Kepabeanan dan Cukai

Kepabeanan dan Cukai


Sejarah Singkat Undang-undang Tarif Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan yaitu Ordonansi Bea

Undang-undang kebeacukaian adalah Undang-undang Tarif Indonesia tahun 1871 tanggal 17 November 1872 dengan Stbl 1873 No 35 tetapi baru berlaku pada tanggal 1 Januari 1874. Terdiri dari 16 pasal; yang mempunyai Lampiran A pada pasal 1 nya. Lampiran A ini merupakan buku atau daftar Tarif bea masuk yang pertama berlaku di Indonesia. Yang kedua adalah Klasifikasi Nomenclatur Jenewa yang berlaku sejak 1 Januari 1934. Ketiga adalah BTN (Brussels Tarief Nomenclature), yang berlaku sejak 31 Januari 1973. Yang keempat dan kelima (terakhir) adalah CCCN (Customs Cooperation Council Nomenclature) 1980 dan 1985. Yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1981 untuk CCCN 1985 berlaku sejak 1 April.

Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepabeanan dan Cukai Dewasa Ini

Peraturan perundang-undangan tentang Bea Masuk ini memang baru mulai berlaku tahun 1995 menggantikan peraturan Perundang-undangan produk Pemerintah Belanda. Demikian pula yang terjadi pada peraturan Perundang-undangan tentang Cukai. Namun demikian kita telah memiliki Undang-undang No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang No 11 tahun 1995 tentang Cukai. Kedua undang-undang ini sudah menampung semua aspirasi masyarakat pengguna jasa Kepabeanan dan Cukai dan aparat Bea Cukai sendiri.

Di dalam Undang-undang Tarif Indonesia hanya diatur masalah kebeacukaian secara umum saja. Maka perlu dikeluarkan peraturan pelaksananya, yang terkenal dan yang sekarang masih berlaku adalah Ordonansi Bea dengan Lampirannya (Reglemen A) dan hal yang berkaitan dengan perdagangan dengan PP1/82 dan Inpres 4/84 (Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 1982 dan Instruksi Presiden No 4 Tahun 19850 dengan beberapa ketentuan-ketentuan petunjuk pelaksanaannya yang berupa tidak kurang 37 surat-surat Keputusan Menteri.

Antara peraturan-peratuan pelaksanaan Undang-undang Tarif Indonesia tersebut adalah kait-mengkait dan isi-mengisi, artinya hal yang sudah diatur di dalam peraturan terbaru (Inpres No 4/1985) telah diatur dalam peraturan sebelumnya (OB/R.A, PP No 1/1982).

Sistem dan Ketentuan Tarif Bea Masuk

Buku Tarif Bea masuk yang dipergunakan pada saat ini adalah buku CCCN edisi tahun 1985. Bedanya dengan CCCN yang lalu (1980) adalah:

Tarif dan Nilai Pabean

Untuk pembayaran Bea Masuk dianut suatu sistem Self Assessment yaitu sistem perhitungan dan pembayaran Bea Masuk yang dilakukan sendiri oleh importir atau kuasanya. Namun, pejabat Bea dan Cukai tetap diberikan wewenang untuk meneliti dan menetapkan tarif dan nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan Pemberitahuan Pabean.

Tarif dan Pelunasan Cukai

Cukai adalah pajak tidak langsung yang dikenakan hanya terhadap pemakaian barang-barang tertentu saja di dalam daerah Pabean. Pada saat ini cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah cukai atas hasil tembakau seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya; cukai atas minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun; dan cukai atas etil alkohol atau etanol

Bahwa buku yang sekarang ini telah disempurnakan, dan ada beberapa tambahan sub posnya. Selain itu kolom-kolom penempatan bea-beanya juga berubah. Kolom-kolom beanya yang baru adalah: Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Cara pemungutan beanya di dalam buku CCCN 1985 adalah cara ad valorum (bea harga) dan cara spesifik atau ad naturam (bea satuan/berat/ukuran barang). Urutan-urutan dalam mencari pos tarif sesuatu barang adalah:

  1. Langkah I. Kenalilah jenis barangnya.

  2. Langkah II. Telitilah pada bidang jenis yaitu buka daftar isi pada bab 84 sampai dengan 99.

  3. Langkah III. Bila barang yang dicari tidak tercakup secara terperinci (spesifik) atau secara umum pada bidang jenis ini, maka periksalah pada bidang bahan yaitu Bab 1 sampai dengan Bab 83.

