yang isinya dapat menggambarkan perusahaan, modal perusahaan, utang perusahaan dan seterusnya, yang dapat mendukung dalam menghitung pajak terutang, baik Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan lain-lain jenis pajak.

Pembukuan harus disusun di Indonesia, dalam bahasa Indonesia, huruf latin, dan angka arab, serta menerapkan prinsip taat asas, baik Tahun pembukuan, metode penyusutan, maupun metode penilaian persediaan dan sebagainya.

Yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan tersebut adalah:

  1. wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang oleh UU diperkenankan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan;

  2. wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

  3. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya seTahun kurang dari Rp600.000.000,00 dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dikecualikan dari penyelenggaraan pembukuan. Oleh karena itu, untuk menghitung penghasilan netonya diperkenankan dengan menggunakan Norma Penghitungan.

  4. Wajib pajak orang pribadi yang diperkenankan menggunakan norma penghitungan dalam menghitung penghasilan neto sebagaimana disebut pada Pasal 14 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2000, dalam menghitung Pajak Masukan yang dapat dikreditkan diperkenankan menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana ditentukan pada Pasal 9 ayat (7) UU No. 18 Tahun 2000.

Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah sebagai berikut:

  1. untuk penyerahan BKP adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah Pajak Keluaran;

  2. untuk penyerahan JKP adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah Pajak Keluaran.

Untuk keperluan pelaksanaan ketentuan tersebut PKP wajib membuat catatan nilai peredaran bruto yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak. Dalam hal PKP disamping melakukan penyerahan BKP juga bukan BKP, catatan dimaksud agar dipisah antara penyerahan yang terutang pajak dengan penyerahan yang tidak terutang pajak pertambahan nilai. Dalam hal terjadi perubahan, sejak masa pajak pada permulaan Tahun buku berikutnya PKP tidak lagi diperkenankan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi PKP pedagang eceran dengan nilai sebagai dasar pengenaan pajak.

Administrasi Penggunaan Norma Penghitungan

Tidak semua wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan dapat menggunakan Norma Penghitungan dalam menghitung Penghasilan Neto, melainkan terbatas pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan peredaran brutonya seTahun kurang dari Rp600.000.000,00. Selain itu, wajib pajak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan pertama dari Tahun pajak yang bersangkutan. Meskipun demikian, wajib pajak yang bersangkutan masih wajib membuat catatan peredaran bruto atau penerimaan penghasilan. Wajib pajak tersebut, dalam hal sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam menghitung Pajak Masukan yang dapat dikreditkan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan.

Baik Petunjuk Norma Penghitungan Penghasilan Neto maupun Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Penggunaan Norma Penghitungan dan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan, di samping memudahkan wajib pajak, juga menghilangkan kesempatan wajib pajak untuk dapat kompensasi, restitusi dan hak-hak lainnya.

Latar Belakang Diberlakukannya Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Setiap pemungutan pajak termasuk pemungutan Pajak Pertambahan Nilai diharapkan mencerminkan keadilan baik secara horizontal maupun vertikal. Untuk mencapai sasaran agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai mencerminkan keadilan tersebut maka diberlakukan pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), di samping diberlakukan tarif proporsional dan progresif.

Dengan diberikan contoh penghitungannya, ternyata tingkat progresivitas PPnBM bersama-sama dengan PPN, menunjukkan lebih tajam daripada PPnBM yang menggantikan PPn sebagaimana tertuang pada UU PPn 1951.

Inilah yang menjadi latar belakang mengapa Pajak Penjualan atas Barang Mewah diberlakukan bersama-sama dengan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Menghitung Pajak Penjualan atas Barang Mewah Non-Kendaraan Bermotor

Sebagai pelaksanaan pemungutan tambahan pada pemungutan PPN dalam rangka menciptakan pemungutan yang adil di bidang pajak atas penyerahan barang, maka diberlakukan pemungutan PPnBM. Agar supaya lebih memantapkan tingkat keadilan vertikalnya maka diterapkan tarif proporsional yang progresif, dimana tarif pajak PPn BM yang minimal 10% dan maksimal 50% dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok dengan tarif 10%, kelompok dengan tarif 20% dan kelompok dengan tarif 35%.

