Evaluasi, Pengawasan Pelaksanaan dan Kode Etik Humas

Evaluasi , Pengawasan Pelaksanaan dan Kode Etik Humas


Struktur dan Bentuk Evaluasi Humas

Evaluasi humas dengan keberhasilannya bukan sekedar menilai mekanisme kegiatan kerja humas (tahapan penelitian perencanaan, penyusunan program, komunikasi dan evaluasi). Tetapi evaluasi secara manajerial humas dalam rangka proses fungsi manajemen pengawasan hasil kegiatan melalui standar tertentu. Ada dua macam evaluasi hasil humas: kualitatif dengan cara observasi dan perbandingan perkem- bangannya serta kuantitatif menggunakan statistik, perkembangan pada interval tertentu dan perbandingan naik/turunnya. Di samping itu juga secara manajerial menilai terlebih dahulu kejelasan tujuan dan sasaran organisasi, sejauh mana hasilnya untuk dicapai yang pada gilirannya dijadikan standar evaluasi. Frank Jefkins mengemukakan lebih kurang sembilan tujuan humas yang tentunya berbeda bagi tiap-tiap organisasi.

Yang penting program evaluasi humas harus diukur dengan cara menjawab delapan pertanyaan, antara lain apakah program dirancang, jangka waktu dan siapakah sasaran publik. Metode pengukuran dan penelitian, dapat meliputi:

  • Evaluasi berdasarkan sumber,

  • pengumpulan pendapat dan sikap melalui wawancara sampel responden, segmen publik (riset pemasaan, pendapat umum),

  • penelitian/opini publik,

  • menurut perkembangan grafik persentase publik yang memahami.

* Bentuk standar evaluasinya: cara statistik, umpan balik media, peningkatan pemahaman, dan riset sendiri.


Evaluasi Umum tentang Keberhasilan Humas

Evaluasi umum diadakan setelah dipahami struktur dan tujuan manajerial humas, dengan cara meneliti sumber, sasaran dan metode penelitian dan pengukurannya sendiri. Pangkal tolak evaluasi dapat menggunakan sumber lingkup definisi humas oleh Frank Jefkins. Ditekankan pentingnya menggunakan metode manajemen berdasarkan sasaran atau management by objective (MBO) yang tidak terbatas hanya pada tujuan memperoleh saling pengertian antara organisasi dan publik, tetapi memahami tujuan-tujuan spesifik mengenai penanggulangan masalah perubahan sikap (negatif menjadi positif).

Di samping itu adanya motivasi dan partisipasi atasan dan bawahan sewaktu menyusun tujuan organisasi bersama meliputi 7 teknik (S.P. Siagian).

Keberhasilan humas ditentukan di tingkat manajemen puncak yang menguasai publik, serta mampu mengidentifikasi sepuluh bidang khusus kegiatan manajerial. Keberhasilan humas tergantung pada mutu menanamkan saling pengertian pada publik secara berencana dan terus-menerus. Sebaiknya mempertahankan standar kualitatif citranya terhadap organisasi dalam jasa pelayanan produk, kredibilitas, dan perubahan sikap. Di pihak lain menggunakan metode suatu sistem MBO yang meliputi ketiga macam komponen dasar: menetapkan sasaran, merencanakan tindakan dan melaksanakan evaluasi secara berkesinambungan, terutama motivasi staf dan karyawan.

Standar evaluasi ditentukan pula oleh unsur hubungan komunikator dengan komunikan yang meliputi rumus 7 C dan komunikasi organisasi oleh komunikator dengan rumus 7 P.

Evaluasi diukur pula dari kelembangaan profesi humas yang berpedoman pada 10 pokok prinsip dasar humas (Doug Newson dan Alan Scott), di samping dari segi keberhasilan kemampuan teknis dan manajemen organisasi oleh humas. Frank Jefkins lalu mengemukakan lima macam daftar keberhasilan humas untuk mencapai prestasinya.