  4. Langkah IV.Periksa bidang bahan untuk mendapatkan:

  5. Bab yang tepat mengenai bahan baku dan komposisinya

  6. Pos yang sangat berhubungan dengan bab itu, lalu

  7. Periksa/teliti catatan-catatannya dan perhatikan dengan seksama.

  8. Langkah V Pakailah ketentuan nomor 2 (b) dan ketentuan nomor 3 untuk mengklasifikasikan barang kombinasi atau barang campuran, sepanjang tepat/cocok, dan pergunakan ketentuan nomor 2 (a) untuk mengklasifikasikan barang yang tidak terpasang atau tidak lengkap.

  9. Langkah VI. Pergunakanlah ketentuan nomor 4 untuk mengklasifikasikan barang-barang yang tidak terdapat posnya.

  10. Itulah langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mencari pos tarif.

Buku Tarif Bea Masuk CCCN 1985 dicetak dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan dalam bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai uraian suatu jenis barang maka yang mengikat adalah bahasa Inggrisnya, karena bahasa Inggris yang tercantum dalam CCCN tersebut merupakan bahasa resmi dalam penggunaan buku tarif bea masuk CCCN serta merupakan asli dari penggunaan bahasa CCCN internasional terbitan CCCN di samping bahasa Perancis. Selama tidak menyimpang dari pengertian induknya (yaitu posnya), maka demi kepentingan nasional negara kita sewaktu-waktu sub pos dapat diubah (ditambah/ dikurangi) tanpa persetujuan CCC di Brussels).

Terhadap barang S K D dikenakan tarif antara (tussen tarif) yaitu antara tarif CKD dan tarif Built up pada buku CCCN. Sedangkan apabila di dalam kolom bea terdapat dua macam persentase tarif, yaitu berupa/ada di dalam atau di luar kurung, maka tarif yang di luar kurunglah yang dipergunakan. Tarif yang demikian disebut tarif kembar.

Buku CCCN ini lebih menjamin adanya:

Asas Kesederhanaan, karena mudah dimengerti oleh para pelaksana perdagangan internasional.

Asas Ketepatan, yaitu menjamin dapat memberi penentuan terhadap klasifikasi barang ke dalam suatu pos yang layak (tepat).

Asas objektifitas, yaitu yang dalam penerapannya menjamin keseragaman klasifikasi secara internasional untuk penetapan tarif yang digunakan oleh negara-negara yang bersangkutan.

Adapun fungsi daripada CCC (Customs Cooperation Council) adalah bertanggung jawab atas keseragaman interpretasi dan penerapan konvensi pada CCCN dan bertindak sebagai pengawas umum dalam pelaksanaannya.

Penetapan tarif dapat diberikan sebelum atau sesudah Pemberitahuan Pabean diserahkan; sedangkan penetapan nilai pabean hanya dapat diberikan setelah Pemberitahuan Pabean diserahkan. Pengertian dapat dimaksudkan bahwa Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean, hanya dalam hal tarif dan nilai pabean yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean berbeda dengan tarif dan nilai pabean yang ada atau yang sebenarnya sehingga dapat mengakibatkan:

  1. bea masuk kurang dibayar dalam hal tarif dan atau nilai pabean yang ditetapkan lebih tinggi.

  2. bea masuk lebih bayar dalam hal tarif dan atau nilai pabean yang ditetapkan lebih rendah.

Dalam hal Pemberitahuan Pabean kedapatan sesuai atau benar, maka pemberitahuan diterima dan dianggap telah dilakukan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai. Di samping itu dalam hal-hal tertentu atas barang impor dilakukan penetapan tarif dan nilai pabean untuk pemberitahuan Bea Masuk setelah dilakukan pemeriksaan fisik barang sebelum diserahkan pemberitahuan, misalnya untuk barang yang dibawa penumpang, pelintas batas, dan awak sarana pengangkut.

Tiap-tiap hasil tembakau mempunyai tarif cukai sendiri-sendiri, dengan pita cukai yang khusus pula. Persentase cukai dihitung dari harga eceran yang secara berkala ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Harga eceran ini adalah harga eceran setinggi-tingginya yang diijinkan oleh Pemerintah, yang di dalamnya sudah termasuk cukai tembakaunya.

Kewajiban membayar cukai tembakau timbul pada saat hasil tembakau masuk dalam kategori dibungkus untuk penjualan eceran maka belum wajib cukai. Maka hanya pada saat hasil tembakau siap untuk penjualan eceranlah kewajiban membayar cukai timbul, baik itu hasil tembakau impor maupun hasil tembakau dalam daerah pabean Indonesia.