Akhirnya dapat dihitung besarnya PPnBM atas penyerahan barang berupa kendaraan bermotor dan besarnya PPnBM atas impor kendaraan bermotor dengan unsur-unsurnya

Walaupun cara pemungutannya sama sebagaimana PPnBM atas penyerahan BKP, namun pelaksanaan pemungutannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, bersama-sama memungut Bea Masuk.

Sumber Buku Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Barang Mewah Karya Harmanti

About these ads

84 Tanggapan

  1. saya mahasiswa yang sedang meneliti kasus-kasus pajak. bisa bantu beri contoh masalah-masalah yang berhubungan dengan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai?? contoh riil yang sedang terjadi di indonesia atau di ln.
    thx

  2. Dengan hormat,
    Saya ingin mengklarifikasi satu hal, yaitu tentang pemakaian norma penghitungan pajak. Di dalam peraturan yang lalu, WP yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp600.000.000,00 harus melakukan pembukuan, sedangkan yang kurang dari itu boleh melakukan pencatatan dengan penentuan jumlah pendapatan kena pajaknya sebesar x% dari peredaran bruto.
    Namun demikian, sejak Januari 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.03/2007 batas penghasilan menjadi Rp1.800.000.000, yaitu batas untuk WP wajib melakukan pembukuan.
    Demikian, terima kasih.

    • maaf kalau salah, tapi yang sedang saya pelajari tentang yang wajib membuat pembukuan itu untuk o.pribadi yang melakukan pekerjaan bebas itu yang omsetnya > 4,8 M.
      sedangkan o.pribadi yang omsetnya kurang dari 4,8 M tidak wajib membuat pembukuan tetapi hanya membuat pencatatan.

  3. saya mahasiswa UNPAD..yang sedang dalam menyelesaikan Tugas Akhir,,,judul daripada TA saya “tinjauan mengenai pelaporan, penghitungan dan penyetoran PPN…”
    minta bantuannya dengan sangat mengenai pelaporan, penghitungan dan penyetoran PPN itu sendiri…tq

  4. saya mahasiswa perbanas yg sedang menyusun tugas akhir,..
    judul skripsi saya adalah evaluasi pemungutan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan di perum perumnas,,.. Mohon bantuannya…

    trima kasih banyak….
    best regards…

  5. saya lagi susun skripsi, saya minta tolong diberi contoh masalah-masalah yang sering timbul dalam perusahaan mengenai PPN.
    terimakasih

  6. saya mahasiswa lagi susun skripsi tentang PPN, tolong dibantu berikan contoh permasalahan yang sering timbul di perusahaan seputar PPN.
    terimakasih.

  7. saya adalah mahasiswa STIAMI jakarta saat ini saya sedang menyusun TA tentang Penghitungan PPN dengan mengunakan norma penghitungan!yang saya buthkan saya minta contoh dong cara menghitung PPN dengan norma penghitungan( PPN Keluaran dan PPN Masukan) berdasarkan peraturan yang baru no 45. Terima Kasih

  8. saya mahasiswa/i dari STIAMI Jakarta saya juga sedang menyusun TA tentang PPN atas jasa agen perjalanan wisata tolong bantu saya donk bis dari data yang saya ambil baru sedikit…..tolong y…makasih

  9. saya mahasiswa USU yg sedang menyusun skripsi tentang PPN tolong diberi data2 bantuan tentang ppn dan penerapannya pada pengusaha kena pajak..
    trimakasih

  10. saya mahasiswa STIAMI Jakarta, saat ini saya sedang menyelesaiakan Tugas Akhir judulnya” Pelaksanaan Kewajiban perpajka PPN”
    minta bantuannya dengan sangat mengenai pelaporan, penghitungan dan penyetoran PPN itu sendiri..terima kasih

  11. Saya mahasiswa STIAMI Jakarta, saya juga sedang menyusun Tugas Akhir tentang PPN atas pedagang eceran tolong bantu saya ya habiz data yang saya dapat baru sedikit.

  12. asslm.

    maaf sy mau nanya tentang PPN bagi Pedagang Eceran yang sudah melaksanakan pembukuan.
    pengkreditannya normal saja kan PM-PK ?

    tp peraturan apa aja yng ngedukung itu..

  13. saya mau tanya sekarang saya sedang membahas kasus tentang ppn kasusnya tentang jasa wisa tarif yang digunakan berapa dan masuk keform spt masa ppn yang 1107 b bukan
    termia kasih saya mohon bantuanya

  14. Salam Kenal,
    Pak saya mau tanya, kalau suatu perusahaan usahanya di bidang pembuatan software komputer, apakah termasuk bidang jasa atau barang?