Kode Etik Humas Internasional,Regional dan Nasional

Kode etik profesi adalah tata cara dan tata krama yang memberikan aturan atau petunjuk pada para praktisi hubungan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Kode etik akan memberikan batasan-batasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan profesi kehumasan dan dapat memelihara integrasi dari praktis maupun profesi yang diembannya.

Anda sudah memaklumi bahwa setiap profesi harus dilengkapi dengan perangkat kode etik, misalnya profesi kedokteran yang sudah dilengkapi dengan perangkat kode etik sejak ilmu kedokteran dikenal oleh manusia. kode etik dapat saja dirubah, ditambah dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan dan situasi yang ada. Sebagaimana Anda maklumi bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan dan perkembangan, maka hubungan masyarakat sebagai suatu profesi dan terkait dengan masyarakat juga turut mengalami perubahan dan perkembangan.

Setiap ketentuan yang terdapat dalam kode etik harus dapat mengakomodasi perubahan standar atau nilai yang terjadi dalam kehidupan ini. Perkembangan ini akan terus mengikuti gejolak perkembangan di segala bidang dan hal yang membawa pengaruh pada setiap profesi.

Kode etik akan mengatur tata cara antaranggota asosiasi hubungan masyarakat, dan juga mengatur hubungannya dengan majikan, klien atau khalayak luas.


Analisis dan Perkembangan Kode Etik

Etika sangat penting untuk mengukur nama baik suatu organisasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kepercayaan terhadap etik dan masalah atau situasi etis yang dibentuk oleh nilai-nilai yang dianut. Demikian dinyatakan oleh pakar PR, Doug Newsom, Alan Scott dan Judy Vanslyka Turk Slyke Turk dalam buku, This is PR The Realities of Public Relations.

Selanjutnya ditambahkan agar praktisi menyadari secara etis mereka memiliki tanggung jawab terhadap klien, media massa, agen-agen pemerintahan, institusi pendidikan, konsumen informasi, para pemegang dan analis saham, masyarakat, pesaing dan kritikus, serta praktisi PR lainnya. Tanggung jawab sosial para praktisi PR mengacu pada pemberian layanan yang dapat diandalkan, yang tidak mengancam lingkungan, dan memberikan keuntungan positif bagi masyarakat baik secara sosial, politik maupun ekonomi. Sedangkan tanggung jawab finansial mengacu kepada kondisi keuangan perusahaan yang baik dan sehat.

Dalam hal ini kita dapat mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Goran E. Sjoberg, mantan Presiden IPRA, dalam pidato pada Commonwealth PR Conference di Abuya, Nigeria, bulan September 1990, yang menyatakan bahwa etika adalah prinsip bertindak, yang didasari oleh perbedaan tajam antara benar dan salah.

Dikatakan pula bahwa perilaku atau tindakan (conduct) adalah cara seseorang dipandang dari sudut moral. Kode adalah seperangkat cara dan moral yang diterima, yang ada pada sekelompok masyarakat tertentu. Secara ringkas disimpulkan, bahwa:

  1. Perlu ada satu kode etik PR yang bersifat universal, yaitu Code of Athens;

  2. Perlu adanya satu kode perilaku (Code of Conduct) yang dapat diterapkan secara regional atau nasional, yang didasari oleh standar dan moral yang diterima;

  3. Dilarang mengambil keuntungan dari kode etik dengan memanfaatkan situasi etik, yaitu bertindak etis hanya pada situasi yang tidak merugikan orang yang bersangkutan;

  4. Seorang praktisi PR harus mengambil tanggung jawab penulisan kode etik perusahaan atau perilaku karyawan; dan

  5. Seorang praktisi PR harus mempertimbangkan apakah akan berharga jika ia mengorbankan ketenteraman jiwanya untuk menyenangkan klien atau “boss”-nya, perusahaan atau orang yang bekerja di perusahaan tersebut berlaku tidak etis.

Di dalam hal ini, Sjoberg melihat perlunya ada sanksi bagi pelanggan yang dilakukan oleh anggota organisasi. Dalam hal ini ia menunjuk pada kode etik PRCA yang merevisi kode perilakunya dengan mencantumkan peraturan mengenai disiplin agar perusahaan anggota dapat dikeluarkan dari keanggotaan karena alasannya tidak disiplin.