Custom Facility Terhadap Customs Formality

Ada tiga fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa Kepabeanan yang diatur dalam UU No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu:

Larangan dan Pembatasan Impor dan Ekspor

Pengawasan terhadap peraturan larangan dan pembatasan atas impor dan ekspor barang tertentu tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri oleh setiap instansi teknis. Kalau masing-masing berjalan sendiri-sendiri maka akan terjadi tumpang tindih atau bahkan bisa terjadi hal yang bertentangan satu dengan yang lainnya .

  1. Tidak dipungut Bea Masuk yang diatur di dalam pasal 24, dan

  2. Pembebasan Bea Masuk yang diatur dalam pasal 25,

  3. Pembebasan atau keringanan Bea masuk yang diatur di dalam pasal 26.

Pengertian tidak dipungut Bea Masuk mengandung pengertian bahwa memang sama sekali tidak dipungut bea masuk tanpa syarat apapun. Sedangkan pengertian pembebasan Bea Masuk, sebagaimana diatur dalam pasal 25 adalah peniadaan pembayaran Bea Masuk yang diwajibkan berdasarkan Undang-undang Kepabeanan. Pembebasan yang diberikan berdasarkan pasal ini adalah bersifat mutlak dalam arti jika persyaratan yang diatur dalam pasal ini telah dipenuhi, barang yang diimpor tersebut diberikan pembebasan. Sementara pengertian Pembebasan Bea Masuk sebagaimana diatur dalam pasal 26 adalah pembebasan yang bersifat relatif, dalam arti bahwa pembebasan yang diberikan didasarkan pada beberapa persyaratan dan tujuan tertentu, sehingga terhadap barang impor dapat diberikan pembebasan atau hanya keringanan Bea masuk.

Sesuai dengan praktik Kepabeanan Internasional, pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau ke luar dari Daerah Pabean dilakukan oleh larangan dan pembatasan menjadi lebih efektif dan terkoordinasi, instansi teknis yang bersangkutan wajib menyampaikan peraturan yang dimaksud kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Penyelesaian Kepabeanan di Bidang Impor

Barang impor harus di bawa ke kantor Pabean tujuan pertama melalui jalur yang ditetapkan. Pengertian jalur yang ditetapkan adalah jalur pelayaran, jalur udara, jalan perairan daratan dan jalan darat yang ditetapkan, artinya sarana pengangkut harus melalui alur-alur yang dicantumkan dalam buku petunjuk pelayaran. Demikian pula untuk barang yang diangkut melalui udara harus melalui jalur (koridor) udara yang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan, sedangkan perairan daratan dan jalan darat di perbatasan daratan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Penyelesaian Kepabeanan di Bidang Ekspor

Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean. Pemberitahuan Pabean tidak diperlukan atas barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan atau jumlah tertentu.

Pada dasarnya barang impor hanya dapat dibongkar setelah diajukan Pemberitahuan Pabean tentang kedatangan sarana pengangkut. Akan tetapi, dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat seperti kebakaran, kerusakan mesin yang tidak dapat diperbaiki, cuaca buruk atau hal-hal lain yang terjadi di luar kemampuan manusia dapat diadakan penyimpangan dengan melakukan pembongkaran tanpa memberitahukan terlebih dahulu tentang kedatangan sarana pengangkut, kemudian wajib melaporkan hal tersebut ke Kantor Pabean terdekat atau Kantor Pabean yang paling mudah dicapai.

Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, jika dibatalkan ekspornya harus dilaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai. Pemberitahuan pembatalan tersebut diwajibkan dalam rangka penyelesaian dan tertib administrasi serta pengawasan terhadap pemberian fasilitas.

Dalam rangka mendorong ekspor, terutama dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan daya saing barang ekspor Indonesia di pasar dunia, diperlukan suatu kecepatan dan kepastian bagi eksportir. Dengan demikian, pemeriksaan pabean dalam bentuk pemeriksaan fisik atas barang ekspor harus diupayakan seminimal mungkin, sehingga terhadap barang ekspor pada dasarnya hanya dilakukan penelitian terhadap dokumennya.

Dilihat dari keadaan geografis negara Republik Indonesia yang demikian luas dan merupakan negara kepulauan, maka tidaklah mungkin menempatkan Pejabat Bea dan Cukai di sepanjang pantai untuk menjaga agar semua barang yang dimasukkan ke atau yang dikeluarkan dari Daerah Pabean memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, ditetapkan bahwa pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean.