    Kalau hasil software itu diekspor, apakah perusahaan harus membayar PPN?
    Apakah ada aturan yang jelasnya Pak?

    thank’s

  15. saya salah satu staff pajak diperusahaan swasta dan belum terlalu paham cara perhitungan ppn tolong dibantu

  16. saya mau nanya,
    apa hubungan/pengaruh Pengenaan PPN terhadap harga pokok penjualan suatu barang atau jasa

    • klu menurut saya apabila pajak ppn yang dikenakan ckup tnggi mka harga brng yg akan di perjual belikan akan semakin mahal ? dan biasa nya barang tersebut seperti mobil mewah dll

  17. Pak saya mohon bantuannya…

    kalau perusahaan jasa konstruksi yg menjadi sub kontraktor (menerjakan pembangunan atas pekerjaan perusahaan lain (main kontraktor)), bisa kena PPn jg tidk, tp perusaan tsb bukan PKP.

  18. Assalamualaikum …
    Mohon pencerahan, saya ingin menyusun tesis soal pajak hotel, dan perencanaan pajaknya … mungkin Bapak bisa memberikan inspirasi saya

    wassalam
    supomo

  19. Selamat malam,
    Mohon kiranya bisa dijelaskan singkat, saya baru mendirikan perusahaan perseroan terbatas (PT).
    Pajak apa saja yang harus dipenuhi sebagai Pengusaha Kena Pajak ?.
    terimakasih atas penjelasannya.

  20. Selamat Pagi,
    Saya Karyawan di suatu Perusahaan Perseroan terbatas (PT) yang baru 4 bulan berjalan. Mohon kiranya bapak bisa berikan pelajaran dasar tentang PPN. terima kasih atas penjelasannya.

  21. Assalamualikum Wr. Wb.
    Mohon bantuannya pak,
    Saya sedang mengerjakan PPn untuk usaha dagang, masalahnya, faktur pajak pembelian tidak langsung saya terima, terkadang terlambat 5 bulan tergantung dari kapan lunasnya barang yang dibeli, sehingga PPn untuk bulan yang bersangkutan masih kurang dari semestinya.
    Pertanyaannya, (1) Bagaimana caranya saya tahu pajak masukan saya yang sebenarnya pada akhir bulan yang bersangkutan dan adakah alternatif lainnya.
    (2) Apakah bisa kita meminta data pajak masukan di kantor pelayanan perpajakan setempat.
    Terima kasih dan wassalam

  22. Pak saya lagi nyari tugas ni,,tentang kasus-kasus PPN,PPNBM dan kasus Pph 26.,
    mohon bantuannya y..

  23. assalamualaikum Wr.Wb
    saya bekerja di perusahaan dagang swasta..baru-baru ini ditugaskan menangani pajak perusahaan. saya ingin menanyakan bagaimana kita menghitung pajak masukan bulan telah lalu yang telah dilaporkan PPNnya namun di retur kembali di bulan sekarang…mohon bantuannya…
    Terimakasih

  24. Selamat pagi Bapak/Ibu,

    Mohon bantuannya untuk memberikan informasi sbb :
    1. Pada UU no berapa apabila PKP tidak membayar PPn?
    2. Apa sanksi apabila PKP tidak membayar PKP dan disebutkan pada UU no berapa?

    Terima kasih atas bantuannya.

  25. saya yoga, kebetulan saya pegawai pajak (DJP) kalau maw info seputar PPN silakan tanya langsung ke e-mail saya : deviljin268@plasa.com atau deviljin268@gmail.com

    • saya agen semen padang,beli semen dengan ppn,saya jual lagi tampa/dengan faktur pajak..hitungan ppn nya bagaimana,,APA ITU restitusi,pajak keluaran,,pajak masukan trims

    • Saya membeli alat permainan edukatif tuk tk/paud, di 2 toko berbeda yg mempunyai npwp dg nilai belanja Rp. 900.000 dan Rp. 1.200.000. Apakah PPN dbayar oleh pembeli atau penjual. Jika dibayar oleh penjual jenis pajak apa saja yg hrs dbayar? Berapa no akun pajak tuk alat2 permainan edukatif dalam dan luar tk/paud? Trima ksih atas bantuannya.