Di bawah ini adalah prinsip-prinsip umum bagi cara kerja sesuai dengan kode etik humas.

  1. PR harus mendasarkan kerjanya atas fakta bukan fantasi; dan bekerja berdasarkan program, terutama program jangka panjang;

  2. PR berorientasi pada prinsip pelayanan dan mengutamakan kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadi;

  3. Dalam cara kerjanya, PR pada umumnya berupaya mencari dukungan dari pihak luar (target audience), agar program jangka panjang maupun jangka pendek dapat tercapai, maka public interest merupakan unsur yang perlu mendapat perhatian. Dalam melakukan tugas ini PR harus mempunyai keberanian untuk mengatakan tidak kepada khalayak-khalayak dan program-program yang tidak masuk akal;

  4. Dalam cara kerjanya sehari-hari, PR tidak terlepas dari penggunaan media, karena itu harus berteman baik dengan media, maka jalinan media relations harus kuat;

  5. PR pada dasarnya selalu berfungsi sebagai mediator antara kepentingan perusahaan dan publiknya, karena itu dituntut mempunyai kemampuan berkomunikasi yang prima;

  6. PR dalam melakukan komunikasi harus selalu dua arah dan harus bertanggung jawab sebagai komunikator yang baik, dan dalam hal ini harus mendasarkan cara kerjanya kepada hasil-hasil penelitian pendapat;

  7. PR dalam batas-batas tertentu diharuskan menjelaskan sesuatu yang menjadi masalah bagi perusahaan, sebelum masalah itu berkembang menjadi apa yang disebut dengan krisis PR; dan

  8. PR yang profesional hanya dapat diukur melalui cara kerjanya. Penampilan yang baik dari PR hanya dapat dicapai apabila PR memiliki sarana yang lengkap (fisik, sumber daya manusia, anggaran/dana serta informasi yang lengkap)

Maka dari penjelasan ini dapatlah dikatakan, bahwa kegiatan PR adalah aktivitas informasi berskala besar, yang menyangkut keterlibatan orang banyak dan menuntut pula tanggung jawab sosial yang tidak ringan. Sekalipun kegiatan PR merupakan rangkaian tindakan berdimensi ekonomis, namun harus disadari bahwa keperdulian pokoknya tetap pada usaha untuk menghasilkan hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan eksistensi suatu lembaga.

Maka untuk membicarakan PR sebagai suatu lembaga profesi yang tidak bisa terlepas dari perlunya suatu kode etik bagi profesi ini, maka kita harus mengkaji pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:

  1. Sejauh mana para praktisi PR memiliki keahlian yang didapatnya, baik melalui pendidikan maupun pengalaman?

  2. Sejauh mana para praktisi PR bersedia memikul tanggung jawab atas ketidakpuasan klien atau pihak manajemen terhadap pelayanan yang diberikan?

  3. Sejauh mana para praktisi PR tetap menjungjung tinggi kaidah dan kode etik profesi dalam melaksanakan kegiatannya?

  4. Sejauh mana para praktisi menyadari perlunya solidaritas dengan rekan seprofesi, sehingga setiap tindakan tidak akan membawa dampak pada profesi yang diemban?

  5. Sejauh mana reputasi mereka dipandang baik dan terhormat, baik oleh pengguna jasa maupun rekan seprofesi?

Maka dalam kaitan pembahasan Kode Etik Humas, yang perlu memperoleh perhatian adalah peningkatan pengawasan pelaksanaan kode etik profesi pada kalangan praktisinya.

Sumber Buku Manajemen Humas karya Mahidin Mahmud dan Alex Rumondor

About these ads

Satu Tanggapan

  1. terimakah kasih atas informasi yang tlah diberikan ini…

    sebenarnya, apakah persamaan dan perbedaan kode etik humas dan kode etik wartawan???

    mohon bantuan ilmunya untuk menjawab ini…
    terimakasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 298 pengikut lainnya.