Tempat Penimbunan Sementara

Di setiap Kawasan Pabean disediakan Tempat Penimbunan Sementara untuk menimbun barang sementara waktu yang dikelola oleh Pengusaha Penimbunan Sementara dengan jangka waktu penimbunan paling lama tiga puluh hari sejak penimbunannya. Tempat penimbunan Sementara ini dapat berupa bangunan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya

Tempat Penimbunan Berikat

Tempat Penimbunan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan tertentu atau bangunan dengan persyaratan tertentu yang dugunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkaan dan atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan bea masuk untuk menimbun:

Pengusaha yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempat tersebut lebih dari tiga puluh hari akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar dua puluh lima persen dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar. Sementara barangnya dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai dan harus dipindahkan ke Tempat Penimbunan Pabean.

Ketentuan tentang penunjukan Tempat Penimbunan Sementara, tata cara penggunaannya, dan perubahan jangka waktu penimbunan diatur lebih lanjut oleh Menteri

  1. barang guna diimpor untuk dipakai atau diekspor kembali

  2. dan/atau mengolah barang sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai

  3. dan memamerkan barang impor, atau

  4. menyediakan untuk dijual dan menjual barang impor kepada Orang tertentu

Barang dapat dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat atas persetujuan Pejabat Bea dan Cukai untuk:

  1. diimpor untuk dipakai

  2. diolah

  3. diekspor sebelum atau sesudah diolah, atau

  4. diangkut ke Tempat Penimbunan Berikat lain atau Tempat Penimbunan Sementara

Barang dari Tempat Penimbunan Berikat yang diimpor untuk dipakai, dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif yang berlaku pada saat diimpor untuk dipakai serta nilai pabean yang terjadi pada saat barang dimasukkan ke Tempat Penimbunan Berikat.

Di setiap Kantor Pabean disediakan Tempat Penimbunan Pabean yang dikelola oleh Direktorat Bea dan Cukai, untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-undang kepabeanan

Wewenang Kepabeanan

Wewenang yang dimiliki oleh pejabat bea dan cukai dalam kepabeanan ini diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugasnya mengamankan hak-hak negara. Hal ini terutama dalam menghadapi barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut Undang-undang. Tahap awal petugas berwenang melakukan tindakan mengunci, menyegel dan atau melekatkan pengaman yang diperlukan. Namun apabila tindakan tersebut tidak dapat dilakukan, maka berdasarkan pertimbangan tertentu dapat ditempatkan Pejabat Bea dan Cukai untuk mengawasinya.

Kewenangan Di Bidang Cukai

Kewenangan di bidang cukai adalah kewenangan yang diberikan kepada Direktorat Bea dan cukai untuk memeriksa apakah Barang Kena Cukai telah melunasi pembayaran cukainya. Pemeriksaan dilakukan di pabrik, tempat penyimpanan dan tempat-tempat lain yang digunakan untuk menyimpan Barang Kena Cukai. Tindakan Pejabat Bea dan Cukai ini tidak dapat dilakukan secara mendadak. Perlu ada pemberitahuan dan perangkat perundang-undangan yang mendukungnya. Pada Undang-undang No 11 tahun 1995 tentang Cukai telah diatur mengenai masalah kewenangan di bidang cukai dan perangkat hukumnya.

Sumber buku Kepabean dan Cukai Karya Arif Suroyo Harmanti

About these ads

3 Tanggapan

  1. met malam mas
    mas saya mahasiswa fakultas hukum univ.balikpapan,saya sekarang duduk di semester 6,& sedang mengambil mata kuliah metode penelitian & penulisan hukum.
    kebetulan minat saya ingin mengambil judul tentang kepabeanan dan cukai.sayaminta masukan kira2 judul yang bagus mengenai kepabeanan & cukai apa yah mas?
    saya juga minta bantuannya mengenai data & analisis hukumnya?sebelum &sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih.

  2. sebaiknya spesifik aja yang akan dikupas..misalnya tentang pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan dan cukai ditinjau dari segi hukum

  3. mas saya ingin bertanya,saya kebetulan sekarang sedang mengambil Skripsi tentang Kepabeanan,khususnya mengenai penyelundupan Bahan Bakar Solar,,!!!

    saya hendak bertanya,Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi serta mencegah tindak pidana penyelundupan solar yang sekarang ini semakin marak ???
    Sebelumnya saya ucapkan Terima Kasih,,

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 308 pengikut lainnya.