  26. Kepada Yth

    Saya mohon penjelasan mengenai :

    Pajak Penjualan atas Barang Mewah diberlakukan sebagai sarana penerapan keadilan vertikal dan horizontal maksudnya apa?

    Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jawaban yang bapak kirimkan

  27. makasih atas artikel PPn nya pak.. sy ingin bertanya tapi tidak jadi, soalnya penanya lain juga belum dijawab, tks

  28. senang sekali ada site yang membahas mengenai PPN, saya Tora mahasiswa UNSRI yang sedang T.A mengenai PPN. ada yang masih bingung mengenai PPN pak, karena antara realitas pengusaha dan data kadang2 tidak sama. apakah para petani dikenakan pajak PPN ?

  29. tugas

  30. assalamualaikum, wr wb

    pak saya sedang menghadapi skripsi saat ini, saya minta bantuan bapak untuk memberitahukan kepada saya tentang undang- undang atau peraturan terbaru mengenai PPN….

    tolong bantu saya ya pak

  31. Assalamu’alaikum..
    Siang Pak..

    Pak saya mau tanya..apakah bapak punya RUU PPN yang draft kedua pak?
    Saya sangat membutuhkannya buat skripsi saya pak..
    terimakasih banyak..

  32. salam,

    saya ingin tanya, jika saya membeli suatu barang misalnya komputer. dan pajak ppn nya ditanggungkan ke saya, dan penyetoran pajaknya dilakukan oleh siapa sebaiknya? oleh saya sebagai pembeli atau penjual?
    kalau saya yg setor ssp nya sebagai pembeli apakah bisa?
    terima kasih atas jawabannya

    sugi

  33. Selamat siang, saya seorang karyawan yang bergerak dalam jasa pengiriman ( cargo ) saya ingi mengetahui cara perhitungan PPn untuk jenis usaha ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak

  34. ass.
    bagaimana cara menghitung nilai ppn yang harus kita bayar setiap kita melakukan proyek jual-beli,
    misalkan kita beli 200000000,kita jual 220000000
    jadi berapakah nilai ppn yang seharusnya dibayarkan ke pajak? mohon di beri cara perhitingannya?
    terimakasih
    wss.

  35. salam kenal

    saya karyawan perusahaan swasta, saya mau menanyakan bagaimana pemberlakuan pajak minuman beralkohol yang sudah ada pita cukainya, apakah minuman beralkohol tersebut terhutang PPN??

  36. terhadap denda, apakah termasuk objek pajak yang dikenakan PPN, terima kasih

  37. dengan hormat,
    mohon dibantu penjelasan, apakah PPN juga dikenakan atas fee/komisi yang diterima oleh kantor agen properti? kantor agen properti ini berbadan usaha PT (merupakan kantor cabang, sedangkan kantor pusatnya tidak beraktivitas sebagai agen properti tetapi trading).
    sebagai informasi, fee hanya dikenakan kepada pemilik properti yang menjual/menyewakan propertinya melalui jasa kantor agen properti jika propertinya laku terjual/tersewa. kemudian dari fee yang diterima dikenakan PPh. sedangkan untuk PPN apakah masih harus diperhitungkan dari fee tersebut atau tidak? terima kasih sebelumnya, kami tunggu informasinya.

  38. siang pak,
    saya karyawan perusahaan pembiayaan konsumen.
    mau menanyakan bagaimana perlakuan untuk ppn atas barang tarikan (motor konsumen nunggak yang di tarik kembali oleh perusahaan dan berhasil di jual)
    apakah dikenakan ppn atas penjualan tersebut.?? bila iya berapa tarif yang dikenakan?
    apakah saya bisa mendapatkan penjelasan untuk tax treatmentnya

    thanks before…

    rgds

    novita

  39. SIANG PAK,
    SAYA SEORANG PEWAI DI KANTOR PEMERINTAHAN DAERAH, SAYA INGIN MENANYAKAN BAGAIMANA CARA PENGHITUNGAN,PAJAK PPN,PPH 21, PPH 22 DAN PPH 23
    MOHON DIBERIKAN PETUNJUK TERIMA KASIH

  40. PAK APAKAH KIT DAN ALAT PERAGA, SARANA MULTI MEDIA DIKENAKAN PPN ?

  41. Pak apakah marketing fee pada franchise dikenakan PPN? dan Royalti atas franchise yg dibayarkan setiap 5 thn sebagai jangka waktu franchise? terima kasih sebelumnya.

  42. saya mau tanya bagaimana mencari ppn 10% dan 1,5% atas pembelian barang

  43. Kenapa yah… pajak kita jelimet.. jujur aja banyak pengusaha pengen bayar pajak dengan benar… tapi entah peraturan yang membingungkan atau memang sengaja dibuat bingung… kalo ga salah sih… aturan kita masih ikutin model belanda.. belanda kan penjajah Indonesia berarti si londo buat peraturan demi kepentingan menjajahjadi pajaknya pun dibuat untuk menjajah…
    hal yang sangat mustahil kalo pengusaha mampu membuat laporan pajak karna kesibukan si boss untuk mengelola perusahaan dan kalaupun ada pengusaha yang mampu paling sedikit aja ga banyak
    en kalo dicermati (maaf) kebanyak pengusah kita itu memiliki pendidikan yang minim yah,, sukur2 kalo si pengusaha bisa lulusan sma tapi tu kan jarang…
    Intinya, tolonglah dibuat aturan dan cara2 pengisian form pajak yang mudah sehingga (kalo bisa) anak SD pun mampu membuat laporan pajak…
    kasihanlah pengusaha2 kita… udah hasil jerih payahnya harus disetor sekian persen, caranya laporinnya yang rumit, kalo salah didenda, masih untung didenda lah kalo ditutup ma pajak…wahh.. bisa2 banyak pengangguran di Indonesia……

    • klu mang katanya pajak kita njelmet,,,lihat aja pola penghitungan pajak di prancis dan amerika,,,,pola kita sudah bagus bung,,cuman WP aja yg krg sadar sama kurang mengerti dan tdk mau mempelajari dengan benar, klu di LN…ngemplang pajak udah ditindak loh disini WP malah bangga gak ngelapor dan gak ngebayar pajakny7a

    • setuju. saya juga nmerasa seperti itu. apa mungkin dikarenakan memang aturan pajak yg berlaku tidak/belum sinkron dengan kondisi birokrasi kita ya. bisa dibayangkan, para pengusaha kita, yg khususnya pengusaha kecil, masih banyak yg merupakan pengusaha yg dengan tingkat pendidikan sedang” saja. Bahkan tdk sedikit berpendidikan “agak rendah ” ( kalo boleh saya katakan seperti itu ). Sementara dilain fihak hampir setiap tahun peraturan dibidang pajak sering berubah. memang betul, Kantor Pajak terkait telah melakukan semacam Konselling perpajakan ( kita pakai bahasa pasar saja ya ) untuk setiap WP. tapi sering tidak efektif. Dikarenakan antar pemberi konseling dgn yg membutuhkan konseling berbeda kepentingan. tentu kita semua faham dengan apa yg saya maksudkan. Tidak usahlah kita bandingkan dengan kondisi di Amerikalah… perancislah… ugandalah… atau dimana saja, yg jelas berbeda basic ekonomi, pendidikan maupun mental WP maupun penjalan kebijakan/peraturan pajaknya dengan negara kita. Wong kenyataan yg ada, dinegara kita bukan hanya WPnya yg kurang sadar akan Pajak ( atau memang tidak tahu sama sekali ), banyak oknum penjalan peraturan pajak sendiri merupakan pengemplang pajak. sebenarnya hal itu tdk penting kita bahas. biar itu urusan yg berwajib. jadi tdk perlu kita menilai apakah WPnya nakal atau penjalan peraturan pajak yg nakal. tapi, coba berfikir praktis saja, tdk perlu defensif seperti itu ( sdr. h…….o ), tapi coba kita berfikir bagaimana membuat peraturan yg mudah dimengerti, difahami, dan di taati tentunya oleh masyarakat Indonesia. saya kira itulah yg dimaksud. Sebab sering saya dapatkan, dan membantu teman” yg merupakan pengusaha kecil, dan sebenarnya minim pengetahuan/informasi tentang pajak, yang ingin tertib/bayar pajak. Tapi akhirnya malah “merasa dipersulit ” oleh peraturan perpajakan yg diterapkan oleh Kantor Pajak. Ujung-ujungnya jadi malas membayar atau membuat laporan Pajak. Bahkan tdk sedikit jadi menutup usahanya. demikian. Terima kasih.

    • oh ya satu hal lagi kalo boleh tau, kalo di Indonesia para WP malah bangga kalo ngemplang pajak, bagaimana dengan Gayus cs? … makasih

  44. kami dari koperasimawar,mengadakan pelatihan untuk karyawan2 perusahaan, sehubungan dengan pendapatan kami dari jasa tersebut, apakah harga kami mesti dikenakan pajak?apakah kami mengirim faktur pajak ke customer? bagaimana dengan seri pada form pajak standard? apa yang mesti kami lakukan untuk hal2 diatas? mohon penjelasan agar kami dapat dipercaya oleh customer. perlu diktahui, kami sudah mempunyai NPWP dan terdaftar.
    mohon penjelasan

  45. Saya mau nanya neh,,saya seorang staf perpajakan dlm suatu perusahaan.Jika menghtung pph badan untuk penghasilan luar negri yang tidak tetap jumlahnya bagaimana?Fluktuatif..sedangkan kepemilikan perusahaan tersebut sebagian orang dalam negeri sebagian WNA,,ada juga yg mempunyai 2 WNA sekaligus,,thanks. mohon penjelasan?

  46. a saya mau menanyakan tentang peraturan undang – undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara
    perpajakan ( lembar Negara republik Indonesia tahun 1983 nomor 49, tambahan lembaran negara nomor 3262 )
    mohon di jelaskan secara singkat trims

  47. saya bingung, kok sering ada pendapat yg berbeda berkenaan dengan pembayaran PPN antara perusahaan formal yg bertindak sebagai perantara atau broker atas penjualan barang ( perumahan ) dengan penjualan yg dilakukan oleh perseorangan ( non badan )… sebab ada yg berpendapat perseorangan tdk dikenakan PPn atas penjualan / transaksi rumah yg telah dilakukan…. walau menurut saya pribadi walau perseorangan ( non badan ) tetap dikenakan / wajib membayar PPN….

  48. Saya sangat prihatin dengan perbedaan presepsi berkaitan dengan peraturan perpajakan apalagi dengan kemajuan tehnologi dan era modernisasi pajak sangat terbuka sehingga dari setiap mereka yang dapat mengases menyalurkan pendapat mereka bahkan sudah ke ambang keprihatianan mana yang benar, atau yang salah, apalagi di daerah-daerah yang jauh dari pantauan pusat muncul konsultan pajak tanpa sertifikat sehingga masyarakat WP sudah terlanjur percaya dan konsultan pajak tanpa sertifikat tersebut semakin merajarela demi mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup pada akhirnya wajib pajak yang rugi dan petugas pajak yang dikambing hitamkan. Ada pula mantan pegawai pajak yang telah pensniun masih menggenggam erat-erat WP demi menambah penghasilan pensiun mereka tetapi para pensiunan tersebut masih menganggap mereka lebih wajar dan memanfaatkan situasi. akhirnya penerimaan dari sekstor usaha OP maupun Badan dari tahun ke tahun tidak menunjukan peningkatan. Saran …. kalau ada aturan yang mengatur terhadap mereka seperti tersebut di atas mereka akan berpikir dan takut, bila perlu atas perbuatan mereka nyata-nyata telah merugikan negara aturan hukum harus berlaku karena hukum untuk semua. Adapaun bagi oknum pajak yang masih mau bekerja sama dengan WP termasuk pengiisian SPT Tahunan seharusnya ditindak lebih dini kalau dibiarkan akhirnya modernasi pajak akan ternoda dan akan menghambat motto pajak maju pasti. Terima kasih dan saya minta maaf bila tulisan ini tidak wajar.

  49. Permisi Bapak ,sya seorang pegawai di pemerintah daerah ,gimana kalau kita menggunakan jasa/buruh masarakay dan pengadaan lewat kelompok tani yang tidak mempunyai NPWP , gimana pemotongan pajak
    PPn dan PPH mhon petunjuk

  50. Kami adalah leveransir, baru-baru ini kami mendapat orderan pengadaan bibit ternak unggas, pertanyaan kami apakah pengadaan ternak unggas tersebut dikenakan PPN, karena rekan kami sesama leveransir tidak dikenakan PPN namun dia mendapat pekerjaan pengadaan bibit tanaman.

  51. kami dari perusahaan daerah pasar mau menyakan bagaimana cara perhitungan pendapatan

  52. Sangat bermanfaat…terima kasih

  53. Ada PKP dalam kawasan Berikat tidak dikenakan PPN, dan apakah itu kawasan berikat dan peraturan yang mengatur tentang kawasan berikat ?????

  54. Saya sdh beli paket untuk digunakan dalam riset tugas S3 saya di ITB, Barang dibeli dari Amerika seharga $825, ongkos kirim dengan perusahaan FEDEX sampai di bandung $130, Total $955, Informasi yang saya punyai bahwa pada waktu barang keluar pelabuhan harus bayar bea cukai dan PPn. Pertanyaan : apa saja yang mesti saya bayar?Berapa saya harus bayar? Apakah barang untuk kegunaan riset dan pendidikan harus kena PPn dan Bea cukai?. terima kasih

  55. Salam…
    pak saya mau konsul bbrp hal, dalam pembuatan laporan dana bantuan, katakan sekolah A membeli komputer dr CV.A seharga total 45jt.
    1.Nah, itu pembayaran pajak nya bagaimana?
    2.Umpama CV.A tsb minta tolong dibayarkan pajaknya oleh sekolah, maka SPP nya menggunakan atas nama siapa/nmpw siapa? (npwp milik sekolah atau CV.A)
    3.Adapun belanja yg dikenakan pajak itu yg bagaimana? (misal.yg nominal belajanya “sekian”)
    Terimakasih atas bantuannya…

  56. Pak
    Berapa besaran PPN atas harga pembelian barang berdasarka peraturan terbaru tahun 2011 apakah di atas 1 juta apa di atas 2 juta atas penggunaan dana BOS trimks

  57. Mohon informasi tentang PPN terhadap usaha persewaan kapal / charter. Dalam Hal ini Time Charter ( Sewa Bulanan ) , Kasusnya begini , Ada perusahaan galangan kapal yang memiliki satu set Tugboat dan Tongkangnya , perusahaannya memiliki SIUPAL , kemudian akan menyewakan kapalnya secara time Charter. Sedangkan perusahaan penyewa tidak memiliki SIUPAL , apa saja beban pajak yang timbul terhadap pihak yang menyewakan dan juga pajak apa yang timbul terhadap pihak penyewa. Terima Kasih

  58. Pak, saya karyawan disuatu perusahaan. Saya ditugaskan untuk menangani masalah penyetoran pajak PPN dan juga restitusi. Mohon untuk dibantu bagaimana caranya. karena backgroun saya hanya smk jurusan administrasi, jadi saya belum paham mengenai pajak. sebelumnya saya ucapkan terima kasih,

    • Pak saya mau tanya, saya bekerja di instansi pemerintah, setiap kegiatan kami dibiayai dengan APBN termasuk rapat-rapat di kantor, pada setiap rapat tersebut kami menganggarkan dana untuk konsumsi rapat dimana pembayarannya dilakukan dengan metode “rembes” (kita menalangi dahulu baru dibayar/diganti). yang ingin saya tanyakan apakah saya masih dikenai pajak (Ppn atau apapun itu)?padahal saya membayar (menalangi dengan uang sendiri) sesuai bon/kuintansi yang dikeluarkan oleh penjual (disana sudah tertera Ppn). Bila saya membayar/menalangi kemudian diganti (rembes) tetapi pada saat diganti (rembes) uang tersebut kami dipotong pajak lain-lain, berarti kami selalu nombok. Mohon infromasinya. Terima kasih pak. Salam hormat saya

  59. Pak, saya karyawan disuatu perusahaan. Saya ditugaskan untuk menangani masalah penyetoran pajak PPN dan juga restitusi. Mohon untuk dibantu bagaimana caranya. karena backgroun saya hanya smk jurusan administrasi, jadi saya belum paham mengenai pajak. sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

  60. saya mau nanya nih,,,kapan sih PPN tu disetor??? misalnya nih,, PT.Suka maju menyerahkan barang kena pajak nya kepada PT.Jaya makmur tanggal 11 nov 2009,,PT.Suka Maju tersebut menerbitkan faktur pajak tanggal 11 nov 2009.sedangkan PT.Jaya makmur membayar tagihan nya tanggal 12 Jan 2010.kapan PPN nya disetor,,sewaktur terbit faktur pajak,atau tunggu sampai dibayar tagihannya.

  61. saya memang orang bodoh tapi jenius,indonesia memang rancau tentang pajak,contoh bahan sudah di pajak,pabrik sudah bayar pajak,barang jadi kena pajak,di jual di toko,toko bayar pajak,setelah di beli kena lagi ppn/pph mati saja indonesia……..

  62. saya ingin mengetahui laporan pajak apa saja yang harus dilaporkan bagi :
    – punya NPWP
    – saya kerja swasta, isteri buka usaha kelontong di rumah
    – inginnya (ng report) menggunakan norma saja

    apakkah PPh saja dan PPn ng? kalau ya PPn format laporannya?

  63. saya :
    – mempunyai NPWP
    bekerja swasta Rp 15 jt per bulan
    istri usaha kecil-kecilan di rumah pada thn 2011 bulan jan 2011
    omset sekitar 8 jt an per bulan
    belum punya anak

    – ingin laporan pakai norma perhitungan

    – pada tahun 2011 tanggal 1 sept 2012 dikeluarkan dari pekerjaan

    laporan yang harus dibuat untuk PPh dan PPn nya bgmn?

    Jika saya thn 2012 belum punya kerjaan baru (karyawan) apa akibatnya terhadap jumlah pajaknya.

    Kalau nanti pajak yg disetor turun apakah akibatnya ada?
    krn saya dengar informasi jika pajak menurun akan dipeiksa apa betul demikian?

    terima kaish
    hendri

  64. tolong berikan dunk…..contoh2 barang yang termasuk PPN

  65. saya mau tanya,, saya kan punya apotek.. yang saya mau tanyakan tentang faktur PPN yang terlampir dibelakang faktur, apakah itu artinya saya sudah membayar ppn atau saya masih harus bayar lagi ???

  66. saya mau tanya. saya PNS. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan saya bermaksud menyewa kendaraan dari orang pribadi, bukan milik suatu badan usaha. pertanyaan saya, pajak apa saja yang dikenakan terhadap kegiatan sewa yg saya lakukan? NPWP siapa yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak-pajak tersebut?

  67. Sore pak saya sedang ada tugas membuat laporan PKL tentang PPN atas JKP, tapi masih belum ada bayangan sama sekali tentang judul dan isinya..
    mohon bantuan bapak untuk memberikan pencerahan
    terimakasih

  68. Semangat pagi pak..
    saya bekerja di Perusahaan jasa travel, mohon bantuannya cara menghitung PPNnya..
    terimaksih pak..

  69. pak saya mau tanya, kalau saya membeli barang dari LN ( sendal ), lalu barang tsb mau masuk ke indonesia, saya membayar biaya ongkos kirim dari sana, lalu apakah barang tersebut langsung bisa dikirim ke alamat rumah, atau harus masuk bea cukai? kalau masuk bea cukai, bagai mana cara mengurusnya? dan tambahan biaya apa lagi yg harus saya keluarkan?

  70. saya mau tanya,saat ini saya mau ambil KPR rumah type 36/72 dimana harga normalnya 163jt tp karena posisinya di Hook jd 194jt Nah dimana harga normal tsb belum kena ppn,yang ingin saya tanyakan Berapa ppn yg harus saya bayar apakah mengikuti harga normal atau harga setelah di Hook?…..dan bagaimana cara penghitungannya…

  71. saya pelajar dari smk negeri 1 limbung juga ingin mengetahui cara menghitung ppn yg lebih jelas lagi

    thanks

  72. saya akan menerima kiriman dari London,apakah akan kena PPN, kalau kena bagaimana cara menghitungnya.

  73. ass,
    mohon bantuannya pak sy skarang lg nyusun proposal/laporan tentang pajak pertambahan nilai atas pengadaan barang

  74. Mau tanya dong… Kalau kita menerima barang kiriman hadiah dari Luar negeri misalnya berupa pehiasan dan alat elektronika, apakah itu juga kena pajak? Lalu siapa yang harus membayarnya apakah pengirim atau penerimanya?
    Apakah semua perusahaan pengiriman barang mengerti aka hal ini?
    Apakah ini di Informasikan kepada pengirim dan penerima barang tersebut?
    Terima kasih

  75. Reblogged this on tas@dmin blog.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 305 pengikut lainnya.